Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya harta kekayaan milik pendiri terpisah dari harta kekayaan yayasan. Tesis ini menganalisis pernyataan para ahli waris pendiri yayasan yang menyatakan bahwa harta kekayaan milik Ny. SB yang merupakan pendiri yayasan PDS merupakan harta pribadi Ny. SB, bukan merupakan harta kekayaan yayasan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan studi kasus, dan pendekatan perbandingan dengan negara pembanding Jerman, Belanda, dan Spanyol yang dipilih karena merupakan negara civil law. Dalam kesimpulannya, tesis ini menegaskan bahwa yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pendirinya, pemisahan kekayaan tersebut terjadi pada saat pendiri menyerahkan kekayaannya kepada yayasan dan disertai “surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan”. Pendiri yayasan sudah tidak berhak lagi atas kekayaan yang diberikannya pada yayasan karena kekayaan tersebut sudah menjadi milik yayasan. Hasil perbandingan juga menunjukkan bahwa Indonesia, Belanda, Jerman dan Spanyol memiliki kesamaan yaitu yayasan memiliki kewenangan penuh atas kekayaannya dan terpisah dengan kekayaan pendiri yayasan. Tesis ini juga menyimpulkan bahwa tuntutan ahli waris Ny. SB atas kekayaan atas nama pribadi Ny. SB yang dibeli dengan menggunakan dana yayasan PDS adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang yayasan dan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum.

---

Foundation is a legal entity consisting of separated assets. Therefore, the founder’s assets should be separated from the foundation’s assets. This thesis analyzes the claims of the founder's heirs that the assets of Ny. SB, the founder of the PDS foundation, are Ny. SB's private assets, not the foundation's assets. This normative juridical research uses three approaches, namely the statutory approach, the case study approach, and the comparative approach with Germany, the Netherlands, and Spain, which were chosen because of their civil law status. In conclusion, this thesis asserts that the foundation as a legal entity has separate assets from the founder's assets, the separation of assets occurs when the founder hands over his assets to the foundation and is accompanied by "the founder’s declaration letter regarding the legitimacy of the separated assets (surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan)". The founder of the foundation is no longer entitled to the assets given to the foundation because the assets have become the sole property of the foundation. The comparison also shows that Indonesia, the Netherlands, Germany and Spain have similarities where the foundation has full authority over its assets and is separate from the founder's assets. This thesis also concludes that the claim of Ny. SB's heirs to the wealth in Ny. SB's personal name that was purchased using PDS foundation funds is a statement that is not in accordance with the laws and regulations on foundations and is classified as an unlawful act."

"Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Negara melalui Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Pendirian Yayasan adalah salah salah satu perbuatan hukum yang diwajibkan untuk dibuat dalam suatu akta autentik. Dalam pendirian Yayasan, Pendiri harus melakukan pemisahan sebagian dari harta kekayaan miliknya untuk dimasukkan ke dalam Yayasan dan dijadikan sebagai kekayaan awal Yayasan. Harta kekayaan yang dimasukkan ini dapat berupa uang atau benda, yang harus dibuktikan keabsahannya oleh Pendiri. Sebagaimana dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 340K/TUN/2015 dimana dalam Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP-DM PGRI yang digugat oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP PGRI karena harta kekayaan yang dimasukkan Pendiri bukanlah milik pribadi dari Pendiri tersebut. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pemasukkan harta kekayaan oleh Pendiri yang dituangkan dalam akta Notaris harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan keabsahan terhadap harta itu haruslah dapat dibuktikan oleh para pihak agar tidak timbul masalah dikemudian hari.

---

Notary as general counsel is given authority by the State through the Laws to create authentic written which has power of perfect evidence. The Establishment of the Foundation is one of the legal acts which is required to be made in an authentic deed. In the Establishment of the Foundation, founder should separate some part of his her wealth to be entered into the foundation as an initial assets. This entered wealth can be either money or things, which the Founder must prove its validity. As in the Case of The Verdict of The Supreme Court Number340K TUN 2015 in which the Establishment of Foundation of Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia YPLP DM PGRI was sued by Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Republik Indonesia YPLP PGRI because the wealth entered by the founder was not the founder rsquo s personal wealth. The research method used in this writing is juridical empirical, that is using legislation as well as therelevant norms. The conclusions obtained in this study is the wealth entered by The founder as set forth in the Notarial Deed must be conducted in accordance with the relevant legislative requirements and the validity of the wealth must be proven by the parties so that there will be no problem in the future."

"ABSTRAKBerlakunya UU Rumah Sakit sejak tanggal 28 Oktober 2011, telah mewajibkan Pengelola Rumah Sakit untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, khuhusnya memisahkan atau merubah kegitan usahanya menjadi hanya dibidang perumahsakitan saja. Rumah Sakit didirikan oleh Pemerintah atau swasta dalam bentuk Badan Hukum, dan Yayasan adalah salah satu Badan Hukum pengelola Rumah Sakit yang wajib memisahkan bidang usahanya Pemisahan ini mengakibatkan perubahan status hukum harta kekayaan Yayasan, karena pada hakekatnya Yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pemisahaan bidang usaha Yayasan harus diikuti pemisahan harta kekayaan Yayasan yang akan dibagi secara proposional sesuai dengan pemisahan bidang usaha Yayasan tersebut.

---

ABSTRACTThe Hospital Law start applied on October 28th , 2011, has required Hospital’s owner to adapt their statutes, especially for separate or change to the field of activity to be a hospitalization only.The Hospital could established by the Government or the private sector by legal persons, and the Foundation is one of the legal persons who founding the Hospital be required to separate their business, its will be lead to changes in the legal status of these assets the Foundation, because the Foundation founded as a wealth separated to achieve certain goals in the field of social, religious and humanitarian. Business separation of the Foundation must be followed with separation of assets, will be divided according to proportional business sectors of the Foundation."

"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undangundang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

---

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be opearated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation's assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation.

This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation's assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."

"Eksistensi Yayasan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Setelah berlakunya Undang-undang tersebut perlu diadakannya suatu penyesuaian terhadap anggaran dasar yayasan. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini tentang keabsahan dari pembentukan Organ Pengurus Yayasan berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang belum disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan, dan tanggung  jawab notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut, serta peralihan aset yayasan yang dilakukan oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum. Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi deskriptif analitis, serta metode analisis berupa metode kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah, (1) Keabsahan organ pengurus yang dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang Anggaran Dasar Yayasanya belum melakukan penyesuaian menjadikan pembentukan kepengurusan tersebut adalah tidak sah, (2) Notaris bertanggung jawab secara perdata, serta (3) peralihan aset oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum tanpa adanya persetujuan dari Pembina adalah tidak sah. Dengan demikian, penulis menyarankan bagi Notaris untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada yang bertentangan maka sudah seharusnya akta terkait tidak dibuat oleh Notaris.

---

The existence of foundations in Indonesia is based on Law Number 16 of 2001 concerning Foundation jo. Law Number 28 of 2004 concerning Amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. After the enactment of the Act it is necessary to make an adjustment to the articles of association of the foundation. The problem formulation are discussed in the writing of this thesis concerning the validity of the formation of Organs of the Foundation Management is based on the deed of the decision of the foundation meeting which has not been adjusted to the Law of the Foundation, and the responsibility of the notary public to make the deed of meeting statement, as well as the transfer of the assets of the foundation carried out by the board of management who were formed against the law. The form of this research is normative juridical research, using descriptive analytical typology, as well as analytical methods in the form of qualitative methods. The conclusions of this research are, (1) the validity of the board of management formed based on the deed of meeting statement whose Articles of Association have not made adjustments to make the formation of the management invalid, (2) the notary is responsible for civil liability, and (3) the transfer of assets by the board of management illegally formed without the consent of the Trustee is illegal. Thus, the author suggests that the Notary Public understands the provisions of the applicable legislation, if there is a conflict, then the related deed should not be made by a Notary."

"Eksistensi Yayasan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Setelah berlakunya Undang-undang tersebut perlu diadakannya suatu penyesuaian terhadap anggaran dasar yayasan. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini tentang keabsahan dari pembentukan Organ Pengurus Yayasan berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang belum disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan, dan tanggung  jawab notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut, serta peralihan aset yayasan yang dilakukan oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum. Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi deskriptif analitis, serta metode analisis berupa metode kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah, (1) Keabsahan organ pengurus yang dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang Anggaran Dasar Yayasanya belum melakukan penyesuaian menjadikan pembentukan kepengurusan tersebut adalah tidak sah, (2) Notaris bertanggung jawab secara perdata, serta (3) peralihan aset oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum tanpa adanya persetujuan dari Pembina adalah tidak sah. Dengan demikian, penulis menyarankan bagi Notaris untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada yang bertentangan maka sudah seharusnya akta terkait tidak dibuat oleh Notaris.

---

The existence of foundations in Indonesia is based on Law Number 16 of 2001 concerning Foundation jo. Law Number 28 of 2004 concerning Amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. After the enactment of the Act it is necessary to make an adjustment to the articles of association of the foundation. The problem formulation are discussed in the writing of this thesis concerning the validity of the formation of Organs of the Foundation Management is based on the deed of the decision of the foundation meeting which has not been adjusted to the Law of the Foundation, and the responsibility of the notary public to make the deed of meeting statement, as well as the transfer of the assets of the foundation carried out by the board of management who were formed against the law. The form of this research is normative juridical research, using descriptive analytical typology, as well as analytical methods in the form of qualitative methods. The conclusions of this research are, (1) the validity of the board of management formed based on the deed of meeting statement whose Articles of Association have not made adjustments to make the formation of the management invalid, (2) the notary is responsible for civil liability, and (3) the transfer of assets by the board of management illegally formed without the consent of the Trustee is illegal. Thus, the author suggests that the Notary Public understands the provisions of the applicable legislation, if there is a conflict, then the related deed should not be made by a Notary."

"Yang menyebabkan Yayasan dapat dibubarkan karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Karena berdasarkan undang undang yayasan pasal 62 maka pembubaran yayasan yang di terbitkan oleh dirjen ahu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena yayasan ngudi waluyo tidak memenuhi syarat atau melanggar ketentuan pasal 62 tersebut yang memungkinkan untuk di bubarkan. Dan yang berwenang untuk membubarkan yayasan tersebut adalah kementrian hukum dan ham bukan dirjen ahu. Seharusnya pihak yang berkepentingan yang dapat meminta pembatalan atau pembubaran ke pengadilan yaitu pendiri karena seharusnya dalam pendirian yayasan pendiri hadir dalam pembuatan akta pendirian yayasan dan pendiri yang merasa keberatan atas pendirian yayasan yang berdiri karena akta pendirian tersebut aktannya cacat hukum dan adannya keterangan palsu maka pengadilanlah yang memutuskan dalam prosedur perbubaran yayasan ngudi waluyo ungaran, dalam Prosedur Tindakan pembatalan pendirian pembatalan kuasa lisan harus mengugat akta perndirian anggaran dasar yayasan ngudi waluyo bukan protes ke dirjen administrasi hukum dan hak asasi manusia atas terbitnya keputusan mentri atas badan hukum sehingga membuat dirjen administrasi hukum mengeluarkan putusan pembatalan terhadap surat keputusan mentri untuk menyatakan yayasan ngudi waluyo dicabut pendiriannya.

---

Which result to the Foundation may be dissolved because the period stipulated in the Articles of Association was ended, objective of foundations stipulated in the Articles of Association has been achieved or not achieved and court decisions that have a permanent legal force by reason Foundations violate public order and morality; Unable to pay its debts after declared as bankrupt, or Treasure of the Foundation is not enough to repay the debt after the bankruptcy declaration is revoked. Because based on the foundation law Article 62 then foundation dissolution which is issued by the Director General of AHU does not have binding legal force due to Foundation of Ngudi Waluyo ineligible or violate the provisions of article 62 which allows to be dissolved. And the authorized to dissolve the Foundation is law and human rights ministry, rather than Director General of AHU. Interested parties should be able to request cancellation or dissolution to Court because Founder, due to in the establishment of the foundation, founder should be present in the founding deed of establishment foundations and founders who objected to the establishment of a foundation established as the Deed establishment is a disability law and the false testimony then the Court that decide the dissolution procedure of Ngudi Waluyo Unggaran Foundation in the Cancellation Action Procedure of oral authority shall sue the establishment deed of The Articles of Association of Ngudi Waluyo foundation not protest to the Director General of Law Administration and Human Rights law on the issuance of a ministerial decree on the legal entity so that make the Director General of Administration issued cancellation decision for the Ministerial Decree to state the Ngudi Waluyo Foundation the establishmen is revoked."

"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang telah berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004,serta penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansiinstansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

---

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be opearated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation?s assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation.

This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation?s assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."

"ABSTRAKYayasan merupakan badan hukum nirlaba yang mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan karenanya harta kekayaan yayasan hanya boleh digunakan untuk aksud dan tujuan tersebut. Yayasan-yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, diakui sebagai badah hukum berdasarkan kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Sedangkan yayasan yang berdiri setelah adanya Undang-undang Yayasan adanya yang diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum yang mengakibatkan yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya. Dari hasil penelitian ini, status harta kekayaan yayasan berdiri sebelum berlakukan Undang-undang Yayasan tetapi kehilangan status badan hukumnya tersebut masih diakui keberadaannya dan hanya boleh digunakan oleh yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pemecahan yang kongkrit, sehingga pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tidak menemui banyak masalah.

---

ABSTRACTPrior to and after the enactment of Law No. 16 year 2001 Juncto Law No. 28 oyear 2004 Regarding The Foundation (Review of Supreme Court’s Decree No. 822 K/Pdt/2010). Foundation is non-profitable leal entity with certain purpose such as, social, religion and humanity purposes. Therefore, the assets owned by Foundation should only be used for those particulal purposes.Foundations that were established prior to the enactment of the Law of Foundations are being recognized as legal entities, based on habitually, jurisdiction and doctrine. Some of the Foundations that were established after the enactment of Law of Foundation are successfully recognized as legal entities, but some of them are not. As the result, those particular foundations lost their legality statuses.This research indicate that the assets’s status of the Foundation that were established prior to the enactment of The Law of Foundation, but lost its legality status are still recognized, and could only be used for Foundations with similar purposes. Therefore, accurate steps of solution is needed, so the establishment process of new foundations could encounter less trouble, along with the enactment of the Law of Foundations."

"Jurnal ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebelum objek jual beli yang bersangkutan itu belum dibangun atau belum didirikan dan pembeli akan membayar sejumlah uang awal kepada pengembang (developer) diikuti pembayaran angsuran seiring dengan berjalannya pembangunan sebagai tanda jadi untuk membeli sebuah unit property. Apabila pengembang dinyatakan pailit maka segala asetnya dimasukkan dalam boedel pailit. Ketentuan memasukkan dalam boedel pailit harus dilandasi dengan pembuktian yang jelas. Dengan dinyatakan pailitnya pengembang, unit yang digunakan sebagai objek jual beli di PPJB masuk dalam harta pailit, sehingga unit masih milik pengembang yang kemudian dimasukkan ke dalam aset pailit. Hasil dari penelitian ini ialah Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada kasus tersebut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) jika dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 749 K/Pdt.Sus- Pailit/2019. Sehingga, apabila PPJB sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, PPJB dianggap sah dan berkekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Dalam halpertimbangan Hakim yang mengesampingkan aturan hukum lain seperti KUHPerdata, SEMA, dinilai kurang tepat karena banyak pedoman yang dpat digunakan dalam memutus perkara ini.

---

This thesis discusses before the object of purchasing and selling is concerned, it has not been developed or established, and the buyer will pay a lump sum to developers (developer) ahead of time, followed by installment payments as development advances, as a sign to purchase a property unit. All of the developer's assets are listed in the bankruptcy register if he is declared bankrupt. The provisions that must be included in the bankruptcy filing must be supported by solid proof. The unit used as the object of sale and purchase in PPJB is included in the bankruptcy estate when the developer is declared bankrupt, therefore the unit still belongs to the developer and is included in the bankruptcy asset. When viewed from the Supreme Court's Decision Number 749 K /Pdt.Sus- Bankruptcy/2019, the result of this research is the Sale and Purchase Binding Agreement in the case according to the Supreme Court Circular (SEMA No. 4 of 2016 concerning the Enforcement of the Formula for the Results of the 2016 Supreme Court Plenary Meeting as a Guide to the Implementation of Duties for the Court). As a result, if the PPJB meets these criteria, it is declared genuine. As a result, if the PPJB meets these criteria, it is regarded valid and legally binding on the parties. It is regarded inappropriate for the judge's consideration to trump other legal regulations such as the Civil Code and SEMA because there are various guidelines that can be employed in deciding this case."