Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan dapat terjadi sewaktu-waktu karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan bentuk pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan berdampak pada pengakhiran hak beserta kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Akan tetapi, pelaksanaan dari PHK sering kali menimbulkan perselisihan, khususnya bagi pekerja yang tidak mendapatkan kompensasi PHK secara penuh. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemotongan kompensasi PHK akibat dugaan pekerja melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk oleh perusahaan, serta praktik PHK dengan alasan efisiensi, berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 136/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil analisis dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pemotongan kompensasi PHK memerlukan bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran oleh pekerja, yang dalam kasus ini tidak terbukti. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum, diperlukan kontribusi perusahaan dalam menyusun peraturan perusahaan dan pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melindungi hak-hak kompensasi pekerja dalam praktik perselisihan PHK.

---

The end of the working relationship between workers and companies can offcur at any time due to termination of employment (PHK). PHK is a form of termination of working relation caused by a certain matter and has an impact on the termination of rights and obligations between workers and companies. However, the implementation of PHK often causes disputes, especially for workers who do not get full PHK compensation. This thesis aims to analyze the practice of PHK compensation deduction due to allegations of workers embezzling money from product sales by the company, as well as the practice of PHK on the grounds of efficiency, based on the Decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court No. 136/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.. The research method used is doctrinal research with a statutory and case approach, then the data collection tool uses document study. The results of the analysis in this thesis show that withholding compensation for PHK requires sufficient evidence of alleged violations by workers, which in this case was not proven. Therefore, the panel of judges decided that the company was obliged to fulfill the workers' termination compensation as a form of legal consequence of the implementation of the termination. Therefore, to avoid legal uncertainty, the contribution of companies in drafting company regulations and the government in formulating comprehensive laws and regulations is required for protect workers compensation rights in the practice of PHK disputes.

"

"Perwakilan Negara Asing adalah tempat dimana perwakilan diplomatik atau pemimpin konsulat dari negara lain ditempatkan secara permanen di suatu negara. Adapun fungsi yang paling umum dari sebuah Perwakilan Negara Asing adalah sebagai perwakilan dari negara pengirim di negara penerima dan sebagai penghubung resmi dari kedua negara tersebut. Di Indonesia, pada praktiknya hampir semua Perwakilan Negara Asing mempekerjakan pegawai lokal (local staffs) di kantornya dengan suatu perjanjian kerja. Namun, di dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada diatur secara eksplisit mengenai apakah Perwakilan Negara Asing termasuk ke dalam definisi pemberi kerja atau tidak. Hal ini berdampak pada pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat oleh Perwakilan Negara Asing dengan pegawai lokal (local staffs) tersebut ketika terjadi suatu sengketa. Perwakilan Negara Asing menolak untuk memberlakukan hukum Indonesia oleh karena Perwakilan Negara Asing memiliki yurisdiksi ekstrateritorial yang membuat Perwakilan Negara Asing tersebut dapat menerapkan yurisdiksi negara pengirimnya dalam wilayah negara penerima. Skripsi ini membahas kedudukan hukum Perwakilan Negara Asing di Indonesia dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian kerja dengan pegawai lokal (local staffs). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen, yang terjadi dari bahan hukum primer dan sekunder.

---

Foreign State Representative is a body where foreign diplomatic or consulate representatives are permanently stationed in a country. The main role of this body is to represent the sending state officially in the receiving state. In Indonesia, almost all Foreign State Representatives practically employ local staffs in their offices through employment contract. However, based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, no provisions explicitly state whether Foreign State Representatives are included in the definition of 'employers' or not. This matter somehow influences the implementation of the employment contract that the Representatives create along with local staffs whenever any disputes arise between those parties. Foreign State Representatives refuse to apply Indonesian law because they have extraterritorial jurisdiction which makes them able to apply the sending state`s law in the receiving state. This thesis discusses about the legal status of Foreign State Representatives in Indonesia in accordance with the creation of employment contract with local staffs. The method used in this research is normative juridical method and the data analysis tools are document study."

"Dalam praktek kedudukan Para Pihak dalam suatu kontrak kerja konstruksi masih belum seimbang, antara lain disebabkan oleh: begitu banyaknya jumlah Penyedia Jasa yang mengakibatkan penawaran jauh lebih besar daripada permintaan, tidak adanya standar baku kontrak kerja konstruksi di Indonesia yang dipakai umum dan ditaati dalam setiap pekerjaan konstruksi di Indonesia, Penyiapan kontrak kerja konstruksi yang disiapkan oleh Pengguna Jasa, Penyedia Jasa hanya memiliki waktu yang relatif singkat untuk mempelajari kontrak kerja konstruksi, budaya yang menganggap Pengguna Jasa lebih berkuasa daripada Penyedia Jasa, dan latar belakang perseorangan dari pelaku pekerjaan konstruksi yang kurang memahami hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengupayakan kedudukan yang lebih seimbang antara para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia, dapat dibagi berdasarkan urutan waktunya, yaitu: Pertama, dalam Masa Pra-Kontrak, dengan mempelajari kontrak serta menegosiasikan pada saat aanwijzing. Namun hal ini terkendala permasalahan jangka waktu yang relatif singkat, ditambah lagi budaya yang menganggap kontrak kurang penting. Kedua, Dalam Masa Kontrak, yaitu dengan melakukan Negosiasi, dan jika menjadi sengketa, maka diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati. Selain itu, LKPP mempunyai fungsi advokasi, dengan memediasikan dan memberikan masukan kepada para pihak. Selain itu, terdapat juga asas-asas hukum perjanjian seperti Unidroit Principles dan Lex Mercatoria yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia, seperti Freedom of Contract, Sanctity of Contract (Pacta Sunt Servanda), Good Faith and Fair Dealing, Mandatory Laws, mengenai Kekeliruan (Mistake), Penipuan (Fraud), Ancaman dan Paksaan, serta Gross Disparity.

---

In practice the position of the Parties in a construction contract is still not balanced, this can be caused by: the large number of construction companies which resulted in much greater offer than the demand, the lack of standards for construction contracts in Indonesia that is commonly used and adhered to in each Indonesian construction projects, preparation of construction contract that is prepared by the Owner, the relatively limited time to learn the construction contract by the contractors, a culture that considers the owner has more power than the contractor, and the background of the individual actors in the construction business who do not understand the construction law. Efforts should be made to seek a more balanced position between the parties in a construction contract in Indonesia, can be divided in order of time, which are: First, in the precontract period, to study the contract and negotiate the clauses at the clarification time. However, it is constrained problems of relatively short period of time, plus a culture from the contractor that considers the less concern of the contract. Secondly, in the contract period, efforts can be made by negotiations, and if it becomes a dispute, then resolved through the agreed dispute resolution mechanism. In addition, Indonesia already has the National Public Procurement Agency (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP) that has advocacy function, through mediate and provide input to the parties. In addition to that, there are also the principles of contract law as in Lex Mercatoria and UNIDROIT Principles that can be applied to solve the problems of imbalance position of the parties in a construction contract in Indonesia, such as the Freedom of Contract, Sanctity of Contract (Pacta Sunt servanda), Good Faith and Fair Dealing, Mandatory Laws, Mistake, Fraud, Threats and Coercion, as well as the Gross Disparity."

"Kompensasi sebagai hak yang harus diterima oleh pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Pelanggaran Disiplin sebagai alasan yang dibenarkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian Direpresentasikan melalui pengkajian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Pelanggaran Disiplin dan Kompensasi pada Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Pelanggaran Disiplin berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian doktrinal melalui penelusuran kepustakaan menggunakan data sekunder dan di olah secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini, Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Pelanggaran Disiplin dilakukan setelah perusahaan memberikan Surat Peringatan sebanyak ketiga kali dengan tujuan sebagai pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja sekaligus untuk memperbaiki kinerja pekerja. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dimana perusahaan hanya memberikan surat peringatan ketiga (SP-3) atas pelanggaran disiplin pekerja. Majelis Hakim menyatakan surat peringatan tidak sah dan batal demi hukum. Namun, Pemutusan Hubungan Kerja di setujui dengan alasan pekerja melakukan pelanggaran yaitu penukaran shift tanpa koordinasi pimpinan keamanan dan kompensasi mengenai pemutusan hubungan kerja ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

---

Compensation is a right that must be received by workers who experience Termination of Employment (PHK) for reasons of Disciplinary Violation as a justified reason in Employment Law Number 13 of 2003 as amended into Job Creation Law Number 6 of 2023. Research is represented through studies in Supreme Court Decision Number No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023. This research was conducted to analyze the legal provisions regarding Termination of Employment for Reasons of Disciplinary Violations and Compensation for Termination of Employment for Reasons of Disciplinary Violations based on the provisions of labor law in force in Indonesia. Doctrinal research method through literature searches using secondary data and processed qualitatively. The conclusion of this research is that termination of employment for reasons of disciplinary violations was carried out after the company gave a warning letter three times with the aim of preventing termination of employment as well as improving employee performance. In case of Judgment Supreme Court Number No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023 where the company only gave a third warning letter (SP-3) for violations of worker discipline. The Panel of Judges declared the warning letter invalid and null and void. However, the termination of employment was approved on the grounds that the worker committed a violation, namely changing shifts without coordination from the security leadership and compensation regarding the termination of employment was in accordance with the current provisions in force."

"Tulisan ini membahas peraturan pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran bersifat mendesak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan perbandingan pertimbangan hakim dalam pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat dan pelanggaran bersifat mendesak pada dua putusan yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pengumpulan data melalui penelusuran literatur. Peraturan pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran bersifat mendesak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memungkinkan pengusaha dapat langsung melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang diduga melakukan pelanggaran bersifat mendesak. Mekanisme ini memiliki persamaan dengan pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat pada Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 karena melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan asas praduga tak bersalah. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bgl mengenai kesalahan berat dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr mengenai pelanggaran bersifat mendesak juga menunjukkan persamaan dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Kedua putusan memperbolehkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja diduga melakukan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kesalahan berat pelanggaran bersifat mendesak tanpa adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menandakan bahwa kesalahan berat yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dilahirkan kembali dengan mekanisme yang sama, tetapi dalam istilah yang berbeda, yaitu pelanggaran bersifat mendesak.

---

This paper discuss the regulation of employment termination due to urgent violations following Constitutional Court Decision Number 012/PUU-I/2003 and compares the opinion of the court in related to grave wrongdoings and urgent violations in two different decisions. The study uses doctrinal research and data collection through literature reviews. Government Regulations Number 35 of 2021, a derivative of the Job Creation Law, addresses the termination of the employment relationship due to urgent violations. According to Article 52 paragraphs (2) and (3) of this regulation, employers can immediately terminate employees suspected of urgent violations without a notification letter. This mechanism is similar to the annulled Article 158 of the Labour Law, which allows termination for grave wrongdoings, nullified by the Constitutional Court for the violating Article 27 of the 1945 Constitution and the principle of presumption of innocence. The opinion of court in the Industrial Relations Court decisions at the Bengkulu District Court Number 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bgl and the Pekanbaru District Court Number 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr also show similarities in handling such disputes. Both decisions permit the termination based on suspected criminal offenses without permanent legal force decision. These similarities suggest that the annulled concept of grave wrongdoings has re-emerged under the different term urgent violations, using the same mechanism.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlindungan buruh atas PemutusanHubungan Kerja yang didasarkan atas tindakan efisiensi perusahaan. Para tenagakerja saat ini selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan ditambah dengankrisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini, banyak perusahaan di Indonesia harusmelalukan restrukturisasi sehingga perusahaan harus mengurangi karyawannyadengan alasan efisiensi. Isu yang selalu mengiringi kekhwatiran para tenaga kerjayaitu mengenai keabsahan kegiatan pemutusan hubungan kerja atas tindakanefisiensi dan kesesuaian pemberian kompensasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahan.Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi terjadi pula pada PT.Newmont Nusa Tenggara. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalampenulisan penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normative, yaitu penelitianyang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. alatpengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen, bahan pustaka,dan pengamatan/observasi. Yang selanjutnya penulisan ini disebut sebagaiPenulisan Hukum Normatif. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis akanmelakukan penelitian kualitatif sehingga prosedur penelitian akan menghasilkandata yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian penulis, alasan efisiensi PT.Newmont Nusa Tenggara dapat dibenarkan atau sah menurut hukum. Hal inidikarenakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 yang merujuk ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor19/PUU-IX/2011. Begitu pula dengan kompensasi yang diberikan PT. NewmontNusa Tenggara untuk karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja denganalasan efisiensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

---

ABSTRACTThis research discuss about the protection of labour from employmenttermination on basis of company eficiency. Recently, All labour are worried andanxious about the economic crisis that emerging today, many company inIndonesia must done a restructurisation so company must cut the amount of itsemployee down by the reason of eficiency. The issue that worry the employeemost is the legality of employment termination by the reason of such efficiencyand the conformity of compensation based on the laws and regulations as a formof legal protection by the company. The employment termination by reason ofefficiency also happened in PT. Newmont Nusa Tenggara. The researchconducted by researcher in this writing is juridisch normative research form,namely the research is conducted with the literature research or secondary data.Data collection methods being used is documents review, literature, andobservation. Hereinafter referred to as Normative legal research. With respect ofthis thesis, writer will conduct qualitative research, accordingly the researchprocedure will result descriptive data. Pursuant to the writer?s research, efficiencyreason used by PT. Newmont Nusa Tenggara can be legalised or legal by law.Because, it has been consistent with the provision of Article 164 paragraph (3)Law No.13 of 2003 which referred to judgment of constitusional court number19/PUU-IX/2011. So then the compensation given by PT. Newmont NusaTenggara to the terminated employee on the basis of efficiency has beenconsistent with the provision of Article 164 paragraph (3) Law No.13 of 2003."

"Asas itikad baik merupakan asas umum hukum perjanjian yang digunakan sebagai bentuk pembatasan para pihak dalam melaksanakan kebebasan berkontrak. Asas itikad baik digunakan untuk mengetahui itikad para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai kepatutan, kebiasaan, kesusilaan baik, maupun ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1337 dan pasal 1339 KUHPerdata. Namun, tidak terdapat definisi yang jelas dalam mengartikan suatu itikad baik dalam perbuatan hukum tertentu yang membawa adanya beragam perspektif dan pendapat dalam mengartikan itikad baik suatu perbuatan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana penerapan itikad baik dan kebebasan berkontrak dalam penerbitan jaminan kebendaan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman (facility agreement) dengan melakukan studi kasus pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn berkaitan dengan penerbitan Segenap Akta Jaminan Fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang diduga sebagai bentuk itikad buruk kreditor separatis untuk menyembunyikan harta boedel pailit debitor yang mana telah merugikan kreditor konkuren karena harta debitor hanya dapat membayar pelunasan utang kreditor separatis. Tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menegaskan adanya itikad buruk dalam penerbitan jaminan kebendaan tersebut sehingga jaminan kebendaan yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman berlaku secara sah di mata hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya.

---

The principle of good faith is a general principle of contract law used as a form of limitation of the parties in exercising freedom of contract. The principle of good faith is used to determine the parties' intentions in carrying out the agreement, which is assessed based on statutory regulations, decency, customs, good decency, and public order, as emphasized in articles 1337 and 1339 of the Civil Code. However, there is no clear definition of interpreting good faith in a particular legal action which brings a variety of perspectives and opinions in interpreting the good faith of a legal action. By using the juridical-normative research method, this paper will analyze how good faith and freedom of contract are applied in issuing material guarantees based on a facility agreement by conducting a case study on Decision Number 3/Pdt.Sus-Lainlain/2021/ PN Niaga Mdn jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn relating to the issuance of all Fiduciary Guarantee Deeds and Mortgage Deeds (APHT), which are suspected of being a form of bad faith of separatist creditors to hide the debtor's bankrupt assets which have harmed concurrent creditors due to assets debtors can only pay off the debts of separatist creditors. No elements can confirm the existence of bad faith in the issuance of the material guarantee so that the material guarantee that arises based on the loan facility agreement is valid in the eyes of the law and binds the parties who make it.;

Nama : Claudio Richard

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Analisis Proses Valuasi Bisnis Pada PT Sekuritas XXX Indonesia

Pembimbing : Dr. Gede Harja Wasistha, CMA

Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur analisis serta valuasi bisnis yang terjadi pada PT Sekuritas XXX Indonesia dengan teori yang ada terutama analisis top-down yang mulai dari analisis makroekonomi, industri, keunggulan bersaing, keuangan, hingga akhirnya proses proyeksi laporan keuangan dan berujung pada proses valuasi bisnis. Selain itu, terdapat pula tujuan lain yaitu melaporkan pengembangan diri sendiri yang digambarkan dalam refleksi diri berdasarkan pengalaman saat menjalani proses magang pada PT Sekuritas XXX Indonesia. Berdasarkan proses evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan proses valuasi bisnis yang terjadi pada PT Sekuritas XXX Indonesia sudah sesuai dengan teori yang ada bahkan lebih komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat dan terpercaya.

---

Name : Claudio Richard

Program : Accounting – Undergraduate Program

Title : Analysis of the Business Valuation Process at PT Sekuritas XXX Indonesia

Supervisor : Dr. Gede Harja Wasistha, CMA

This internship report aims to evaluate the suitability of business analysis and valuation procedures that occur at PT Sekuritas XXX Indonesia with existing theories, especially top-down analysis starting from macroeconomic analysis, industry, competitive advantage, finance, projecting financial reports and ending with business valuation process. In addition, there is also another purpose for reporting self-development which is described in self-reflection based on experience while undergoing the internship process at PT Sekuritas XXX Indonesia. Based on the evaluation process that has been carried out, it can be concluded that the entire business valuation process that occurs at PT Sekuritas XXX Indonesia is in accordance with the existing theory and is even more comprehensive and detail to produce more accurate and reliable results.

"

"Hukum perdata Indonesia adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara sesama subjek hukum baik Privat maupun Badan hukum. Salah satunya adalah Prinsip Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract) yang sebenarnya sudah dikenal sejak menusia mengenal hukum. Prinsip kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mere yang membuatnya". Pada dasarnya para pihak dapat memperjanjikan apa saja yang dikehendaki. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang berisi prestasi hak dan kewajiban berdasarkan kebebasan berkontrak dan tanpa paksaan. Hanya saja prinsip Kebebasan Berkontrak ada batasannya. Batasan dari Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1339 BW, dimana disebutkan bahwa batasannya adalah: Pertama, Kepatutan. Kedua, Kebiasaan; dan Ketiga, Undang-undang. Di sisi lain berdasarkan Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga Negara, Intansi pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta atau perseorangan Warga Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul : Aspek Hukum Prinsip Kebebasan Berkontrak Berkaitan dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dihubungkan dengan Dalam skripsi ini akan penulis bahas mengenai dampak hukum penerapan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara terhadap pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia dan bentuk solusi hukum yang dapat diterapkan dalam perjanjian kerjasama berbahasa asing di Indonesia terhadap pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan berdasarkan tujuannya, skripsi ini dapat digolongkan ke dalam penelitian hukum Kualitatif, yang menggunakan pendekatan sistematika hukum. Hasil dari penelitian tersebut dapat penulis uraikan dalam kesimpulan umum sebagai berikut; Dampak hukum penerapan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara terhadap pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia, adalah dapat dinyatakan Batal Demi Hukum. Karena UU No. 24 Tahun 2009 seharusnya sudah berlaku pada tanggal 9 Juli 2009 sehingga terhadap perjanjian ini yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2009 Wajib menggunakan bahasa Indonesia dan bila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka selain wajib menggunakan bahasa Indonesia juga ditulis menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Apabila perjanjianya tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dapat memenuhi unsur kekhilafan, karena tidak begitu memahami apa yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut, sehingga alasan ketidakmengertian para pihak terhadap isi dari perjanjian dimaksud sebagai konsekuensi akibatnya adalah batal demi hukum.

---

Indonesian civil law is one area of law governing the rights and obligations of legal subjects among both Private and legal entities. One is the principle of freedom of contract (Freedom of contract) which is already known from the human family to know the law. The principle of freedom of contract is based on Article 1338 Civil Code, which reads as follows: "All approvals are made legally valid as a law for those who make it". Basically, the parties may portend anything you want. The agreement is an agreement between two or more parties that contain performance rights and obligations under freedom of contract and without coercion. It's just the principle of freedom of contract there is a limit. Limitation of freedom of contract under Article 1339 BW, which stated that the limitations are: First, Agree. Second, Habits, and Third Law. On the other hand based on Article 31 of Law No.. 24 Year 2009 on the Flag, Language, Emblem and Anthem Country set that the Indonesian language shall be used in the memorandum of understanding or agreement involving state agencies, intitution Indonesian republican government, private organizations or individual citizens of the Republic of Indonesia. Based on the brief description above, the writer tries to do research by taking the title: "The principle of freedom of contract Legal Aspects Related to Implementation of Law Number 24 Year 2009 on the flag, language and the State Emblem and Anthem associated with the use of a Foreign Language in an Arrangement". In this paper the authors will discuss the impact of the legal application of the Law No. 24 Year 2009 regarding Flag, Language and the State Emblem of the implementation of the principle of freedom of contract in Indonesia and other forms of legal solutions that can be applied in a foreign collaboration agreement in Indonesia on the implementation of Law No. 24 Year 2009 about Flag, Language and the State Emblem. The method used in this research is descriptive research method and based on objective, this thesis can be classified into qualitatif legal research, which uses a systematic approach to the law. The results of these studies can be authors describe in the following general conclusions: Implications judicial application of Law No. 24 Year 2009 regarding Flag, Language and the State Emblem of the implementation of the principle of freedom of contract in Indonesia, is to be deemed void. Since the Law. 2 of 2009 should have been effective on July 9, 2009 that the agreement that was made on December 20, 2009 Mandatory use Indonesian and when such agreements involving foreign parties in addition to the obligatory use the Indonesian language is also written in the national language of the foreign party and / or English. If agreement not made in the Indonesian language can meet the elements of an oversight, because it does not really understand what was intended in the agreement, so excuse ignorance of the parties to the contents of the agreement referred to as a consequence of the result is null and void."

"Kompensasi merupakan hak yang wajib diterima oleh pekerja saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, hal tersebut sering kali diabaikan oleh pemberi kerja dengan berbagai alasan, salah satunya PHK dengan alasan efisiensi yang diakibatkan menurunnya stabilitas keuangan perusahaan. Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi hanya dapat dilakukan apabila perusahaan akan tutup secara permanen,namun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pengaturan tentang efisiensi telah berubah, dimana bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada pengusaha dalam mengelola PHK dengan alasan efisiensi. Pasca perubahan, tekananan ekonomi dan perubahan strategis sering menjadi justifikasi untuk melakukan PHK dan mengakibatkan ketidaksetaraan kedudukan pengusaha dan pekerja. Akan tetapi, penting untuk diperhatikan tindakan PHK dengan alasan efisiensi harus melalui pembuktian yang transparan dan objektif. Hal tersebut berimplikasi pada dilanggarnya hak pekerja yang salah satunya dalam hal kompensasi. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis dan menelaah regulasi ketenagakerjaan terkait PHK secara khusus dengan alasan efisiensi.Simpulan dari penelitian ini, PHK dengan alasan efisiensi karena kerugian menjadi alasan yang tidak dilarang. Penelitian bertujuan untuk memahami perubahan regulasi dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja, serta menganalisis bagaimana pengaturan kompensasi terhadap kepentingan pekerja yang terkena PHK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan pelaksanaan yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja di Indonesia yang di PHK dengan alasan efisiensi.

---

Compensation is a right that workers must receive when a Termination of Employment (PHK) occurs. However, this is often ignored by employers for various reasons, one of which is efficiency due to the decline in the company's financial stability. Previously, the Employment Law stated that layoffs for efficiency reasons could only be carried out if the company was about to close permanently. However, through Government Regulation Number 35 of 2021, regulations regarding efficiency have changed, which aims to provide more flexibility to employers in managing layoffs. After change, economic pressure, market competition, or strategic changes often become justifications for layoffs and result in unequal positions of employers and workers. This has implications for violating workers' rights, one of which is in terms of compensation. On this basis, this research uses a doctrinal approach by analyzing primary, secondary and tertiary legal sources. This research focuses on analyzing and reviewing labor regulations related to layoffs specifically for efficiency reasons due to company losses. The research aims to understand regulatory changes and their impact on workers' rights, as well as analyze how compensation arrangements affect the interests of workers affected by layoffs. It is hoped that this research can provide recommendations for improving regulations and fairer implementation for both parties. Thus, this research makes an important contribution in efforts to improve welfare and justice for workers in Indonesia who are laid off for efficiency reasons."