Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 132065 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Melania Santa Inne Nanjong
"Tulisan ini menganalisis tentang bagaimana pemulihan nama baik seorang notaris pasca dinyatakan bebas dari segala tuntutan pidana. Pemulihan nama baik notaris sangat diperlukan pada saat notaris dinyatakan bebas dari segala tuntutan pidana atau telah selesai menjalani masa penahanan dan/atau masa pemberhentian sementara. Pemulihan nama baik notaris sayangnya tidak diatur secara formal di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Selain tidak diaturnya pemulihan nama baik notaris pasca putusan pengadilan, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap notaris juga tidak diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum. Tindak pidana terhadap notaris, dapat terjadi karena kelalaian notaris sendiri maupun kelalaian dari para penghadap, kelalaian tersebut dapat berupa ketidak hati-hatian notaris dalam memeriksa dokumen serta adanya itikad tidak baik dari penghadap. Hal tersebut dapat merusak citra seorang notaris dikalangan masyarakat. Dampak dari kriminalisasi tersebut dapat membawanotaris terjerumus kedalam tindak pidana dan/atau berdapak pada jabatannya. Sehingga perlunya pengaturan mengenai bagaimana pemulihan nama baik notaris pasca dinyatakan bebas dari segala tuntutan pidana dan bagaimana kedudukan jabatannya selama masa penahanan sementara terhadap notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai tugas, wewenang, dan larangan-larang yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Selain diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, di dalam Kode Etik Notaris diatur mengenai cara beretika dalam bekerja. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai notaris, notaris diawasi dan dilindungi oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Mengenai pemulihan harkat dan martabat notaris pasca dinyatakan bebas dari tuntutan pidana, dapat dilakukan dengan ganti rugi dan/atau rehabilitas yang dilakukan oleh Majelis pengawas Notaris dan mengenai kedududukan jabatan notaris selama masa penahanan sementara dan/atau pemberhentian sementara, digantikan oleh notaris pengganti. 

This article analyzes how a notary's good name is restored after being declared free from all criminal charges. Restoration of the notary's good name is very necessary when the notary is declared free from all criminal charges or has completed a period of detention and/or a period of temporary dismissal. Unfortunately, the restoration of a notary's good name is not formally regulated in the Notary Public Law. Apart from not regulating the restoration of a notary's good name after a court decision, regulations regarding criminal sanctions against notaries are also not regulated in the Law on the Position of Notaries, so it can be said that there is a legal vacuum. Criminal acts against notaries can occur due to the notary's own negligence or the negligence of the presenter. This negligence can be in the form of the notary's carelessness in examining documents and the presence of bad faith on the part of the presenter. This can damage the image of a notary among the public. The impact of this criminalization can lead notaries to fall into criminal acts and/or impact their position. So there is a need for regulations regarding how to restore a notary's good name after being declared free from all criminal charges and what his position of office will be during the notary's temporary detention period. The research method used is doctrinal and the data used is primary data and secondary data. In Law Number 30 of 2004 jo. Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries regulates the duties, authorities and prohibitions that notaries may not carry out. Apart from being regulated in the Law on Notary Positions, the Notary Code of Ethics regulates ethical methods in working. In carrying out his authority and duties as a notary, the notary is supervised and protected by the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council. Regarding the restoration of the honor and dignity of a notary after being declared free from criminal charges, this can be done with compensation and/or rehabilitation carried out by the Notary Supervisory Council and regarding the position of the notary during the period of temporary detention and/or temporary dismissal, being replaced by a substitute notary."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harun M. Husein
Jakarta: Rineka Cipta, 1994
345.07 HAR s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Angelina
"ABSTRAK
Tesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh
notaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana
tanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB
ditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapan
BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari sudut pandang
hukum pidana, sanksi bagi notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan
BPHTB diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
sedangkan dari sudut pandang kode etik, penulis mengkategorikan penggelapan
BPHTB sebagai pelanggaran kode etik PPAT karena penggelapan BPHTB telah
melanggar prinsip kejujuran dan prinsip bertanggung jawab yang harus dimiliki
oleh notaris/PPAT serta melanggar isi sumpah jabatan PPAT terkait dengan
pelecehan terhadap martabat PPAT. Pada intinya, kode etik dan hukum saling
terkait. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka sepanjang pelanggaran yang
dilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara, maka
notaris/PPAT yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana.
Penulisan tesis ini memakai metode yuridis normatif dimana penulis akan
membahas semua permasalahan yang ada dengan cara menganalisis kasus dan
mengkaitkannya dengan peraturan perundangan sedangkan kesimpulan diambil
dengan menggunakan pola pikir induktif.

ABSTRACT
This thesis discussed about the embezzlement case of BPHTB1 by a notary
public/PPAT2, ASD3. The core issues of this thesis are to observe how the notary,
who carried out BPHTB embezzlement, be held responsible by law and PPAT’s
code of ethics. The other one will be: should the BPHTB embezzlement be
categorized as violating the PPAT’s code of ethics or is it only a matter of
criminal law violation. From criminal law point of view, the penalty for notary
who embezzles BPHTB is regulated on Article 372 Criminal Code. While from
point of view of ethical code, researcher categorizes the BPHTB embezzlement as
violation of PPAT ethical code. Since the act of BPHTB embezzlement violates
the principles of honesty and responsibility, which all notaries ought to have, also
it violates the oath of PPAT regarding the abuse of PPAT’s values. The code of
ethic and law are mutually bound. If an ethical code violation was to happen, then
as long as all following violations relate to the state law violation, then the
concerned notary/PPAT is to be penalized to criminal sanctions. Researcher
applies the normative judicial method in this thesis where research questions are
explored, discussed and analyzed through case study in relation to relevant laws.
Conclusion of the thesis is presented through inductive method."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39037
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azi Ali Tjasa
1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harun M. Husein
Jakarta: Rineka Cipta, 1990
345.07 HAR s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Harun M. Husein
Jakarta: Rineka Cipta, 2005
345.07 HAR s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Wita Anjani
"ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UUJN) Pasal 1 ayat (1) bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang satusatunya
berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan penetapan diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin
kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse akta , salinan
akta dan kutipannya. Kewajiban notaris mengeluarkan salinan akta yaitu
dikeluarkannya salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah
salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.
Notaris membuat salinan akta berbeda dengan minuta akta dapat berakibat karena
kelalaian, tidak teliti dan disengaja. Adapun dalam hal salinan akta yang dibuat
notaris berbeda dengan minuta akta, maka dalam hal bentuk tanggung jawab
notaris dapat ditinjau dari tangung jawab notaris dari sisi perdata dan sisi pidana.
Sehingga menurut penulis perlulah dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian
yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris menjelaskan tentang gejala yang timbul
di dalam masyarakat dan berusaha untuk memberikan solusi atas permasalahan
tentang penyebab notaris membuat akta berbeda dengan salinannya dan tanggung
jawab notaris ditinjau dari sisi perdata dan pidana. Dalam hal perbuatan notaris
yang demikian mengakibatkan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan
salah satu pihak dalam akta, yang seharusnya notaris tidak berpihak pada salah
satu pihak.

ABSTRACT
Based on Notary Act No. 30 of 2004 article 1 paragraph (1) that the Notary
is a public official its the only authority to make Authentic act from all the deeds,
agreements and determination required by general a regulation or by the
concerned desired to be expressed in an authentic deed, ensure certainty the date,
save his deed, and give grosse deed, a copy of the deed and citation. Liability
issued a notary copy of the deed that is issued word by word copies from all the
deeds and the bottom of Authentic copy contained the phrase "given a copy which
has similliar sound". Make a copy of a different notary deed by deed minute may
result due to negligence, not conscientious and deliberate. As in the case of a copy
of a deed made by minute different notary deed, then in terms of the form can be
reviewed notary responsibilities of a notary responsibilities of the civil and
criminal sides. So according to the author it is necessary to do research in the
form of Juridical Normative research with explanatory type describes the
symptoms arising out in the community and seeks to provide solutions for
problems of the different causes of notary the deed by making copies and notary
responsibilities in terms of civil and criminal sides. In case notary deed thus result
benefit one side to the detriment of one parties in the deed, the notary should not
tendentious with one side."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39049
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Airin Ayu Hafsari
"ABSTRAK
Sebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadap
aktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris.
Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindak
ialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pasti
harus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika tidak memenuhi kriteria
tersebut maka ketidak cakapan dan ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkan
aktanya batal demi hukum. Pentingnya diketahui oleh setiap Notaris dalam menjalankan
tugasnya,agar kedepannya dalam jabatannya Notaris dapat menghindari akta-akta yang dibuat
olehnya atau dihadapannya mengandung cacat yuridis karena sebab ketidakcakapan atau
ketidakwenangan terhadap aktanya.

ABSTRACT
For the reason due to the cancellation of the notarial deed of incompetence and
inadequacy by the notary, the notary deed. Can lead to nullification for a notarial
deed, deed due to incompetence acting immature and inadequacy act is a legal act
for the person who has done this already. The law definitely must met proficiency
criteria and authority to act in a deed, resulting in deed null and law. For
knowledge by any notary in order to carry out their duties in the future notary
office to avoid by notary or deed made before him judicially flawed for reasons of
incompetence or inadequacy of the deed."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39200
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudistina Eka Kumala
"Kode Etik mewajibkan Notaris untuk memasang papan nama dilingkungan kantornya dengan ukuran, bentuk, material, isi dan penulisan serta cara pemasangan tertentu. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran dalam penggunaan papan nama Notaris tersebut, seperti halnya papan nama yang ukuran dan material yang dipergunakannya berlebihan sehingga sarat akan unsur promosi, papan nama yang dibuat seperti billboard berwarna-warni dan lengkap dengan neon box, kemudian papan nama yang masih dipasang padahal Notaris yang bersangkutan telah pindah kantor, papan penunjuk jalan yang tidak sesuai ketentuan ukuran, isi dan radiusnya, bahkan ada Notaris yang tidak memasang papan nama. Urusan papan nama Notaris ini memang terkesan sepele namun bila dibiarkan berlarut-larut dapat menciptakan suasana persaingan tidak sehat antara sesama Notaris yang ujung-ujungnya dapat merugikan masyarakat/klien, sesama Notaris, dan citra baik profesi Notaris itu sendiri.
Semaraknya pelanggaran penggunaan papan nama tersebut menandakan mandulnya Kode Etik sebagai landasan dan standar perilaku Notaris dan tidak berjalannya/tidak efektifnya pengawasan dan penerapan sanksi Kode Etik terkait penggunaan papan nama. Penyebab kurang efektifnya pengawasan tersebut adalah minimnya laporan dari masyarakat ataupun sesama Notaris sebagai pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pelanggaran terkait penggunaan papan nama Notaris yang dikarenakan sikap masa bodoh/tidak peduli dan anggapan yang menyepelekan masalah papan nama tersebut. Kemudian Dewan Kehormatan sebagai pengawas dirasa kurang memiliki wibawa karena seringkali diliputi oleh perasaan tidak enak/segan untuk mengawasi/menegur sesama rekan Notaris atau bahkan rekan Notaris yang lebih senior.
Hal lain yang menjadi penyebab ketidakefektifan pengawasan dan penerapan sanksi tersebut adalah adanya tumpang tindih (overlapping) antara kewenangan Dewan kehormatan tersebut dengan Majelis Pengawas Notaris Untuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik terkait penggunaan papan nama Notaris ini sebatas sanksisanksi yang bersifat organisatoris dan tidak memberikan efek jera sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 6 Kode Etik yaitu teguran, peringatan, pemberhentian sementara (schorsing) dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, pemecatan (onzetting), dan pemecatan dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

The Code of Conduct requires Notary to install a signboard within his/her premises with a certain size, material, content and writing as well as its installation procedure. However, many breaches in respect of the Notary signboard are still found e.g. excessive size and material, colorful signboard which is equipped with neon box, signboard which still stand even though the notary already moved, signpost which is not in conformity with specifications in respect with size, contents and distance, in additions, some notaries not install signboard. This Notary signboard is a simple matter but it needs urgent solution to avoid unhealthy competition among notaries which may lead detrimental to client, other notaries and the Notary's good image.
Abundant breaches in respect with usage of signboard signifies the ineffectually of the Code of Conduct as standard and foundation of the Notary's attitude and non performance of supervision and implementation the Code of Conduct Sanction in respect with the signboard usage. This is resulted from minimum report from public or other notaries as parties to the breach against the Code of Conduct due to ignoring toward the signboard issues. In addition, Honoring Board could not perform maximum role as it often experienced reluctant in supervising/giving reprimand to any other notaries or even to the more senior notaries.
Besides, there is an overlapping between authorities of the Honoring Board and the Notary Supervising Council for any sanction imposed to the breach against Code of Conduct in respect with this Notary signboard which is limited only to sanctions which are organization in nature and not giving undaunted effect as it is set out in provision of article 6 of the Ethic Code that is warning, reprimand, suspension from member of the Association of Indonesian Notaries, termination (onzetting), and discharging from member of the Association of Indonesian Notaries."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38960
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>