Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepolisian Demokratis Democratic Policing) Reserse Polri denganPendekatan Soft Systems MethodologyPenerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tundukpada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum danmelayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas sepertipelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), danpenyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisiandemokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (statecapacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatupemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negaraseperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial,sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatanfisik yang dapat melanggar HAM.Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013)yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebutbelumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapatbeberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisiandemokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley,2006, & Dixon, 1999).Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratisReserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantuintelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuatmodel konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidahdalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating iniuntuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta parapenguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interestmelibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepadakepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM.Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunyapenguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratisyaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dandikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya(Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi darikapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitianyang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensiyang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisiandemokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisianmelalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisiansebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasimanusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisiendalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the

Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt

militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms

of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power

and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from

the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A

democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution

which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability

that may violate against human rights.

There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely

organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however,

are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to

be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions

(Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).

In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal

Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system

methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root

definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving

interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology,

the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves

researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic

reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the

transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation

Division, the Indonesian Police and SSM practitioners.

The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of

empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic

policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be

strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics

(Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three

dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes

novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are

three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic

policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to

implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good

governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human

rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management

in the framework of providing protection and services to a democratic society."

"Penerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisian demokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (state capacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatu pemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negara seperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial, sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatan fisik yang dapat melanggar HAM. Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013) yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebut belumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapat beberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisian demokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratis Reserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidah dalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta para penguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepada kepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM. Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunya penguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dan dikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi dari kapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitian yang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensi yang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisian demokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisian melalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisian sebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasi manusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability that may violate against human rights. There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however, are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology, the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police and SSM practitioners. The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management in the framework of providing protection and services to a democratic society."

"Penerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisian demokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (state capacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatupemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negara seperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial, sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatanfisik yang dapat melanggar HAM.Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013) yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebut belumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapatbeberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisian demokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratis Reserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidah dalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta parapenguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepada kepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM.Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunya penguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dandikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi dari kapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitian yang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensi yang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisiandemokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisian melalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisian sebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasimanusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms

of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability that may violate against human rights.

There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however, are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions

(Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).

In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology, the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the

transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police and SSM practitioners.

The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of

empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic

policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management in the framework of providing protection and services to a democratic society."

"Tesis ini membahas tentang perkembangan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh segenap jajaran intelijen kenegaraan dan lembaga penegak hukum, dalam menghadapi ancaman jaringan terorisme di Indonesia. Bahwa perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global telah secara signifikan berpengaruh kepada kondisi keamanan kawasan, khususnya di Asia Tenggara, yang selanjutnya berdampak langsung maupun tidak langsung kepada situasi dan kondisi keamanan nasional di Indonesia, maka peran deteksi dini dan peringatan dini segenap jajaran intelijen kenegaraan tidak boleh dikesampingkan. Dimana akibat distorsi dari unsur ? unsur keamanan di Indonesia yang salah satunya adalah terorisme, saat ini telah mengalami transformasi pada spektrum ancaman dan berada di ambang gangguan yang sangat membahayakan.Munculnya jaringan terorisme di Indonesia merupakan dampak dari perkembangan pembangunan jaringan terorisme, dan hal ini membutuhkan langkah ? langkah penanganan secara intelijen untuk secara strategis mampu mengungkap para pelaku penyebaran jaringan dan pelaku ancaman, karena sasaran jaringan terorisme tidak hanya cenderung kepada pihak yang dianggap sebagai far enemy, namun saat ini juga menyasar kepada near enemy.Oleh karena itu, diperlukan langkah ? langkah antisipasi terhadap ancaman yang datang dari jaringan terorisme, melalui perkembangan model ? model penyelidikan intelijen baik yang bersifat taktis dan teknis dengan pelibatan human intelligence serta techno intelligence, sehingga kekuatan jaringan terorisme dapat dipadamkan, dan tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan terhadap personel aparat keamanan, pejabat negara, maupun warga negara Indonesia.

---

This thesis discusses the development of intelligence investigations undertaken by all levels of state intelligence and law enforcement agencies, to encounter the threat of terrorist networks in Indonesia. The development of the strategic environment in the global order have significantly affected the regional security situation, especially in Southeast Asia, which in turn impact directly or indirectly to national security circumstances in Indonesia, the role of early detection and early warning intelligence at all levels of state should not be ruled out. Where due to the distortion of the elements of security in Indonesia, one of which is terrorism, this time has undergone a transformation in the threat spectrum disorder and are on the verge of a very dangerous.The emergence of terrorist networks in Indonesia is the impact of the development of terrorist network development, and this requires steps handling of intelligence to be able to uncover the perpetrators of the strategic deployment of network threats and actors, because terrorist networks targeting are not only tend to those who are considered as far enemy, but now also targeting the near enemy.Therefore, it is necessary to create steps of precaution against the threat in which coming from the terrorist?s network, through the development of intelligence investigations models, both tactical and technical intelligence with human involvement and techno intelligence, so that the strength of the terrorist network can be extinguished, and no longer as a threat significantly to the security forces personnel, state officials, as well as Indonesian citizens."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan oleh penyidik Satreskrim Polresta Samarinda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian bahwa (1) walaupun sudah dilakukan upaya penegakan hukum oleh Penyidik Satreskrim Polresta Samarinda, bahkan sebagian kasusnya sudah diputuskan di pengadilan dalam rangka memberikan efek jera, nyatanya pertambangan illegal terus terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Samarinda terhadap pelaku tindak pidana pertambangan illegal belum berjalan dengan efektif.; (2) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi[SN1] efektivitas penegakan hukum yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polresta Samarinda dalam tindak pidana Pertambangan Illegal, beberapa faktor tersebut diantaranya berasal dari internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam institusi penyidik Satreskrim Polresta Samarinda, seperti: kondisi Sumber Daya Manusia yang tersedia, sarana dan prasarana yang dipergunakan dan dana operasional yang diperlukan. Sementara faktor eksternal berasal dari luar institusi Satreskrim Polresta Samarinda atau masyarakat, seperi: kurangnya kesadaran hukum Masyarakat, kurangnya koordinasi antara Satreskrim Polresta Samarinda dan Dinas terkait, kurangnya pengawasan pemeritah setempat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat dan pengurusan perizin pertambangan yang rumit; (3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan illegal, Satreskrim Polresta Samarinda telah melakukan berbagai upaya, dengan harapan jumlah kasus tindak pidana pertambangan illegal yang dilaporkan masyarakat dan ditangani oleh penyidik Satreskrim Polresta Samarinda penanaganan kasusnya dapat mencapai 100 persen atau tuntas. Beberapa upaya tersebut, selanjutnya disusun ke dalam 3 jangka waktu, yakni program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang.

---

This research was conducted to determine the effectiveness of law enforcement against mining crimes by Samarinda Police Criminal Investigation Unit investigators. This research uses qualitative research, with data collection techniques using interview and document study methods. The results of the research are that (1) even though law enforcement efforts have been made by Samarinda Police Criminal Investigation Unit investigators, some of the cases have even been decided in court in order to provide a deterrent effect, in fact illegal mining continues to occur. This phenomenon shows that law enforcement efforts carried out by Samarinda Police Criminal Investigation Unit investigators against perpetrators of illegal mining crimes have not been effective; (2) There are several factors that influence the effectiveness of law enforcement carried out by Samarinda Police Criminal Investigation Unit investigators in Illegal Mining crimes, some of these factors are internal, which are factors that come from within the Samarinda Police Criminal Investigation Unit investigator institution, such as: the condition of available Human Resources, facilities and the infrastructure used and operational funds required. Meanwhile, external factors originate from outside the Samarinda Police Criminal Investigation Unit or the community, such as: lack of public legal awareness, lack of coordination between the Samarinda Police Criminal Investigation Unit and related agencies, lack of local government supervision, lack of outreach to local communities and complicated mining permit processing; (3) In order to increase the effectiveness of law enforcement against illegal mining crimes, the Samarinda Police Criminal Investigation Unit has made various efforts, with the hope that the number of illegal mining criminal cases reported by the public and handled by Samarinda Police Criminal Investigation Unit investigators can reach 100 percent or complete. Some of these efforts are then organized into 3 time periods, namely short term, medium term and long term programs."