Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan tesis ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan Aplikasi Persediaan Badan Layanan Umum (BLU) terhadap permasalahan pencatatan transaksi persediaan farmasi di Rumah Sakit Badan Layanan Umum (RS BLU) pada pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus dan sumber informasi utama diperoleh melalui wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan penerapan Aplikasi Persediaan BLU, data transaksi persediaan dapat terkirim dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) ke Aplikasi Persediaan. Penerapan Aplikasi Persediaan BLU juga berdampak terhadap pencatatan persediaan yang lebih cepat dan murah. Selain itu, Aplikasi Persediaan BLU dapat mengakomodasi kode barang persediaan farmasi serta menyajikan kualitas informasi persediaan yang lebih akurat dan tepat waktu. Namun, dampak penerapan Aplikasi Persediaan BLU masih kurang memadai dalam memberikan informasi yang relevan dan belum mampu menyajikan kelengkapan data jenis transaksi persediaan farmasi.

---

The purpose of this thesis is to analyze the impact of the Public Service Agency (BLU) Inventory Application to the problems of recording transactions in the pharmaceutical supplies of Public Service Hospital Agency (RS BLU) on the central government's financial reporting. This thesis uses a qualitative method with case study strategy and the main source of information obtained through interviews. The results show that with the adoption Public Service Agency (BLU) Inventory Application, inventory transaction data can be sent from the Hospital Management Information System (SIM RS) to Central Government Inventory Application. The adoption of Public Service Agency (BLU) Inventory Application also impacted on the recording of inventory to become quicker and cheaper. In addition, the Application can accommodate pharmaceutical supplies code and presents inventory information quality more accurate and timely. However, the impact in providing relevant information is still inadequate and has not been able to present complete types of pharmaceutical supplies transaction data."

"Apotek jaringan merupakan sekelompok apotek yang dikelola oleh suatu perusahaan dan memiliki cabang dengan nama yang sama, yang digunakan sebagai sarana pelayanan farmasi klinik untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Gambaran pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi klinik selama masa pandemi COVID-19 belum diketahui pada apotek jaringan di Indonesia. Penelitian deskriptif analitik dengan desain penelitian cross-sectional ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pola pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan Pulau Jawa dan Sumatera selama masa pandemi COVID-19. Metode perolehan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling. Data yang dikumpulkan adalah data primer dari total 60 sampel penelitian melalui online kuesioner yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan IBM® SPSS® versi 22. Dilakukan skoring data penelitian untuk memperoleh rerata skor pelaksanaan kegiatan dengan rentang skor 0-100, dimana rerata skor pelaksanaan menggambarkan seberapa baik pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di apotek jaringan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui melalui hasil skoring bahwa pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan secara keseluruhan mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19. Pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan memiliki rerata skor pelaksanaan sebelum masa pandemi sebesar 82,63 ± 16,16, sedangkan selama masa pandemi sebesar 73,99 ± 15,60. Terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik dalam pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan Pulau Jawa dan Sumatera saat sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 (p < 0,1) terutama pada kegiatan PIO, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, PTO, dan MESO. Selama masa pandemi COVID 19, secara keseluruhan terjadi perubahan pada pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan Pulau Jawa dan Sumatera dengan adanya penerapan protokol kesehatan, pengimplementasian metode telefarmasi, dan pelayanan pengantaran obat ke rumah.

---

A chain pharmacy is a group of pharmacies under a certain company divided into several branches with the same name, in which the practice of clinical pharmacy service is carried out to improve the quality of life of patients. The implementation of clinical pharmacy service standards during the COVID-19 pandemic is still unknown at chain pharmacies in Indonesia. This analytical descriptive study with a cross-sectional research design aimed to determine changes in the pattern of clinical pharmacy services in chain pharmacies in Java and Sumatra during the COVID-19 pandemic. The sampling method used was convenience sampling technique. Primary data was collected from a total of 60 research samples through online questionnaires and analyzed using IBM® SPSS® version 22. Scoring of research data is carried out to obtain an average score for the implementation of activities with a score range of 0-100, where the average score of implementation describes how well the implementation of clinical pharmacy service activities carried out in chain pharmacies.

The scoring results show that the implementation of clinical pharmacy services in chain pharmacies as a whole has decreased during the COVID-19 pandemic. Clinical pharmacy services at chain pharmacies have an average implementation score of 82,63 ± 16,16 before the pandemic period and 73,99 ± 15,60 during the pandemic period. There was a statistically significant difference in the implementation of clinical pharmacy services at chain pharmacies in Java and Sumatra before and during the COVID-19 pandemic (p < 0,1), especially in drug information services, counseling, home pharmacy care, drug therapy monitoring, and adverse drug reaction monitoring activities. During the COVID-19 pandemic, there was a change in the overall implementation of clinical pharmacy service activities in chain pharmacies across Java and Sumatra with the implementation of health protocols, telepharmacy methods, and home delivery services."

"Tesis ini membahas tentang waktu tunggu pelayanan resep pasien umum di Farmasi URJ Selatan P. K. St. Carolus. Dari penelitian didapatkan bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep pasien umum sebesar 21.90 menit untuk resep non-racikan dan 39.40 menit untuk resep racikan. Untuk resep non racikan, waktu untuk tindakan sebesar 8.78 menit lebih kecil dari waktu jeda yaitu 13.13 menit. Sedangkan untuk resep racikan, waktu tindakan sebesar 26.75 menit lebih lama dari waktu jeda yaitu 12.75 menit, hal ini dikarenakan adanya proses peracikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep pasien umum di P. K. St. Carolus adalah adanya jeda waktu dimana resep tidak diproses, adanya proses peracikan, ketidaksesuaian pengetahuan dan keterampilan SDM, SDM yang belum memadai, ketersediaan obat yang kurang, kecepatan dan keterampilan petugas, sistem komputerisasi yang belum memadai, dan sarana ruangan yang kurang luas."

"Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Salah satu tugas apoteker di apotek adalah memastikan praktik pelayanan kefarmasian dijalankan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pengamatan tugas khusus di Apotek Roxy Pondok Labu. Berdasar hasil observasi, kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP serta pelayanan farmasi klinis yang diterapkan di Apotek Roxy Pondok Labu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Namun dalam implementasi pelayanan farmasi klinis, terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana di Apotek Roxy Pondok Labu, seperti konseling, pemantauan terapi obat, pelayanan kefarmasian di rumah, dan monitoring efek samping obat. Pada pengkajian resep terdapat beberapa pertimbangan klinis yang tidak dikaji, seperti reaksi obat yang tidak diinginkan, kontra indikasi, dan interaksi obat.

---

The implementation of pharmaceutical services in pharmacies must refer to Regulation of the Minister of Health Number 73 of 2016. One of the duties of pharmacists in pharmacies is to ensure that pharmaceutical service practices are carried out by pharmaceutical service standards in pharmacies. Observation of special assignments at the Roxy Pondok Labu Pharmacy. Based on the results of observations, the management of pharmaceutical preparations, medical devices, and BMHP as well as clinical pharmacy services implemented at the Roxy Pondok Labu Pharmacy is by the Regulation of the Minister of Health Number 73 of 2016. However, in the implementation of clinical pharmacy services, several activities have not been carried out in Roxy Pondok Labu Pharmacy, such as counseling, monitoring of drug therapy, home pharmacy services, and monitoring of drug side effects. In reviewing prescriptions, several clinical considerations were not reviewed, such as unwanted drug reactions, contraindications, and drug interactions."

"Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Mengingat pentingnya pelayanan kefarmasian yang harus diberikan oleh tenaga farmasi di apotek, maka tugas khusus ini dilakukan yang untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian oleh petugas apotek di Aotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Brimob Depok kepada pasien. Data dalam tugas khusus ini dikumpulkan secara deskriptif berupa standar operasional prosedur (SOP) sistem penerimaan resep umum dan kredit. Dari hasil analisis mengenai sistem pelayanan kefarmasian pada Apotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Depok telah melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes no. 73 Tahun 2016 tentang Sandar Pelayanan Kefarmasian dengan baik. Sistem pelayanan kefarmasian yang dilakukan yaitu pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, dan pelayanan kefarmasian di rumah.

---

Pharmaceutical service standards are benchmarks used as guidelines for pharmaceutical personnel in administering pharmaceutical services. Setting pharmaceutical service standards in pharmacies aims to improve the quality of pharmaceutical services, guarantee legal certainty for pharmaceutical staff, and protect patients and the public from irrational drug use in the framework of patient safety. Given the importance of pharmaceutical services that must be provided by pharmacists in pharmacies, this special task was carried out to observe the implementation of pharmaceutical service activities by pharmacists at Kimia Farma 382 Pharmacy and Drug Service Center at Bhayangkara Brimob Hospital, Depok, to patients. Data in this special assignment were collected descriptively in the form of standard operational procedures (SOP) for general prescription and credit acceptance systems. From the results of an analysis of the pharmaceutical service system at the Kimia Farma 382 Pharmacy and the Drug Service Center at the Bhayangkara Hospital, Depok, pharmaceutical service activities have been carried out in accordance with Permenkes no. 73 Tahun 2016 about Good Pharmaceutical Service Standards. The pharmaceutical service system that is carried out is prescription review, dispensing, drug information services, and home pharmacy services."

"Program Rujuk Balik (PRB) adalah suatu program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menjamin kebutuhan obat peserta BPJS yang memiliki penyakit kronis dengan kondisi stabil dengan diberikannya surat rujukan dari dokter spesialis. Pasien PRB merupakan pasien – pasien dengan penyakit kronis yang umumnya mendapatkan terapi obat yang cukup banyak. Hal ini seringkali berpotensi terhadap ketidakpatuhan minum obat. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pemantauan / monitoring terhadap penggunaan obat pasien oleh apoteker yang bertugas di apotek. Kegiatan monitoring ini dilakukan sebagai follow up kepada pasien agar terwujudnya keberhasilan terapi. Telefarmasi merupakan pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehinga pasien tidak langsung berinteraksi dengan apoteker (Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2021). Seluruh pasien yang berhasil dihubungi menyatakan telah patuh mengkonsumsi obat yang sudah diberikan. Akan tetapi untuk obat yang belum diberikan, pasien tidak mengkonsumsi obat tersebut. Satu dari sepuluh pasien yang berhasil dihubungi menyatakan telah membeli obat di tempat lain dan melanjutkan konsumsi obat tersebut.

---

The Referral Back Program (PRB) is a program conducted by BPJS Kesehatan (Indonesia's national health insurance) to ensure the medication needs of BPJS participants with stable chronic conditions by providing a referral letter from a specialist doctor. PRB patients are individuals with chronic illnesses who typically require a significant amount of medication therapy. This often poses a risk of non-compliance with medication regimens. Therefore, it is necessary to monitor the medication use of patients by pharmacists working in pharmacies. This monitoring activity serves as a follow-up to patients to ensure the success of their therapy. Tele-pharmacy is a pharmaceutical service provided to patients utilizing information technology, allowing patients to interact indirectly with pharmacists (Directorate of Pharmaceutical Services, 2021). All contacted patients stated that they were compliant with the prescribed medication. However, for medications not yet provided, patients did not consume those medications. One out of ten contacted patients reported purchasing the medication from another source and continuing its use."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai transaksi harian berdasarkan pelayanan resep maupun non resep, serta tingkat penolakan di Apotek Kimia Farma Summarecon Bekasi. Metode yang digunakan adalah analisis data transaksi harian selama periode tertentu dengan memperhatikan jenis pelayanan yang diberikan, baik resep maupun non resep, serta mencatat jumlah penolakan yang terjadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase yang dihasilkan dari nilai transaksi pada pelayanan tanpa resep lebih tinggi dibanding dengan resep dan nilai rata-rata basket size yaitu 2,1 perharinya yang menunjukan, minimal pembelian sebanyak 2 item pada seluruh transaksi perhariannya. Selain itu, tingkat penolakan juga memengaruhi kinerja apotek dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi manajemen Apotek Kimia Farma Summarecon Bekasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengoptimalkan pendapatan melalui pemahaman yang lebih baik terhadap pola transaksi dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

---

This research aims to analyze the daily transaction value based on prescription and non-prescription services, as well as the rejection rate at Kimia Farma Summarecon Bekasi Pharmacy. The method used is analysis of daily transaction data over a certain period by paying attention to the type of service provided, both prescription and non-prescription, as well as recording the number of refusals that occur. The results of the analysis show that the resulting percentage of transaction value for non-prescription services is higher than with prescriptions and the average basket size value is 2.1 per day, which shows that there is a minimum purchase of 2 items in all daily transactions. Apart from that, the rejection rate also affects the pharmacy's performance in providing services to customers. This research provides useful insights for the management of Kimia Farma Summarecon Bekasi Pharmacy in improving service efficiency and optimizing revenue through a better understanding of transaction patterns and the factors that influence them.

"

"Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, dimana mutu atau kualitasnya perlu dijaga agar dapat meningkatkan kepuasan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek terdiri dari dua kegiatan, baik kegiatan manajerial ataupun pelayanan farmasi klinik. Apoteker yang bekerja di suatu apotek perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap dua aspek tersebut agar mutu pelayanan di apotek tersebut terjaga. Penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah terkait evaluasi mutu pelayanan kefarmasian di Apotek Kimia Farma Summarecon Bekasi berdasarkan indikator jumlah penolakan barang atau obat, waktu tunggu pelayanan resep obat, dan analisa resep. Observasi dan pengumpulan data dilakukan selama 28hari. Terdapat penolakan barang atau obat sebanyak 45 kali dengan tingkat persentase paling banyak yaitu obat keras dan paling sedikit adalah barang HV lainnya.Berdasarkan waktu tunggu pelayanan untuk obat resep racik dan non racik di Apotek Kimia Farma Summarecon Bekasi sudah baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Petugas Apotek Kimia Farma Summarecon Bekasi pun dinilai sudah melakukan pengkajian resep dengan tepat dan cermat untuk mencegah terjadinya medication error. Evaluasi mutu pelayanan kefarmasian di Summarecon Bekasi berdasarkan ketiga indikator tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, namun sebaiknya evaluasi untukselanjutnya dilakukan atas dua faktor yaitu persepsi pasien dan layaan sesungguhnya yang diharapkan oleh pasien.

---

Pharmaceutical services are an integral part of health services, where quality needs to be maintained in order to increase patient satisfaction. Pharmaceutical services in pharmacies consist of two activities, either managerial activities or clinical pharmacy services. Pharmacists who work in a pharmacy need to periodically evaluate these two aspects so that the quality of service at the pharmacy is maintained. The research carried out in this final assignment is related to evaluating the quality of pharmaceutical services at Kimia Farma Summarecon Bekasi Pharmacy based on indicators of the number of refusals of goods or medicines, waiting time for prescription drug services, and prescription analysis. Observations and data collection were carried out for 28 days. There were 45 rejections of goods or medicines with the highest percentage being hard drugs and the least being other HV goods. Based on the waiting time, the service for compounded and non-mixed prescription medicines at Kimia Farma Summarecon Bekasi Pharmacy is good and in accordance with applicable standards. Kimia Farma Summarecon Bekasi Pharmacy staff were also assessed as having reviewed prescriptions appropriately and carefully to prevent medication errors. Evaluation of the quality of pharmaceutical services at Summarecon Bekasi based on these three indicators has been carried out well, but further evaluation should be carried out on two factors, namely the perception of the actual service received by the patient and the actual service expected by the patient."

"Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan pelayanan fasilitas kesehatan pertama yang menjadi rujukan pertama masyarakat terutama di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam memaksimalkan upaya pemeliharaan kesehatan, pelayanan kefarmasian puskesmas didukung oleh sumber daya kefarmasian. Salah satu sumber daya kefarmasian puskesmas adalah sumber daya manusia (SDM). Pemerintah telah mengatur SDM pelayanan kefarmasian di puskesmas dalam Permenkes No. 74 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data retrospektif dan menggunakan data laporan harian jumlah pasien puskesmas kelurahan. Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan kesimpulan jumlah SDM pelayanan kefarmasian pada sebagian besar Puskesmas Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit belum sesuai persyaratan Permenkes 74 Tahun 2016 dan jumlah apoteker sebagian besar Puskesmas Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit minimal terdiri dari 1 (satu) apoteker, kecuali pada Puskesmas Kelurahan Malaka Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa dianjurkan 2 (dua) apoteker yang dapat dilihat dari data rata-rata jumlah pasien di bulan Juli 2021.

---

The community health center (Puskesmas) is the first health service facility which is the first referral for the community, especially in the era of the National Health Insurance (JKN). In maximizing healthcare efforts, pharmacy services at the puskesmas are supported by pharmaceutical resources. One of the health center's pharmaceutical resources is human resources (HR). The government has regulated the human resources for pharmaceutical services in health centers in Permenkes No. 74 of 2016. This research is a retrospective, descriptive study that uses daily report data on the number of patients at the village health center. Based on the evaluation results, it was concluded that the number of human resources for pharmaceutical services at most of the Kelurahan Health Centers in Duren Sawit Subdistrict did not meet the requirements of Permenkes 74 of 2016 and the number of pharmacists for most of the Kelurahan Health Centers in Duren Sawit Subdistrict consisted of at least 1 (one) pharmacist, except for the Malaka Jaya Subdistrict Health Center and the Pondok Kelapa Subdistrict Health Center it was recommended 2 (two) pharmacists which can be seen from the data on the average number of patients in July 2021."

"Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Kegiatan pelayanan kefarmasian mengenai pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yaitu salah satunya pengelolaan Trolley Emergency. Tujuan dari tugas khusus ini adalah memahami peran apoteker dalam membuat daftar pengenceran obat darurat pasien anak untuk digunakan pada Trolley Emergency sebagai sarana penyediaan informasi obat kepada dokter, perawat dan profesi kesehatan lainnya. Hasil menunjukkan daftar pengenceran obat darurat pasien untuk anak untuk digunakan pada Trolley Emergency mengandung obat Lidokain, MgSO4, Natrium Bikarbonat, Aminofilin, Ketamin, Propofol, Midazolam, Fentanyl, Morfin, dan Rocuronium.

---

Hospital is a health service institution that provides comprehensive individual health services that provide inpatient, outpatient, and emergency services. Pharmacy services in hospitals are an inseparable part of the hospital health service system. Pharmaceutical service activities regarding the management of pharmaceutical preparations, medical devices and BMHP, one of which is the management of Emergency Trolleys. The purpose of this special task is to understand the role of pharmacists in making a list of emergency drug dilutions for pediatric patients to be used on Emergency Trolleys as a means of providing drug information to doctors, nurses and other health professions. The results show that the list of emergency drug dilutions for pediatric patients to be used on Emergency Trolleys contains Lidocaine, MgSO4, Sodium Bicarbonate, Aminophylline, Ketamine, Propofol, Midazolam, Fentanyl, Morphine, and Rocuronium. "