Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Deepfake pornography adalah konten foto, video, atau audio yang memiliki muatan pornografi. 90-95% konten deepfake di internet adalah konten deepfake pornography. Faktanya, 90% korban adalah perempuan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dan etnografi digital yang berperspektif feminist legal theory untuk mengetahui apakah regulasi dan upaya yang ada telah mengakomodir kebutuhan korban perempuan. Regulasi yang dianalisis adalah UU Pornografi, UU ITE, UU TPKS, dan UU PDP. Hasil penelitian ini adalah regulasi yang ada belum cukup efektif dalam melindungi korban deepfake pornography. Kemudian, upaya yang dilakukan dalam pelindungan korban adalah literasi artificial intellegence, penghapusan jejak digital korban (right to be forgotten), pendampingan hukum dan psikologis, dan upaya mewujudkan peraturan pendukung. Tantangan yang dihadapi adalah seperti kurangnya edukasi deepfake pornography, kurangnya kesadaran aparat penegak hukum, kurangnya kualitas dan kuantitas fasilitas pengada layanan, belum adanya peraturan khusus deepfake pornography, dan platform digital yang belum berpartisipasi maksimal dalam upaya pelindungan. Lalu, meskipun peraturan dan hukuman Indonesia lebih banyak dan lebih tinggi dari Thailand, ternyata kualitas penanganan Indonesia masih kurang. Kemudian, refleksi dari pengalaman korban adalah bahwa budaya patriarki menjadi faktor perbuatan pelaku. Terakhir, delik aduan yang ada di UU TPKS menghambat korban melaporkan kasusnya ke jalur hukum. Karena, dari perspektif feminist legal theory, sistem hukum ini tidak sensitif terhadap korban perempuan yang seringkali merasa takut, malu, atau terintimidasi untuk melapor. Lalu, aparat penegak hukum kurang aktif menangani kasus dengan membebankan pembuktian kepada korban. Hal ini menghambat pelaksanaan right to be forgotten sebagai hak atas pemulihan korban.

---

Deepfake pornography is photo, video or audio content that has pornographic content. 90-95% of deepfake content on the internet is deepfake pornography content. In fact, 90% of victims are women. This research uses socio-legal methods and digital ethnography with a feminist legal theory perspective to find out whether existing regulations and efforts have accommodated the needs of female victims. The regulations analyzed are the Pornography Law, the ITE Law, the TPKS Law, and the PDP Law. The results of this research are that existing regulations are not effective enough in protecting victims of deepfake pornography. Then, the efforts made to protect victims are artificial intelligence literacy, erasing digital traces of victims (right to be forgotten), legal and psychological assistance, and efforts to create supporting regulations. The challenges faced include a lack of education on deepfake pornography, a lack of awareness by law enforcement officials, a lack of quality and quantity of service provision facilities, the absence of specific regulations on deepfake pornography, and digital platforms that have not participated optimally in protection efforts. Then, even though Indonesia's regulations and penalties are more numerous and higher than Thailand's, it turns out that Indonesia's handling quality is still lacking. Then, a reflection of the victim's experience is that patriarchal culture was a factor in the perpetrator's actions. Lastly, the complaint offense contained in the TPKS Law prevents victims from reporting their cases to legal channels. Because, from the perspective of feminist legal theory, this legal system is not sensitive to female victims who often feel afraid, embarrassed or intimidated to report. Then, law enforcement officials are less active in handling cases by placing the burden of proof on the victim. This hampers the implementation of the right to be forgotten as a right to recovery for victims."

"This paper aims to investigate of online conversations around deepfake pornography on reinforcing patriarchal ideas and the objectification of women in online spaces. Deepfake technology, which uses artificial intelligence to create hyper-realistic fake videos, has seen a substantial increase in usage, with deepfake pornography constituting 98% of all deepfake videos online and 99% of the victims being women (Home Security Heroes, 2023; Cryptopolitan, 2023). This naturally leads to the objectification and humiliation of women, especially those who are public figures, by aiming to undermine their credibility and silence their voices (Dubost et al., 2023; Miller, 2023). To investigate this issue, then, this paper will analyse the case of Taylor Swift’s deepfake porn video, which started in late January 2024 and continues to make waves to this day. This paper will analyse how it was received online and the implications of those reactions. This paper argues that deepfake porn reinforces the oppression of women in online spaces.

---

Makalah ini bertujuan untuk menyelidiki percakapan online seputar pornografi deepfake dalam memperkuat gagasan patriarki dan objektifikasi perempuan di ruang online. Teknologi deepfake, yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat video palsu yang sangat realistis, telah mengalami peningkatan penggunaan yang signifikan, dengan pornografi deepfake mencakup 98% dari seluruh video deepfake online dan 99% korbannya adalah perempuan (Home Security Heroes, 2023; Cryptopolitan, 2023). Hal ini tentu saja mengarah pada objektifikasi dan penghinaan terhadap perempuan, terutama mereka yang merupakan figur publik, dengan tujuan untuk melemahkan kredibilitas mereka dan membungkam suara mereka (Dubost et al., 2023; Miller, 2023). Untuk menyelidiki masalah ini, makalah ini akan berfokus pada kasus video porno deepfake Taylor Swift yang dimulai pada akhir Januari 2024 dan terus membuat gelombang hingga hari ini. Fokus analisis dilakukan pada bagaimana video tersebut diterima secara online dan implikasi dari reaksi tersebut. Makalah ini berpendapat bahwa pornografi deepfake memperkuat penindasan terhadap perempuan di ruang online."

"Penelitian ini akan berperspektif Feminisme Siber, yang mengupayakan pemberdayaan perempuan di ruang digital untuk melawan budaya patriarki dalam pemanfaatan teknologi, Salah satunya Kekerasan Seksual Berbasis Gender yang difasilitasi teknologi yaitu, Deepfake Pornografi sebagai hasil rekayasa terhadap citra seseorang yang digabungkan dengan wajah atau tubuh orang lain untuk menciptakan konten porno berbentuk gambar dan atau video palsu yang baru. Penelitian ini melihat bahwa Deepfake Pornografi dioperasikan oleh mayoritas laki-laki yang memposisikan perempuan sebagai target pengancaman untuk mengontrol dan berkuasa atas korban. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memposisikan dan memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dirumuskan dengan Pasal-Pasal yang lebih berperspektif pada pengalaman korban dan gender. Penelitian ini juga ingin menunjukkan pada penanganan kasus Deepfake Pornografi, beberapa Aparat Penegak Hukum memilih untuk tetap menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan alasan belum memahami mekanisme pelaksanaan dan belum mendapat sosialisasi materi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kurangnya literasi pada Aparat Penegak Hukum menyebabkan pemahaman yang multitafsir, bias gender dan objektivikasi tubuh perempuan pada penanganan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online dapat berpotensi mere-viktimisasi dan mengkriminalisasi korban melalui pengunaan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, Feminisme Siber hadir sebagai perjuangan gerakan feminis di ruang digital dalam menyediakan ruang aman bagi perempuan untuk berkembang, berpartisipasi, berkontribusi dan untuk melawan budaya patriarki dan dominasi laki-laki dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dengan mengutamakan pengalaman perempuan sebagai korban untuk sistem hukum yang lebih berperspektif gender.

---

This research will take the perspective of Cyberfeminism, which seeks to empower women in the digital space to fight patriarchal culture in the use of technology, one of which is Gender-Based Sexual Violence which is facilitated by technology, namely, Deepfake Pornography as a result of engineering a person's image combined with another person's face or body to creating pornographic content in the form of new fake images and/or videos. This research sees that Deepfake Pornography is operated by the majority of men who position women as targets of threats to control and have power over the victims. This research aims to see how Law no. 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence and Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in positioning and providing protection for victims. Bearing in mind, Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, formulated with articles that have a greater perspective on the victim's experience and gender. This research also wants to show that in handling Deepfake Pornography cases, several Law Enforcement Officials choose to continue using Law no. 19 of 2016 Information and Electronic Transactions on the grounds that they do not understand the implementation mechanism and have not received socialization on the material on the Law no. 12 of 2022. Lack of literacy among Law Enforcement Officials causes multiple interpretations, gender bias and the objectification of women's bodies in handling cases of Online Gender-Based Sexual Violence which can potentially re-victimize and criminalize victims through the use of the Law on Information and Electronic Transactions. Thus, Cyberfeminism is present as the struggle of the feminist movement in the digital space in providing a safe space for women to develop, participate, contribute and to fight patriarchal culture and male domination in the use of Information Technology by prioritizing women's experiences as victims for a legal system that has a more gender perspective. "

"Since the downfall of President Soeharto in May 1998, printed Media has been growing. Many printed media which exploit women's sexuality are still survived. Meanwhile, some parts of the society protest the phenomenon of pornography. They are currently proposing anti-pornography bill. The protests are believed triggered by the controversial performance of dangdut singer Inul Daratista. Using framing analysis, the research explains the position of printed media on pornography, freedom of expression and sexual exploitation. As a feminist research, it relates feminist theories, especially on pornography, with mass media. At least three schools in feminist theory discuss the topic: radical libertarian feminism, radical cultural feminism and post feminism. The research used articles in six media; Kompas, Tempo, Gatra, Republika, Sabili and Basis as data. Almost all of the media have no clear definition on pornography although some "religious media" related the performance of Inul Daratista with pornography. The thesis recommended that such a law on anti-pornography should be thought further before it reached clear definition on pornography."

"Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi karena selarna masa ini keinginan untuk mencoba dan mengetahui sesuatu yang bam cukup besar. Pomografi merupakan media yang dapat mempengaruhi remaja untuk berperilaku seksual beresiko. Paparan pomografi dan efcknya pada remaja merupakan masalah yang serius oleh karena dapat mengalcibatkan adanya oulcome perilaku seksual beresiko yang berdampak terhadap masalah kesehatan rcproduksi pada remaja sepcrti : kchamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, pcnyakit menular scksual dan HIV/ AIDS. Penelitian ini berlujuan untuk mengetahuinya papamn pomograli dan efek yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhi efek paparan pomografi pada remaja SMP Negeri di Kota Pontianak tahun 2008. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak mulai bulan Desember 2007 sampai dengan Januari 2008 dengan menggunakan desain cross sectional (potong lintang) pada 395 responden remaja SMPN dari lima kecamatan di wilayah Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja SMPN di Kota Pontianak 83,3% tclah terpapar pomograii dan sebanyak 263 responden (79,5 %) sudah mengalami efek paparan pomograti. Dari remaja yang mengalami efek paparan 52 responden (l9,8 %) sudah berada pada tahap adiksi, sisanya 211 belum mengalami tahap adiksi. Dari 52 responden yang adiksi 36 responden berada pada tahap eskalasi. 22 berada pada tahap desensitisasi dan 7 responden berada pada tahap acl our. Faktor yang mempengaruhi efek paparan pomografi pada remaja SMPN di Kota Pontianak tahun 2008 adalah jenis kelamin, kelas, waktu keterpaparan dan fiekuensi paparan. Frekuensi paparan terhaclap pomografi mempakan faktor yang paling dominan mempengaruhi efek paparan pomografi pada rcmaja SMP Negeri dengan OR = 5,02 kali (95% Cl:l,39-l8,09) setelah dil-control variabel jenis kelamin, kelas dan frekuensi paparan di Kota Polilianak tahun 2008. Kepada berbagai pihak tcrkait disarankan agar terlibat langsung dalam memantau perkembangan rcmaja dan dengan tegas turut serta dalam memberantas pomograti yang beredar schingga dapat meminimalisir efek paparan pomograli yang terjadi pada rcmaja serta dapat mencegah perilaku seksual bcresiko pada rcmaja yang dapat mcningkatkan masalah kesehalan reproduksi pada remaja.

---

Adolescence is critical period during the life span which is transition age between childhood to adult. ln this period the sexual problem is often happenned in conjunction with their growing process and development. Pomogmphy is mass media who has contributed to increased of' sexual activities on adolescen. The efect of pomography exposure is serious problems that influencing of sexual behaviour which are increased reproductive health problems such as unwanted pregnancy, unsafed abortion, infection sexual disease, HIV/ AIDS etc.

The purpose of this study was to identify factors that related to the efect of pornography exposure and the most dominant factor among adolescence in state junior high school at Pontianak district on 2008. Research design used in this study was cross sectional. The study was conducted at tive state junior high school with 395 respondents from December 2007 to January 2008.

The result of this research has shown that 33,3 % adolescence has exposured to pomography and 263 respondent (79,5 %) of them had experienced the efects of pomography exposure. 52 respondent who has experienced the efects of pomography had adiction stage. 36 from 52 respondent of adiction has escalation stage. 22 from 36 respondent of escalation has desensitization stage, and 7 from 22 respondent of desensitization has act out stage. Multivariate analysis shown there were tive variables that has significant relationship on the efect of pomography exposure which are gender, level of class at school, lenght of exposure and frequency of exposure. The analysis also shown that the length of pomography exposure is the most dominant factor related to the efect of pomography exposure among adolescence in state junior high school at Pontianak District on 2008 with Odds Ratio is 5,02 (95 % Cl : l,39-I 8,09).

To the all of stakeholders that related to the problems are suggested to directly involved in monitoring the growing of the adolescence and have a strong commitment to eliminate the pomography which is also can minimized the efect of the pomography exposures among the adolescence. This actions can prevent high risk sexual behavior and increase healthy of reproductive system among the adolescence."

"Pornografi dalam masyarakat Jepang diterima secara berbeda karena dipengaruhi berbagai faktor seperti gaya hidup, iklim, kepercayaan, sejarah dan ilmu pengetahuan. Masuknya nilai-nilai baru membuat masyarakat Jepang harus berkompromi walau tetap mempertahankan pornografi sebagai sebuah aktifitas pribadi yang definisinya tetap berada dalam ‘wilayah abu-abu’, sehingga pornografi dapat hidup berdampingan dalam distorsi dan kontradiksi nilai masyarakat Jepang.

---

In Japanese society pornographic content is accepted differently. Many factors such as lifestyle, climate, history, science and religious believe affect how Japanese perceive pornography. With the coming of new values, Japanese society must compromise while preserving pornography as private activity and define it as ‘gray area’ in society, thus making pornographic content to coexist with the distortion and contradiction in Japanese society values."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai penggunaan UX Dark Pattern sebagai modus operandi penipuan online melalui pertimbangan dalam kerangka choice structuring properties. Melalui pendekatan kualitatif data sekunder, penelitian ini menganalisis cara pelaku penipuan online menggunakan dokumen elektronik palsu dengan metode UX Dark Pattern dengan mempertimbangkan konsep availability, awareness of method, likely cash yield per crime, planning necessary, dan identifiable victim. Berdasarkan hasil analisis, pelaku menggunakan keahliannya dalam mengoperasikan UX Dark Pattern untuk melakukan manipulasi pada tampilan akun tersebut agar terlihat seperti akun resmi dengan mekanisme pengaduan yang sama dengan akun resmi, sehingga terdapat keterkaitan antara kemampuan UX Dark Pattern yang dimiliki oleh pelaku penipuan online dengan konsep-konsep pada choice structuring properties. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku membuat dokumen elektronik pakse dengan metode UX Dark Pattern untuk mengelabui korban dengan tampilan yang menyerupai akun resmi, sesuai dengan konsep choice structuring properties. Dalam penelitian selanjutnya, dapat diperdalam analisis pada intervensi desain yang dapat mencegah penggunaan dokumen elektronik palsu dengan metode UX Dark Pattern untuk tujuan penipuan.

---

This Final Task discusses the use of UX Dark Pattern as an online fraud operandi mode through consideration within the framework of choice structuring properties. Through a qualitative approach to secondary data, the study analyzes how online fraudsters use fake electronic documents using the Dark Pattern UX method by considering the concepts of availability, awareness of method, likely cash yield per crime, planning necessary, and identifiable victim. Based on the analysis, the perpetrators used their expertise in operating the UX Dark Pattern to manipulate the appearance of the account to look like an official account with the same complaint mechanism as the official account, thus there is a link between the dark pattern UX capabilities owned by online fraudsters with concepts on choice structuring properties. This research shows that the perpetrators created an electronic document with the UX Dark Pattern method to deceive the victim with an appearance that resembles an official account, in line with the concept of choice structuring properties. In further research, analysis can be deepened on design interventions that can prevent the use of fake electronic documents with the Dark Pattern UX method for fraudulent purposes."

"ABSTRAKPemberian kesaksian adalah hal penting yang harus diiakukan, karena mempakansalah satu upaya untuk menegakkan proses huknun, meskipun proses pembeziankesaksian tersebut penuh resiko. Oleh karena itu, kebutuhan atas perlindungan dandukungan bagi saksi maupun korban merupakan prioritas utama yang tidak bisaditawar lagi. Pemerintah Indonesia pun memandang perlu untuk membuat sebuahperaturan perundang-undangan yang khusus mengenai perlindungan saksi dankorban. Untuk mengakomodir hal tersebut, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentaugPerlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam UU ini, lcmbaga yangbertanggung j awab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan adalahLembaga Perlindungan Saksi dan Korban, disingkat LPSK. Sebagai Iembaga yangdiamanatkan oleh Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dan bantuan,LPSK membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya.Dengan demikian, keberadaan LPSK, khususnya terkait kedudukan dan peranLPSK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pcrlu dicermati, begitu jugahubungan LPSK dengan lembaga negara lainnya. Selain itu, UU ini masihmemiliki kelemahan-kelemahan, yakni dalam konteks kelembagaan, kewenangantcrkait substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK, dan hubungan/koordinasantar lembaga (terutama dengan lembaga penegak hukum) dalarn mclaksanakanperlindungan. Meskipun demikian, UU ini merupakan suatu langkah besar dalamupaya pembaharuan hukum di Indonesia dan sebagai pondasi perlindmmgan saksidan korban dalam ranah peradilan pidana di Indonesia. » 'Kata kunci : lembaga negara, lembaga perlindungan saksi dan korban.

---

ABSTRACTaw, although the process of giving testimony is usually full of risks. Therefore,the need for protection and support for witnesses and victims is a priority thatcould not be negotiated. The Indonesian government also considers the need tocreate an Act, that specifically concerning the protection of witnesses and victims.In response to this need, the Act No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses andVictims was endorsed. In this Act, the agency responsible for dealing withprotection and assistance is the Witness and Victims Protection Agency (LembagaPerlindungan Saksi dan Korban/LPSK). As the agency mandated by the Act toprovide protection and assistance, the Agency requires cooperation andcoordination with other state agencies. Thus, the existence of the Agency,particularly related to its status and role in the state system of Indonesia should beobserved, as well as its relationship with other state agencies. Moreover, this Actdoes still have Weaknesses, such as in the context of institutional, the authorityconcerning the substance of the elaboration ofthe duties and functions of Agency,and the relationship/coordination between agencies (particularly with lawenforcement agencies) in implementing the protection. Nonetheless, this Act,contently, is a major step forward in iaw reform efforts in Indonesia and as thefoundation of the protection of witnesses and victims in the reahn of criminaljustice Lndonesia,"