Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semakin tinggi jenjang pendidikan akan mengurangi partisipasi sekolah. Besarnya biaya pendidikan yang harus ditanggung menjadi salah satu faktor fenomena tersebut. Pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga miskin. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak. Dengan menggunakan data panel dengan periode waktu tahun 2018-2022 untuk memahami sejauh mana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di jenjang Sekolah Menengah Atas/sederajat di Kabupaten/Kota Pulau Jawa. Data yang digunakan penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendikbudristek. Hasil penelitian ini menunjukan PIP tidak berpengaruh terhadap peningkatan APK SMA/sederajat di Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan ketersediaan fasilitas sekolah akan meningkatkan APK.

---

The higher the level of education, the lower school participation will be. The large educational costs that must be borne are one factor in this phenomenon. The government through the Smart Indonesia Program (PIP) reduces the education costs that must be borne by poor households. This program is expected to increase children's school participation. Using panel data for the 2018-2022 time period to understand the extent to which the Smart Indonesia Program (PIP) can increase the Gross Enrollment Rate (APK) at the high school/equivalent level in districts/cities on the island of Java. The data used in this research comes from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Education and Culture. The research results show that PIP has no effect on increasing the GER for SMA/equivalent in the Districts/Cities of Java Island and the availability of school facilities will increase the GER."

"Pendidikan menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan, namun rumah tangga miskin masih terbebani dengan besarnya biaya pendidikan. Pemerintah menyalurkan transfer tunai bersyarat yang disebut Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2015 untuk meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga miskin. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak dan kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini, memanfaatkan data sampel SUSENAS seluruh Indonesia tahun 2013-2019 untuk melihat dampak PIP. Penelitian ini menguji sampel menggunakan metode Instrumental Variable karena adanya indikasi endogenitas pada variable penerima PIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP berdampak positif pada partisipasi sekolah di seluruh tingkat pendidikan. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi tempat tinggal, PIP lebih berdampak di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan.

---

Education is the key to getting out of poverty, but poor households are still burdened with the huge cost of education. The government distributed a conditional cash transfer called the Program Indonesia Pintar (PIP) in 2015 to alleviate the cost of education that must be borne by poor households. This program is expected to increase children's school participation and in the future can improve family welfare. This study, utilizing SUSENAS sampel data throughout Indonesia in 2013-2019 to see the impact of PIP. This study tested the sampel using the Instrumental Variable method because of the indication of endogeneity in the PIP recipient. The results showed that PIP had a positive impact on school participation at all levels of education. Furthermore, when viewed from the side of residence, PIP has more impact in rural areas than in urban areas."

"Pemerintah Indonesia menerapkan program voucher sekolah yang disebut Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah siswa putus sekolah. PIP merupakan pengembangan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Studi ini secara empiris menganalisis dampak PIP dalam mengurangi kemungkinan putus sekolah di setiap jenjang pendidikan. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Probit dan Marginal Effect. Studi ini juga membandingkan efektivitas kebijakan BSM dan PIP serta memasukkan Program PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai salah satu variabel kontrol. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan PIP lebih efektif dibandingkan BSM dalam mengurangi kemungkinan putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan, baik untuk keseluruhan sampel maupun subsample siswa dari keluarga dengan tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan. PIP memiliki pengaruh yang lebih signifikan pada subsampel siswa dari keluarga miskin daripada sampel keseluruhan. Siswa dari keluarga miskin yang menerima PIP lebih kecil kemungkinannya untuk putus sekolah sebesar 1,9 persen untuk jenjang pendidikan SD. Sementara pada jenjang pendidikan SMP sebesar 5,1 persen, dan pada jenjang pendidikan SMA sebesar 2,8 persen. Secara umum, tidak ada dampak PKH dalam mengurangi kemungkinan putus sekolah.

---

The Indonesian government implemented a school voucher program called Program Indonesia Pintar (PIP) to prevent students from dropping out. PIP is a development of Bantuan Siswa Miskin (BSM). This study empirically analyzes the impact of PIP in reducing the possibility of dropping out at every level of education. The estimation method used in this research is Probit Regression and Marginal Effect. This study compares BSM and PIP's effectiveness and includes PKH (Program Keluarga Harapan) as one of the control variables. The estimation results show that the PIP policy is more effective than BSM in reducing the possibility of dropping out of school at every level of education, both for the full sample and for the subsample of students from families with expenditure levels below the poverty line. PIP has a more significant effect on the subsample of students from poor families than the full sample. Students from poor families who received PIP were 1.9 percent less likely to drop out of school for elementary school. Meanwhile, at the junior high school level, it was 5.1 percent, and at the senior high school level, it was 2.8 percent. In general, PKH has no impact on reducing school dropouts."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap putus sekolah bagi siswa miskin dan rentan miskin, baik sebelum maupun saat pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 dan 2021 dengan metode Propensity Score Matching (PSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap jenjang pendidikan dimana PIP dapat menurunkan probabilitas putus sekolah bagi siswa miskin dan rentan miskin penerima PIP pada jenjang SD/Sederajat 2019, SMP/Sederajat 2019 dan 2021, serta SMA/Sederajat 2021. Sementara itu, PIP tidak berpengaruh terhadap tingkat putus sekolah pada siswa jenjang SD/Sederajat 2021 dan SMA/Sederajat 2019.

---

This research aims to analyze the impact of the Program Indonesia Pintar on school dropout rates among poor and vulnerable students, both before and during the Covid-19 pandemic. The study utilizes data from the National Socioeconomic Survey (Susenas) of 2019 and 2021, using the Propensity Score Matching (PSM) method. The research findings indicate that PIP has different effects at each educational level, where PIP can reduce the probability of school dropout among poor and vulnerable students who receive PIP at the primary school level (SD/equivalent) in 2019, junior high school level (SMP/equivalent) in 2019 and 2021, as well as high school level (SMA/equivalent) in 2021. However, PIP does not have an impact on the school dropout rates among students at the SD/equivalent in 2021 and the SMA/equivalent in 2019."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Belanja pemerintah untuk pendidikan dalam bentuk transfer pusat ke daerah untuk guru dan Bantuan Operasional Sekolah memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat SMP. Sedangkan di tingkat SMA, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan melalui belanja DAK fisik dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikannya.

---

This study aim to look the impact of the realization of government spending on the education sector in on the quality of education in Indonesia. This study using a quantitative approach, namely panel data regression models from population data of districts/cities in Indonesia during 2013-2018. The results of the study indicate that the realization of government spending for the education sector has an impact on the quality of education in Indonesia, both at the junior and senior high school level. Government spending on the education sector in the form of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) for teachers and School Operational Assistance affects the quality of education at the junior secondary level. While at the high school level, government spending on the education sector through Special Allocation Funds (DAK) and regional education function spending has an impact on improving the quality of education."

"Penelitian ini menguji efektivitas program bantuan pendidikan pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar APK untuk Sekolah Menengah Atas di Indonesia. Program tersebut terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah BOS dan Kartu Indonesia Pintar KIP yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Siswa Miskin BSM . Program-program ini dibagi menjadi supply side financing dan demand side financing. BOS mengintervensi supply sidesedangkan KIP mengintervensi demand side. Penelitian dilakukan menggunakan data panel dari 2012 hingga 2016 di semua 33 provinsi di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa BOS sebagai program yang mengintervensi sisi supply lebih efektif daripada KIP dalam meningkatkan rasio partisipasi kasar siswa SMA di Indonesia. Selain itu, variabel lain seperti indeks demokrasi, keluhan kesehatan, jumlah sekolah menengah atas di Indonesia, dan rasio partisipasi kasar sekolah menengah pertama juga menunjukkan beberapa hal penting dalam meningkatkan rasio partisipasi kasar di Indonesia.

---

This research examines the effectiveness of government educational aid programs in improving the Gross Enrollment Ratio GER for high school in Indonesia. The programs are Bantuan Operasional Sekolah BOS and Kartu Indonesia Pintar KIP previously known as Bantuan Siswa Miskin BSM . These programs are divided into supply side and demand side financing. BOS intervenes in the supply side whereas KIP intervenes in the demand side. The study is conducted using panel data from 2012 to 2016 in all of the 33 provinces in Indonesia.

The result shows that BOS as a supply side intervention is more effective than KIP in increasing the gross enrollment ratio of high school student in Indonesia. Aside from that, other variables such as democracy index, health complaints, number of high school in Indonesia, and gross enrollment ratio of junior high school also show some significance in increasing the gross enrollment ratio in Indonesia."

"ABSTRAKMeskipun perbaikan signifikan pada indikator tingkat partisipasi sekolah setelah sistem desentralisasi diterapkan di tahun 2001, aspek distribusi seperti ketimpangan capaian dan rendahnya kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama sektor pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengukur ketimpangan pendidikan menggunaka indeks Gini dan melihat efek pengaruh belanja publik pendidikan pada ketimpangan capaian serta kualitas pendidikan. Dengan menggunakan ruang lingkup 110 Kabupaten/kota di Pulau Jawa dari tahun 2007-2014, hasil menunjukkan bahwa indeks gini pendidikan mengalami tren yang menurun dan berfluktuasi. Selain itu, belanja publik pendidikan signifikan berpengaruh negatif pada gini pendidikan yang menunjukkan ketimpangan capaian. Adapun belanja publik pendidikan tidak seluruhnya signifikan pada peningkatan nilai Ujian Nasional sebagai indikator kualitas pendidikan (hanya pada nilai UN Matematika dan Bahasa Indonesia).

---

ABSTRACTDespite of positive outcome in enrollment rates of education after decentralization system was established in 2001, the distributional dimension such as inequality in educational attainment and quality of education among various regions are staggering in Indonesia. This study aims to measure the inequality of education by using Gini index and to examine the effects of public educational expenditure on educational attainment inequality and the quality of education. By using balanced panel data analysis covering 110 regions (cities and regencies) in Java Island from year 2007-2014, we found that gini education in Java experienced negative trend with some fluctuations over years. In addition, we revealed that public expenditure on education reduced inequality in educational attainment. However, public expenditure appears not to signicificantly influence national exam score for all subjects which represent quality of education (only positive significant on Math and Bahasa scores). Our research findings shed light on the important role of public expenditure on education to achieve the purpose of decentralization on education system."

"Program pendidikan inklusif merupakan salah satu program pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah di Indonesia. Program pendidikan inklusif ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan layak kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jakarta Rumpun Perhotelan dengan merujuk teori model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam (2003). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jakarta Rumpun Perhotelan belum berjalan baik sampai saat ini karena sekolah-sekolah tersebut belum melaksanakan sesuai dengan konsep pendidikan inklusif yang ada. Berdasarkan analisis, evaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif dapat dinyatakan tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut bisa dilihat dari 18 indikator, SMKN 24 Jakarta terdapat 8 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 10 indikator tidak sesuai. SMKN 32 Jakarta terdapat 10 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 8 indikator tidak sesuai. SMKN 60 Jakarta terdapat 8 indikator yang sudah sesuai, sedangkan 10 indikator tidak sesuai. SMKN 32 Jakarta lebih baik dibandingkan dua sekolah lainnya, hal ini dikarenakan SMKN 32 Jakarta memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) dan adanya fasilitas sarana dan prasarana untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tuna rungu. Sedangkan kedua sekolah lainnya, yaitu SMKN 24 Jakarta dan SMKN 60 Jakarta tidak memilikinya.

---

An inclusive education program is one of the education programs as a policy of Indonesian Government. This inclusive program purposes to give high qualified and worthy education to children with special needs as same as regulation of the Minister of National Education Number 70, 2009. Based on this regulacy, this research purpose to evaluate the implementation of the inclusive education program in Vocational High School Jakarta especially for Department of Hospitality by referring to evaluation model theory of CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam (2003). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The Result of this research shows that the implementation of an inclusive education program in Department of Hospitality Vocational High School Jakarta are not accordance with the regulation mandatory. Based on the analysis, evaluation had been done, program has not been done properly as it supposed to be. The discrepancy can be seen from 18 indicators, SMKN 24 Jakarta there are 8 indicators that are already suitable, while 10 indicators are not suitable. SMKN 32 Jakarta, there are 10 indicators that are suitable, while 8 indicators are not appropriate. There are 8 SMKN Jakarta 60 indicators that are already suitable, while 10 indicators are not appropriate. SMKN 32 Jakarta is better than the two other schools, this is because SMKN 32 Jakarta has Special Assistance Teachers and the availability of facilities and infrastructure for deaf children with special needs. Whereas the two other schools, namely SMKN 24 Jakarta and SMKN 60 Jakarta, do not have it."

"[ABSTRAKThesis ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidangpendidikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan, dengan menggunakanmetode effek tetap (fixed effect) terhadap data panel pada pemerintahkabupaten/kota di Indonesia selama periode 2008-2010. Analisis dilakukandengan memisahkan keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar (sekolah dasardan sekolah menengah pertama) dan keikutsertaan siswa dalam pendidikanlanjutan untuk melihat perbedaan pada keduanya. Thesis ini menemukan bahwasetelah mengendalikan karakteristik pulau, pengeluaran pemerintah di bidangpendidikan memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap keikutsertaan siswadalam pendidikan dasar. Setelah memisahkan wilayah Indonesia bagian timur danbarat, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah hanya memiliki efek yangsignifikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar di wilayahIndonesia bagian timur. Thesis ini juga menemukan bahwa kualitaspenyelenggaraan pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap efektifitaspengeluaran pemerintah di bidang pendidikan selama periode analisis.

---

ABSTRACTThis paper analyses the impact of government education spending oneducation enrolment, using a fixed effect method on a panel data atdistrict/municipal level of government in Indonesia during the period 2008-2010.The analyses separate basic education (elementary and junior high school)enrolment and senior high school enrolment to see whether the effects aredifferent among them. This paper finds that after controlling for islandcharacteristics, government education spending has a positive, significant effecton basic education enrolment. After separating between east region and westregion, this paper finds that government spending only has significant effect onbasic education enrolment in east region. This paper also finds that the quality ofgovernance has no influence on the effectiveness of government educationspending during the period of study., This paper analyses the impact of government education spending oneducation enrolment, using a fixed effect method on a panel data atdistrict/municipal level of government in Indonesia during the period 2008-2010.The analyses separate basic education (elementary and junior high school)enrolment and senior high school enrolment to see whether the effects aredifferent among them. This paper finds that after controlling for islandcharacteristics, government education spending has a positive, significant effecton basic education enrolment. After separating between east region and westregion, this paper finds that government spending only has significant effect onbasic education enrolment in east region. This paper also finds that the quality ofgovernance has no influence on the effectiveness of government educationspending during the period of study.]"