Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membandingkan dan menganalisis bagaimana Indonesia dan Filipina sebagai negara-negara yang kerap mengirimkan pekerja migran, khususnya awak kapal perikanan. Filipina sebagai negara yang sangat memprioritaskan pelindungan Overseas Filipino Seafarers (OFS), merupakan negara yang tepat untuk dijadikan perbandingan. Dalam menjamin dan melindungi hak-hak pekerjanya sebelum keberangkatan, dibutuhkan pelindungan sebelum keberangkatan yang mumpuni sebagai upaya preventif agar tidak ada lagi awak kapal perikanan yang kehilangan haknya. Berangkat dari hal tersebut, Filipina mempunyai lembaga-lembaga pemerintahan yang lebih terstruktur dalam memaksimalkan pelindungan awak kapal perikanan. Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber. Berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat berkeinginan untuk menjadi awak kapal perikanan berdampak positif kepada perekonomian negara. Akan tetapi, awak kapal perikanan rentan terhadap berbagai ancaman karena prosedur keberangkatan yang tidak sesuai dengan hukum. Banyaknya agen perekrut ilegal yang memanfaatkan momentum ini untuk menipu awak kapal perikanan, menyebabkan banyak awak kapal perikanan terjebak di lingkungan kerja yang eksploitatif, serta sulit untuk diselamatkan karena tidak tercatat oleh negara dan sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih meningkatkan pengawasan kepada manning agency dan implementasi atas ketentuan untuk memperkuat jaminan atas hak-hak pekerja migran.

---

This paper compares and analyzes how Indonesia and the Philippines, as countries that frequently send migrant workers, particularly fishing vessel crew members, ensure and protect the rights of their workers before departure. The Philippines, as a country that highly prioritizes the protection of Overseas Filipino Seafarers (OFS), is an appropriate country for comparison. To guarantee and protect the rights of workers before departure, adequate pre-departure protection is needed as a preventive measure to ensure that no fishing vessel crew members lose their rights. Based on this, the Philippines has more structured government institutions to maximize the protection of fishing vessel crew members. The preparation of this paper uses doctrinal research methods and is complemented by interviews with resource persons. Various factors that lead people to want to become fishing vessel crew members have a positive impact on the country's economy. However, fishing vessel crew members are vulnerable to various threats due to departure procedures that do not comply with the law. The abundance of illegal recruitment agencies that exploit this momentum to deceive fishing vessel crew members causes many of them to be trapped in exploitative work environments, making it difficult for them to be rescued as they are not registered with the state and are difficult to reach. Therefore, Indonesia must increase supervision of manning agencies and the implementation of regulations to strengthen the guarantee of migrant workers' rights."

"Tesis ini akan menjawab pertanyaan tentang peraturan terkait perlindungan pekerja migran, khususnya peraturan tentang Layanan Terpadu Satu Pintu sebagai a bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis-empiris oleh menganalisis produk hukum terkait dengan layanan terpadu satu atap, kemudian menerapkan hukum dan praktik apakah telah memberikan akses ke layanan perlindungan bagi perempuansebagai pekerja migran di Desa Jambenenggang dan Barabali. Akses ke wanita pekerja migran dalam hal perlindungan sebelum bekerja bahkan belum terpenuhi meskipun mereka telah membentuk layanan terpadu satu atap yang bertujuan untuk memfasilitasi perempuan pekerja migran untuk mengelola pekerjaan di luar negeri mulai dari memperoleh kompetensi dan mengelola dokumen penempatan langsung di LTSA. Penerapan diperlukan aturan dalam melaksanakan layanan terpadu satu atap sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 yang memuat mekanisme penempatan, perlindungan dan pengawasan dalam menjalankan LTSA.

---

This thesis will answer questions about regulations relating to the protection of migrant workers, specifically the regulations on One Stop Integrated Services as a form of protection provided by Law No. 18 of 2017 concerning Protection Indonesian Migrant Workers. The research method is juridical-empirical by analyzing legal products related to one-stop integrated services, then applying the law and practice whether it has given access to protection services for women as a migrant worker in the villages of Jambenenggang and Barabali. Access to women migrant workers in terms of protection before work has not even been fulfilled even though they have established a one-stop integrated service that aims to facilitate women migrant workers to manage work abroad starting from gaining competence and managing direct placement documents at LTSA. Application required rules in carrying out one-stop integrated services in accordance with Law no. 18 of 2017 which contains the mechanism of placement, protection and supervision in carrying out LTSA."

"Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia mulai dari tahap persiapan, keberangkatan, dan penempatan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang salah satu alasannya adalah adanya kesamaan kewenangan antara instansi pemerintah dalam pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Penelitian ini melakukan analisis kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan penelitian terhadap kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melakukan kajian implementasi kewenangan tersebut di wilayah Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya. Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif yang didukung hasil wawancara kepada informan. Hasil Penelitian adalah walaupun terdapat kesamaan kewenangan antara instansi pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam implementasinya di Jawa Barat pelaksanaan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilaksanakan, namun hal ini memunculkan potensi tidak terlaksananya dengan baik pelaksanaan tugas tersebut apabila terdapat koordinasi dan kerja sama yang kurang baik antar instansi pemerintah.

---

The Indonesian Government has an obligation to protect Indonesian Migrant Workers starting from the preparation, departure and placement stages. However, in its implementation there is a lack of seriousness by local governments in protecting Indonesian Migrant Workers, one of the reasons for which is the similarity of authority between government agencies in the protection and placement of Indonesian Migrant Workers. In this research, we conducted an analysis of the division of authority between the central government and regional governments in the protection and placement of Indonesian Migrant Workers by conducting research on the division of authority between the central government and regional governments. The research method used is doctrinal research using secondary data through document study and qualitative analysis supported by the results of interviews with informants. The results of the research are that although there are similarities in authority between government agencies in Law Number 18 of 2017, in its implementation in West Java the implementation of the protection and placement of Indonesian Migrant Workers can be implemented, but this gives rise to the potential for non-implementation properly carrying out these duties if there is poor coordination and cooperation between government agencies."

"ABSTRAK Semakin gencarnya penegakan hukum pelaku illegal fishing menyisakan permasalahan tentang penanganan Anak Buah Kapal (ABK Non Yustisial) perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia. Sistem penegakan hukum terhadap Illegal Fishing masih terfokus terhadap permasalahan pelaku dan barang bukti. Fakta di lapangan kondisi penanganan terhadap ABK non yustisial masih dipandang sebelah mata, padahal tidak dipungkiri hal ini menyangkut hak-hak warga asing di negara pantai dan menyangkut kewajiban negara pantai dalam konteks hukum Internasional dan Hukum nasional negara pantai. Sifat penanganan saat ini masih parsial dan belum terpadu dikarenakan regulasi pelaksana negara pantai belum mengatur secara lengkap baik tentang batasan tanggungjawab negara pantai khususnya aparat di lapangan maupun sistem koordinasi antar lembaga dalam penanganan ABK nonyustisial pelaku Illegal Fishing di Indonesia.

---

ABSTRACT The increasingly widespread law enforcement of illegal fishing perpetrators leaves problems regarding the handling of vessel crews (Non-Judicial crew) of foreign-flagged fisheries actors of illegal fishing in Indonesia. The law enforcement system against Illegal Fishing is still focused on the problems of actors and evidence. The facts in the field regarding the handling of non-judicial crews are still underestimated, even though it is undeniable that this concerns the rights of foreign citizens in coastal countries and concerns the obligations of coastal states in the context of international law and national coastal law. The nature of the current handling is still partial and not yet integrated because the coastal state implementing regulations have not yet fully regulated both the boundaries of the coastal state's responsibilities, especially the field apparatus and the inter-agency coordination system in handling non-judicial crew actors of Illegal Fishing in Indonesia."

"Skripsi ini membahas kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia namun menjadi permasalahan yaitu mengenai pertimbangan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Negara Arab Saudi, dan memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik melalui kebijakan moratorium ke Negara Arab Saudi sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami Pekerja Migran Indonesia kelak. keduanya ditinjau berdasakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi disebabkan oleh banyaknya kasus-kasus terutaman pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Moratorium ini mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat membenahi sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi salah satunya dengan menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

---

This thesis provides a comprehensive explanation of the Indonesian government can implement a moratorium on the Sending of Indonesian Domestic Migrant Workers to Saudi Arabia. through a moratorium on policy to the State of Saudi Arabia. both are reviewed based on Undang 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. In this study, the literature study and interview with the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers.

The results of this study reveal that the government's consideration in imposing a moratorium on the sending of Indonesian Migrant Workers to Saudi Arabia is due to the many cases of human rights violations experienced by Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia. This moratorium encourages the Indonesian government to improve the protection system of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia, one of them by agreeing to a Memorandum of Understanding (MoU) between the governments of Indonesia and Saudi Arabia."

"Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia membuat mereka termasuk ke dalam kelompok rentan yang harus diberikan pelindungan maksimal. Dengan menggunakan state crime theory dan metode kualitatif dalam menganalisis, penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerentanan yang dimiliki perempuan pekerja migran dan bagaimana implementasi kebijakan One Channel System dapat memberikan pelindungan maksimal bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan antara perempuan pekerja migran domestik dan agen perekrut serta pemberi kerja atau majikan menempatkan perempuan pekerja tersebut ke dalam kerentanan yang berlapis, terutama rentan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Menurut teori state crime, hal tersebut tidak terlepas dari peran negara yang telah memfasilitasi pelanggaran itu sendiri. Pembiaran yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia perempuan pekerja migran domestik termasuk ke dalam crime by omission. Sementara, pembentukan kebijakan One Channel System (OCS) sebagai upaya pelindungan terhadap perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia justru memiliki berbagai kekurangan dan menimbulkan munculnya celah baru yang membuat perempuan pekerja migran Indonesia semakin mengalami kerentanan. Sistem tersebut dinilai telah membatasi hak perempuan pekerja migran domestik di Malaysia dan mempersulit perempuan pekerja migran Indonesia dalam melakukan pendaftaran prosedural. Pada akhirnya, kebijakan One Channel System (OCS) yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia dan Malaysia tidak memberikan pelindungan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran domestik di Malaysia dan tidak menjawab permasalahan yang mereka hadapi selama ini.

---

The various human rights violations experienced by female Indonesian Domestic Sector Migrant Workers (PMID) in Malaysia make them a vulnerable group that must be given maximum protection. Using state crime theory and qualitative methods for analysis, this paper aims to examine the vulnerabilities faced by female migrant workers and how the implementation of the One Channel System (OCS) policy can provide optimal protection for Indonesian domestic workers in Malaysia. The analysis reveals that power imbalances between domestic migrant women and recruiting agents or employers place these women in layered vulnerability, particularly concerning human rights violations. According to state crime theory, this situation implicates the state itself for facilitating these violations. The Indonesian government's inaction regarding human rights abuses against domestic migrant women falls under crime by omission. Meanwhile, the establishment of the One Channel System (OCS) as a protective measure for PMID women in Malaysia has various shortcomings and introduces new vulnerabilities. The system is criticized for restricting the rights of Indonesian domestic workers in Malaysia and complicating their procedural registration. Ultimately, the One Channel System (OCS) created by the Indonesian and Malaysian governments fails to provide the necessary protection for domestic migrant women in Malaysia and does not address the longstanding issues they face."

"Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sudah menjadi kewajiban negara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan yang bebas dari perbudakan, kerja paksa, dan diskriminatif. Sebagai Badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melaksanakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membentuk layanan yang bernama Crisis Center. Pembentukan layanan Crisis Center diharapkan mampu memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah untuk menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk bantuan hukum layanan Crisis Center serta perannya dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Dalam menjawab persoalan yang ada, penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan Crisis Center belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang bermasalah. Layanan Crisis Center juga masih menggunakan pedoman pelaksanaan yang sama sejak tahun 2015 yang mana sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Pemberlakuan pedoman yang tidak relevan tentu tidak dapat mengakomodir kebutuhan Pekerja Migran Indonesia saat ini.

---

Protection of Indonesian Migrant Workers is a state’s reponsibility. This is a mandate as stated in Undang-Undang Dasar 1945 that everyone has the right to choose occupation that is free from slavery, forced labour, and discrimination. As an institution mentioned in enacted Law of the Republic Indonesia Number 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia formed a service named Crisis Center. Crisis Center Service aims to facilitate Indonesian Migrant Workers to resolve their problems. Based on this, this research analyzes how the legal assistance of Crisis Center works and their role in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. This is a doctrinal law method and a descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is that Crisis Center services are not optimal yet in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. Crisis Center services are also still using an old regulation since 2015 which is not relevant with the current situation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh subsidi kapal perikanan terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data nasional time series dengan periode tahun 1985 s.d. tahun 2017 dan diolah menggunakan metode Ordinary Least Square OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan anggaran subsidi kapal perikanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah kapal perikanan. Hal ini berarti apabila pemerintah meningkatkan subsidi kapal perikanan sehingga jumlah kapal perikanan sebesar 1 , ceteris paribus, maka jumlah produksi perikanan tangkap akan meningkat sebesar 0,56. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah nelayan penuh dan biaya BBM masing-masing sebesar 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,14 dan 0,64 . Peningkatan jumlah alat penangkapan ikan jenis jaring lingkar, perangkap, pancing dan jaring angkat masing-masing 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,66 , 0,60 , 0,87 dan -0,66.

---

This study aims to analyze the effect of fishing vessel subsidies on Indonesia's capture fishery production. This study uses the time series national data with time period from 1985 to 2017 and process using Ordinary Least Square OLS method.

The results showed that the increase in fishery vessel subsidy budget significantly influenced the increase of the number of fishing vessels. This means that if the government increases the subsidy of fishing vessels so that the number of fishing vessels by 1 , ceteris paribus, the number of capture fishery production will increase by 0.56.

The results also show that the increasing number of full fishermen and fuel cost of 1 each will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.14 and 0.64 , respectively. Increasing the number of fishing gears of fishing nets, traps, fishing rods and lift nets each 1 will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.66 , 0.60 , 0.87 and 0, 66."

"Melakukan migrasi internasional dengan bekerja sebagai Awak Kapal Perikanan Migran di luar negeri merupakan salah satu strategi seseorang untuk meningkatkan kualitas kehidupan diri dan keluarganya. Namun demikian, pekerjaan sebagai Awak Kapal Perikanan Migran merupakan jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori pekerjaan 3D (Dirty, Difficult, dan Dangerous). Selain memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, banyak dari pekerjanya pun rentan terhadap risiko eksploitasi dan terjebak dalam kondisi kerja paksa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi ketahanan Awak Kapal Migran di kapal ikan Taiwan untuk menghadapi risiko dan mengantisipasi kerentanan yang dimiliki. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan wawancara mendalam terhadap 14 narasumber yang merupakan ABK migran di Taiwan. Teknik accidental sampling digunakan untuk memilih narasumber yang pernah memiliki pengalaman bekerja di kapal ikan Taiwan sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh wawasan yang komprehensif tentang pengalaman dan strategi ketahanan Awak Kapal Perikanan Migran. Analisis dilakukan menggunakan teori kerentanan, teori ketahanan, dan teori stres. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi ketahanan yang efektif untuk mengantisipasi kerentanan Awak Kapal Perikanan Migran yaitu memilih jalur penempatan resmi, meningkatkan keterampilan kerja di atas kapal, dan selektif memilih perusahaan penyalur.

---

Undertaking international migration by working as a Migrant Fishing Boat Crew abroad is one of the strategies for a person to improve the quality of life of themselves and their families. However, work as a Migrant Fishing Boat Crew is a type of work that falls into the 3D (Dirty, Difficult, and Dangerous) work category. In addition to having high occupational risks, many of the workers are also vulnerable to the risk of exploitation and trapped in forced labor conditions. This study aims to understand the resilience strategies of migrant crew members on Taiwanese fishing vessels to deal with risks and anticipate their vulnerabilities. The research method was conducted using a qualitative approach involving in-depth interviews with 14 interviewees who are migrant crew members in Taiwan. The accidental sampling technique was used to select interviewees who had previous experience working on Taiwanese fishing vessels. Data were collected through interviews to gain comprehensive insights into the experiences and resilience strategies of migrant fishing crew. Analysis was conducted using vulnerability theory, resilience theory, and stress theory. The results showed that there are three effective resilience strategies to anticipate the vulnerability of Migrant Fishing Boat Crew, namely choosing official placement channels, improving work skills on board, and selectively choosing channeling companies. "

"Fenomena Pekerja Migran Indonesia non prosedural merupakan bentuk migrasi tenaga kerja secara ilegal dan berisiko membahayakan kemaslahatan hidupnya sehingga diperlukan suatu skema pemulangan pekerja migran Indonesia non prosedural sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak dasar warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dan didukung data komparatif terkait skema pemulangan imigran ilegal di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pekerja migran Indonesia non prosedural terjadi pada saat pekerja migran Indonesia bermigrasi namun tidak sesuai prosedur administratif ataupun teknis yang berlaku. Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia diberikan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Skema pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah telah diatur dalam Peraturan BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sampai Ke Daerah Asal, namun dikarenakan status non proseduralnya, maka hal ini sulit untuk diterapkan dan berkenaan dengan yurisdiksi negara penempatan. Oleh sebab itu skema ideal dilaksanakan berdasarkan hak asasi manusia selaku warga negara Indonesia yang wajib dilindungi kepentingannya oleh negara, sehingga negara dapat memberikan layanan pendampingan pekerja migran Indonesia non prosedural dalam menjalani prosedur di negara penempatan dengan memperhatikan batasan-batasan melalui aspek sosial, kesehatan dan keselamatan, serta hak asasi manusia.

---

The phenomenon of non-procedural Indonesian migrant workers is a form of migration that crosses country illegally and risking their life welfare. Therefore, the repatriation scheme for these non procedural workers is urgently needed as a form of protection for basic human rights. This research used doctrinal method and supported by comparison of data in several countries. The research results show non-procedural Indonesian migrant workers occurs because worker intend to migrate from one country to another without following administrative or technical procedures. Legal protection of Indonesian migrant workers is given before, during, and after work. The repatriation scheme for problematic Indonesian migrant workers is regulated in the Regulation of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Number 3 of 2019 about technical Instructions for the Return of Problematic Indonesian Migrant Workers to Their Origin. However, due to a lack of valid documents, the Indonesian government found it difficult to support non procedural migrant worker repatriation, because usually non procedural migrant violates the host country’s immigration law. Therefore, the ideal scheme of repatriating non procedural Indonesian migrant workers performed based on their basic rights as Indonesian citizens that must be protected by the government. Government can provide accompaniment for non- procedural Indonesian migrant workers facing law sanctions in the host country while still considering social aspects, health and safety, as well as human rights."