Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 154224 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lady Cinthya
"Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK-66/2023) sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. Peraturan ini berlaku kepada setiap perusahaan yang memberikan fasilitas berupa natura kepada para karyawan. Selain itu, peraturan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk memahami dan menerapkan peraturan pajak natura dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PT. GXX dalam menerapkan kebijakan pajak natura yang ada dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, terhadap sistem perpajakan Perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja Perusahaan dievaluasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Tax Control Framework (TCF) yang tertuang dalam OECD. Indikator evaluasinya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas seluruh proses pelaksanaan pajak dan operasional Perusahaan. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT GXX mampu melakukan penetapan strategi pajak seperti pemahaman mendalam tentang peraturan dan identifikasi area yang terdampak dari adanya penerapan pajak natura. Dengan bantuan yang cukup signifikan dari konsultan pajaknya, Perusahaan cukup mampu untuk menentukan proses pengendalian yang diperlukan dan mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan pajaknya. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang terfokus dan pemantauan dan pemeriksaan internal secara berkala dapat dijadikan keberhasilan dalam menerapkan peraturan pajak baru dengan prinsip dari TCF. Meskipun dihadapi dengan beberapa tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, PT GXX telah menunjukkan kemauan mereka dalam mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menerapkan peraturan perpajakan baru. Dengan prinsip dan kemauan yang kuat dalam manajemen perpajakan, dinilai berhasil menghadapi kendala tersebut melalui sikap proaktif dan kerjasama yang baik dengan konsultan pajak.

The government issued Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023 (PMK-66/2023) as an implementing regulation of Government Regulation Number 55 of 2022 which regulates Income Tax treatment of income or compensation in connection with work or services received in kind. This regulation applies to every company that provides facilities in kind to employees. In addition, this regulation will have a significant impact on the financial statements and tax obligations of companies that cover PPh Article 21 of their employees. Therefore, it is important for a company to understand and apply in-kind tax regulations in calculating PPh Article 21 correctly. This research aims to evaluate the performance of PT. GXX in implementing the in-kind tax policy contained in PMK Number 66 of 2023, towards the Company's taxation system. In this research, company performance is evaluated using the Tax Control Framework (TCF) principles contained in the OECD. The evaluation indicators are the determination of tax strategy, determination of control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the entire tax implementation process and Company operations. This research is a single case study using a qualitative descriptive approach based on case studies. The evaluation results show that PT GXX is able to determine tax strategies such as in-depth understanding of regulations and identifying areas affected by the implementation of in-kind taxes. With significant assistance from their tax consultants, the Company is capable of determining the necessary control processes and documenting the entire tax implementation process. Focused division of duties and responsibilities and regular monitoring and internal audits can be a success in implementing new tax regulations with the principles of TCF. Although faced with several challenges such as a lack of socialization and training provided by the government, PT GXX has shown their willingness to adopt TCF principles in implementing new tax regulations. With strong principles and will in tax management, it is considered successful in dealing with these obstacles through a proactive attitude and good collaboration with tax consultants."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lady Cinthya Purba
"Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK-66/2023) sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. Peraturan ini berlaku kepada setiap perusahaan yang memberikan fasilitas berupa natura kepada para karyawan. Selain itu, peraturan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk memahami dan menerapkan peraturan pajak natura dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PT. GXX dalam menerapkan kebijakan pajak natura yang ada dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, terhadap sistem perpajakan Perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja Perusahaan dievaluasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Tax Control Framework (TCF) yang tertuang dalam OECD. Indikator evaluasinya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas seluruh proses pelaksanaan pajak dan operasional Perusahaan. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT GXX mampu melakukan penetapan strategi pajak seperti pemahaman mendalam tentang peraturan dan identifikasi area yang terdampak dari adanya penerapan pajak natura. Dengan bantuan yang cukup signifikan dari konsultan pajaknya, Perusahaan cukup mampu untuk menentukan proses pengendalian yang diperlukan dan mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan pajaknya. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang terfokus dan pemantauan dan pemeriksaan internal secara berkala dapat dijadikan keberhasilan dalam menerapkan peraturan pajak baru dengan prinsip dari TCF. Meskipun dihadapi dengan beberapa tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, PT GXX telah menunjukkan kemauan mereka dalam mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menerapkan peraturan perpajakan baru. Dengan prinsip dan kemauan yang kuat dalam manajemen perpajakan, dinilai berhasil menghadapi kendala tersebut melalui sikap proaktif dan kerjasama yang baik dengan konsultan pajak.

The government issued Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023 (PMK-66/2023) as an implementing regulation of Government Regulation Number 55 of 2022 which regulates Income Tax treatment of income or compensation in connection with work or services received in kind. This regulation applies to every company that provides facilities in kind to employees. In addition, this regulation will have a significant impact on the financial statements and tax obligations of companies that cover PPh Article 21 of their employees. Therefore, it is important for a company to understand and apply in-kind tax regulations in calculating PPh Article 21 correctly. This research aims to evaluate the performance of PT. GXX in implementing the in-kind tax policy contained in PMK Number 66 of 2023, towards the Company's taxation system. In this research, company performance is evaluated using the Tax Control Framework (TCF) principles contained in the OECD. The evaluation indicators are the determination of tax strategy, determination of control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the entire tax implementation process and Company operations. This research is a single case study using a qualitative descriptive approach based on case studies. The evaluation results show that PT GXX is able to determine tax strategies such as in-depth understanding of regulations and identifying areas affected by the implementation of in-kind taxes. With significant assistance from their tax consultants, the Company is capable of determining the necessary control processes and documenting the entire tax implementation process. Focused division of duties and responsibilities and regular monitoring and internal audits can be a success in implementing new tax regulations with the principles of TCF. Although faced with several challenges such as a lack of socialization and training provided by the government, PT GXX has shown their willingness to adopt TCF principles in implementing new tax regulations. With strong principles and will in tax management, it is considered successful in dealing with these obstacles through a proactive attitude and good collaboration with tax consultants."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anton Setiadi
"Upaya peningkatan PAD dan menuju kemandirian daerah perlu dilakukan di era otonomi, diantaranya dengan mengefektifkan pemungutan sumber penerimaan dari pajak daerah, sebagai salah satu sumber PAD. Di Kota Solok, diantara sumber-sumber pajak yang perlu dievaluasi, pajak hotel dan pajak restoran, karena sampai saat ini, perkembangan realisasi kedua jenis pajak, relatif lebih besar dari target pajak yang ditetapkan, dengan pertumbuhan realisasi pajak, juga relatif lebih tinggi dari rata-rata inflasi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kurun waktu 2003-2008. Akan tetapi, kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah, masih dibawah 4 % untuk pajak restoran, dan dibawah 1 % untuk pajak hotel. Terlebih jika dibandingkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap total penerimaan pajak, yang mencapai hampir 90 %. Kondisi tersebut menjadikan penerimaan pajak Kota Solok, masih sangat bergantung kepada pajak penerangan jalan. Oleh sebab itu, perlu diketahui telah seberapa baik realisasi penerimaan pajak, dalam kurun waktu 2003 ? 2009, dengan mengetahui upaya pemungutan pajak, dan optimalisasi potensi pajak, serta efektifitas pemungutan pajaknya.
Penelitian ini menemukan, tax effort kedua jenis pajak adalah rendah, demikian pula dengan tingkat efektifitas maupun tax coverage ratio. Selain itu, juga diketahui bahwa :
i. penetapan target pajak yang belum baik dilihat dari tax capacity yang dimiliki dan dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Sumatera Barat;
ii. Tarif pajak efektif yang diberlakukan untuk pajak restoran dan pajak hotel, masih jauh lebih rendah dibandingkan tarif Perda.
iii. Telah dipertimbangkannya faktor omzet sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang dalam implementasi pemungutan pajak. Sebagaimana hasil regresi pengaruh omzet terhadap efektifitas pemungutan, yang menunjukkan adanya signifikansi hubungan antar kedua variabel, walaupun korelasinya tidak tinggi. Hal ini menjadi sesuatu yang sedikit menggembirakan.

Improvements in generating additional local sources revenue is essential in autonomy era and to promote local self sustenance. One effectively ways to achieve these goals by mobilizing local taxes, as a parts of local government revenues. At Solok municipal, among local taxes sources, have to evaluate are hotels tax and restaurants tax. The main reasons, because of realization of these taxes indicating tendency to persistence positive growth and potential for mobilizing sufficient resources during 2003 to 2008 Its based on tax collection indicator, which compare yearly taxes realization to yearly target of each taxes, and elasticity calculation by comparing average tax growth to average growth of inflation; average growth of population; average economic growth. But, on top that, the percentage of average contributions to total local taxes revenues still under 4 % for restaurants tax and under 1 % for hotels tax. Besides undeniable fact at Solok local taxes sources, there is a high depedency on public electrical consumption tax, which almost 90 %. The evaluation try to focus on tax effort, tax coverage ratio, and effectiveness as performance indicators to judge the goodness of tax revenue realization.
This study found tax effort of hotels tax and restaurants tax are low, in line with tax coverage ratio indicator, effectiveness collecting ratio indicator to 3 hotels and 43 samples of restaurants tax payers at Solok. Furthermore, also was known :
i. Tax targetting in planning documents was being set to low, compare to other municipalities in West Sumatera Province with the similarity of economic structures to Solok, 2003-2008;
ii. Tax rates lower than statutory hotels tax law and restaurants tax law during 2003-2008;
iii. Tax payers income has been considered in execution of tax collection, even the implementing procedures conduct by negotiation process between tax payers and official of DPPKA Solok. This is ones of a good news among the bad performance indicators results."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T28776
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Briliana Aiko Shiga
"Pada 2021, pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur beberapa perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan, salah satunya kebijakan pajak atas natura. Natura yang kini dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh), dapat menimbulkan kompleksitas antara pemotongan PPN terhadap natura yang digunakan sebagai pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pajak atas natura setelah diberlakukannya UU HPP, khususnya dampaknya terhadap pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma dari natura yang sudah menjadi objek PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini meningkatkan beban administrasi perusahaan, risiko perpindahan lapisan tarif pajak bagi karyawan, serta kompleksitas dalam menentukan objek pajak yang tepat antara natura, pemakaian sendiri, dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat menekankan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada Wajib Pajak untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan peraturan baru. Perusahaan juga diharapkan proaktif dalam memantau informasi perpajakan terbaru dan menjaga komunikasi dengan otoritas pajak guna memastikan kepatuhan dan kelancaran implementasi kebijakan baru ini.

In 2021, the Indonesian government enacted the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law), which introduced several policy changes in taxation, including the taxation of benefits in kind. Benefits in kind, now subject to Income Tax (PPh), may lead to complexity regarding the application of VAT on benefits in kind used for personal consumption and gratuitous gifts. This study aims to analyze the changes in taxation policy on benefits in kind following the implementation of the HPP Law, particularly its impact on personal use and gratuitous gifts of benefits in kind already subject to VAT. This research employs a qualitative approach, collecting data through field studies involving in-depth interviews and literature reviews. The findings indicate that the policy change increases administrative burdens for companies, risks of tax bracket shifts for employees, and complexities in determining the correct tax objects among benefits in kind, personal use, and gratuitous gifts. The study recommends that the government emphasize continuous socialization and education for taxpayers to minimize errors in implementing the new regulations. Companies are also encouraged to proactively monitor the latest tax information and maintain communication with tax authorities to ensure compliance and smooth implementation of the new policy."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sella Sopiana Pratiwi
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh job design dan work engagement terhadap performance pada karyawan kantor pusat di PT Federal International Finance, Jakarta Indonesia sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. Teori yang digunakan untuk job design dalam penelitian ini adalah Hackman dan Oldham (1975), untuk performance menggunakan Aguninis (2009), dan work engagement dari Schaufeli (2006). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 132 orang karyawan PT. Federal International Finance yang diambil menggunakan teknik non-probability purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi, regresi berganda dan sobel test untuk menguji pengaruh langsung dan mediasi diantara variabel. Hasil uji pengaruh menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan dalam kategori sedang antara job design dan performance, korelasi yang positif antara job design dan work engagement, dan korelasi positif juga antara work engagement dan performance. Analisis regresi sederhana mengindikasi bahwa job design merupakan prediktor work engagement signifikan, serta job design dan work engagement masing-masing prediktor untuk performance yang signifikan. Hasil sobel test memberi bukti bahwa pengaruh tidak langsung terhadap performance melalui work engagement signifikan secara statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya pengaruh job design secara signifikan terhadap performance secara langsung dan pengaruh yang signifikan juga dengan adanya work engagement sebagai variabel yang memediasi.

This study aims to analyze the effect of job design and work engagement on performance on employees at PT Federal International Finance, Jakarta Indonesia as one of the largest finance companies in Indonesia. Theories used for job design in this study are Hackman and Oldham (1975), for performance using Aguninis (2009), and work engagement from Schaufeli (2006). This study used a quantitative method with a sample of 132 employees of PT. Federal International Finance is taken using a non-probability purposive sampling technique. This study used correlation analysis, multiple regression and multiple tests to examine the direct effect and mediation between variables. Correlation test results showed that there was a positive correlation and in the medium category between job design and performance, a positive correlation between job design and work engagement, and a positive correlation also between work engagement and performance. Simple regression analysis indicated that job design is a significant predictor of work engagement, as well as job design and work engagement of each predictor for significant performance. The sobel test results provided evidence that the indirect effect on performance through work engagement is statistically significant. The results of this study showed that there is a significant influence of job design on performance directly and a significant effect also on the presence of work engagement as a mediating variable."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fajri Arfasia
"Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi pada lingkungan pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Status BLU pada pelayanan pendidikan merupakan impelementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai langkah untuk mengubah status setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Berbadan Hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi informasi kinerja dan tata kelola universitas yang berubah status menjadi BLU. Objek studi pada penelitian kali ini adalah UPNVJ yang merupakan unit kerja pelayanan pendidikan yang baru saja berubah status menjadi BLU. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi kinerja UPNVJ belum menunjukkan hubungan logis. Lebih lanjut, indikator kinerja tidak menunjukkan keselarasan karena kinerja yang dilaporkan tidak mengacu kepada renstra selaku perencanaan kinerja. Sementara itu, output yang dihasilkan tiap aktivitas UPNVJ masih berorientasi kepada kuantitas upaya sehingga outcome hanya sebatas pada penyampaian layanan (service-delivery outcome). Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis terkait evaluasi informasi kinerja dan tata kelola walaupun studi kasus yang dilakukan memiliki keterbatasan.

Public Service Agency is a governmental agency that formed with the aim of improving public services by providing flexibility in financial management based on economic and productivity principles. Public service agency status in education services given as implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy that was echoed by the Ministry of Education Culture Research and Technology as a step to change the status of every public universities becomes Legal Entity. This research is aims to evaluating performance information and university governance that has changed status as public service agency. The object of this research study is UPNVJ which is an education service unit that recently has changed its status becomes public service agency. This study applied case study research strategy with qualitative descriptive approach, with data collected through documents and interviews. The results explain that UPNVJ's performance information do not not show a logical relationship. Furthermore, the performance indicators do not show alignment because the reported performance not refer to the strategic plan. Meanwhile, the output produced by each UPNVJ activities still oriented towards the quantity of effort so that the outcome limited to service-delivery outcome. The results of this study are expected to provide practical insights regarding the evaluation of performance and governance information, despite the case studies conducted have limitations."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jaka Kristi Rosly
"ABSTRAK
Terlambatnya penyelesaian proyek serta dibarengi dengan meningkatnya total biaya melebihi anggaran mengindikasikan lemahnya fungsi pengendalian dalam suatu proyek. Hal ini dapat diatasi dengan membangun suatu mekanisme yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja proyek secara multidimensi. Dimensi yang dimaksud adalah biaya, cakupan penyelesaian pekerjaan dan durasi pekerjaan. Mekanisme ini dapat dibangun dengan pendekatan Earned Value Management EVM . Dengan pendekatan ini, manajemen proyek dapat mengukur capaian kinerja secara menyeluruh, yakni tidak hanya dalam hal efisiensi biaya, melainkan efisiensi waktu dan cakupan kerja yang dihasilkan dengan sumberdaya yang telah direncanakan. Selain berfungsi sebagai alat ukur kinerja, pendekatan ini juga dapat dijadikan instrumen untuk melakukan perkiraan kinerja pada masa mendatang. Dengan memprediksi berapa total biaya maupun durasi yang akan dihabiskan bila proyek berjalan pada tingkat efisiensi saat ini, maka manajemen proyek dapat segera melakukan tindakan-tindakan perbaikan sebelum risiko yang diprediksi terjadi secara aktual. Selain dengan pendekatan EVM, prediksi terhadap kinerja proyek di masa mendatang juga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen statistik berupa deret waktu. Dengan berasumsi bahwa pola kinerja masa lalu masih akan berulang pada masa mendatang, maka pola kinerja proyek yang tertuang ke dalam alur deret waktu dipandang sebagai acuan peramalan yang memadai. Dengan menggunakan kedua pendekatan itu, maka diharapkan manajemen proyek memiliki dasar penilaian yang terukur untuk menentukan setiap tindakan dalam tata kelola proyek yang efektif dan efisien.

ABSTRACT
Project completion tardiness and the increasing of total cost over the project base line indicate poor monitoring and controlling function in the project. This could be handled by establishing a mechanism of multidimensional project control system. Multidimensional implies the project performance monitoring coverage is over several constraints, such as cost, schedule and work scope. This mechanism could be put together in an approach called Earned Value Management EVM . By using this methodology, project management would be able to measure its performance comprehensively, not limited to cost efficiency solely, it also enables them to optimize the schedule and work scope completion as planned. In addition to controlling function, this approach could also be used to forecast the future performance. By predicting how much the total cost and total duration would be needed to accomplish the works if the project runs at a certain efficiency rate, management would be able to initiate some corrective actions, hence prevent the risks from happening. Besides EVM, in order to forecast the future project performance, there is another approach could be undertaken ndash it is Time Series forecasting. Assuming that the past performance would still be repeating in the future, it could be perceived as a good predictor. By using these two methodologies ndash EVM and Time Series forecasting, the project management would have sufficient measureable instruments to guide their effective and efficient project management."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mangandar Febritson
"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara.
Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.
Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Bari
"UMKM berkontribusi secara signifikan baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Menurut data yang diterbitkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2021 UMKM diperkirakan berkontribusi sebesar 8.573 triliun rupiah. UMKM juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja setidaknya 96,92%, diperkirakan sebanyak 119,6 juta orang. Di antara bisnis yang berorientasi pada produk dan layanan, UMKM yang memfokuskan produknya pada bisnis jasa perlu lebih memperhatikan standarisasinya baik dalam proses penyampaian layanan maupun produk akhir yang diterima oleh klien. Berlokasi di Jakarta Selatan, PPSDM Consultant adalah perusahaan menengah yang memfokuskan produknya pada bisnis jasa sebagai konsultan manajemen dan psikologi. Penelitian ini menggunakan teknik business coaching dengan metode kualitatif dalam pengumpulan data untuk memetakan kondisi dan permasalahan perusahaan saat ini untuk merancang dan mengimplementasikan solusi perbaikan. Masalah utama yang ditemukan adalah tidak tersedianya deskripsi pekerjaan (job description) yang tepat dan standard operating procedure (SOP) sebagai standarisasi pelayanan untuk meningkatkan efisiensi kinerjanya. Hasil penelitian menunjukkan penerapan SOP (standard operating procedure) yang tepat dan job description fungsi terkait berpengaruh positif terhadap efisiensi kinerja perusahaan karena adanya standarisasi dalam prosedur pemberian layanan yang pada gilirannya meningkatkan kualitas produk akhir perusahaan, laporan psikologis. Penerapan SOP dan uraian tugas membantu karyawan memahami tanggung jawab dan fungsinya dengan baik untuk memenuhi standar perusahaan. Penerapan SOP dan job description juga membantu perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi ISO internasional yang memperluas segmen pasar khususnya B2G (business to government) dan meningkatkan pendapatan tahunan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengelola fungsi internal dalam aspek manajemen operasional dengan menerapkan deskripsi pekerjaan (job description) dan SOP (standard operational procedure) yang tepat.

MSMEs contribute significantly to both Indonesia’s economic growth and employment. According to data published by Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprise, in 2021 MSMEs contribute estimated at 8,573 trillion rupiah. MSMEs also contributed to employment by at least 96.92% estimated at 119,6 million people. Among product and service-oriented business, MSMEs that focuses its products on services business need to pay more attention to its standardization both in service delivering process and the end products received by clients. Located in South Jakarta, PPSDM Consultant is a medium enterprise focusing its products on service business as management and psychology consultant. This study uses business coaching techniques with qualitative method in data collection to map current condition and problems of the company to devise and implement solutions of improvement. Two main problems found within the company are the unavailability of proper job descriptions and standard operational procedure (SOP) for service standardization to improve its performance efficiency. The result shows the implementation of proper SOP (standard operating procedure) and job descriptions of functions positively affects company’s performance efficiency because of the standardization in service deliver procedure which in turn improving the quality of the company’s end-products, the psychological reports. The implementation of SOP and job description help the employees understand about their responsibility and functions properly to meet company’s standards. The implementation of SOP and job description also help the company to gain international certification of ISO which in turn broaden market segments for B2G (business to government) and increase in company annual income. This study aims to assist MSMEs in managing their internal function of management in operations aspect by implementing proper job description and SOP (standard operational procedure).
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farras Adinnugraha Julyusputra
"Leaderonomics bergerak di industri pelatihan dan pengembangan profesional yang sedang mengalami disrupsi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan pandemi. Disrupsi ini menyebabkan pemain lama di industri tersebut terancam posisinya oleh pemain baru dengan teknologi atau pelayanan yang lebih baik. Leaderonomics tidak bebas dari ancaman tersebut dan berusaha untuk beradaptasi dengan melakukan transformasi digital. Usaha tersebut terwujud dalam pembentukan Leaderonomics Digital (LD) sebagai penyedia teknologi untuk aktivitas pelatihan dan pengembangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah transformasi digital tersebut telah tepat dilakukan ditinjau dari kondisi industri pelatihan dan pengembangan profesional, performa LD dari perspektif finansial dan operasional, serta tercapainya competitive differentiation ditinjau dari rantai nilai LD. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembentukan LD telah tepat dilakukan, performa finansial LD masih belum sesuai harapan, dan competitive differentiation masih belum tercapai dikarenakan pemasaran yang tidak efektif.

Leaderonomics is in the professional training and development industry which is currently experiencing disruption because of technological development and the pandemic. This disruption causes established players in the industry to be threatened by new competitors who can provide better technology or service. Leaderonomics is not free from such threat and seeks to adapt to this development through its effort to carry out digital transformation. This effort was manifested in the formation of Leaderonomics Digital (LD) as technology provider for training and development activities. This study was conducted to analyze whether digital transformation is the proper choice in terms of the conditions of the professional training and development industry, LD performance from financial and operational perspective, and the achievement of competitive differentiation in terms of LD value chain. The result of the analysis carried out in this study found that the formation of LD is the proper choice in regards to the industry’s conditions, LD’s financial performance hadn’t met expectations, and competitive differentiation has not been achieved due to ineffective marketing."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>