Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 2 Desember tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan Nomor 22/POJK.04/2021 (POJK 22/2021). Aturan ini memberikan keistimewaan saham dengan hak suara multipel (SDHSM) bagi Perseroan Terbatas (PT) yang ingin melakukan penawaran umum dengan memberikan hak untuk mengesampingkan prinsip satu saham satu suara sebagaimana yang diatur didalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Akan tetapi aturan tersebut hanya memperkenankan bagi PT yang menggunakan teknologi sebagai bisnis utamanya. Berbeda dengan Indonesia, baik di Negara Amerika maupun di Hong Kong tidak membatasi jenis kegiatan usaha tertentu. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini ialah mencari alasan ketentuan SDHSM di Indonesia yang hanya dibatasi untuk Emiten yang menggunakan teknologi sebagai bisnis utamanya. Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat komparasi dengan Negara Amerika Serikat dan Hong Kong. Adapun alasan pemilihan negara tersebut dijadikan sebagai perbandingan karena aturan POJK tersebut mengikuti praktik yang terjadi di bursa Amerika, dalam hal ini New York Stock Exchange (NYSE) dan National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Market (NASDAQ) dan Hong Kong, dalam hal ini Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukan alasan pengaturan SDHSM di Indonesia hanya ditujukan bagai Emiten yang menggunakan teknologi disebabkan dalam pertimbangan dan penjelasan POJK 22/2021 menyampaikan bahwa aturan ini ditujukan untuk mengakomodir perusahaan teknologi agar para pendiri perusahaan dapat mengembangkan teknologi dan inovasi yang dimiliki dan dapat menghindari gangguan dari pemegang saham biasa yang tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Oleh karena itu para pendiri dapat mempertahankan kendali perusahaan untuk mengejar inovasi yang mereka miliki sehingga bisnis suatu emiten dapat dikembangkan melalui pengetahuan dan arahan strategis dari seorang pendiri yang memiliki visi dan misi yang unik. Selain itu apabila merujuk pada praktik yang terjadi di Amerika Serikat dan Hong Kong terlihat bahwa mayoritas pengguna SDHSM merupakan perusahaan teknologi.

---

On December 2, 2021, the Financial Services Authority (OJK) issued regulation Number 22/POJK.04/2021 (POJK 22/2021). This regulation provides the privilege of multiple voting rights shares (SDHSM) for Limited Liability Companies (PT) that wish to go public, granting the right to override the principle of one share one vote as stipulated in Article 84 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law). However, this regulation only allows PTs that use technology as their main business. Unlike Indonesia, both in the United States and Hong Kong, there is no restriction on the type of business activities. Therefore, the issue in this study is to find the reasons for the SDHSM provisions in Indonesia being limited only to issuers that use technology as their main business. This research was conducted by making comparisons with the United States and Hong Kong. The reason for choosing these countries as comparisons is because the POJK regulation follows the practices occurring in the American stock exchanges, namely the New York Stock Exchange (NYSE) and the National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Market (NASDAQ), and Hong Kong, namely the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx). This study uses normative legal research methods and comparative law. The results of the study indicate that the reason for regulating SDHSM in Indonesia is directed only at issuers that use technology because, in the considerations and explanations of POJK 22/2021, it is stated that this regulation is aimed at accommodating technology companies so that the company founders can develop the technology and innovations they have and avoid interference from ordinary shareholders who do not have the same knowledge as they do. Therefore, the founders can maintain control of the company to pursue their innovations so that the business of an issuer can be developed through the knowledge and strategic direction of a founder who has a unique vision and mission. In addition, referring to the practices in the United States and Hong Kong, it is evident that the majority of SDHSM users are technology companies."

"Klasifikasi saham dengan hak suara multipel adalah klasifikasi saham dimana suatu saham dapat memberikan hak suara multipel kepada pemegang saham yang telah sesuai persyaratan yang diatur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham mengatur lebih detail mengenai penerapan teknis sistem ini, selain itu juga diikuti oleh Peraturan I-A Tahun 2021 dan Peraturan I-Y Tahun 2022 yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia yang mendukung Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tersebut. Namun, penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menimbulkan pertanyaan tentang seperti apa wujud perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dalam sistem baru ini, yang dimana aturan-aturan yang ada lebih menitikberatkan kepentingan hukum dari para pemegang saham mayoritas. Penelitian ini membahas apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup dalam mengatur klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menarik untuk dibahas. Selain itu, juga membahas bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan didukung dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klasifikasi saham dengan hak suara multipel memberikan perlindungan terhadap kendali yang dimiliki para pendiri perusahaan terbuka. Namun, sistem ini cenderung akan mengurangi representasi kepentingan pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian atas kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik disarankan untuk diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Sehingga, peran dari pengawas pasar modal dan bursa efek juga sangat krusial dalam mengawasi jalannya kegiatan pasar modal yang sehat.

---

The classification of shares with multiple voting rights refers to the classification of shares wherein a single share can grant multiple voting rights to shareholders who meet specific predetermined requirements. The Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021 on the implementation of the classification of shares with multiple voting rights by issuers with innovation and high growth rates conducting public offerings of equity securities in the form of shares provides more detailed provisions regarding the technical implementation of this system. Additionally, it is complemented by the Indonesia Stock Exchange by issuing Regulation I-A of 2021 and I-Y of 2022, which support the Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021. However, the implementation of the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed companies raises questions about the form of legal protection for minority shareholders within this new system, where the existing rules seem to emphasize the legal interests of majority shareholders. This research aims to explore whether the existing regulations are sufficient in regulating the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed. Furthermore, the research delves into discussing the appropriate forms of legal protection for minority shareholders in publicly listed companies that adopt the classification of shares with multiple voting rights. The primary objective of this research is to analyze the legal protection for minority shareholders in publicly listed companies which implementing the classification of shares with multiple voting rights. The research utilizes a normative juridical analysis method, supported by literature study. Based on the research findings, it can be concluded that the classification of shares with multiple voting rights provides protection for the control held by the founders of publicly listed companies. However, this system tends to reduce the representation of minority shareholders' interests. Preventive legal protection can be achieved through the implementation of effective corporate governance. It is recommended that the assessment of compliance with good corporate governance principles be made mandatory by the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange. Consequently, the roles of capital market and stock exchange supervisors become crucial in overseeing the proper functioning of the capital market activities."

"Waran Terstruktur merupakan salah satu produk derivatif saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual atau membeli aset yang mendasari Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu. Terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh investor dengan menggunakan instrumen investasi Waran Terstruktur. Di lain sisi, Waran Terstruktur juga memiliki risiko-risiko besar yang dapat berpotensi merugikan investor. Dalam hal ini diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor Waran Terstruktur. Di Indonesia, Waran Terstruktur merupakan instrumen investasi yang ketentuannya baru diserap dalam peraturan di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, salah satunya mengenai ketentuan khusus terkait perlindungan hukum bagi Investor Waran Terstruktur. Adapun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur hanya mengatur terkait ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan Waran Terstruktur. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah peraturan terkait perdagangan Waran Terstruktur di Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai perlindungan investor?; dan (2) bagaimana ketentuan perlindungan investor dalam perdagangan Waran Terstruktur diatur dalam peraturan di United Kingdom, Singapura dan Hong Kong serta hal-hal yang harus diperbaiki dalam peraturan terkait di Indonesia?. Pada dasarnya, konsep Waran Terstruktur yang diperdagangkan di Indonesia sekilas memiliki kemiripan dengan konsep Structured Warrant di berbagai negara di dunia, termasuk di United Kingdom, Singapura, dan Hong Kong walaupun terdapat beberapa perbedaan pula dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan Waran Terstruktur di Indonesia dengan negara-negara yang telah menerapkannya. Hasil dari penelitian ini nantinya adalah untuk menyarankan pemerintah dan regulator pasar modal di Indonesia untuk melengkapi peraturan Waran Terstruktur yang sudah ada dengan ketentuan khusus yang mengatur perlindungan Investor Waran Terstruktur.

---

Waran Terstruktur is a stock derivative product that gives the holder the right to sell or buy the Waran Terstruktur Underlying Asset at a certain price and time. There are many advantages that investors can get by using Waran Terstruktur investment instruments. On the other hand, Waran Terstruktur also have big risks that can potentially harm investors. In this case, regulations are needed that can provide legal protection for Structured Warrant investors. In Indonesia, Waran Terstruktur are investment instruments whose provisions have only been absorbed into Indonesian regulations, until now there are still several matters that have not been comprehensively regulated, one of which is regarding special provisions related to legal protection for Structured Warrants Investors. As for the Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2021 concerning Waran Terstruktur, it only regulates provisions relating to the trading of Waran Terstruktur in general. Based on this, in this thesis the following main issues will be discussed: (1) Do regulations related to Waran Terstruktur trading in Indonesia regulate provisions regarding investor protection?; and (2) how are the provisions for investor protection in Waran Terstruktur trading regulated in regulations in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong as well as matters that must be corrected in related regulations in Indonesia? Basically, the concept of Waran Terstruktur traded in Indonesia at a glance has similarities with the concept of Structured Warrants in various countries in the world, including in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong, although there are some differences in a number of aspects. Therefore, this study will use normative juridical research methods with a comparative approach to compare the provisions on Waran Terstruktur in Indonesia with those of countries that have implemented them. The results of this research will be to advise the government and capital market regulators in Indonesia to complement the existing Waran Terstruktur regulations with special provisions governing the protection of Waran Terstruktur Investors."

"Perkembangan di Pasar Modal beriringan dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan pendanaan dan meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi melalui investasi di Pasar Modal. Kedua hal tersebut ditandai dengan bervariatifnya jenis pendanaan untuk perusahaan di Pasar Modal dan juga meningkatnya risiko bagi investor. Otoritas Jasa Keuangan menjawab masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan investor melalui klasifikasi investor di Pasar Modal, serta perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis-normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan komparatif selanjutnya digunakan untuk membandingkan aturan-aturan di sistem hukum negara lain untuk menemukan persamaan dan/atau perbedaan di antara sistem hukum negara pembanding. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan dengan klasifikasi investor dicapai melalui pembatasan akses bagi investor yang minim pengalaman, kekayaan, atau portofolio terhadap investasi yang berisiko tinggi. Kemudian, ditemukan bahwa klasifikasi investor di Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada memiliki persamaan seperti kriteria yang ditentukan negara-negara tersebut untuk mengategorikan investor. Adapun, perbedaannya adalah nomenklatur dari klasifikasi investor misalnya accredited investor. Indonesia juga menyebutkan di peraturannya mengenai jenis investasi apa saja yang dapat diakses oleh pemodal profesional.

---

Developments in the Capital Market coincide with the many companies that need funding and the increasing public interest in participating through investment in the Capital Market. Both of these are marked by the varied types of funding for companies in the Capital Market as well as increased risks for investors. Otoritas Jasa Keuangan responded to this problem by issuing Otoritas Jasa Keuangan regulations governing the Issuance of Debt and/or Sukuk Based Securities to Professional Investors. This research will discuss how to protect investors through the categorization of investors in the Capital Market, as well as a comparison with the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada. The research method to be used is juridical-normative, namely analyzing legal issues through statutory regulations. A comparative approach is then used to compare rules in other countries' legal systems to find similarities and/or differences between the legal systems of the comparison countries. Through this research, it was found that the protection of investor through categorization is achieved by limiting regular investors with minimum experience, net worth, and portofolio access to high risk investments. Also, the regulations regarding the categorization of investors in Indonesia, the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada have similarities, such as the criteria set by these countries to categorize investors. Meanwhile, the difference is in the nomenclature of categorized investors, for example, accredited investor. Indonesia also stated in the regulations regarding what types of investments can be accessed by professional investors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap harga saham perusahaan yang melakukan IPO. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah ordinary least square regression dengan data cross-sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari likuiditas terhadap harga penawaran umum perdana perusahaan di Indonesia yang menunjukkan bahwa investor dari saham perusahaan IPO setuju untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan saham dari perusahaan yang memiliki kemampuan frekuensi transaksi yang lebih tinggi.

---

This study aims to analyze the effect of liquidity on the price of company shares that the ipo. This study is using data of company shares listed in the Indonesia Stock Exchange for the period 2006-2014. This study used a quantitative approach. The analytical method used is ordinary least square regression with crossed-sectional data.

The research results show that is the positive and significantly from liquidity on the prices of initial public offering companies in Indonesia which indicates that investors from stock of a companies IPO agreed to pay by higher prices for get shares of the company which has the ability frequency transactions higher."

"ABSTRAKUnderpricing adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi pada saat perusahaan melakukan Initial Public Offerings (IPO). Permasalahan ini merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi besaran underpricing, serta melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan jika saham tersebut masuk ke dalam kriteria saham syariah atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat underpricing pada saat IPO di pasar modal Indonesia khususnya pada saham perusahaan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kuantitatif dengan menggunakan metode regresi sederhana (ordinary least square). Sampel penelitian ini terdiri dari 97 perusahaan dengan kriteria saham syariah dan 70 perusahaan yang tidak memiliki kriteria saham syariah, yang melakukan IPO pada kurun waktu 2011-2018, serta mengalami underpricing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan risiko penawaran memiliki hubungan yang signifikan terhadap besaran tingkat underpricing pada harga IPO, sedangkan saham dengan status syariah, ukuran penawaran, dan kondisi pasar tidak memiliki hubungan yang signifikan. Oleh karena itu, diharapkan hasil studi ini dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur terkait saham dan dapat digunakan sebagai masukan khususnya bagi perusahaan yang akan melakukan IPO.

---

ABSTRACTUnderpricing is one of the problems that often occurs when companies carry out Initial Public Offerings (IPOs). This problem is one of the things that can cause the company not get the maximum profit. Therefore, this study aims to determine the factors that may influence the amount of underpricing, and see whether there are significant differences if the shares are included in the criteria of Islamic stocks or not. In addition, this study also intends to determine whether there is underpricing when companies doing IPO in the Indonesian capital market, especially in the shares of Islamic companies. This study uses a quantitative study approach using simple least square methods. The sample of this study consisted of 97 companies with criteria for sharia shares and 70 companies that did not have criteria for sharia shares, which conducted IPOs in the period 2011-2018, and experienced underpricing. The results of this study indicate that the variable company size, firm age, and offering risk have a significant relationship to the magnitude of the level of underpricing on IPO prices, while variable sharia status, offering size, and market condition do not have a significant relationship. Therefore, it is expected that the results of this study can contribute to enriching literature related to stocks and can be used as advice especially for companies that will conduct IPOs."

"Dipercaya secara umum bahwa kinerja keuangan perusahaan yang tercatat di bursa berpotensi mempengaruhi return saham jangka panjang. Namun, dampak kinerja keuangan terhadap underpricing masih dalam perdebatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap underpricing pada periode yang sama dan pengaruh kinerja keuangan dan underpricing terhadap return saham jangka panjang di Bursa Efek Indonesia BEI. Dengan menggunakan metode sampling judgmental, sampel penelitian ini mencakup 107 saham underpriced yang diambil dari populasi 128 saham publik yang ditawarkan pada BEI selama tahun 2009 - 2015. Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda untuk menguji hipotesis. Studi ini menyimpulkan bahwa tidak semua rasio kinerja keuangan mempengaruhi underpricing dan return saham jangka panjang di tahun 2016. Selain itu, penelitian ini tidak menemukan bukti empiris tentang pengaruh underpricing terhadap return saham jangka panjang.

---

It is widely believed that financial performance of listed companies on stock exchange might potentially affect long term stock return. However, the impact of financial performance on underpricing is still in debate. The purpose of this study is to examine the effect of financial performance on underpricing at the same period and the effect of both financial performance and underpricing on the long term stock returnon the Indonesia stock exchange IDX. By employing judgemental sampling method, the sample of this reseach includes 107 underpriced stocks taken from the population of 128 initially public offered stocks on the IDX during 2009 ndash 2015. This research uses multiple regression technique to test the hypothesis.

This study concludes that not all financial performance ratios affect the underpricing and the long term stock returnin 2016. In addition, this study does not find any empirical evidence about the effect of underpricing on the long term stock return."

"Penelitian ini menguji pengaruh dari manajemen laba yang diukur dengan diskresi akrual, baik total diskresi akrual, diskresi akrual jangka pendek (discretionary current accrual) maupun diskresi akrual jangka panjang (discretionary longterm accrual) terhadap underpricing yang diukur dengan inisial return hari pertama perusahaan IPO, serta pengaruh manajemen laba terhadap underperformance yang diukur melalui perhitungan buy and hold abnormal return selama dua puluh empat bulan pasca-IPO. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa total diskresi akrual dan diskresi akrual jangka pendek memengaruhi signifikan positif terhadap return inisial saham pada saat hari pertama di bursa, tetapi tidak untuk diskresi akrual jangka panjang. Selain itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa total diskresi akrual dan diskresi akrual jangka pendek tidak memengaruhi kinerja saham perusahaan melalui buy and hold abnormal return selama dua puluh empat bulan pasca-IPO tetapi diskresi akrual jangka panjang memengaruhi kinerja saham pasca-IPO secara signifikan positif.

---

This study examined the impact of earning management measured by discretionary accrual, which consists of total discretionary accrual, discretionary current accrual, and discretionary long-term accrual, on underpricing measured by return of the first day trading, and the impact of earning management on underperformance through buy and hold abnormal return after twenty four months post-IPO. The result shows that total discretionary accrual and discretionary current accrual significantly positive affected the return IPO's stock on the first day trading, but not for discretionary long-term accrual. Another result shows that total discretionary accrual and discretionary current accrual did not affect IPO's stock performance after twenty-four months through buy and hold abnormal return, but discretionary long term accrual significanty positive affected the IPO's stock performance."

"Penelitian ini menguji pengaruh dari manajemen laba yang diukur dengan diskresi akrual, baik total diskresi akrual, diskresi akrual jangka pendek (discretionary current accrual) maupun diskresi akrual jangka panjang (discretionary longterm accrual) terhadap underpricing yang diukur dengan inisial return hari pertama perusahaan IPO, serta pengaruh manajemen laba terhadap underperformance yang diukur melalui perhitungan buy and hold abnormal return selama dua puluh empat bulan pasca-IPO. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa total diskresi akrual dan diskresi akrual jangka pendek memengaruhi signifikan positif terhadap return inisial saham pada saat hari pertama di bursa, tetapi tidak untuk diskresi akrual jangka panjang. Selain itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa total diskresi akrual dan diskresi akrual jangka pendek tidak memengaruhi kinerja saham perusahaan melalui buy and hold abnormal return selama dua puluh empat bulan pasca-IPO tetapi diskresi akrual jangka panjang memengaruhi kinerja saham pasca-IPO secara signifikan positif.

---

This study examined the impact of earning management measured by discretionary accrual, which consists of total discretionary accrual, discretionary current accrual, and discretionary long-term accrual, on underpricing measured by return of the first day trading, and the impact of earning management on underperformance through buy and hold abnormal return after twenty four months post-IPO. The result shows that total discretionary accrual and discretionary current accrual significantly positive affected the return IPO?s stock on the first day trading, but not for discretionary long-term accrual. Another result shows that total discretionary accrual and discretionary current accrual did not affect IPO?s stock performance after twenty-four months through buy and hold abnormal return, but discretionary long term accrual significanty positive affected the IPO?s stock performance."

"Manipulasi saham merupakan suatu perbuatan mengenai perilaku ilegal di pasar keuangan untuk memperoleh keuntungan. Kejahatan terhadap pasar modal memasuki fase yang mengerikan, modus pelaku mengikuti perkembangan dunia, dampak dari kejahatan manipulasi bisa merugikan pasar secara keseluruhan. Manipulasi saham dilakukan dengan berbagai metode dan cara, secara garis besar perbuatan manipulasi terbagi menjadi tiga yaitu action-based manipulation, information-based manipulation, dan transaction-based manipulation. Saham sebagai salah satu instrumen penggerak perekonomian, memerlukan regulasi dan penegakan hukum yang optimal untuk mencegah praktik manipulasi dan menjamin berjalannya pasar modal yang adil dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan studi literatur dan menitikberatkan pada tipologi micro comparison. Perbandingan dilakukan dengan menitikberatkan pada mekanisme murni dari unsur mikro hukum yaitu melihat keberlakuan regulasi dan penegakan hukum antara Indonesia dengan Hong Kong dengan mencantumkan beberapa kasus. Hasil perbandingan ditemukan bahwa dari segi regulasi, beberapa tindakan manipulasi pada pengaturan di Hong Kong belum diatur dalam peraturan Indonesia, seperti pengaturan cross border secara khusus dalam Securities and Futures Ordinance. Selain itu, setelah melakukan analisis terhadap beberapa kasus dijumpai upaya penegakan hukum dilakukan oleh instansi terdapat perbedaan yang signifikan khususnya dalam pengenaan delik dan penjatuhan sanksi. Di Hong Kong terdapat pengadilan khusus yang mengadili perkara pelanggaran pasar bernama Market Misconduct Tribunal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa usulan reformulasi regulasi terhadap peraturan di Indonesia, perlu menambahkan bidang penggunaan alat atau skema perbuatan manipulasi saham terutama dalam penggunaan teknologi dan jaringan, menambahkan bidang lintas batas dan menambahkan pembatasan terhadap transaksi frekuensi tinggi berskala besar. Selain itu, perlu pengaturan terhadap whistle-blowing dan pengadilan ekonomi.

---

Stock manipulation is an act of illegal behaviour in the financial market for profit. Crimes against the capital market are entering a terrible phase, the mode of the perpetrator follows the development of the world, and the impact of manipulation crimes can harm the market as a whole. Stock manipulation is carried out by various methods and means, broadly speaking, the act of manipulation is divided into three, specifically action-based manipulation, information-based manipulation, dan transaction-based manipulation. As one of the instruments driving the economy, the capital market requires optimal regulation and law enforcement to prevent manipulation practices and ensure a fair and efficient capital market. This research uses a normative method using literature studies and focuses on the typology of micro comparison. The comparison is carried out by emphasising the pure mechanism of micro-legal elements, namely looking at the applicability of regulations and law enforcement between Indonesia and Hong Kong by listing several cases. The results of the comparison found that some acts of manipulation in Hong Kong regulations have not been regulated in Indonesian regulations, such as cross-border arrangements specifically in the regulation Securities and Futures Ordinance. In addition, after analyzing several cases, it was found that law enforcement efforts were carried out by agencies, and there were significant differences, especially in the imposition of offence and sanctions. In Hong Kong, there is a special court that tries market misconduct cases called the Market Misconduct Tribunal. The research concludes that there are several proposals for regulatory reformulation of regulations in Indonesia, it is necessary to add the field of using tools or schemes for stock manipulation, especially in the use of technology and networks, adding cross-border fields and adding restrictions on large-scale high-frequency transactions. In addition, it is necessary to regulate whistle-blowing and economic courts."