Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan termasuk sebagai salah satu komponen kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap kesehatan diiwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Konsumsi rokok yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang mengancam kesehatan, terlebih Indonesia telah menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok tertinggi setelah Tiongkok dan India. Sebagai bentuk pengendalian dampak konsumsi rokok, penetapan KTR oleh pemerintah daerah di wilayah masing-masing, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten, dilakukan untuk tetap melindungi hak asasi terhadap kesehatan bagi masyarakat umum. Berangkat dari latar belakang berikut, skripsi ini berfokus pada pembahasan dari konsep KTR sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pada pelaksanaan peraturan daerah di Kota Depok yang mengatur mengenai KTR. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Berangkat dari tujuan ini, didapatkan suatu simpulan komprehensif bahwa Pemerintah Kota Depok telah menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak asasi atas kesehatan di Kota Depok dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lalu, terhadap pelaksanaan KTR di Kota Depok sendiri, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Depok. Namun, pada pelaksanaannya, Pemerintah Kota Depok masih membutuhkan anggaran yang lebih besar karena pengawasan yang dilakukan dalam mengimplementasikan KTR di Kota Depok masih terbilang kurang. Selain itu, tingkat kepatuhan KTR di Kota Depok masih tergolong rendah atau belum memenuhi target sehingga membutuhkan pengembangan aturan yang lebih tegas dan terukur dari segi kebijakan pelayanan publik.

---

Right to Health is a human right and is included as one of the components of welfare as mandated in the 1945 Constitution. One of the forms of protection of human rights to health is realized by establishing a Non-Smoking Area (KTR). Cigarette consumption, which continues to increase from year to year, is a problem that threatens health. Indonesia has been ranked third with the highest number of smokers after China and India. As a form of controlling the impact of cigarette consumption, the determination of KTR by local governments in their respective regions, both at the provincial and city/district levels, is carried out to continue to protect human rights to health for the general public. KTR as a public service policy in the health sector and in the implementation of regional regulations in Depok City which regulates KTR. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. Departing from this goal, a comprehensive conclusion was obtained that the Depok City Government has carried out its obligations in protecting human rights to health in Depok City by stipulating Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas as amended by Depok City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas. Then, regarding the implementation of KTR in Depok City itself, the Depok City Government has established a Development and Supervision Team for Non-Smoking Areas in Depok City. However, in practice, the Depok City Government still requires a larger budget because the supervision carried out in implementing KTR in Depok City is still relatively lacking. In addition, the level of KTR compliance in Depok City is still relatively low or has not met the target so that it requires the development of regulations that are more firm and measurable in terms of public service policies."

"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan termasuk sebagai salah satu komponen kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap kesehatan diiwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Konsumsi rokok yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang mengancam kesehatan, terlebih Indonesia telah menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok tertinggi setelah Tiongkok dan India. Sebagai bentuk pengendalian dampak konsumsi rokok, penetapan KTR oleh pemerintah daerah di wilayah masing-masing, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten, dilakukan untuk tetap melindungi hak asasi terhadap kesehatan bagi masyarakat umum. Berangkat dari latar belakang berikut, skripsi ini berfokus pada pembahasan dari konsep KTR sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pada pelaksanaan peraturan daerah di Kota Depok yang mengatur mengenai KTR. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Berangkat dari tujuan ini, didapatkan suatu simpulan komprehensif bahwa Pemerintah Kota Depok telah menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak asasi atas kesehatan di Kota Depok dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lalu, terhadap pelaksanaan KTR di Kota Depok sendiri, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Depok. Namun, pada pelaksanaannya, Pemerintah Kota Depok masih membutuhkan anggaran yang lebih besar karena pengawasan yang dilakukan dalam mengimplementasikan KTR di Kota Depok masih terbilang kurang. Selain itu, tingkat kepatuhan KTR di Kota Depok masih tergolong rendah atau belum memenuhi target sehingga membutuhkan pengembangan aturan yang lebih tegas dan terukur dari segi kebijakan pelayanan publik.

---

Right to Health is a human right and is included as one of the components of welfare as mandated in the 1945 Constitution. One of the forms of protection of human rights to health is realized by establishing a Non-Smoking Area (KTR). Cigarette consumption, which continues to increase from year to year, is a problem that threatens health. Indonesia has been ranked third with the highest number of smokers after China and India. As a form of controlling the impact of cigarette consumption, the determination of KTR by local governments in their respective regions, both at the provincial and city/district levels, is carried out to continue to protect human rights to health for the general public. KTR as a public service policy in the health sector and in the implementation of regional regulations in Depok City which regulates KTR. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. Departing from this goal, a comprehensive conclusion was obtained that the Depok City Government has carried out its obligations in protecting human rights to health in Depok City by stipulating Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas as amended by Depok City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas. Then, regarding the implementation of KTR in Depok City itself, the Depok City Government has established a Development and Supervision Team for Non-Smoking Areas in Depok City. However, in practice, the Depok City Government still requires a larger budget because the supervision carried out in implementing KTR in Depok City is still relatively lacking. In addition, the level of KTR compliance in Depok City is still relatively low or has not met the target so that it requires the development of regulations that are more firm and measurable in terms of public service policies."

"Praktek Kerja Profesi di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan selama 3 minggu yaitu pada tanggal 11 Juli 2016 hingga tanggal 29 Juli 2016. Praktek kerja dilakukan di Seksi Sumber Daya Kesehatan pada Bagian Farmasi, Makanan, dan Minuman. Tujuan dari praktek kerja yang dilakukan adalah untuk memberikan gambaran, pengetahuan, dan pengalaman praktis kepada calon apoteker terutama mengenai kegiatan pengelolaan obat pekerjaan kefarmasian di Suku Dinas Kesehatan oleh Bagian Farmasi, Makanan, dan Minuman. Tugas khusus yang diberikan tentang kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian apotek yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Tugas Khusus ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang ada terkait pengelolaan apotek.

---

Internship at Regional Health Department of West Jakarta was held for three weeks started from July 11th, 2016 until July 29th, 2016. Internship have done doing in Health Resources Section at Pharmacy, Food, and Drink Subsection. The aim of internship are to give a description, knowledge, and practice experience for apothecary student especially in management of drugs and pharmaceutical works in Regional Health Department by Pharmacy, Food, and Drink Subsection. The special assignment about development, supervision, and management activites of pharmacy which done by Regional Health Department of West Jakarta. This special assigment aims to give a description about exist issues which related to management of pharmacy."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan penerapan E-Government dengan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif serta Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penerapan E-Government menunjukkan bahwa penerapan E-Government di BPMP2T Pemerintah Kota Depok terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, terutama dalam hal jumlah realisasi perizinan investasi yang meningkat secara signifikan.

---

The purpose of this study is to explain the development of E Government application with the quality of public services within the Government of Depok in Public Service at the Investment Board and Integrated Licensing Services of Depok City Government. This Research Method using Qualitative Approach and Descriptive Research Type.

The result of the implementation of E Government shows that the implementation of E Government in BPMP2T Depok City Government proved to have a positive impact for service improvement, especially in the case of the number of realization of investment licenses increased significantly."

"Tesis ini membahas pelayanan publik di Kota Kotamobagu yang sebelum di mekarkan, adalah sebuah Kecamatan yang juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam penelitian ini dibahas Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Kotamobagu, dimana dengan pemekaran daerah pelayanan semakin baik, yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pelayanan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan waktu, kemudahan, akurasi dan biaya, sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah; Struktur Organisasi, Kemampuan aparat dan Sistem Pelayanan. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas Pelayanan Publik di Kota Kotamobagu pasca pemekaran menunjukan perbaikan yang signifikan, sehingga memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraanya.

---

This thesis discusses public service in the City Kotamobagu that before the Unpack, is a district which is also the capital of Bolaang Mongondow. In the study discussed in the Office of Public Service Performance Integrated Services One Stop (KPTSP) Kotamobagu City, where the expansion of service area the better, which impact on improving people's welfare. Service performance in this study are related to time, convenience, accuracy and cost, while the factors that influence is; Organizational Structure, Ability apparatus and Service System. This research is descriptive method of research with qualitative approach. These results indicate that the quality of Public Service at City Kotamobagu post-expansion showed a significant improvement, thus providing more convenience for the community in improving welfare."

"ABSTRAKPeraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif.Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecil Kawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) dan pengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value = 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masih adanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerah belum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belum diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan tim pengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.

---

ABSTRACT

Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order, Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebak still remain the second highest percentage of population aged 10 years and over with smoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement the No Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, data collection is done with qualitative and quantitative approaches.

The results of the study to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior (58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior of knowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not been effective because of the persistence of the gap between the implementation and the guidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry of Health RI. The local government has not been responsive to the policy of No Smoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building and socialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is the publication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of the use of DBH in the Tobacco Excise policy makers."

"Besarnya ancaman epidemi tembakau pada masyarakat Indonesia khususnya bagi anak dan remaja, menginisiasi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok bagi kesehatan, salah satunya melalui implementasi Kawasan Tanpa Rokok. Namun, penelitian pada berbagai daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dalam kawasan tanpa rokok tersebut. Implementasi yang lemah dan kepatuhan yang buruk dapat mengurangi efektivitas dari kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang menganalisis bagaimana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diimplementasikan di Kota Depok melalui penerapan Perda Depok No. 2/2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Perda tersebut. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek pelaksanaan implementasi (descriptive of policy implementation). Dimensi yang dikaji pada penelitian ini adalah aspek sumber daya, sikap pelaksana, pengawasan DPRD, dukungan masyarakat, komunikasi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini berasal dari unsur pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi KTR di Kota Depok masih belum optimal yang ditandai dengan yang ditandai dengan belum optimalnya aspek-aspek implementasi Perda Depok No. 2/2020, yaitu aspek penetapan, pembinaan dan pengawasan, penegakan dan kinerja KTR. Belum optimalnya implementasi Perda Depok No. 2/2020 berkaitan dengan kompetensi sumber daya masnusia, fasilitas dan pendanaan yang belum memadai, sikap dan komitmen Kepala Daerah, serta belum adanya aturan teknis mengenai penyelenggaraan KTR.

---

The significant threat of the tobacco epidemic to the Indonesian population, particularly children and adolescents, has prompted the Indonesian government to adopt and implement policies aimed at protecting the public from the health hazards of smoking, one of which is through the implementation of Smoke-Free Areas (SFA) policy. However, research in various regions of Indonesia indicates a persistent weakness in public compliance with the rules within these smoke-free zones. Poor implementation and compliance can diminish the effectiveness of the policy. Given this, it is deemed necessary to conduct research analyzing how the SFA policy is implemented in Depok City through the enactment of Depok Regulation No. 2/2020. The purpose of this study is to identify the factors that support and hinder the implementation of this regulation. The scope of the research is limited to aspects of policy implementation (descriptive of policy implementation). The dimensions examined in this study include aspects of resources, implementers' attitudes, DPRD supervision, community support, communication, and bureaucratic structure. This research was conducted using qualitative methods with a case study design and descriptive approach. Data collection methods in this study consisted of in-depth interviews and document review. Informants in this study came from policy implementers and the target policy group. The results of this study indicate that the implementation of SFA policy in Depok City is still suboptimal. This is evidenced by deficiencies in various aspects of implementing Depok Regional Regulation No. 2/2020, including establishment, guidance and supervision, enforcement, and performance of SFA policy implementation. The suboptimal implementation of Depok Regulation No. 2/2020 is related to the competence of human resources, inadequate facilities and funding, attitudes and commitment of the Regional Head, and the absence of technical regulations regarding the implementation of SFA policy."

"Asap rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif dan menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no 1 tahun 2013 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Dr Abdul Rivai Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan disain studi kasus, analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, tim kawasan tanpa rokok belum bekerja dengan baik,diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk terlaksananya implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Komitmen dari implementor kurang dan masih ada implementor yang ragu untuk menggunakan kewenangannya menegur pengunjung maupun pegawai yang merokok di rumah sakit. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok belum berjalan. Dampak dari tidak berjalannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal sampai sekarang adalah masih adanya karyawan rumah sakit atau pengunjung melakukan aktifitas merokok di rumah sakit.

---

Cigarette smoke can harm the health of active smokers and cause air pollution haten danger the health of others. The Government of East Kalimantan through the Governor's Decree No. 1 of 2013 regulates the No Smoking Area, which aims to protect public health from the harm caused by smoking. Berau District Regulation No. 6 of 2014 mandated about No Smoking Area in the health service. This study aims to determine the implementation of No Smoking Area policy in Dr Abdul Rivai Hospital, Berau, East Kalimantan with case study design, descriptive analysis with qualitative approach.The result of the research show that the socialization of the No Smoking Area policy is not working well, the team has not worked well, it is necessary to add human resources for implementation of No Smoking Area. Minimal commitment froms implementors and there are still implementers who hesitate to use their authority to reprimand visitors or the employee who smokes in the hospital. Cooperation with local governments in monitoring and evaluating the implementation of No Smoking Areas has not been implemented. The impact of ineffective implementation of No Smoking Area policy optimally up to now, there is still the existence of hospital employees or visitors doing smoking activity in the hospital."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma No. 352 Depok dilaksanakan pada bulan Agustus 2016. Tujuan dilaksanakannya praktek kerja profesi ini adalah agar calon apoteker mampu memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis. Apotek Kimia Farma No. 352 Depok telah melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, sedangkan pelayanan farmasi klinis yang belum dilaksanakan adalah Monitoring Efek Samping Obat MESO.

---

Profession Internship at Apotek Kimia Farma No. 389 Depok was held at August 2016. This internship was intended to make apothecary students understand about roles and responsilibities of pharmacist in pharmacy, understand about managerial activities of pharmaceutical products, medical devices and single use medical tools and also giving pharmaceutical care. Moreover, managerial activities pharmaceutical products, medical devices and single use medical tools in Apotek Kimia Farma No. 352 Depok are appropriate with Regulation of Minister of Health No. 35 Year 2014 about Standarization of Pharmaceutical Care in Pharmacy. Clinical pharmacy activities in Apotek Kimia Farma No. 352 Depok that have not optimally done is monitoring of drug side effects. "

"ABSTRAKSatuan Polisi Pamong Praja atau biasa disingkat dengan Satpol PP adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menjalankan tujuan sebagai penjaga keamanan dan keyamanan dan ketertiban umum di lingkungan daerah dan juga sebagai penegak Peraturan Daerah. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Satpol PP dalam menjalankan sebuah aturan sebagai pelayanan publik, saat berhadapan dengan keadaan empiris di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode etnografi yang bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam sebuah organisasi yang dibuat oleh pemerintah sekalipun dapat terjadi diskresi, diskresi dilakukan untuk mejalankan aturan secara cepat.

---

ABSTRACT

satpol PP is an organization formed by the local government to carried out in public security order in the local area Peraturan Daerah. This study discusses how Satpol PP in implementing a rule as a public service, when with empirical conditions. This study uses ethnographic method which is located in Kantor Satpol PP Kota Depok. The results of this study indicate that even in an organization created by the government discretion can occur, discretion is carried out to execute the rules fast.

"