Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak atas kesehatan (right to health) merupakan hak setiap individu yang menuntut peran aktif negara dalam mewujudkannya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kesehatan dari setiap individu merupakan modal awal dalam mewujudkan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dalam mewujudkan kesehatan bagi setiap individu, di Indonesia telah dilaksanakan jaminan kesehatan nasional yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan mengkaji pelaksanaan jaminan kesehatan nasional yang telah dilaksanakan di Indonesia dan keterkaitannya dengan konsep hak asasi manusia dalam pemenuhan atau perlindungan hak atas kesehatan (right to health) berlandaskan keadilan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

---

The right to health is the right of every individual which requires the active role of the state in realizing the country that are part of human rights. The health of each individual is the initial capital in the welfare of the widest for the community. In realizing the health of every individual, in Indonesia has implemented national health insurance is part of the National Social Security System. Under these conditions, researchers will examine the implementation of the national health insurance has been implemented in Indonesia and its relevance to the concept of human rights in the fulfillment or protection of the right to health based on social justice in the realization of social welfare."

"Tesis ini membahas mengenai pengecualian dalam Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016 khususnya atas layanan kesehatan bagi gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Penggunaan Narkotika/Alkohol dan Perilaku menyakiti diri sendiri serta akibat hobi dengan resiko tinggi. Inkonsistensi dan Perluasan Makna yang ada pada Peraturan Presiden dapat berdampak terjadinya ketidakpastian hukum, kecemburuan sosial serta ketidakadilan pada beberapa anggota masyarakat dan hal ini sangat bertentangan dengan Amanat UUD 1945 khususnya pada pasal Hak atas Kesehatan yang berlaku sama bagi seluruh Rakyat Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan harmonisasi ulang/kajian mendalam dan revisi pada Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016.

---

This thesis discusses the exception in Presidential Regulation No. 19 in 2016, especially on health coverage for health problems caused by the use of Narcotic/Alcohol and self destructive behaviour and as a result of high-risk hobby. Inconsistency and Expansion connotation on Presidential Regulation could affect the occurrence of legal uncertainty, social stigma/discrimination and injustice on some members of the public and this is contrary to the Mandate of Indonesian Constitution in particular on the Right of Health article that applies equally to all Indonesian citizens. This research is a qualitative descriptive form analitif. The results of this study suggest that the necessary harmonization re / indepth review and revision of Presidential Regulation No. 19/2016."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan gerbang utama dalam mengakses pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan kesehatan primer merupakan kata kunci untuk melihat keberhasilan program JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain implementasi kebijakan publik, jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Penulisan Tugas Karya Akhir ini merupakan penelitian desk research dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah, jenis, distribusi, dan mutu yang belum terpenuhi

---

This final task discusses about the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspects of health human resources. Primary health care is a major gateway in accessing health services in the era of National Health Insurance. Primary health care is the key to seeing success the program. This study aims to determine the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspect of health human resources. The theories used to explain this study include implementation of public policy, health insurance, and health services. This final task is a study desk research with methods of data collection through the study of literature. The result of this research is the implementation of the program JKN the level of primary health care in the aspect of health human resources is not gone well. It can be seen from the quantity, type, distribution, and quality that has not been fulfilled."

"Skripsi ini membahas terkait implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dilaksanakan di wilayah Kota Depok. SJP Online merupakan bentuk digitalisasi pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan pencatatan, pelaporan, dan proses klaim rumah sakit dengan prosedur yang cepat. Dalam pelaksanaan SJP Online di lapangan, masih terdapat masalah atau kendala dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat data deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil dan pembahasan penelitian menggunakan perspektif teori sistem, yaitu input, process, output. Hasil penelitian terkait pelaksanaan SJP Online di Kota Depok dapat dikatakan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku, namun suatu kendala-kendala masih terjadi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala, seperti kurangnya jumlah verifikator dalam kepegawaian SJP Online Dinkes Kota Depok, anggaran dana, sarana dan prasarana di Dinkes Kota Depok, struktur organisasi di Puskesmas, motivasi, serta sistem error masih terjadi dalam pelaksanaan SJP Online. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dilakukan dalam pelaksanaan SJP Online di Kota Depok.

---

This thesis discusses the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Depok City Regional Health Insurance (Jamkesda) program. The purpose of this study was to determine the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Regional Health Insurance (Jamkesda) program which was implemented in the Depok City area. SJP Online is a form of digitizing services that aims to facilitate the recording, reporting, and processing of hospital claims with fast procedures. In the implementation of SJP Online in the field, there are still problems or obstacles. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods of in-depth interviews, observation, and document review. The results and discussion of the research use a systems theory perspective, namely input, process, and output. The results of research related to the implementation of SJP Online in Depok City can be said to be in accordance with applicable policies and standards, but there are still obstacles in its implementation. Obstacles, such as the lack of verifiers in the Depok City Health Office's Online SJP staffing, budget funds, facilities and infrastructure at the Depok City Health Office, organizational structure at the Puskesmas, motivation, and system errors still occur in the implementation of SJP Online. Nevertheless, efforts to improve and improve quality are carried out in the implementation of SJP Online in Depok City."

"Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta."

"Pasca diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan terjadi pada setiap jenis kepesertaan. Meskipun mengalami tren peningkatan, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan jenis kepesertaan PBPU, PPU, dan Bukan Pekerja yang memiliki tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis kepesertaan JKN. Menggunakan data sekunder dari data Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan tahun 2015 - 2018 dengan pendekatan metode analisa deskriptif dan estimasi persamaan regresi ordinary least square dan probit ordinal, diperoleh bahwa pendapatan yang diproyeksikan melalui jenis kepesertaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan di antara peserta jaminan kesehatan nasional. Peserta PBI yang berasal dari kelompok pendapatan rendah memiliki periode perawatan kesehatan yang lebih lama, biaya pengeluaran kesehatan yang tinggi, dan tingkat keparahan penyakit yang lebih berat saat melakukan perawatan kesehatan dibandingkan dengan peserta yang berasal dari kelompok pendapatan menengah atas. Hasil penelitian ini menjelaskan kunjungan pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PBI yang rendah diakibatkan perilaku untuk mengobati sendiri dan pengetahuan yang rendah akan jaminan kesehatan nasional.

---

After the implementation of the National Health Insurance (JKN) program, an increase in the utilization of health services occurred in each type of participation. Although experiencing an increasing trend, the main target of the JKN program, namely PBI participants, is still considered not optimal in the utilization of health services, in contrast to the types of PPU, PBPU, and Non-Workers participation which have an optimal level of utilization of health services. This study aims to see how income affects the utilization of health services based on the type of JKN membership. Using secondary data from BPJS Health Health Service Claims data in 2015 - 2018 with a descriptive analysis method approach and estimation of regression equations ordinary least squares and ordinal probit, it was found that the projected income through the type of participation has an influences on the level of utilization of health services among national health insurance participants. PBI participants from low-income groups had longer periods of health care, higher health expenditures, and more severe disease severity during health care than participants from upper-middle-income groups. The results of this study explain the low utilization of PBI participants of health service visits due to self-medicating behavior and low knowledge of national health insurance."

"Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu fokus masalah kesehatan di Indonesia dan merupakan AKI tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Upaya penurunan AKI dihadapkan oleh bermacam hambatan terutama pada keterlambatan ibu dalam memanfaatkan pelayanan komplikasi kesehatan maternal. Keterlambatan menjangkau fasilitas kesehatan (faskes) dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti aksesibilitas faskes, sebaran faskes, waktu tempuh dan kondisi jalan menuju faskes, serta hambatan dari segi biaya dan sosial-ekonomi. Jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengatasi masalah ketidakmampuan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan bantuan persalinan di fasilitas kesehatan berdasarkan data SUSENAS 2018-2020. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan, umur, tingkat Pendidikan, tipe daerah dan status ekonomi terhadap pemanfaatan pelayanan persalinan. Sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel status bekerja dengan pemanfaatan pelayanan persalinan. Kesimpulan penelitian ini adalah kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan peluang ibu untuk pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya perlingdungan finansial terhadap pelayanan kesehatan kemungkinan besar akan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan bagi ibu dengan status ekonomi miskin yang akan melaksanakan persalinan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi ibu hamil dan bersalin untuk ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan yang bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh warga negara. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah dapat meningkatkan promosi kesehatan menganai pelayanan persalinan melalui berbagai media promosi, mendukung kerjasama antara PSC 119 dengan daerah dalam hal kegawatdaruratan, serta pengadaan perbaikan infrastruktur guna membantu ibu bersalin dan keluarga dalam mengakses fasilitas kesehatan.

---

Maternal Mortality Rate (MMR) is still one of the focuses of health problems in Indonesia and is the highest MMR in Southeast Asia. Efforts to reduce MMR are faced with various obstacles, especially the delay of mothers in utilizing maternal health complications services. Delays in reaching health facilities (faskes) can be caused by several factors such as accessibility of health facilities, distribution of health facilities, travel time and road conditions to health facilities, as well as costs and socio-economic barriers. Health insurance is one form of effort in overcoming the problem of inability to finance health services. The purpose of this study was to determine the effect of ownership of health insurance on the utilization of delivery assistance in health facilities based on the 2018-2020 SUSENAS data. Furthermore, the results of this study can be used as material for evaluation and decision making for the Government in an effort to improve delivery services in health facilities. The research results are presented quantitatively by using Microsoft Excel and SPSS tools. This study shows that there is a significant relationship between ownership of health insurance, age, level of education, type of area and economic status on the utilization of maternity services. Meanwhile, there is no significant relationship between working status variables and the utilization of maternity services. The conclusion of this study is that the ownership of health insurance increases the chances of mothers to use delivery services in health care facilities. The existence of financial protection for health services is likely to increase the utilization of health services for mothers with poor economic status who will carry out childbirth. Therefore, it is necessary for pregnant and maternity mothers to be covered by the Health Insurance program which is comprehensive and covers all citizens. The results of the study suggest that the Government can improve health promotion regarding delivery services through various promotional media, support collaboration between PSC 119 and the region in terms of emergencies, and provide infrastructure improvements to assist maternity mothers and families in accessing health facilities."

"Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method, dalam tiga tahap. Tahap penelitian secara berturut- turut, 1) Systematic Review (SR) untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. 2) Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menetapkan indikator yang kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar, 3) Membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) data BPJS Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Terpilih sembilan indikator kinerja yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, rasio rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan sosiodemografi (jenis kelamin, usia) dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan. Indikator kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan disusun dalam Primary Care Performance Indicator (PCPI) JKN Framework. Hasil penelitian ini direkomendasikan digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan serta menyempurnakan kebijakan KBK; Kementerian Kesehatan dapat menyempurnakan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan menyusun Indonesia Primary Health Care Performance Indicator (PHCPI) untuk memantau kinerja pelayanan kesehatan primer.

---

Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Nine performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, non-specialistic referrals ratio, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan hak pasien berdasarkan hak dasar hukum kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan swasta. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh pasien pengguna jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan swasta asuransi Prudential yang menimbulkan keterkaitan dengan pemenuhan hak seorang pasien. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya evaluasi dalam sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia agar hambatan yang terjadi dapat terminimalisir dan tujuan dari penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut tercapai dengan baik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the comparasion between patient rsquo s rights according to health law in obtaining medical services through national health insurance and private health insurance. The method used in this research is normative legal research. This research found that there are differences in the medical services that are obtained by people are use national health insurance BPJS Kesehatan dan private health insurance Prudential Life Insurance in regad to the patient rsquo s rights. This research advises , that need for evaluation in the implementation of national health insurance system in Indonesia should be performed in order to minimize the limitation that might occur and the aim of the health insurance condition itself can be achieved. "