Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jual beli diatur dalam al-Qur’an dan hadits. Jual beli harus memperhatikan ketentuan rukun dan syarat jual beli. Murabahah, salah satu bentuk jual beli dimana penjual menetapkan keuntungan yang disepakati oleh pembeli. Murabahah mengikuti rukun dan syarat jual beli. Adanya peralihan kepemilikan barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli. Salah satu syarat yang harus dipenuhi penjual saat akad adalah penjual wajib memiliki barang. Apabila salah satu rukun tersebut tidak dilaksanakan akad murabahah menjadi tidak sah (bathil). Penulisan ini menganalisis implementasi konsep akad murabahah pada bank x syariah dengan meninjau dari segi norma hukum agama dan norma hukum positif di Indonesia. Dalam akad pembiayaan murabahah, Bank x syariah bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Namun pelaksanaan akad murabahah, bank x syariah tidak memiliki barang, bank x syariah tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang yang sah menurut hukum. Sehingga salah satu rukun dan syarat akad murabahah tidak terpenuhi, menyebabkan akad tersebut tidak sah secara syariat. Pelaksanaan akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan dengan penyerahan barang tidak langsung oleh pemasok kepada nasabah bukan dari bank x syariah, hal tersebut bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai Murabahah. Kedudukan bank syariah menurut UndangUndang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai Bank Syariah, sebagai lembaga pelayanan jasa menghimpun dan menyalurkan dana bukan penjualan barang. Bank x syariah belum sepenuhnya menerapkan asas-asas akad yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), seperti Asas kebebasan berkontrak dalam hal memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menentukan bersama terkait klausul akad. Asas kesetaraan dalam hal mengenai kewajiban hanya dibebankan kepada nasabah selaku pembeli namun tidak berlaku bagi bank sebagai penjual, dan Asas keterbukaan dalam hal bank syariah menetapkan keuntungan namun tidak disertai rincian dasar yang menjadi perhitungan keuntungan, selain itu penetapan keuntungan ditetapkan terlebih dahulu sebelum pembeli melihat kualitas barang serta Asas saling menguntungkan dalam hal barang tidak miliki bank setelah ditandatanganinya Akad wakalah.

---

Buying and selling is regulated in the Qur'an and hadith. Buying and selling must pay attention to the provisions of the pillars and conditions of buying and selling. Murabahah, a form of buying and selling where the seller determines the profit agreed upon by the buyer. Murabahah follows the pillars and conditions of buying and selling. There is a transfer of ownership of the goods being traded from the seller to the buyer. One of the conditions that must be met by the seller during the contract is that the seller must own the goods. If one of these pillars is not implemented, the murabahah contract becomes invalid (bathil). This paper analyzes the implementation of the murabahah contract concept at Bank X Syariah by reviewing in terms of religious legal norms and positive legal norms in Indonesia. In the murabahah financing contract, Bank x syariah acts as a seller while the customer acts as a buyer. However, the implementation of the murabahah contract, bank x syariah does not own the goods, bank x syariah cannot show proof of ownership of goods that are valid according to law. So that one of the pillars and conditions of the murabahah contract is not fulfilled, causing the contract to be invalid in sharia. The implementation of the wakalah contract and the murabahah contract is carried out simultaneously with the delivery of goods indirectly by the supplier to the customer not from bank x syariah, this is contrary to the Fatwa of the National Sharia Council regarding Murabahah. The position of Islamic banks according to Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector regarding Islamic Banks, as a service institution for collecting and distributing funds, not selling goods. Bank x sharia has not fully implemented the principles of the contract regulated in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), such as the principle of freedom of contract in terms of providing opportunities for customers to determine together related to the contract clause. The principle of equality in terms of obligations is only imposed on customers as buyers but does not apply to banks as sellers, and the principle of openness in terms of Islamic banks determining profits but not accompanied by basic details that become profit calculations, besides that the profit determination is determined before the buyer sees the quality of the goods and the principle of mutual benefit in terms of goods not owned by the bank after the signing of the wakalah agreement."

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah bank syariah yang telah mengambil akad murabahah dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sampel yang digunakan adalah 32 nasabah bank syariah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami akad pembiayaan murabahah.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah bank syariah yang telah mengambil akad murabahah dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sampel yang digunakan adalah 32 nasabah bank syariah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami akad pembiayaan murabahah. "

"ABSTRAKDalam Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah harus mematuhi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah guna memenuhi Prinsip Syariah. Fatwa tersebut memuat aturan, dalam Murabahah, dimana Bank Syariah hendak memberi kuasa kepada Nasabah untuk membeli objek akad kepada Pihak Ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank Syariah. Terdapat Akta Notaris antara Bank X Syariah dengan Nasabah dalam Akta "Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah" Nomor: 75 dan "Akad Wakalah" Nomor: 76, Dengan demikian Pembiayaan Murabahah dilakukan tanpa Nasabah melaksanakan tugas wakalahnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan tipelogi penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, status kepemilikian objek dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Bank X Syariah dengan Nasabah sudah dimiliki Nasabah sedari awalnya. Hal tersebut tertera dalam "Akta Jaminan Fidusia" Nomor: 77 bahwa terdapat surat pernyataan Objek Akad dimiliki oleh Nasabah yang dibuat sehari sebelum dilaksanakannya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. Dengan demikian penerapan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tidak memenuhi rukun dan syarat Murabahah, serta Pembiayaan Murabahah dalam Hukum Positif Indonesia, dimana objek akad harus dimiliki Bank terlebih dahulu. Notaris tidak memperhatikan apa yang tertuang dalam draft ketiga akta, sehingga apa yang tertuang dalam Akta tidak memuat kebenaran transaksi antara Nasabah dan Bank X Syariah dihadapan Notaris. Akibatnya yang terjadi antara Nasabah dan Bank X Syariah bukanlah Murabahah melainkan pinjam meminjam dengan keuntungan yang menghadirkan unsur Riba. Patutnya Nasabah, Bank X Syariah dan Notaris memperhatikan rukun dan syarat Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah guna bermuamalah sesuai dengan Prinsip Syariah.

---

ABSTRACTIn Murabahah financing, Shariah Bank should comply the fatwa of DSN-MUI Number 04/DSN-MUI/2000Murabahah in order to fulfill Sharia Principles. The Fatwas contain rules, in Murabahah, where Shariah Bank by the request of the customers purchase the object of the contract (assets or goods) from a third party. The Murabahah contract of sale must be done after the goods in principle belong to the Shariah Bank. There is a Notarial Deed between Bank X Syariah and the customer in the contract agreement of "Murabahah Bil Wakalah Number" 75. and "Wakalah Agreement" Number 76. Therefore, Murabahah financing was done without the customer carried out their Wakalah duties. This type of research was normative juridical research with analytical descriptive research typology. The research method produced a conclusion, that the ownership status of the object in the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah between Islamic bank X and the customer has been owned by the customer from the beginning. This contains in the premisse of "Fiduciary Deed" Number 77. that there is a statement letter that was made one day before the implementation of the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah that the object of the contract (asset or goods) belongs to the customer. Therefore, the implementation of Murabahah Bil Wakalah financing does not meet the pillars and conditions of Murabahah, also Murabahah financing in Indonesian positive law, where the object of the contract (assets or goods) must belong to the bank. The Notary public does not pay attention to what is stated in the third draft deed so that the statements in the deed do not contain the truth of transactions between the Bank X Syariah and the customer before the notary public. So, what happens between the Bank X Syariah and the customer is not Murabahha but loans with benefits that contain Riba. The customer, Bank X Syariah, and the notary public should pay attention to the pillars and the conditions of Murabahah Bil Wakalah financing to act according to the Shariah Principles."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimasi portofolio aset Bank Syariah Mandiri dalam menghasilkan bagi hasil yang maksimal dengan pendekatan metode Linear Perogramming model Asset Liability Management dan membandingkan apakah portofolio aset Bank Syariah Mandiri sudah optimal dalam memberikan bagi hasil kepada nasabahnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan marjin dan bagi hasil dengan perhitungan Linear Programming sebesar Rp. 31.746.218.000,- lebih tinggi Rp.6.300.954.000,- dibandingkan pendapatan aktual pada bulan Juli 2003 sebesar Rp.25.445.264.000,-. Dengan pendapatan yang lebih tinggi ini diharapkan distribusi bagi hasil kepada pihak ketiga akan lebih tinggi dibandingkan distribusi bagi hasil aktual. Perbandingan antara indikasi tingkat bagi hasil aktual untuk nasabah lebih rendah dari rata-rata tingkat bagi hasil selama Januari 2001 sampai Juni 2003. Jika dibandingkan dengan perhitungan metode linear programming, indikasi tingkat bagi hasil lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bagi hasil selama Januari 2001 sampai Juni 2003 dan indikasi tingkat bagi hasil aktual pada Juli 2003.Perhitungan dengan linear programming terbukti cukup efektif untuk digunakan dalam manajemen portofolio aset bank syariah. Dengan tingginya pendapatan yang diperoleh dari investasi maupun pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan distribusi bagi hasil kepada nasabah sehingga dapat menarik perhatian nasabah untuk menginvestasikan dananya di bank syariah.Namun demikian dalam penggunaannya sebagai alat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan bisnis riil pada waktu lalu, saat ini dan yang akan datang. Seperti faktor ekonomi makro pada masa resesi, normal dan booming juga perlu dipertimbangkan.

---

Optimation of Syaria Bank's Asset Portfolio in Profit Sharing Maximize (Case Study in Syaria Mandiri Bank)This research has a goal to analyze optimation of portfolio Syaria Mandiri Bank's asset in resulting maximum profit sharing with Linear Programming approach by asset liability management model and to compare if the portfolio of Syaria Mandiri Bank's asset has been optimum in giving maximum profit sharing to their customer.

Result of this research shows that margin revenue and profit sharing with linear programming method is Rp.31,746,218,000.- higher than Rp. 6,300,954,000.- compared by actual revenue on July 2003 is Rp. 25,445,264,000_-. The higher revenue can give profit sharing distribution to the third party higher than actual distribution profit sharing. The comparison between linear programming profit sharing level indication to the customer is higher than the average of profit sharing level for the period January 2001 until June 2003 and the actual profit sharing level on July 2003.

The Linear Programming method is proved effective enough to be used in portfolio management of syaria bank's asset. The higher revenue which is obtain whether from investment or financing is hoped that it could increase profit sharing distribution to the customer, so it may attract the customer's attention to invest their fund in syaria bank.

Although in the utilizing as utility in taking decision and planning, it needs adjustment and evaluation on economic condition and real business on the past, now and the future. As the economic macro factor on the recession, normal and booming period must be also considered."

"Naskah singkat ini membahas Kebijakan Pembukaan Islamic Bank of Britain (IBB) dan implikasinya terhadap dunia perbankan di Inggris. Inggris merupakan negara non-Timur Tengah yang mengembangkan keuangan Islam sejak masuknya Al-Baraka international lembaga keuangan dari Bahrain pada tahun 1982. Pada saat ini, Inggris merupakan pusat bank Islam di Eropa dan memegang peran penting dalam sektor perbankan Islam. Penelitian ini menganalisis kebijakan Inggris dalam membuka IBB dengan sudut pandang hubungan internasional. Teori yang digunakan adalah Regional Security Complex, Constructivist Institutionalism dan konsep Institutional Considerations and Causality. Konsep amity and enmity dalam Regional Security Complex digunakan untuk melihat kerjasama tersebut dapat terjalin. Teori Constructivist Institutionalism digunakan untuk merekonstruksi kerjasama Inggris dengan Al-Baraka international untuk mengembangkan perbankan Islam di Inggris. Konsep Institutional Considerations and Causality digunakan untuk menganalisis implikasi pembukaan Islamic Bank of Britain (IBB) terhadap dunia perbankan Inggris. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan menggunakan analisis terhadap jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, buku-buku, dan laporan resmi pemerintah. Dari sumber yang sama, disajikan data kuantitatif yang dikualifikasikan. Temuan dalam penelitian ini adalah terdapat pasar potensial di Inggris untuk perbankan Islam. IBB merupakan keuangan alternatif lain di Inggris berkontribusi terhadap perekonomian Inggris.

---

This research discusses the UK`s Islamic Bank of Britain (IBB) policy and its implications for the British banking sector. The UK is a pioneer of Islamic bank from non-Middle East country. The UK developed Islamic bank since Al-Baraka international, a financial institution from Bahrain in 1982. Currently, the UK is the center of an Islamic bank and become an outstanding role model of Islamic bank sector in Europe. This research analyzes the UKs policy for IBB by International Relations perspective. The theory used to explain this issue is Regional Security Complex Theory, Constructivist Institutionalism Theory, and Institutional Considerations and Causality Concept. Concept of Amity and Enmity in Regional Security Complex theory was used to find out why the UK and Al-Baraka international cooperated. Constructivist institutionalism theory used to reconstruct cooperation between UK and Al-Baraka international to develop Islamic bank in the UK. Institutional considerations and causality concept used to analyze the implications of IBB for the British banking sector. This study uses a qualitative research methodology. Qualitative data is obtained by using an analysis of reputable scientific journals, books, and official government report. From the same source, quantitative data are presented qualified. The findings in this research state that there`s a potential market for an Islamic bank in the UK. IBB is an alternative financial sector that contributes to the British economy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah dengan menggunakan indikator profitabilitas, penyaluran kredit, dan risiko kredit. Metode yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Bank umum konvensional lebih menguntungkan daripada bank umum syariah dengan nilai ROA dan ROE yang lebih tinggi. Sedangkan bank umum syariah memiliki penyaluran kredit dan risiko kredit lebih tinggi daripada bank umum konvensional.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the differences between conventional commercial banks and sharia banks by using indicators of profitability, lending, and credit risk. The method used is financial ratio analysis. Conventional commercial banks are more profitable than sharia commercial banks with higher ROA and ROE. While sharia banks have higher lending and credit risk than conventional commercial banks."

"ABSTRAKKrisis ekonomi global pada tahun 2015 dan menguatnya peran financial technology fintech telah menimbulkan berbagai reaksi, antara lain menguatnya peran regulasi perbankan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, hal ini telah memicu munculnya beberapa regulasi perbankan, antara lain regulasi terkait stimulus untuk pembiayaan bank syariah POJK No. 12/POJK.03/2015 dan penerapan Branchless Banking atau Layanan Laku Pandai POJK No.19/POJK.03/2014 untuk mendorong perkembangan perbankan di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran regulasi perbankan tersebut dalam penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi panel berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah PYD , sedangkan variabel independennya adalah variabel fundamental bank syariah yang dipengaruhi oleh regulasi terkait yaitu rasio kecukupan modal CAR , pembiayaan UMKM PYDUmkm , migrasi status pembiayaan ? ?PFNPF , investasi bank InvBank , dummy branchless banking BBDummy serta variabel kinerja bank syariah seperti Financing Deposit Ratio FDR , Return on Asset ROA dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO . Sementara variabel makroekonomi yang digunakan antara lain jumlah uang beredar M2 , nilai tukar rupiah terhadap dollar KURS dan Inflasi. Adapun data yang digunakan adalah data dari 12 bank umum syariah di Indonesia sepanjang periode kuartal 3.2015-kuartal 2.2017. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, variabel CAR berpengaruh negatif terhadap PYD sementara variabel PYDUmkm, ? ?PFNPF, InvBank berpengaruh positif terhadap PYD. Kedua, BBDummy berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PYD. Ketiga, variabel kebijakan makroekonomi yaitu M2 berpengaruh positif terhadap PYD, sedangkan variabel KURS dan Inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PYD. Keempat, FDR berpengaruh positif terhadap PYD sedangkan ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap PYD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa regulasi OJK POJK No. 12/POJK.03/2015 memang berperan dalam akselerasi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Sementara regulasi terkait financial technology dirasakan belum terlalu efektif, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dan perbankan syariah, dalam upaya mendorong perkembangan perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan ke depan.

---

ABSTRACTThe global economic crisis in 2015 and the strengthening of the role of financial technology fintech has led to various reactions, including the strengthening of the role of banking regulation to maintain economic stability. In Indonesia, this has triggered the emergence of several banking regulations, including regulation related to the stimulus for Islamic bank financing POJK No. 12 POJK.03 2015 and the application of Branchless Banking or Layanan Laku Pandai POJK No.19 POJK.03 2014 to encourage the development of banking in Indonesia. Therefore, this study aims to see the role of banking regulation in the distribution of financing by sharia banks in Indonesia. This study uses quantitative method with multiple panel regression model. Dependent variable used is the financing provided by sharia banking PYD , while the independent variable is the fundamental variable of syariah bank influenced by related regulation that is capital adequacy ratio CAR , UMKM financing PYDUmkm , migration financing status PFNPF , investment banks InvBank , dummy branchless banking BBDummy as well as sharia bank performance variables such as Financing Deposit Ratio FDR , Return on Assets ROA , and operating expense to operating income ratio BOPO . While the macroeconomic variables used include the money supply M2 , the exchange rate of rupiah against the dollar KURS and Inflation. The data used is data from 12 sharia banks in Indonesia during the quarter 3.2015 quarter 2.2017. This research yields some findings. First, the CAR variable has a negative effect on PYD while the PYDUmkm, PFNPF, InvBank variables have a positive effect on PYD. Second, BBDummy has positive but not significant effect on PYD. Third, macroeconomic policy variable that is M2 has positive effect to PYD, while KURS and Inflation variables have negative but not significant effect to PYD. Fourth, FDR has positive effect on PYD while ROA and BOPO have negative effect on PYD. Overall, the results of this study imply that OJK regulation POJK No. 12 POJK.03 2015 does play a role in the acceleration of financing by Islamic banks in Indonesia. While the regulation related to financial technology felt not too effective, at least in the short term. These findings are expected to be an input, especially for the government and sharia banking, in an effort to encourage the development of sharia banking is strong and sustainable in the future. "

"Margin pembiayaan merupakan salah satu unsur yang diperjanjikan dan disepakati antara nasabah dan bank syariah dalam suatu akad murabahah. Dalam perikatan Islam, selain harus terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad, terdapat beberapa asas penting yang seharusnya juga terpenuhi, yaitu Asas Persamaan (kesetaraan), Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan), dan Asas Amanah. Margin pembiayaan syariah yang tinggi, dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan margin dalam pembiayaan pemilikan rumah dengan akad murabahah di bank syariah ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan nara sumber dari bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan penelitian didapat bahwa ketentuan margin dengan akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Syariah X, beberapa ketentuannya belum memenuhi asas-asas dalam perikatan Islam dan prinsip-prinsip syariah serta belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penentuan margin di bank syariah, sehingga pada umumnya masih mengacu kepada ketentuan bunga di bank konvensional.

---

Margin of financing is one element of the agreement and agreed upon between the customer and the Islamic bank in a murabaha contract. In Islamic agreement, in addition to the fulfillment of the requirements in harmony and legality of the contract, there are some important principles that should also be fullfiled, namely the Principle of Equality (equality), Principle of Balance, Principles of Justice, principle of the benefit (not to burden), and Principles Amanah. Islamic finance high margin, considered by some people is not in accordance with Islamic principles. The problem in this research is how the determination of margins in house ownership financing with Islamic Bank Akad Murabaha In terms of the Islamic principles.

The study was conducted by research literature that is normative and is supported by interviews with persons in charged for the matter from conventional banks and Islamic banks. Based on the research, some provision in the determination of margin with murabahah for house ownership financing in Bank Syariah X do not meet the principles of the Islamic agreement as well as the lack of regulations governing the particulars of the determination of margin in Islamic banks, so in the essence it still generally refers to the determination of interest in conventional banks"

"Tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan tesisi ini adalah untuk melihat hubungan relatif dari pembiayaan akad murabahah terhadap pendapatan murabahah dan memprediksi potential loss atas pengenaan PPN pada pembiayaan akad murabahah bank syariah. Metode analisis data penelitian ini secara deskriptif kuantitatif menggunakan pendekatan analisis peramalan metodologi ekonometri regresi model log-log yang terkointegrasi. Perumusan persamaan regresi model log-log tersebut menggunakan data empirik dari Laporan Keuangan Bulanan BSM selama periode Januari 2001-April 2005. Berdasarkan uji unit root-test, data dari variabel yang digunakan tersebut stationer pada dJerencing ordo 1 atau Al). Berdasarkan verifikasi regresi model log-log, dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi antara variabel pembiayaan akad murabahah dan pendapatan murabahah BSM. Dan koefisien regresi sesuai uji-t memberikan hasil statistically significant. Bagi BSM, kebijakan DJP rnengenakan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) pada pembiayaan akad murabahah, berdasarkan perhitungan yang merujuk pada model regresi log-log yang terkointegrasi dan data RKAP Tahun 2005, maka mengakibatkan potential loss (penurunan) atas pendapatan murabahah BSM antara 45,84% (bila pembiayaan akad murabahah sama sekali tidak lake) sampai dengan 4,17% (bila dengan strategi penurunan pricing (margin/mark-up).

---

The purposes that want to be assessed in this thesis are to indicate relative relation of murabahah agreement financing with murabahah revenue and to predict potential loss as impact subject to VAT of Murabahah agreement financing. Data analysis method in this research based on regression model log-log approach. The data for assessing this thesis are acquired from the monthly financial reports published by Bank Syariah Mandiri (BSM) from January 2001 to April 2005. Based on unit root-test, data of variable used is stationer at differencing class I atau 1(1). Based on verification process of regression model log-log, the regression is cointegrating regression, that meant indicated cointegration between murabahah agreement financing variable and murabahah revenue variable in BSM.. The cointegrating regression is statistically significant. For BSM, Tax Authority policy to subject murabahah agreement financing with VAT 10%, prediction potential loss in murabahah revenue of BSM based on cointegrating regression model log-log and BSM Budget for year 2005, is between 45,84% to 4,17%."