Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menyoroti masalah perlindungan hak pekerja terkait upah lembur di PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) di Nusa Tenggara Barat. Pekerja mengalami ketidakjelasan status ketenagakerjaan, upah minim, tidak dibayarnya lembur, dan intimidasi dari manajemen. Mereka telah mengajukan keluhan ke Dinas Tenaga Kerja terkait pelanggaran hak mereka, termasuk penghitungan upah lembur di hari libur yang tidak dibayar. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan fokus pada penerapan hukum ketenagakerjaan Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 40K/Pdt.Sus-PHI/2022 menegaskan pentingnya perlindungan hak pekerja terkait upah lembur sesuai peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pemahaman yang baik dari pekerja dan pengusaha terhadap ketentuan hukum mengenai upah lembur, terutama pada hari libur. Pengusaha harus mematuhi ketentuan upah lembur sesuai UMK dan tidak intimidasi para pekerja. Implementasi hukum yang konsisten dan perlindungan hukum yang adil sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keadilan sosial di sektor industri. Kesimpulannya, perlindungan terhadap hak pekerja terkait upah lembur di Indonesia memerlukan penegakan hukum yang kuat dan kesadaran hukum yang tinggi dari semua pihak. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku demi menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif.

---

This research highlights the issue of protecting workers rights regarding overtime wages at PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) in West Nusa Tenggara. Workers experience unclear employment status, minimal wages, non-payment of overtime, and intimidation from management. They have filed a complaint with the Manpower Service regarding violations of their rights, including calculating overtime wages on unpaid holidays. The research method used is doctrinal with a focus on the application of Indonesian labor law using secondary data obtained from literature studies and processed qualitatively. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 40K/Pdt.Sus-PHI/2022 emphasizes the importance of protecting workers' rights regarding overtime pay in accordance with applicable regulations, such as Law Number 6 of 2023, Law Number 13 of 2003, and Government Regulation No. 35 of 2021. The research results show the need for a good understanding by workers and employers of legal provisions regarding overtime pay, especially on holidays. Employers must comply with overtime wage provisions according to the UMK and not intimidate workers. Consistent legal implementation and fair legal protection are very important to improve worker welfare and social justice in the industrial sector. In conclusion, protection of workers' rights regarding overtime pay in Indonesia requires strong law enforcement and high legal awareness from all parties. Concrete steps are needed to ensure compliance with applicable regulations in order to create a fair and productive work environment."

"Skripsi ini membahas mengenai masalah upah lembur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus antara pekerja/buruh dengan perusahaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum studi kepustakaan. Analisa dilakukan berdasarkan jam kerja sesuai jabatan; lembur serta haknya dan perhitungan upah lembur pada hari kerja dan upah lembur pada hari libur/istirahat. Keberadaan peraturan perundang-undangan membuktikan sudah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut.

---

The following undergraduate thesis is the issue of overtime pay that is inconsistent with lagislation. In the case between the worker/laborer and the company. This writing using normative juridical research method which is a legal research that refers to the legal norm as contained in the legislation, and legal literature study materials. Analysis based on working hours according to position; overtime and the right and calculation of overtime pay on working days and ovetime pay on holidays.The existence of legislation proves already implemented by the labor service, transmigration and social Tanah Laut Districts. "

"Ketentuan lembur dalam UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2021 dan PP No. 36 Tahun 2021 telah diterapkan dalam Peraturan Perusahaan untuk karyawan level staff di PT. X, untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum yang dalam hal ini berpengaruh terhadap tujuan dasar hukum, namun fakta yang terjadi pemberlakuan lembur untuk karyawan level staff masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan. Mengingat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan tidak memberikan hak lembur dan upah lembur kepada karyawan level staff, dengan berbagai alasan. Sehingga permasalahan yang di bahas dalam tesis ini adalah hukum poisitif mengenai lembur bagi karyawan level staff, faktor yang berperan dalam efektivitas hukum, dan bagaimana yang seharusnya pengaturan lembur bagi karyawan level staff di PT. X. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif, sumber data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang didukung dengan data hasil wawancara kepada informan. Pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan lembur telah diatur dalam hukum positif baik dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dan Peraturan Perusahaan, namun ternyata dalam pelaksanannya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa faktor yang berperan, dan idealis atas pengaturan lembur bagi karyawan level staff.

---

Provisions for overtime in Law no. 6 of 2023, PP no. 35 of 2021 and PP No. 36 of 2021 has been implemented in Company Regulations for staff level employees at PT. X, to anticipate the occurrence of a legal vacuum which in this case affects the basic objectives of the law, but the fact that there is an enforcement of overtime for staff level employees has not been fully implemented by the company. Given that there have been violations committed by companies by not providing overtime rights and overtime pay to staff level employees, for various reasons. So that the problems discussed in this thesis are positive laws regarding overtime for staff level employees, factors that play a role in the effectiveness of the law, and how overtime should be regulated for staff level employees at PT. X. By using normative doctrinal or juridical research methods, the main data source used is secondary data which is supported by data from interviews with informants. Qualitative data processing. The results of the study show that the overtime policy has been regulated in positive law both in Law no. 6 of 2023, Government Regulation no. 35 of 2021, Government Regulation No. 36 of 2021 and Company Regulations, but it turns out that the implementation has not been implemented properly because there are several factors that play a role, and are idealistic about overtime arrangements for staff level employees."

"Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Board Internal Connection terhadap pay for performance pada perusahaan listed yang ada di Indonesia. Mengacu pada pendangan terkait Resource Based View yang mempunyai perspektif dimana modal sosial yang dimiliki oleh anggota dewan perusahaan bisa menjadi keunggulan bagi perusahaan. Salah satu bentuk dari modal sosial ini yaitu adanya koneksi internal yang terjalin diantara anggota dewan di dalam suatu perusahaan. Studi yang mengkaji mengenai koneksi internal anggota dewan perusahaan sejauh ini masih relative jarang dijumpai di dalam literatur keuangan, khususnya di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan sampel berupa perusahaan publik yang ada di Indonesia dengan rentang waktu observasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Mengingat perusahaan terdiri dari mayoritas perusahaan keluarga, sehingga dalam penelitian ini akan melihat pengaruh kontrol keluarga dapat mempengaruhi hubungan antara Board Internal Connection terhadap pay for performance pada perusahaan di Indonesia. Hasil pengujian empiris yang dilakukan memperlihatkan bahwa keberadaan kontrol keluarga di dalam suatu perusahaan dapat memperlemah hubungan positif antara board internal connection terhadap pay for performance.

---

This study was conducted to examine the effect of Board Internal Connections on pay for performance on listed companies in Indonesia. Referring to the view related to the Resource Based View which has a perspective where social capital owned by members of the company's board can be an advantage for the company. One form of social capital is the existence of internal connections that exist between board members within a company. Studies that examine the internal connections of company board members so far are still relatively rare in the financial literature, especially in Indonesia. This study uses a sample of public companies in Indonesia with an observation period from 2017 to 2019. Given that the company consists of the majority of family companies, this study will look at the effect of family control on the relationship between Board Internal Connections and pay for performance in companies in Indonesia. The results of empirical tests conducted show that the existence of family control within a company can weaken the positive relationship between the board's internal connection and pay for performance."

"Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Penetapan Kenaikan Upah minimum yang terjadi di dalam bidang ketenagakerjaan yang salah satu akibatnya menyebabkan adanya istilah lain, yaitu upah sundulan. Upah minimum merupakan salah satu upaya perlindungan yang diberikan kepada buruh/pekerja dalam hal pemberian upah. Banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan terutama terkait dengan penetapan kenaikan upah minimum, faktor-fakor yang mempengaruhi adanya penetapan kenaikan upah minimum, adanya upah sundulan yang dikarenakan belum adanya penyusunan struktur dan skala upah pada suatu perusahaan. Bagaimana upah minimum seharusnya dapat diterapkan di Indonesia agar tidak lagi terjadi perselisihan antara buruh/pekerja dengan perusahaan, dan bagaimana pihak pengusaha menghindari adanya upah sundulan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif Analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan wawancara dipakai untuk mendukung hasil dari Analisis data sekunder. Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengkualifikasi dari hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum dilatarbelakangi oleh adanya KHL, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah komponen upah minimum dan dipengaruhi dengan formula perhitungan upah minimum yang baru, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penetepan upah minimum mempengaruhi adanya upah sundulan, namun upah sundulan ini dapat dihindari apabila dalam suatu perusahaan telah membuat struktur dan skala upah. Serta dalam penetapan kenaikan upah minimum dan permasalahan yang timbul akibatnya harus dapat dirundingkan dengan baik dalam perundingan bipartrite terutama dalam permasalahan upah sundulan, komunikasi antara buruh/pekerja dengan pengusaha juga dapat membuat proses sosialisasi berjalan dengan baik.

---

This thesis discusses the Effect of the Establishment of Minimum Wage Increase happening in the employment field which causes automatic increased wage. Minimum wage is a protection for labourers/workers in wage. There are many problems in the employment field, especially related to establishing minimum wage increase, factors that affect the establishment of minimum wage increase, and automatic increased wage due to lack preparation of wage structure and scale in a company. How the minimum wage should be established in Indonesia to prevent dispute between labourers/workers and company, and how employers avoid automatic increased wage? This research is a descriptive analytical judicial normative research. The data used is secondary data by literature study by collecting secondary data which consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. Interviews are used to support the result of the analysis of secondary data. Data analysis techniques using a qualitative approach, which qualify the results of research. From the result of this research, concluded that estabilishment of minimum wage increase is based on a KHL and minimum wage increased happened due to automatic wage increase and was influenced by several factors, including minimum wage component and the new minimum wage calculation formulas, which are inflation and economic growth. The establishment of minimum wage influenced automatic increased wage, but automatic increased wage could be avoided if the company had made wage structure and scale. The establishment of minimum wage increase and issues which occur because of it should be negotiated in bipartite negotiation, especially related to automatic increased wage, communication between labourers/workers and employers also can make socialization process smoother."

"Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi dikarenakan adanya pengunduran diri oleh pekerja/buruh maupun pemutusan hubungan kerja oleh pihak pengusaha. Alasan pemutusan hubungan kerja yang diputus oleh pekerja/buruh dan pengusaha dapat memengaruhi besaran hak pekerja/buruh yang diterima. Dalam praktiknya, seringkali menyebabkan perselisihan karena adanya perbedaan penafsiran antara kedua pihak yang berselisih, di mana prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak menjelaskan batas akhir sampai hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja benar-benar telah berakhir. Permasalahan ini dapat berlanjut pada kondisi tidak tercapainya pemenuhan hak pekerja/buruh setelah pekerja/buruh dinyatakan putus hubungan kerja oleh pengusaha, terutama terkait dengan pembayaran upah yang berhak diterima pekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berangkat dari permasalahan tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana batasan mengenai pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dan pembayaran upah pekerja yang didasari dengan dua alasan, yaitu pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini menganalisis pengimplementasian masalah tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041 K/PDT.SUS-PHI/2021. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dari hasil penulisan yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil, bahwa untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, pengunduran diri pekerja/buruh perlu dilengkapi dengan konfirmasi tertulis dari pengusaha yang menuliskan hak-hak yang diterima pekerja/buruh. Selain itu, pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha hanya dapat dilakukan apabila pekerja/buruh tidak menolak pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041 K/PDT.SUS-PHI/2021 dapat dikatakan belum menerapkan pengaturan UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, maupun PP Nomor 35 Tahun 2021 dengan sesuai. Oleh karenanya, perlu adanya aturan yang lebih detail terkait prosedur pengunduran diri, termasuk surat tanggapan perusahaan dan penegasan tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja, untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

---

Termination of employment can occur due to resignation by the employee/laborer or termination by the employer. The reasons for termination initiated by either the employee/laborer or the employer can affect the amount of the employee's/laborer's rights received. In practice, this often leads to disputes due to differing interpretations between the two disputing parties, where the termination procedure does not clearly define the final limits until the rights and obligations of both the employer and the employee have truly ended. This issue can lead to a situation where the fulfillment of employee/laborer rights is not achieved after the employee/laborer is declared terminated by the employer, especially concerning wage payments that the employee is entitled to receive in accordance with the provisions stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 regarding Manpower, and the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 regarding Job Creation. Based on these issues, this paper analyzes the limitations regarding the implementation of termination of employment and wage payments based on two reasons: resignation and termination by the company. In this regard, this paper analyzes the implementation of these issues with the Supreme Court Decision Number 1041 K/PDT.SUS-PHI/2021. This paper is structured using doctrinal research methods. From the results of the research conducted, it has been found that to maintain a balance of rights and obligations in employment relations, the resignation of an employee/laborer should be accompanied by written confirmation from the employer specifying the rights to which the employee/laborer is entitled. Furthermore, termination of employment by the employer should only be permissible if the employee/laborer does not reject the termination notice. In this regard, the Supreme Court Decision Number 1041 K/PDT.SUS-PHI/2021 cannot be said to have appropriately implemented the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003, the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020, and Government Regulation Number 35 of 2021. Therefore, more detailed regulations are necessary regarding resignation procedures, including a written response from the company and a clear statement of the effective date of termination of employment, to provide legal certainty for all parties involved."

"

Pada periode 2012-2013, pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan PT X (Persero) bermaksud mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Bangunan adalah memiliki rekomendasi/persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan yaitu PT X (Persero). Pemegang Hak Pengelolaan telah mengeluarkan SK Direksi tentang Tarif Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT X (Persero) namun para pemegang HGB keberatan atas tarif yang ditentukan oleh Pemegang Hak Pengelolaan sehinga melakukan gugatan secara Tata Usaha Negara dan Perdata. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat mengenai penguasaan terhadap tanah yang dilakukan oleh PT X (Persero) dikategorikan sebagai Hak Pengelolaan yang tidak termasuk perbuatan melawan hukum, dan peran notaris dalam proses pembuatan perjanjian penggunaan pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan antara pihak ketiga dengan Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini untuk menganalisis Hak Menguasai Negara dalam hak Pengelolaan atas tanah PT X (Persero) dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan analisis data secara kualitatif. Adapun bentuk hasil penelitian berupa laporan yang berbentuk eksploratoris-fact finding. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh PT X (Persero) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini PT X (Persero) mendapatkan tanah Hak Pengelolaan dengan mengajukan hak kepada Negara melalui menteri yang membidangi urusan pertanahan. Peran Notaris juga sangat penting dalam pembuatan perjanjian pemanfataan tanah di atas Hak Pengelolaan yaitu memeriksa kebenaran data subjek dan objek perjanjian serta keterangan lainnya yang dapat membuktikan kesahihan data dalam perjanjian.

---

In 2012-2013 period, the holder right of building (HGB) over PT X (Persero) management right in land intend to extend the right theirs have. One of the requirement shall be met by the holder HGB is recommendation or approval from the holder of management right on the land is PT X (Persero). The holder of management right on the land has published regard to Tariff for Extension of Industrial Land Use Agreement over management right on the land through Board of Director Decision. But, the holder HGB has been protested regarding that decision and conducted lawsuit through state administrative and civil. In this research, the issues raised are the possession of the land by PT X (Persero) is categorized as the management right on the land does not include an act against the law, and the notary participant in making an Industrial Land Use Agreement between the third party with State-Owned Enterprises. In this research conducted to analyze the states right to control management right on the land over PT X (Persero) land using normative juridical methods and using qualitative data analysis. The form of research results in the form of reports in the form of exploratory-fact finding.  The results of this study indicate that the possesion of land conducted by PT X (Persero) is in accordance with the prevailing laws and regulations. PT X (Persero) to get the land management rights to apply rights to the State through the minister in charge of land affairs. The role of the Notary is also very important in making agreements in the use of land over management rights that are checking the truth of the subject data and object of the agreement as well as other information that can prove the validity of the data in the agreement.

"