Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan jabatan Notaris di Kota Banda Aceh dalam masa pandemi Covid-19. Mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan dampak khususnya dibidang ekonomi. Notaris sebagai profesi penunjang dalam transaksi ekonomi, turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Terbatasnya teknologi informasi yang dapat digunakan oleh Notaris membuat teknologi informasi tidak dapat menjadi alternatif dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan jabatan Notaris di Kota Banda Aceh dalam masa pandemi Covid-19 dan teknologi informasi yang dapat digunakan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjawab dan mengulas pokok permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Hasil analisis dari penelitian ini adalah pelaksanaan jabatan Notaris di Kota Banda Aceh baik sebelum maupun dalam masa pandemi Covid-19 dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun pada masa Covid-19 terjadi perubahan terhadap tata kelola kantor Notaris, jumlah akta yang dibuat Notaris, jumlah akta terkait dengan akad perbankan dan honorarium Notaris. Sejauh ini tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh Notaris, oleh karena itu penggunaan telepon seluler, dokumen elektronik dan vidio konferensi merupakan teknologi yang dapat digunakan oleh Notaris sebagai media pendukung bukan sebagai alternatif dalam pelaksanaan jabatan Notaris, dikarenakan bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN dan pasal 5 ayat 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

This study discusses the implementation of Notary position in Banda Aceh during the Covid- 19 pandemic. The outbreak of the Covid-19 pandemic in Indonesia has had an impact, especially in the economic field. Notaries as a supporting profession in economic transactions are also affected by the Covid-19 pandemic. The limited information technology that can be used by a Notary, information technology unable to be an alternative in the implementation of the Notary position. The problems raised in this study are regarding the implementation of Notary position in Banda Aceh during the Covid-19 pandemic and information technology that can be used by Notaries based on applicable laws and regulations. To answer and review the subject matter, empirical juridical and normative juridical research methods are used. The results of the analysis from this study are that the implementation of the Notary position in Banda Aceh both before and during the Covid-19 pandemic was carried out based on the Undang-Undang Jabatan Notaris, but during the Covid-19 period there was a change in the governance of the Notary Office, the number of deeds made by the Notary, number of deeds of banking contracts and notary honorarium. So far no special rules are governing the use of information and communication technology by Notaries, therefore the use of cellular phones, electronic documents and video conferences is a technology that can be used by Notaries as a supporting not an alternative in the implementation of the position of a Notary because it is contrary to chapter 16 paragraph 1 letter m Undang-Undang Jabatan Notaris and article 5 paragraph 4 of the Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik."

"Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi yang bisa dirangkap oleh satu orang. Sebagai profesi yang dilatarbelakangi ilmu dan pengetahuan hukum ternyata Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut bisa saja melakukan hal-hal berbentuk pelanggaran hukum dalam tugas dan wewenangnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien. Keadaan ini menyebabkan Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu mendapatkan akibat hukum baik berupa hukuman pidana, maupun tuntutan ganti rugi atas kerugian klien. Di samping itu bisa juga Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu di ajukan permohonan pailit dan akhirnya jabatan yang diembannya menjadi hilang karena diberhentikan dengan tidak hormat.

---

Notary who doubles Land Deed Officer (PPAT) are two professions that can be concurrently performed by one person. As a professional science background and knowledge of the law turns a double Notary Deed of Land Officer (PPAT) could have been doing things against the law in the form of duties and authority, giving rise to this cause harm to this client. In this moment Notary Deed of land and concurrently Officer (PPAT) it?s getting good legal consequences of criminal penalties, or claims for compensation for loss of client. Besides, it could be a double Notary Deed of the Land Officer (PPAT) is filed for bankruptcy and eventually lost the position to which it aspires to be dismissed without due respect."

"Saat ini jasa Notaris di dalam berbagai aktifitas masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum yang memiliki prinsip yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, sehingga diperlukan adanya suatu alert bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Karena itu Pemerintah dan masyarakat a memiliki harapan agar pelayanan yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai yang dapat diandalkan.Demi tujuan tersebut Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang memuat peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang telah disesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam lalu lintas hukum. Salah satu peraturan yang menarik adalah Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Masalah yang muncul adalah apakah unsur, hubungan para pihak, dan tujuan dari suatu perserikatan perdata menurut peraturan perundangundangan selaras dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatan, serta adakah sisi positif dan negatif dari bentuk perserikatan perdata Notaris. Kemudian dilakukan penelitian dengan menggunakan metode normatif dan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur, hubungan pares pihak, dan tujuan dari suatu perserikatan perdata yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak selaras dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris di dalam melaksanakan jabatannya, balk menurut Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri maupun menurut Kode Etik Notaris, walaupun ditemukan pula adanya beberapa ekses positif dari pembentukan perserikatan perdata di antara beberapa prang Notaris itu.

---

Nowadays Notary Public's services are rising as people's necessity. This is because Indonesia is a law country which has a principle to always guarantee the certainty of law, the orderlines of law, and the protection of law that contained with rightness and justness, so that an authentic feast is needed to determine people's rights and duties. Because Hof this reason, the Indonesian Government and the Indonesian people hope that the services which given by Notary Public have reliable values and qualities. In order to that purpose, the Government legislated the new regulations for Notary Public's duties which titled Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. It consists of all regulations for Notary Public and it has appropriated with conditions and necessity of Indonesian people in their law activities.

One of interesting regulation is Article 20 Subsection (I). It tells us that Notary public may perform their duties in civil association. The problem is, are the substances, the relations of the member in the civil association, and the purpose of the civil association which regulated in Civil Code, in accordance with Notary Public's obligations and justifications, and are there positive and negative excesses of the Notary Public's civil association. To find the answers, the normatical and empirical methods are used together.

The research of this article shows that the substances, the relations of the members in the civil association, and the purpose of the civil association which regulated in Civil Code are not in accordance with Notary Public's obligations and justifications which regulated either in Notary Public Regulation that is Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 or Notary Public Ethics Code, although the research also found some positive excesses of the Civil Association which founded by more than one Notary Public."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris yang tempat kedudukannya mengalami pemekaran daerah dihadapkan pada dua pilihan apakah Notaris akan menyesuaikan tempat kedudukannya dengan Surat Keputusan Menteri miliknya yaitu dengan berpindah kantor atau apabila Notaris tidak ingin kehilangan klien karena berpindah kantor maka ia dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan kepada Menteri. Menjadi masalah ketika Notaris tidak melakukan penentuan atas dua pilihan tersebut, dan tetap melaksanakan tugas jabatannya tanpa melakukan penyesuaian apapun. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap jabatan Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris terhadap Notaris di wilayah yang mengalami pemekaran daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap Notaris yang tempat kedudukannya berada di daerah yang mengalami pemekaran daerah dan tidak melakukan penyesuaian atas tempat kedudukan ataupun atas Surat Keputusan Menteri miliknya, ialah Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis examines the legal consequences of a Notary domiciled in an area experiencing regional expansion associated with the Law of Notary UUJN and Notary Code of Ethics. Notary whose place of expansion is faced with two choices whether the Notary will adjust his domicile with his Minister'sDecree by moving office or if the Notary does not want to lose the client by moving the office so he can apply for the transfer of the position to the Minister. It becomes a problem when the Notary does not make the determination of the two options, and keeps his job duties without making any adjustments.

The problem of this thesis is how the legal effect on the position of Notary domiciled in the region experiencing the expansion of the region in view of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position and Notary Code of Ethics, how the role of the Regional Supervisory Board of Notary and Board of Notary Honor Notary in the region experiencing regional expansion.

The results of this study indicate that the legal consequences of a Notary whose place of residence is located in an area experiencing regional expansion and not adjusting to the domicile or to his Ministerial Decree, is that the Notary has committed a violation of UUJN and Notary Code of Ethics."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang untuk mengatasinya. Metode penulisan yang dipakai adalah metode yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder disamping melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Di bagian akhir disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang belum dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksananya, karena beberapa hal, diantaranya keterbatasan dana, waktu, dan sarana prasarana. Karenanya penulis membahas beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang.

---

This thesis discusses about the implementation of the Guidance and the supervision of Notary by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang, the inhibiting factors as well as the efforts undertaken by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang to overcome the problems. The writing method to use in this thesis is the method of legal empiric, which is an approach that refers to pad the written regulations or other legal materials which are secondary in addition to doing field research by conducting interviews with members of the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang. Analysis technique used was a qualitative analysis, the data obtained and compiled systematically selected and then analyzed in a qualitative way, to get a description of the role of the Regional Council of Trustees in an effort of the guidance and supervision of Notary.

At the end, it is concluded that the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang could not implement the guidance and supervision in accordance with Article 70 and Article 71 of the Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, for several reasons, including lack of funding, time, and infrastructure. Therefore, the author discusses some of the things that need to be done by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang regency in their duty to provide guidance and supervision of Notary in Kabupaten Tangerang."

"Tesis ini membahas mengenai pengangkatan kembali Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat jika ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara pidana, Terpidana dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui upaya hukum tersebut, Terpidana dapat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang diputuskan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut di atas pernah terjadi dalam kasus yang termaktub dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/PID/2016. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dari putusan peninjauan kembali terhadap kedudukan Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris tersebut untuk memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini akan bersifat deskriptif analisis. Putusan peninjauan kembali seharusnya mengakibatkan Notaris yang telah diberhentikan dapat diangkat kembali menjadi seorang Notaris. Akan tetapi, hal tersebut di atas tidak dapat dengan mudah terlaksana. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat kembali menjadi Notaris, Terpidana harus mengajukan permohonan perubahan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

---

This thesis will discuss the reappointment of a Notary who has been dishonorably discharge based on Article 13 Law of The Republic of Indonesia Number 30 of 2004 on Notary Position. The Minister may dishonorably discharge a Notary, if a Notary commited a crime that was threatened with a five-year prison sentence or more based on court judgement. On criminal code procedures, a convict could submit extraordinary legal effort in the form of judicial review towards a court judgement that has obtained permanent legal force. Through these legal effort, the convict can be found not guilty and convincingly commited a crime that is decided in a court judgement that has obtained permanent legal force. The foregoing has happened in the cases contained in court judgement number 63 PK/PID/2016. The problem in this thesis is the legal consequences from extraordinary legal effort judgment regarding the position of a notary who has been dishonorably discharge, as well as how legal effort that the Notary could take to regain his position as a Notary. The research methods used is normative juridical. The type of data used is secondary data. Data collection tools in this study are in the form of study documents or library materials. The analytical method used in this study is a qualitative method. The result of this study will be descriptive analysis. Legal effort judgement should result the Notary who has been dishonorably discharge could be reappointed as a Notary. However, this cannot easily be done. Therefore, to be reappointed as a Notary, the convict must submit plea about the changes to dismissal decisions with no respect to The Minister."

"Prinsip rahasia jabatan yang diatur di dalam kode etik Notaris wajib ditaati oleh semua Notaris termasuk Notaris yang berpraktek dalam bidang pasar modal. Pasar Modal menganut prinsip keterbukaan (disclosure) dimana segala seluk beluk transaksi yang terjadi di dalamnya yang dilakukan oleh seluruh profesi dan profesi penunjang pasar modal harus terbuka kepada publik tanpa terkecuali. Prinsip rahasia jabatan yang artinya adalah Notaris harus merahasiakan seluruh isi akta dan keterangan yang ia peroleh selama pembuatan akta tentunya bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku pasar modal, tidak terkecuali Notaris. Hal ini tentu membingungkan bagi Notaris karena Notaris tentunya memiliki kewajiban untuk menyerahkan akta-akta yang dibuatnya kepada otoritas pasar modal (dalam hal ini Bapepam-LK) atau pihak lain yang terkait. Prinsip rahasia jabatan juga terkait dengan masalah perdagangan orang dalam dalam pasar modal. Notaris pasar modal sebagai pihak yang turut serta sejak awal-akhir suatu transaksi tentunya memiliki Informasi Orang Dalam. Hal ini yang harus dicermati oleh Notaris yakni supaya dapat menjaga informasi tersebut sehingga tidak melanggar prinsip rahasia jabatan.

---

The principle of professional confidentiality which sets out in the Notary’s Code of Conduct must be adhered by all Notaries including Notary who practices in the field of capital market. The Capital Market fields is stick to the Principle of Transparency (disclosure) in which all transactions that occur in this field should be open to the public without any limitation and exception. The Principle of Professional Confidentiality means a notary must keep the entire contents of the deed, and the information he/ she gained during the drafting of the deed and it’s contrary to the disclosure principle that should be implemented by all professions in capital market sector, including but not limited to Notary. It is certainly confusing for Notaries because Notaries certainly have an obligation to hand over the deeds that were made related to the transactions ​​to the capital market authority, in this case is the Capital Market Supervisory Board (Bapepam-​​LK). The principle of Professional Confidentiality also issues related to insider trading in the stock market. Capital market Notary as well as those who participated from the beginning to the end of a transaction must have an inside information. It is needed to be observed by the notary in order to keep such information as a secret so as not to violate the Principle of Professional Confidentiality."

"Protokol notaris wajib disimpan oleh notaris dan berfungsi sebagai alat bukti tulisan. Notaris wajib untuk menyimpan protokol notarisnya sendiri atau menyimpan protokol notaris dari notaris yang telah berakhir masa jabatannya (werda notaris). Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hak dan kewajiban Notaris dan Werda Notaris terhadap protokol notaris sebagai dokumen Negara dan bagaimana kedudukan protokol notaris untuk kepentingan pembuktian terhadap werda notaris dalam sengketa hukum berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Penelitian dilakukan menggunakan hukum normatif, bersifat desktriptif, berbentuk preskriptif, menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data secara studi kepustakaan serta menggunakan logika deduktif. Hak dan kewajiban Notaris dan Werda Notaris terhadap protokol notaris diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Werda Notaris dapat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan sehingga berhak untuk menggunakan protokol notarisnya dengan sebagai alat bukti dalam perkaraperkara terkait dengan menghadirkan notaris pemegang protokol notaris dari Werda Notaris tersebut. Secara normatif belum diatur mengenai penggunaan protokol notaris dari Werda Notaris sebagai alat bukti sehingga perlu ditambahkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Werda Notaris jika ada laporan dugaan pelanggaran undang-undang jabatan notaris yang dilakukan Werda Notaris harus ditolak.

---

Notary protocol must be kept by the notary and serves as written evidence. Notary is obliged to keep his own notary protocol or keep notary protocol of the notary who has ended his term (retired notary). The problems discussed is how the arrangement of rights and duties of Notary and Retired Notary to notary protocol as state documents and how the position of notary protocols for the sake of proving to the retired notary in a legal dispute relating to the deeds made. The study was conducted using normative law, descriptive explanation, prescriptive form, use data sources in the form of primary legal materials, secondary and tertiary, literature study data collection and use deductive logic.

The rights and obligations of the Notary and Retired Notary to notary protocol are stipulated in Law Notary. Retired Notary can be considered as interested parties that are entitled to use the notary protocol as evidence in cases related to the notary present holder of a notary protocol of the Retired Notary. Normatively has not been set on the use of Retired Notary?s notary protocol as evidence so it needs to be added in the Law Notary. Notary Supervisory Council can?t impose sanctions on Retired Notary if there are reports of alleged violations of the Notary law by Retired Notary must be rejected."

"Tulisan ini menganalisis kedudukan covernote yang dibuat oleh notaris. Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat alat bukti berupa akta autentik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Dalam melakukan pelayanan masyarakat notaris mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Pada prakteknya, sebagai rekanan bank notaris mempunyai kewenangan lainnya yaitu menerbitkan covernote sebagai pencairan kredit. Penelitian ini mengunakan metode penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan mamakai studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menentukan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Cbi, Notaris TRW menerbitkan covernote karena adanya permintaan dari EAP selaku pemilik modal sebagai pegangan karena obyek perjanjian tersebut sedang dalam proses balik lama ke SM selaku penyedia tempat. Covernote telah dijadikan suatu kebiasaan yang dilakukan kalangan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5710 K/Pid.sus/2023 covernote yang dibuat oleh Notaris E merupakan kewenangan notaris khususnya dalam bidang perbankan yang berkaitan dengan akad kredit dan KPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019. Akan tetapi, covernote tidak dapat disamakan dengan akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna. Covernote merupakan surat keterangan yang didalamnya berisikan fakta yang terjadi atau dilakukan dihadapan notaris. Apabila covernote notaris menyebabkan kerugian bagi pihak lain, notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, pidana dan dapat dikenakan sanksi administratif. Notaris E berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5710 K/Pid.sus/2023 Notaris E telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyebabkan kerugian keuangaan negara sehingga dijatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Cbi yang bertanggungjawab atas kerugian EAP adalah SM yang merupakan pemilik tanah telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga harus membayar ganti kerugian berupa kerugian dana investasi dan kerugian dari hilangnya potensi keuntungan secara tunai dan sekaligus.

---

This paper analyzes the position of covernotes made by notaries. A notary is a public official authorized to produce evidence in the form of authentic deeds in carrying out his duties to serve the community. In carrying out public services, notaries have other authorities as intended in Article 15 UUJN. In practice, as a bank partner, notaries have other powers, namely issuing covernotes as credit disbursement. This research uses doctrinal research methods. The type of data used is secondary data which was conducted using literature studies and interviews. The results of this research determine that in the decision of the Cibinong District Court Number 105/Pdt.G/2020/PN Cbi, Notary TRW issued a covernote because of a request from EAP as the capital owner as a guide because the object of the agreement was in the process of being returned for a long time to SM as the provider. place. Covernotes have become a habit among notaries in carrying out their official duties. Meanwhile, in the Supreme Court decision Number 5710 K/Pid.sus/2023 the covernote made by Notary E is the authority of the notary, especially in the banking sector relating to credit and mortgage contracts as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2019. However, a covernote cannot be equated with an authentic deed that has perfect proof. A covernote is a statement which contains facts that occurred or were carried out before a notary. If a notary's covernote causes harm to another party, the notary can be held liable civilly, criminally and may be subject to administrative sanctions. Notary E based on the Supreme Court Cassation Decision Number 5710 K/Pid.sus/2023 Notary E has committed an unlawful act in Article 2 paragraph (1) of the Corruption Law which caused state financial losses, resulting in a prison sentence of eight years and a fine of Rp. 400,000,000 (four hundred million rupiah) and the decision of the Cibinong District Court Number 105/Pdt.G/2020/PN Cbi who is responsible for EAP losses is SM, who is the land owner, who has committed an act of default and must pay compensation in the form of loss of investment funds and losses from the loss of potential profits in cash and at once."

"Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 (UUJN) merupakan penyempurnaan undang-undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar undang-undang yang mengatur mengenai kenotariatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Pasal 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan Pasal 15 ayat (2) huruf (g) menyatakan bahwa Notaris berwenang pula membuat akta risalah lelang yang berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHperdata merupakan Akta Otentik. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (RUUJN) Nomor 30 Tahun 2004 menyiratkan perubahan yang meliputi ketentuan tentang persyaratan dan kewajiban Notaris serta menghilangkan pasal tentang tugas dan kewenangan Notaris terutama berkaitan dengan pembuat akta pada bidang pertanahan dan pembuatan Akta Risalah Lelang. Perubahan yang diusulkan dalam RUUJN terutama tentang hilangnya kewenangan Notaris membuat Akta Risalah Lelang menarik untuk penulis bahas karena hilangnya pasal tersebut sedikit banyak mengundang persepsi bahwa RUUJN mempersempit ruang lingkup kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yang mana diketahui bahwa Akta Risalah Lelang adalah Akta Otentik dan Notaris berwenang untuk membuatnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis mencoba meneliti dari berbagai sumber serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten di bidang lelang dan kenotariatan dan juga dengan informan untuk mengetahui bagaimana dampaknya RUUJN bagi kewenangan Notaris. Kesimpulan yang penulis dapatkan, untuk membuat Akta Risalah Lelang harus terlebih dahulu menjadi Pejabat Lelang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Pejabat Lelang hanya terdiri dari Pejabat Lelang Kelas I dan II tidak disebutkan secara spesifik seorang Notaris adalah Pejabat Lelang dan berhak membuat Akta Risalah Lelang, sehingga terdapat disharmonisasi antara Pasal 15 ayat (2) huruf (g) dengan Pasal 8 PMK. Namun dihilangkannya pasal dalam RUUJN tersebut tidak serta merta membuat Notaris kehilangan kesempatan untuk menjadi Pejabat Lelang dan tidak berhak membuat Akta Risalah Lelang, kewenangan tersebut tetap ada selama Notaris memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan untuk diangkat menjadi Pejabat Lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (a) RUUJN.

---

The Notary Act No. 30 of 2004 (UUJN) is a refinement and a unification of most of the colonial laws governing the notary which is no longer compatible with the development of laws and the needs of the community. In Indonesia, UUJN Article 1 states that the notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and Article 15 paragraph (2) letter (g) states that the Notary is also authorized to make auction deeds namely "Risalah Lelang" which under the provisions of Article 1868 Civil Code is an authentic deeds.

Draft Law on Amendments to the Notary Act No. 30 of 2004 (RUUJN) implies changes that include on the requirements and obligations of Notaries and removes provision on the duties and authorities of the Notary primarily with regard deeds in relation to lands and auction. The proposed changes of RUUJN especially about removal of authority on auction deeds and this thesis is focussed on this matter. I’m interested in, analyzing the removal of the article on auction deeds which removes notary’s authorities to write auction deeds because it may narrow the scope of authorities of the notary. By using juridical normative research methods, I examined this matter from various sources and did some interviews to determine the impact of RUUJN to Notary authorities.

I conclude that, as stipulated in the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on Implementation Guidelines of Auction, Article 8 states that, auction deeds divided into first class auctioneer and second class auctioneer. This article does not specifically mention that notary is an auctioneer and automatically entitle’s to make auction deeds. So, there is disharmony between Article 15 paragraph (2) letter (g) UUJN with Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010. However, the omission of the article in the RUUJN does not necessarily make the loss of the opportunity of notary to become an auctioneer and the lost of the authority to write auction deeds. The authorities remain as long as meet the terms and conditions specified in the law to be appointed as auctioneer as stipulated in article 3 letter (a) RUUJN."