Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Satu Anak adalah sebuah program keluarga berencana yang hanya mengizinkan satu anak di setiap keluarga Kebijakan ini dinilai berhasil menurunkan laju pertumbuhan di RRT. Dalam penerapannya kebijakan ini memberikan dampak negatif dan dampak positif bagi perempuan Tiongkok. Dampak negatifnya adalah timbulnya ketidakseimbangan dalam rasio gender di Tiongkok saat ini. Sementara itu, kebijakan ini memberikan dampak positif yang besar bagi perempuan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, hingga keluarga. Adanya peningkatan peran dan nilai perempuan memunculkan sebuah tren “ Shèngnǚ ” di kalangan perempuan muda Tiongkok saat ini. Pada awalnya muncul perspektif yang negatif terhadap citra Shèngnǚini. Namun, kini telah terjadi pergeseran makna Shngnǚ di masyarakat Tiongkok saat ini. Dalam tugas akhir ini akan membahas mengenai bagaimana dampak dari penerapannya Kebijakan Satu Anak mempengaruhi adanya pergeseran makna Shngn di masyarakat Tiongkok . Melalui metode deskriptif, penulisan ini akan menjelaskan mengenai penerapan Kebijakan Satu Anak di Tiongkok dan terhadap perempuan Tiongkok, munculnya perspektif “ Shengnǚ” hingga bagaimana makna Shngnǚ tersebut mengalami pergeseran di masyarakat Tiongkok.

---

The One-Child Policy is a family planning program that only allows one childineach family. This policy is considered successful in reducing the growth rateinChina. In its implementation, this policy has a negative impact and a positiveimpact on Chinese women. The negative impact is the emergence of an imbalancein the gender ratio in China today. Meanwhile, this policy has had a significant

positive impact on women in education, work and family. Women’s increasingrole and value gave rise to a “Shèngnǚ” trend among young Chinese womentoday. Although initially there is a negative perspective of Shèngnǚ. Nowadays, there has been a shift in the meaning of Shèngnǚ in Chinese society today. Inthisfinal project, we will discuss how the implementation of the One-Child Policyaffects the shift in the meaning of Shèngnǚ in Chinese society. Throughadescriptive method, this paper will explain the implementation of the One-ChildPolicy in China and towards Chinese women, the emergence of the "Shèngnǚ"perspective to how the meaning of Shèngnǚ has shifted in Chinese society."

"Kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan wawasan berfikir tenaga Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang masih berpendidikan SLTA merupakan tindakan yang positif bagi pengembangan sumber daya manusia.Upaya untuk meningkatkan pendidikan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dan pengawas (PLKB) sejalan dengan kebijakan Mental Aparatur Negara RI. (Menpan RI)) untuk meningkatkan jabatan mereka menjadi jabatan fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi (pelaksanaan) kebijakan kerjasama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dengan UT.Metoda penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam di bidang pendidikan jarak jauh (PJJ), telaahan dokumen sebagai data sekunder dan diskusi kelompok terarah (DKT) dengan peserta didik program kerja sama (PLKB dan PPLKB).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kamponen masukan yang berkaitan dengan kebijakan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Universitas Terbuka untuk meningkatkan pendidikan PLKB dan PPLKB yang bertempat tinggal dan bekerja di seluruh pelosok Indonesia dapat dilakukan dengan baik. Kedudukan tim pembina yang terdiri dari unsur satuan tugas BKKBN propinsi/kabupaten/kota dan unit pelaksana belajar jarak jauh (UPBJJ) dapat digunakan dengan baik oleh peserta didik, namun uraian tugas dan fungsi belum terinci akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas yang semestinya dibuat oleh UT. Komponen proses yang berkaitan dengan koordinasi antara tim pengelola (BKKBN pusat dan UT pusat) dengan tim pembina BKKBN propinsifkabupatenfkota (satgas dan UPBJJ) cukup dilaksanakan per semester, namun hail koordinasi belum diinformasikan/dikomunikasikan ke seluruh sektor terkait. Selain itu perlu memberikan pemahaman lebih dalam dan rinci serta berulang (untuk mengingatkan kembali) tentang sistem belajar jarak jauh (SBJJ) kepada tim pembina di daerah. Perekrutan peserta didik selain berdasarkan prestasi kerja, tetapi juga atas dasar keinginan yang besar untuk meningkatkan diri dalam pendidikan. Saran dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja lainnya, diperlukan naskah kerjasama, naskah perjanjian/kontrak kerjasama juga ada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang rinci dan jelas dan terdokumentasi dengan baik agar mudah menemukannya bila diperlukan. Informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik diberikan pada waktu yang khusus yang tidak disatukan dengan pertemuan-pertemuan lain yang membahas masalah lain sehingga tidak ada persaingan dengan informasi lain (informasi tentang pekerjaan rutin).

---

The Analysis of the Implementation of Policy on Providing Higher Learning at a Distance Cooperation in for Family Planning Advisors and their Supervisors in Jakarta and Bogor in the Year 2000The policy to improve the education and broaden the mind of the family planning advisors and supervisors who still have high school diploma seems to be necessary for human resources development.

The effort to improve their education as well as their supervisor's coincides with the policy of the State Minister for Control of Machinery of the state which is to promote them to have functional position. The main purpose of this research is to know the extent to which the policy implemented between the Coordinating Body of the Family Planning (BKKBN) and Indonesian Open Learning University (Universitas Terbuka/UT)

The method used is qualitative approach. The data collection technique is in depth interview in the field of distant education, books or documents review as secondary data, and focus group discussion will be participants of the cooperation programs. The research result shows that the variable input which has something to do with the policy done by BKKBN and Universitas Terbuka can be done well.

The participants can take advantage the task force of the coordinating body in provinces, districts and cities and of UT's regional centers (UPBJJ). However their job descriptions are not clear yet because there is no standard operating procedure which UT is supposed to give the component process connected with the coordination between central BKKBN and UT or as the working team and the development team, BKKBN in provinces/districts/cities (the task forces and UPBJJ) is enough to be once per semester. However, the coordination result has not been informed or communicated to whole relevant sectors. Besides it is necessary to give a deeper more detail and repeated understanding of distant learning system to the development team in regions. The recruitments of the participants are not only based on their working performance, but also on big intention to improve their education. I suggest that in doing cooperation with other parties or working partner, it is necessary to have MOU and SOP that are clear, detail and well documented so that they are easily found when needed. Information for the participants should be given on a separate occasion, not at same time as other meeting that discus other matters so that there will be misinformation (especially on routines)."

"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

---

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.

This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.

The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones."

"Penelitian ini mempelajari pengaruh dari faktor-faktor sosial ekonomi (pendidikan, lapangan usaha, dan status ekonomi), demografi dan tempat tinggal, budaya (otonomi istri dan preferensi jenis kelamin anak), dan program KB (diskusi tentang KB, memperoleh penerangan KB, dan keterpaparan media) terhadap preferensi fertilitas wanita usia subur (WUS) kawin/hidup bersama usia 15-49 tahun. Data yang digunakan adalah data WUS kawin/hidup bersama hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 dengan menerapkan metode analisis deskriptif dan regresi logistik multinomial.Dalam hal membandingkan antara preferensi dua anak tidak cukup terhadap dua anak cukup (dua anak cukup sebagai acuan), hasil analisis menyimpulkan bahwa umur kawin pertama memiliki korelasi negatif terhadap preferensi dua anak tidak cukup. WUS kawin yang berpendidikan tinggi justru berpreferensi dua anak tidak cukup begitu juga WUS kawin yang suami/pasangannya berpendidikan tinggi. WUS kawin yang tidak bekerja cenderung untuk berpreferensi dua anak cukup, sementara mereka yang bekerja di sektor pertanian cenderung berpreferensi dua anak tidak cukup. Sementara itu, WUS kawin yang suami/pasangan tidak bekerja dan yang bekerja di sektor pertanian sama-sama cenderung berpreferensi dua anak tidak cukup. Status ekonomi memiliki korelasi negatif terhadap preferensi dua anak tidak cukup. Tidak ada perbedaan antara mereka yang tinggal di perkotaan dan di perdesaan terhadap preferensi jumlah anak. Otonomi istri memiliki korelasi negatif terhadap preferensi dua anak tidak cukup. Mereka yang memiliki preferensi jenis kelamin anak cenderung berpreferensi dua anak cukup. WUS kawin yang pernah mendengar KB, memperoleh penerangan KB, dan berdiskusi tentang KB selama 6 bulan terakhir cenderung berpreferensi dua anak cukup.

---

This research studies the influence of social and the economic factors (education, field of business, and economic status), demographic and residence, cultural (the autonomy of wife and preferences sex of the child), and the family planning program (discussion about family planning, acquiring lighting , and media exposure) on the fertility preference of the childbearing age women (wanita usia subur/WUS) that married / living together ages 15-49. The data used is WUS data resulted of Indonesian Demographic and Health Survey 2012 by applying the method of descriptive analysis and multinomial logistic regression.In terms of comparing the preferences of two children was not enough against the two children are enough (two children are enough as a reference), the results of the analysis concluded that the age at first marriage has a negative correlation with the preference of two children is not enough. WUS highly educated precisely prefers two children are not enough so well WUS with the husband / partner educated. WUS who does not work tends to prefer two children are enough, while those who work in agriculture tends to prefer two children is not enough. Meanwhile, WUS whose husband / spouse does not work and who work in the agricultural sector are equally likely to prefer two children is not enough. Economic status has a negative correlation with the preference of two children is not enough. There is no difference between those who lives in urban and in rural areas to the preferences of children. The autonomy of wife has a negative correlation with the preference of two children is not enough. Those who have a gender preference of children tends to prefer two children are enough. WUS who ever heard family planning progran (keluarga berencana/KB), KB obtained information, and discussion of family planning during the last 6 months tends to prefer two children are enough."

"Jurnal ini membahas tentang dampak dari adanya kebijakan satu keluarga satu anak di Cina selama tahun 1952 hingga saat ini Kebijakan ini berhasil menurunkan jumlah penduduk tetapi di sisi lain menimbulkan masalah baru terutama perbedaan jumlah angka kelahiran penduduk laki laki dan perempuan Perbedaan ini menimbulkan masalah sosial seperti masalah ketenagakerjaan dan perdagangan manusia Munculnya dampak seperti itu dipicu oleh kepercayaan terhadap kebudayaan tradisional

---

Impacts of One Family One Child Policy in China This paper discusses about the impacts of one family one child policy in China 1952 until now This policy was success to decrease the population number but on the other side it cause a new problem which is the differences of men and woman birth rate The differences cause social problem such as employment problem and human trafficking The impact was caused by their trust in traditional culture "

"Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak telah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya memberikan akses pelayanan KB bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Laporan capaian kinerja Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 menunjukan capaian keberhasilan dari target pada tahun 2019 sebesar 31,31% berhasil mencapai realisasi hingga 35,61% dengan salah satu alasan keberhasilan karena mudahnya akses mendapatkan pelayanan KB. Implementasi kebijakan pelayanan KB bergerak perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaannya. Menurut George C. Edwards III (1980) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi serta disposisi/sikap.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan komunikasi kebijakan cukup efektif dilakukan melalui jalur koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota administratif karena didukung oleh status otonomi tunggal pada tingkat provinsi. Pada unsur struktur birokrasi telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan yang jelas. Pada unsur sikap adanya komitmen terhadap target kinerja pada pencapaian peserta KB MKJP serta adanya pemberian insentif bagi pelaksana. Pada unsur sumber daya terdapat faktor yang dapat menjadi penghambat yaitu sumber daya tenaga petugas lapangan KB yang jumlahnya mulai berkurang dengan beban kerja yang bertambah.

---

The implementation of mobile family planning services has been implemented in DKI Jakarta Province as an effort to provide access to family planning services for people who need it, especially Long Acting Methods (LAM) services. The report on the performance achievements of the DKI Jakarta Province empowerment, child protection and population control agency in 2019 shows the achievement of the success of the 2019 target of 31,31%, which has succeeded in achieving up to 35,61% with one of the reasons for success because of the easy access to family planning services. The implementation of the mobile family planning service policy needs to be analyzed to determine the success in its implementation. According to George C. Edwards III (1980), there are four factors that influence the successful implementation of public policies, namely communication, resources, bureaucratic structures and dispositions. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. The results of the study found that policy communication was quite effective through provincial coordination with administrative districts/cities because it was supported by a single autonomy status at the provincial level. The elements of the bureaucratic structure have available Standard Operating Procedures (SOP) and a clear division of authority. In the attitude element, there is a commitment to performance targets on the achievement of Long Acting Methods (LAM) participants as well as the provision of incentives for the implementers. In the resource element, there are factors that can be an obstacle, namely the number of family planning field officers who are starting to decrease with an increased workload."

"Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi modern merupakan salah satu indikator keberhasilan program KB, yang berfungsi sebagai salah satu strategi untuk mengendalikan jumlah penduduk serta mendukung percepatan penurunan AKI, AKB, dan KTD, namun demikian capaiannya masih relatif rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan penggunaan metode kontrasepsi modern pada Wanita Usia Subur di Pulau Sumatera. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross- sectional, menggunakan data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel penelitian berjumlah 5.276 responden. Analisis data menggunakan uji statistik regresi logistik. Hasil analisis didapatkan persentase penggunaan metode kontrasepsi modern pada WUS di pulau Sumatera adalah sebesar 85%. Tetapi jenis kontrasepsi jangka panjang seperti masih rendah yaitu IUD (4,1%) dan Implan (10,1%), yang paling banyak adalah penggunaan suntik 3 bulan (36,7%). Hasil analisis multivariat menunjukkan faktor yang mempengaruhi penggunaan metode kontrasepsi modern adalah pendidikan, status bekerja, pengetahuan tentang KB, tempat tinggal, dukungan suami dan dukungan tenaga kesehatan. Dengan faktor dominan yaitu dukungan suami berpeluang 3,35 kali menggunakan metode kontrasepsi modern. Untuk meningkatkan cakupan penggunaan kontrasepsi modern pemerintah perlu meningkatkan pelayanan dan menyusun strategi KIE yang efektif untuk WUS dan pasangannya.

---

The prevalence of modern contraceptive use is an indicator of the success of the family planning program, which functions as a strategy to control the population and support the accelerated reduction in maternal mortality, unwanted pregnancies, and abortion, however the achievements are still relatively low. The aim of this research is to analyze the determinants of modern contraceptive use among women of childbearing age on the island of Sumatera. This type of research is a quantitative study with a cross-sectional research design, using secondary data from the 2017 Indonesian Health Demographic Survey (IDHS). The study sample consisted of 5276 respondents. Data analysis used logistic regression statistical test. The results of the analysis showed that the percentage of use of modern contraceptive methods among WUS on the island of Sumatra was 85%. However, the types of long-term contraception are still low, namely IUDs (4.1%) and implants (10.1%), the most common being the use of 3-month injections (36.7%). The results of the multivariate analysis show that the factors that influence the use of modern contraceptive methods are education, work status, knowledge about family planning, place of residence, husband's support and support from health workers. With the dominant factor, namely husband's support, there is a 3.35 times chance of using modern contraceptive methods. To increase coverage of modern contraceptive use the government needs to improve services and develop effective IEC strategies for WUS and their partners."