Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research analyzes crypto assets and its relation with the aspect of gharar within islamic law. This research is made using doctrinal research method. Crypto assets represent a significant advancement in financial transactions, characterized by its digital or virtual nature and the use of cryptography for security. The volatility inherent in crypto assets, along with their anonymous transactions and speculative nature, raises significant gharar concerns. Gharar refers to uncertainty, ambiguity, or risk in commercial transactions, which can lead to injustice or undue advantage. This thesis is going to analyze crypto assets and its relation to gharar in islamic law in order to uncover the reason to why some of the Islamic scholars permit or forbid the usage of Crypto assets. This in turn simplifies crypto asset trading in Indonesia which gives it more certainty.

---

Penelitian ini akan menganalisis aset kripto dan kaitannya dengan aspek gharar dalam hukum Islam. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Aset kripto mewakili kemajuan signifikan dalam transaksi keuangan, ditandai dengan sifat digital atau virtualnya dan penggunaan kriptografi untuk keamanan. Volatilitas yang melekat pada aset kripto, beserta transaksi yang anonim dan sifat spekulatifnya, menimbulkan kekhawatiran gharar yang signifikan. Gharar mengacu pada ketidakpastian, ambiguitas, atau risiko dalam transaksi komersial, yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau keuntungan yang tidak semestinya. Tesis ini akan menganalisis aset kripto dan kaitannya dengan gharar dalam hukum Islam untuk mengungkap alasan sebagian ulama membolehkan atau melarang penggunaan aset kripto. Hal ini pada gilirannya menyederhanakan perdagangan aset kripto di Indonesia sehingga memberikan kepastian lebih."

"Qualcomm melakukan praktik predatory pricing dengan menjual 3 (tiga) jenis baseband chipset kepada Huawei dan ZTE yang merupakan 2 (dua) pelanggan penting dalam pasar baseband chipset UMTS dengan tujuan untuk mengeliminasi Icera yang merupakan pesaing utamanya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan penerapan hukum persaingan usaha di Uni Eropa dalam memutus tindakan predatory pricing oleh Qualcomm dan penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia jika kasus predatory pricing serupa dengan yang dilakukan oleh Qualcomm terjadi di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian karya tulis ini adalah Yuridis-Normatif dengan meninjau putusan European Commission Case AT.39711 dan peraturan perundang-undangan mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa European Commission telah tepat dalam menggunakan hukum persaingan usaha di Uni Eropa untuk memutus kasus predatory pricing oleh Qualcomm yang terbukti melakukan praktik predatory pricing untuk 3 (tiga) jenis baseband chipset-nya pada periode Juli 2009-Juni 2011 dan jika kasus tersebut terjadi di Indonesia, maka termasuk ke dalam praktik predatory pricing serta terdapat perbedaan pengenaan denda antara hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Saran yang dapat diberikan adalah lebih diawasinya proses kegiatan usaha, ditaatinya prinsip persaingan usaha, serta Indonesia dapat memberikan opsi price-cost test lainnya agar dapat dicapai hasil yang lebih akurat dan diterapkannya denda dengan mempertimbangkan jumlah keuntungan pelaku usaha.

---

Qualcomm practices predatory pricing by selling 3 (three) types of baseband chipset to Huawei and ZTE which are 2 (two) important customers in the UMTS baseband chipset market, with the aim of eliminating Icera, which is Qualcomm's main competitor. This study was conducted with the aim of knowing the exactness of the application of European Union's competition law in deciding predatory pricing practice by Qualcomm and the application of Indonesia competition law if predatory pricing cases similar to those carried out by Qualcomm occur in Indonesia. The form of research used in conducting this research paper is juridical-normative by reviewing the decision of European Commission Case AT.39711 and the regulation regarding Indonesia and European Union competition law. The results show that European Commission has been right in using the European Union competition law to decide on the predatory pricing case by Qualcomm which was proven to have practiced predatory pricing for the 3 (three) types of baseband chipset in the period of July 2009-June 2011 and if the case is occured in Indonesia, it is included in the practice of predatory pricing but only for one type baseband chipset in the period of July 2010-March 2011 and there is a difference in the imposition of fines between Indonesia and European Union competition law. Suggestions that can be given are more supervised of business processes, adherence to the competition principle, and Indonesia can provide other price-cost test options in order to achieve more accurate results and fines taking by considering the amount of profit earned by undertaking."

"Pasar saham Indonesia mendapatkan kenaikan jumlah investor sebesar 838% dari tahun 2016 ke tahun 2021. Beberapa peneliti mengatakan bahwa masyarakat akan berpartisipasi di pasar saham ketika literasi keuangan mereka tinggi. Namun, berdasarkan survey yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, masyarakat Indonesia yang memiliki literasi keuangan yang baik hanya sebesar 4.92%. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah investor baru yang bergabung di pasar saham memang memiliki literasi keuangan yang baik. Pertanyaan ini akan coba dijawab dengan menggunakan tes empiris yang didapatkan dari kuesioner. Literasi keuangan juga akan dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap aloaksi aset di saham jika dibandingkan dengan total aset finansial lainnya. Hubungan ini dicoba untuk dilihat menggunakan regresi dengan karakterisitik demografi sebagai kontrol variabel. Variabel instrumental menggunakan dua tahap regresi digunakan untuk mengatasi permasalahan edogenitas yang mungkin muncul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memahami kondisi saat ini dari investor Indonesia di pasar saham dan dapat membantu semua pemangku kepentingan dalam membuat rencana serta penyesuaian terhadap regulasi dan strategi yang dibutuhkan.

---

Indonesia Stock Market gained more than 838% of new investors from 2016 to 2021. Some researchers suggest that more people could be participating in the stock market if their financial literacy was high. However, according to a survey conducted by the Indonesia Financial Services Authority in 2019, Indonesians that were well-literate about the stock market were only around 4,92%. This raises questions whether the investors that were participating in the stock market really have a high enough level of financial literacy. This question was attempted to be answered by using an empirical test that was obtained by surveying. Financial literacy was also analyzed to understand its impact on how much of the investors' assets is allocated to the stock market compared to their total financial. This relationship was attempted to be discovered by using a regression analysis with some demographic characteristics used as control variables. Instrumental variables with two stage regression were used to tackle an endogeneity problem that might. This research helps to understand the current condition of investors in the Indonesian Stock Market to help all stakeholders to make plans and adjustments to the regulations and strategies accordingly."

"Sebuah studi menjelaskan bahwa perbedaan antara negara maju dan miskin bukan karena perbedaan warna kulit, bentuk rambut, ras, ataupun yang lain, tetapi berupa perilaku masyaratnya yang dibentuk bertahun tahun melalui budaya dan pendidikan."

"Piagam Madinah sebagai salah satu dokumen konstitusi dalam nomokrasi Islam di negara Madinah memiliki prinsip-prinsip konsitusionalisme. Konstitusionalisme inilah yang menghendaki adanya pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia dalam Piagam Madinah inilah yang memiliki prinsip-prinsip yang memiliki karakter khas jika dibandingkan dengan hak asasi manusia kontemporer. Karakter hakikat asal hak asasi manusia, universalisme Islam, proporsionalitas hak dan tanggung jawab serta kewajiban asasi manusia menjadi khas hak asasi manusia dalam nomokrasi Islam yang ada di Piagam Madinah. Hak asasi manusia kontemporer yang lahir dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diinisiasi oleh negara barat dinilai memiliki perbedaan prinsipil dengan perspektif nomokrasi Islam sehingga melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Kairo yang berlandaskan nilai Islam. Komparasi hak asasi manusia antara nomokrasi Islam dan kontemporer menjadi diskursus yang membangun titik temu yang dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia sebagai negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar dunia. Konstitusionalisasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diimplementasikan secara substansial dan formal. Implementasi inilah yang selanjutnya menjadi upaya untuk memperkuat hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan cita negara dalam pembukaan konstitusi.

---

The Medina Charter as one of the constitutional documents in Islamic nomocracy in the Medina state has constitutionalist principles. This constitutionalism requires the regulation and protection of human rights. The constitutionalization of human rights in the Medina Charter has principles that have a distinctive character when compared to contemporary human rights. The character of the nature of the origin of human rights, Islamic universalism, proportionality of rights and responsibilities as well as human obligations are typical of human rights in Islamic nomocracy in the Medina Charter. Contemporary human rights born from the declaration of Human Rights initiated by western countries are considered to have principal differences from the perspective of Islamic nomocracy, thus giving birth to the Cairo Declaration of Human Rights which is based on Islamic values. The comparison of human rights between Islamic nomocracy and contemporary point of view becomes a constructive discourse that can be an important lesson for Indonesia as a democracy with the largest Muslim population in the world. The constitutionalization of human rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can be implemented substantially and formally. This implementation then becomes an effort to strengthen human rights in Indonesia in accordance with the ideals of the state in the opening of the constitution."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teori tindakan beralasan dan alat komitmen beragama terhadap intensi memilih produk halal pemuda Islam (Gen Y) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer dari pemuda Islam pada rentang usia 17-33 tahun di Indonesia melalui kuesioner serta diolah dengan metode regresi berganda dan Anova. Pada penelitian ini mengikutsertakan 480 responden dari tiga industri produk yang terdiri dari industri personal care, makanan dan obat-obatan. Teori tindakan beralasan dalam penelitian ini dibangun dari attitude toward halal product dan subjective norms. Alat komitmen beragama dibangun berdasarkan inter-personal religiousity dan intra-personal religiousity. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tiga industri, attitude toward halal product, subjective norms dan intra-personal religiousity memengaruhi intensi memilih produk halal. Pada industri personal care, attitude toward halal product dan subjective norms memengaruhi intensi memilih produk halal. Industri makanan, attitude toward halal product dan intra-personal religiousity memengaruhi intensi memilih produk halal. Terakhir, industri obat-obatan, attitude toward halal product dan intra-personal religiousity memengaruhi intensi memilih produk halal. Secara umum, pada penelitian ini menjelaskan bahwa intensi memilih produk halal pada pemuda Islam di Indonesia sudah tinggi.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of theory of reasoned action and the religious commitment inventory on intention to choose halal products among Islamic youth (Gen Y) in Indonesia. this study employ primary data from Islamic youth in the age range of 17-33 years old in Indonesia with quesionares and processed using multiple regression and ANOVA. In this study included 480 respondent from three product industries consisting of personal care, food, and medicine. Thory of reasoned action in this study are based on attitude toward halal product and subjective norms. While the religious commitment inventory are based on inter-personal religiousity and intra-personal religiousity. The results of this study indicate that in three industries, attitude toward halal product, subjective norms and intra-personal religiousity significantly affect the intention to choose halal product. In the personal care industry indicate that attitude toward halal product and subjective norms significantly affect the intention to choose halal product. The food industry indicate that attitude toward halal product and intra-personal religiousity significantly affect the intention to choose halal product. The pharmaceutical industry indicate that attitude toward halal product and intra-personal religiousity significantly affect the intention to choose halal product. Overall, our results explained that the intention to choose halal products for Islamic youth in Indonesia was high."

"Sektor perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan positif yang menjanjikan. Namun, kinerja bank syariah di Indonesia masih di bawah bank konvensional secara keseluruhan, bahkan pangsa pasar (market share) bank syariah masih di kisaran 5,94% per Juni 2019. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kinerja bank syariah sejauh ini atau belum efisien. Efisiensi merupakan salah satu ukuran dalam mengukur kinerja bank dengan melihat bagaimana bank dapat memaksimalkan output yang dihasilkan dengan batasan input tertentu atau meminimalkan input yang digunakan untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu. Beberapa bank melakukan diversifikasi model bisnisnya untuk mencapai kinerja efisiensi yang diinginkan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan efisiensi antar bank syariah di Indonesia, dan apakah diversifikasi aset dan pendanaan dapat berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank syariah. Dengan menggunakan semua bank umum syariah (BUS) sebagai sampel, penelitian ini menguji pengaruh diversifikasi aset dan pendanaan terhadap efisiensi bank syariah dengan menggunakan metode regresi data panel Fixed Effect Model. Diversifikasi bank dihitung dengan menggunakan modifikasi Herfindahl-Hirschman Index (HHI), sedangkan skor efisiensi bank diukur dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian ini memberikan hasil bahwa diversifikasi aset tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank, namun peran kepemilikan dan ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap efisiensi. Selain itu, diversifikasi pendanaan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank, namun tidak dipengaruhi oleh kepemilikan dan ukuran bank.

---

The Islamic banking sector in Indonesia is experiencing promising positive growth. However, the performance of Islamic banks in Indonesia is still below conventional banks as a whole, even the market share of Islamic banks is still in the range of 5.94% as of June 2019. This raises the question of whether the performance of Islamic banks so far has not been efficient. Efficiency is one measure in measuring bank performance by seeing how the bank can maximize the output produced with certain input constraints or minimize the input used to produce a certain amount of output. Several banks are diversifying their business models to achieve the desired efficiency performance. This study seeks to determine whether there is an efficiency gap between Islamic banks in Indonesia, and whether the diversification of assets and funding can have a significant effect on the efficiency of Islamic banks. By using all Islamic commercial banks (BUS) as a sample, this study examines the effect of asset diversification and funding on the efficiency of Islamic banks using the Fixed Effect Model panel data regression method. Bank diversification is calculated using a modified Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while bank efficiency scores are measured using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. This study provides the results that asset diversification does not have a significant effect on bank efficiency, but the role of ownership and bank size has a significant effect on efficiency. In addition, funding diversification has a significant effect on bank efficiency, but it is not influenced by ownership and bank size.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pembiayaan syariah dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data time series pembiayaan bank syariah, Produk Domestik Bruto (PDB), Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), dan kegiatan ekspor-impor selama periode Maret 2003 hingga November 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara pembiayaan perbankan syariah dengan PDB dan PMTB. Dalam jangka panjang PDB dan PMTB signifikan mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah tetapi tidak sebaliknya, sedangkan dalam jangka pendek satu-satunya variabel yang signifikan mempengaruhi pembiayaan adalah PMTB.

---

This study aims to determine the relationship between Islamic finance with economic development in Indonesia. The data used are time series data Islamic bank financing, Gross Domestic Product (GDP), Gross Domestic Fixed Capital Formation (GFCF), and export-import activities during the period from March 2003 until November 2012. The method used is the Vector Error Correction Model (VECM). The results showed an association between Islamic banking financing to GDP and GFCF. In the long term GDP and GFCF significantly affect the financing of Islamic banking but not vice versa, while in the short term the only significant variable affecting the financing is GFCF."

"Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, dan penerimaan pengajuan tersebut oleh Mahkamah Agung telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, ada yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut telah mencederai asas kepastian hukum dan ada juga yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut merupakan putusan yang tepat sekaligus sebagai wujud penerapan asas persamaan di hadapan hukum yang terdapat di dalam hukum acara pidana. Atas kondisi ini Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 33/PUU-XIV/2016 berusaha mengakhiri pro dan kontra yang ada. Namun apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, penelitian ini hendak membahas 2 (dua) pertanyaan penelitian: Pertama, mengenai keterkaitan antara kepentingan korban dan kepentingan umum dengan peran dan wewenang jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedua, mengenai bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XVI/2016 terhadap pemenuhan asas kepastian hukum dan asas persamaan di hadapan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum berperan mewakili kepentingan korban dan kepentingan umum dengan tujuan utama untuk memperjuangkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUUXVI/ 2016 telah memberikan kepastian kepada terpidana atau ahli warisnya dan jaksa penuntut umum bahwa mereka dapat mengajukan peninjauan kembali selama terdapat ketentuan tertulis yang dapat memberikan hak dan kewenangan itu. Walau demikian, ternyata putusan tersebut tidak dapat memenuhi asas persamaan di hadapan hukum karena tidak mempersamakan kedudukan antara jaksa penuntut umum dengan terpidana dan ahli warisnya.

---

Judicial review by the public prosecutor, and acceptance of these submissions by the Supreme Court have generated pros and cons in the community, some argue that these decisions have violated the principle of legal certainty and some are of the opinion that these decisions are correct decisions at the same time as a form of application of the principle of equality before the law contained in the criminal procedure law. Due to this condition, the Constitutional Court through decision number 33/PUU-XIV/2016 tried to end the existing pros and cons. However, whether the decision of the Constitutional Court has fulfilled the principle of legal certainty and the principle of equality before the law contained in the criminal justice system in Indonesia. Using the normative method and conducting interviews with several sources, this study intends to discuss 2 (two) research questions: First, regarding the relationship between the interests of victims and the public interest with the role and authority of prosecutors in the criminal justice system in Indonesia. Second, regarding how the decision of the Constitutional Court No. 33 / PUUXVI / 2016 regarding the fulfillment of the principle of legal certainty and the principle of equality before the law. This thesis observes that the public prosecutor has a role to represent the interests of victims and the public interest with the main objective of fighting for the sense of justice that is expected by society. In addition, the decision of the Constitutional Court No. 33 / PUU-XVI / 2016 has provided assurance to the convicted person or their heirs and the public prosecutor that they can submit a review as long as there are written provisions that can provide such rights and powers. However, it turns out that this decision does not fulfill the principle of equality before the law because it does not equalize the position of the public prosecutor and the convict and his heirs."

"Makalah ini dimulai dengan beberapa tanggapan atas tujuan kebijakan desentralisasi daerah Indonesia. Kemudian , setelah dengan singkat meneliti beberapa aspek relevan dari kebijakan pembangunan daerah di Filipina dan Australia, maka beberapa saran kebijakan akan dikemukakan...."