Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga B, yang berperan penting dalam sistem pengawasan pemerintah Indonesia. Sebagai unit yang berada di bawah langsung Kepala Lembaga B, Inspektorat memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai aspek pengendalian internal. Studi ini melakukan evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 8 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Lembaga B telah mencapai Level 3 dalam penilaian kapabilitas, yang mencerminkan penerapan pengendalian internal yang matang dan efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

---

This research examines the procedures for evaluating the Internal Control Capability of the Inspectorate of Agency B, which plays a crucial role in the oversight system of the Indonesian government. As a unit directly under the head of Agency B, the Inspectorate is responsible for managing various aspects of internal control. This study evaluates the Self-Assessment of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) Capability based on the standards set forth in the Regulation of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Number 8 of 2021. The results of the research indicate that the Inspectorate of Agency B has achieved Level 3 in capability assessment, reflecting a mature and effective implementation of internal controls in accordance with applicable regulations.

"

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur pengendalian internal divisi keuangan Lembaga FAN. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur pengendalian internal yang dilakukan oleh divisi keuangan Lembaga FAN dan prosedur pengendalian internal yang disyaratkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Framework. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa prosedur pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Lembaga FAN telah sesuai dengan prosedur pengendalian internal yang disyaratkan oleh COSO Framework. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri yang merupakan hasil pembelajaran berkelanjutan atas pelaksanaan aktivitas magang di Lembaga FAN.

---

This internship report discusses the evaluation of the internal control procedures of the FAN Institute finance division. The evaluation was carried out by comparing the internal control procedures carried out by the financial division of the FAN Institute and the internal control procedures required by the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Framework. The results of the evaluation show that the internal control procedures implemented by the FAN Institute are in accordance with the internal control procedures required by the COSO Framework. This internship report also discusses self-reflection which is the result of continuous learning on the implementation of internship activities at the FAN Institute."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas pengendalian internal yang dilakukan PT ABC dalam penerapan PSAK 116 tentang Sewa khususnya terkait dengan kelengkapan (completeness) dan akurasi berdasarkan kerangka COSO dan Model Tiga Lini. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan dalam penelitian untuk dapat memperoleh pengetahuan langsung mengenai pengalaman dari sudut pandang narasumber melalui proses wawancara yang kemudian didukung oleh tinjauan dokumen. Berdasarkan pemeriksaan auditor eksternal, PT ABC telah mengalami defisiensi pengendalian internal atas laporan keuangan, khususnya untuk kelengkapan (completeness) dan akurasi pencatatan sewa selama dua periode pelaporan. Dalam upaya perbaikan manajemen telah melakukan peningkatan frekuensi pengujian dan pemantauan atas efektivitas pengendalian internal oleh fungsi internal audit, perubahan proses bisnis identifikasi sewa, dan perubahan atribut pengendalian dalam proses bisnis. Efektivitas penerapan pengendalian internal dalam pencatatan sewa dipengaruhi oleh peranan masing-masing lini dalam Model Tiga Lini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menciptakan pengendalian internal yang efektif pada penerapan PSAK 116 tentang sewa khususnya terkait dengan kelengkapan (completeness) dan akurasi, manajemen perlu memastikan kelima komponen pengendalian internal atas laporan keuangan yang telah terbentuk, bekerja dengan memadai, dan secara efektif diterapkan. PT ABC dengan jelas telah menetapkan rancangan pengendalian internal yang dirancang sesuai dengan setiap prinsip pada setiap komponen pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO. Rancangan pengendalian internal tersebut menjadi panduan yang jelas bagi manajemen terkait dengan tujuan, pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab dalam pengendalian internal atas laporan keuangan yang diantaranya terkait dengan penerapan PSAK 116 tentang sewa. Rancangan pengendalian internal PT ABC tersebut juga memberikan struktur yang jelas mengenai peran masing-masing lini berdasarkan Model Tiga Lini.

---

This study aims to evaluate the internal control implemented by PT ABC in adherence to PSAK 116, particularly in relation to completeness and accuracy, based on the COSO framework and the Three Line Model. The analysis method employed in this study is the descriptive qualitative analysis method. This approach is utilized to gain direct knowledge of the interviewee experiences through interviews, supplemented by document reviews. According to the external auditor's assessment, PT ABC has exhibited deficiencies in Internal Control over Financial Reporting (ICoFR), specifically concerning the completeness and accuracy of lease recording for two reporting periods. In response, management has increased the frequency of testing and monitoring the effectiveness of internal controls by the internal audit function, modified the lease identification business process, and altered control attributes within the business process. The effectiveness of internal control in lease recording is influenced by the roles defined in the Three Line Model. The study findings indicate that establishing effective internal control for PSAK 116 implementation, particularly concerning completeness and accuracy, requires management to ensure that the five components of internal control over financial reporting are adequately and effectively implemented. PT ABC has designed its internal control in alignment with each principle of the COSO framework's components. This internal control design serves as a comprehensive guide for management regarding objectives, role division, tasks, and responsibilities in Internal Control over Financial Reporting (ICoFR), including PSAK 116 implementation. Furthermore, PT ABC's internal control design delineates the structure concerning the roles of each line based on the Three Line Model."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Internal Control Over Financial Reporting terutama pada tahapan proses perencanaan dan sertifikasi oleh business process owner serta pengujian atas sertifikasi yang diuji oleh Control Group untuk siklus bisnis aset tetap yang dilakukan di PT. ABC. Kewajiban melaksanakan Internal Control Over Financial Reporting berdasarkan COSO Internal Control Framework akibat posisi perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari PT. XYZ, dimana PT. XYZ melakukan penerbitan Global Bond. Atas barang dan jasa yang diperoleh perusahaan yang digunakan untuk operasi dan investasi perusahaan dapat di Cost Recovery kepada SKK Migas. Cost Recovery dianggarkan melalui Work Plan & Budget salah satunya capital expense dalam bentuk Authorization of Expenditure, yang dikelola perusahaan melalui proses bisnis aset tetap. ICOFR di PT.ABC sudah dilaksanakan sejak 2012 namun masih terdapat temuan terkait aset tetap di tahun 2016. Hasil dari penelitian ini yaitu Internal Control Over Financial Reporting yang diterapkan dalam siklus bisnis perusahaan terkait aset tetap yang dilakukan di PT.ABC belum memenuhi prinsip pengendalian berdasarkan COSO integrated framework dan membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan keyakinan yang mencukupi bahwa pengendalian dalam siklus bisnis aset tetap terkait ICOFR telah berjalan secara efektif.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the application of Internal Control Over Financial Reporting, especially at this stage of the planning process, certification by business process owner and testing for certification tested by the Control Group for the business cycle of fixed assets in PT. ABC. The obligation to implement Internal Control Over Financial Reporting adopted from COSO Internal Control Framework arise due to the position of a company that is a subsidiary of PT. XYZ, which PT. XYZ make the issuance of Global Bonds. Goods and services acquired by company and used for operating and investment can be in Cost Recovery to SKK Migas. Cost Recovery is budgeted through the Work Plan & Budget, one of the activity related cost recovery is the capital expense in the form of Authorization of Expenditure, which is managed by the company through a fixed asset business process. ICOFR in PT. ABC has been implemented since 2012 but there are still findings related to fixed assets in 2016. ICOFR in PT. ABC has been implemented since 2012 but there are still findings related to fixed assets in 2016. The result of this research is Internal Control Over Financial Reporting applied in the business cycle of the company related to fixed assets conducted in PT. ABC has not fulfilled the principle of control based on The COSO is integrated framework and requires improvements to enhance sufficient confidence that controls in the fixed asset business cycle associated with ICOFR have worked effectively."

"Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting karena memiliki dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Sampai saat ini belum terdapat publikasi hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan peraturan baru tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas APIP berdasarkan peraturan terbaru tersebut. Studi kasus dilakukan pada salah satu inspektorat pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Inspektorat Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai objek penelitian karena mengalami peningkatan kapabilitas setelah penerapan peraturan terbaru. Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 362 APIP dengan level kapabilitas di bawah Level 3, berdasarkan hasil asesmen BPKP tahun 2021. Namun setelah menggunakan peraturan terbaru, hasil penilaian mandiri Inspektorat Kabupaten Sukabumi menunjukan kapabilitas APIP-nya sudah meningkat menjadi Level 3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara independen hasil penilaian mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tipe evaluasi. Kerangka evaluasi mengacu pada peraturan baru dan peraturan lama terkait penilaian kapabilitas APIP. Hasil penelitian menunjukan peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan peraturan baru yang lebih longgar. Peraturan baru penilaian kapabilitas APIP lebih ketat dari peraturan lama karena dalam peraturan baru mengalami penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas. Peraturan baru tidak hanya mendorong APIP untuk membangun infrastruktur pengendalian internal, tetapi juga melakukan penerapan dan internalisasi fungsi pengendalian mutu secara penuh untuk mendukung dan menghasilkan pengendalian internal pemerintah yang memadai. Hasil evaluasi juga menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum dapat mencapai Level 3 sebagaimana hasil penilaian mandirinya. Hal tersebut ditunjukan oleh adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya audit ketaatan dan audit kinerja, serta PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) belum berbasis risiko.

---

The capability of the Government Internal Audit Apparatus (APIP) is very important because it has a significant impact on strengthening the effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) to realize good governance. In 2021, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) issued BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning APIP Capability Assessment. Until now, there has been no publication of the results of the APIP capability assessment based on this new regulation. Therefore, this study aims to evaluate the capability of APIP based on this latest regulation. A case study was conducted at one of the local government inspectorates, namely the Sukabumi District Inspectorate. The Sukabumi District Inspectorate was chosen as the object of research because it experienced an increase in capability after the implementation of the latest regulations. The Sukabumi District Inspectorate is one of 362 APIPs with a capability level below Level 3, based on the results of the BPKP assessment in 2021. However, after using the latest regulations, the results of the Sukabumi District Inspectorate's self-assessment show that its APIP capability has increased to Level 3. This research aims to independently verify the results of the self-assessment. This research uses a qualitative method with an evaluation-type case study. The evaluation framework refers to the new and old regulations related to APIP capability assessment. The results showed that the increase in the APIP capability level of the Sukabumi District Inspectorate was not due to new regulations that were more relaxed. The new APIP capability assessment regulation is stricter than the old regulation because the new regulation has adjusted the concept and mechanism of capability assessment. The new regulation not only encourages APIP to build internal control infrastructure, but also to fully implement and internalize the quality control function to support and produce adequate government internal control. The evaluation results also show that the Sukabumi District Inspectorate has not been able to achieve Level 3 as the results of its self-assessment. This is indicated by the existence of limited Human Resources (HR), lack of socialization, budget limitations, not optimal compliance audits and performance audits, and PKPT (Annual Supervisory Work Program) is not yet risk-based."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai desain pengendalian internal dari divisi penggajian PT XYZ. Divisi penggajian mengalami restrukturisasi pada awal tahun 2015 sehingga menjadi suatu isu yang krusial untuk mengadakan penilaian atas pengendalian internal yang ada dalam aktivitas penggajian PT XYZ.Hasil evaluasi menyimpulkan mengenai pengendalian yang ada pada aktivitas penggajian sudah dapat memitigasi risiko, namun perlu perbaikan pada otomatisasi pencatatan data.

---

ABSTRACT

This internship report discusses about internal control design of payroll division in PT XYZ. Payroll division has been restructured in early 2015. Therefore risk assessment of internal control in PT XYZ becomes a crucial issue to see whether the internal control have been able to mitigate the risk of payroll activity.

The result of the evaluation concluded that the internal control is sufficient, but it needs improvement in the automatization of data record."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membandingkan penerapan konsep IA-CM di Itjen Kemenhub berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh IIA, pedoman yang diterbitkan oleh BPKP, dan Permenpan 19/2009 dengan membandingkan tiga kriteria, yaitu tahap penilaian, metodologi penilaian, dan tata cara pengambilan kesimpulan. Laporan ini juga menjabarkan strategi, hambatan, dan hal-hal yang belum terpenuhi oleh Itjen Kemenhub dalam melakukan peningkatan kapabilitas pengawasan. Itjen Kemenhub telah menerapkan konsep IA-CM sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh IIA, dan mengikuti penyesuaian yang dilakukan oleh BPKP, serta memodifikasi formulir KMA untuk menjaga mutu audit sesuai dengan tujuan Permenpan 19/2009. Untuk meningkatkan kapabilitas, Itjen Kemenhub optimis akan mencapai level 3 integrated pada akhir tahun 2016 dengan melakukan hal-hal yang belum terpenuhi dan menjawab hambatan dengan peluang yang ada.

---

The objective of this internship report is to compare the application of IA CM in General Inspector Ministry of Transportation based on the concept developed by IIA, the guideline published by BPKP, and Permenpan 19 2009 by comparing three criterias, which are the assessment stage, the assessment method, and procedures for making conclusion. This report also describes the strategies, obstacles, and several things that has not been achieved by General Inspector Ministry of Transportation for internal audit capability improvements. General Inspector Ministry of Transportation has been applying the IACM concept developed by IIA, and following the adjustments made by BPKP, as well as modifying KMA forms to ensure the quality of the internal audit according to Permenpan 19 2009. To improve its capabilities, General Inspector Ministry of Transportation is optimistic will achieve level 3 integrated at the end of 2016 by doing things that has not been achieved and answering obstacles with opportunities."

"Laporan magang ini menganalisis pengendalian internal atas prosedur uang muka kegiatan pada UKM Center FEUI. UKM Center FEUI merupakan salah satu lembaga di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan kegiatan utama pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan pendorongan semangat kewirausahaan. Untuk melakukan kegiatan suatu proyek Pimpinan Kegiatan memerlukan uang muka kegiatan sebagai set up cost persiapan kegiatan. Analisis yang dilakukan mencakup analisis pengendalian internal dan manajemen kas. Metode penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun laporan magang ini adalah studi pustaka dan observasi. Hasil dari laporan magang ini menunjukkan bahwa pengendalian intenal atas uang muka yang dilakukan oleh UKM Center FEUI sudah cukup baik. Namun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada manajemen kas UKM Center FEUI dikarenakan tidak ada standar baku mengenai batasan jumlah pengeluaran kas terkait uang muka kegiatan.

---

This report analyzes Internal Control of Activity Advances Procedure in UKM Center FEUI. UKM Center FEUI is one of institute in Economy Faculty University of Indonesia with main activity is empowering Micro Small Business and enhancing the entrepreneurship spirit. To execute the project Leader Activity requires an activity advance as set up cost of preparation activity. The analaysis performed includes internal control and cash management analysis. The methodology of writing used in preparing this report is literature study and observation. The result of this report shows that the Internal Control conducted by UKM Center FEUI in Activity Advances Procedure has been good enough. However in fact there is a shortfall in cash management of UKM Center FEUI because there is no absolute standard to limit the amount of cash expenses related to advance activities."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perbandingan pencapaian kapabilitas APIP sebelum dan setelah dilakukan perubahan Unit Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia dari Bagian (eselon 3) menjadi Inspektorat atau setara dengan Biro (eselon 2). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dengan instrumen pengumpulan data penelitian berupa penyebaran kuesioner dan wawancara. Objek penelitian adalah Unit Pengawasan Internal pada Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan adanya perubahan pada enam elemen indikator kapabilitas APIP yang terjadi sebagai akibat penguatan Unit Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia. Faktor-faktor eksogen seperti yang dijelaskan oleh Teori Institusional antara lain mimetic, coercive, dan normative, terbukti memberikan tekanan dan memberikan dorongan bagi APIP Ombudsman Republik Indonesia untuk dapat mencapai kapabilitas level 3.

---

This study aims to evaluate the comparison of APIP capability achievement before and after the change of the Internal Oversight Unit of the Ombudsman of the Republic of Indonesia from Section (echelon 3) to Inspectorate or equivalent to Bureau (echelon 2). This research uses a qualitative approach in the form of case study research. The data used are primary data with research data collection instruments in the form of distributing questionnaires and interviews. The object of the research is the Internal Control Unit at the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The result present the changes in the six elements of the APIP capability indicator, which have occurred as a result of the strengthening of the Internal Supervisory Unit of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Exogenous factors as explained by the Institutional Theory, including mimetic, coercive, and normative, have proven to provide pressure and provide encouragement for the APIP Ombudsman of the Republic of Indonesia to be able to achieve level 3 capabilities."

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."