Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Deklarasi SDGs 2030 menyebutkan remaja di beberapa instansi sebagai populasi rentan, terutama pada kondisi kesehatan dan perilaku berisiko. Dalam rangka melindungi sumber daya manusia potensial yang merupakan aset sekaligus investasi generasi mendatang, program kesehatan remaja perlu menjadi perhatian khusus. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengembangkan model pelayanan kesehatan remaja bernama Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), yang dilaksanakan di tingkat Puskesmas. Penelitian ini membahas analisis implementasi program kesehatan remaja pada tingkat Puskesmas di Jakarta Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari pelayanan kesehatan remaja menggunakan kerangka RE-AIM, disertai faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam analisis SWOT. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang melibatkan 5 informan koordinator PKPR, dengan validitas data menggunakan triangulasi wawancara 2 orang Kepala Puskesmas serta diskusi kelompok terfokus pada 2 kelompok remaja. Hasil penelitian ini memaparkan tentang capaian, efektivitas, adopsi, implementasi, dan pemeliharaan program kesehatan remaja yang ada di Puskesmas. Secara umum, Puskesmas telah melakukan pelayanan sesuai standar nasional PKPR dengan kelemahan berupa minimnya sumberdaya terlatih dan keterbatasan fasilitas pelayanan yang menjamin privasi remaja. Di samping itu, pelayanan mengalami perubahan karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia yang menjadi ancaman bagi Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan PKPR. Sehingga, saran diberikan kepada Dinas Kesehatan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan optimalisasi Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan tentang PKPR secara rutin setiap tahun dengan sasaran SDM di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan. 

---

The SDGs 2030 declared that adolescents in several institutions are vulnerable, particularly in health condition and risky behaviour. In order to protect potential human resources, who are assets as well as investments for future generations, youth health programs require special attention. The Ministry of Health, Republic Indonesia developed a youth health services model called Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), which is implemented at the Puskesmas (Public Health Centre) level. This thesis discussed the analysis of adolescents’ program implementation in Public Health Centre level in South Jakarta. The purpose of this study is to give a description of adolescents’ program services analysis using RE-AIM framework, along with supporting and inhibiting factors, which then classified into a SWOT analysis. This is a qualitative descriptive study using phenomenology approach which involved 5 key informants, with data validity using triangulation of interviews with 2 Heads of Puskesmas and focus group discussions with 2 mini groups of teenagers. The results of this study describe the reach, effectiveness, adoption, implementation, and maintenance of adolescent health programs in the Puskesmas. In general, the Puskesmas has provided services according to the PKPR national standard with weaknesses in the form of a lack of trained resources and limited service facilities that guarantee youth privacy. In addition, services have changed due to the COVID-19 pandemic in Indonesia, which has become a threat to Puskesmas in carrying out PKPR services. Therefore, the recommendation given to the Health Office to overcome these problems is to optimize training for health workforces on PKPR annually in regular way. "

"Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan remaja. Dari data tingkat pemenuhan SN-PKPR bulan Mei-Juni 2020, terdapat 34 Puskesmas yang melakukan evaluasi diri. Terdapat 5 Puskesmas yang telah mencapai tingkat pemenuhan SN-PKPR paripurna (Skor > 80%), 4 Puskesmas memiliki tingkat pemenuhan SN-PKPR optimal (Skor 60-79,9%), dan 25 Puskesmas memiliki tingkat pemenuhan SN-PKPR minimal (Skor < 60%). Tujuan penelitian ini ialah untuk melakukan analisis implementasi PKPR di Puskesmas Kota Depok dengan studi kasus pada Puskesmas Cinere (Tingkat pemenuhan SN-PKPR optimal) dan Puskesmas Cisalak Pasar (Tingkat pemenuhan SN-PKPR minimal). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Triangulasi yang dilakukan ialah trangulasi sumber, metode, dan data. Penyelenggaraan PKPR di Puskesmas Cinere didukung tim PKPR dimana Penanggung Jawab programnya telah mendapatkan pelatihan, jumlah Kader Kesehatan Remaja yang mencukupi, terdapatnya ruang untuk konsultasi, adanya pedoman, dan dana. Telah ada proses perencanaan PKPR hingga evaluasi PKPR. Berdasarkan 2 format laporan PKPR Puskesmas Cinere, jumlah kunjungan remaja bulan April 2020-Juni 2020 relatif lebih rendah daripada bulan-bulan sebelumnya. Pada data salah satu laporan, yaitu data kunjungan kasus remaja, terlihat penurunan kunjungan pada April 2020 (161 remaja) dibandingkan Maret 2020 (467 remaja). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan belum ada pelatihan PKPR rutin, kurangnya sosialisasi, remaja merasa kurang dilibatkan, belum ada tempat menyimpan rekam medik remaja, kegiatan PKPR sudah tidak rutin serta belum ada target PKPR. Penyelenggaraan PKPR di Puskesmas Cisalak Pasar didukung tim PKPR yang Penanggung Jawab programnya juga telah mendapatkan pelatihan dan ketersediaan pedoman. Proses perencanaan PKPR hingga evaluasi juga telah berjalan. Dari data kunjungan kasus Puskesmas Cisalak Pasar, kunjungan remaja cenderung menurun sejak tahun 2019. Terdapat penurunan pemanfaatan PKPR yang jelas terlihat pada bulan April 2020 (7 remaja) dibandingkan Maret 2020 (32 remaja). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan belum rutinnya pelatihan PKPR, kurangnya koordinasi dengan remaja, tidak ada ruang untuk konsultasi dan penyimpanan rekam medik remaja, tidak ada penggunaan dana untuk PKPR, kegiatan PKPR sudah tidak rutin sejak 2019, kurang lengkapnya pengisian format pencatatan dan pelaporan, target PKPR belum ditentukan, dan kurangnya dukungan lintas sektor. Penurunan pemanfaatan PKPR dapat terkait dengan permasalahan pada masing-masing Puskesmas. Penanggung Jawab program PKPR berserta tim PKPR perlu mengambil langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan perbaikan penyelenggaraan PKPR.

---

Adolescent Friendly Health Services (AFHS) is a health services to meet adolescent health needs. From SN-PKPR level of fulfillment data in May–June 2020, there were 34 Public Health Centre which had completed self assessment. There were 5 Public Health Centre that had perfect SN-PKPR level of fulfillment (Score > 80%), 4 Public Health Centre that had optimal SN-PKPR level of fulfillment (Score 60 – 79,9 %), and 25 Public Health Centre that had minimal SN-PKPR level of fulfillment (Score < 60%) The aim of this study was to analyze AFHS implementation in Depok City Public Health Centre with case studies at Cinere (Optimal SN-PKPR level of fulfillment) and Cisalak Pasar (Minimal SN-PKPR level of fulfillment) Public Health Centre. This qualitative study was conducted by indepth interview and document review. Triangulation for this study are source, method, and data triangulation. The implementation of AFHS at Cinere Public Health Centre has been supported by AFHS team which the program implementer had received training, sufficient number of adolescent health cadres, availability of consultation room, availability of guidelines, and fund. AFHS planning to evaluation has been carried out. Based on 2 Cinere Public Health Centre AFHS report formats, the number of adolescent visits in April 2020 – June 2020 was relatively lower than in the previous months. From one of the reports, adolescent case visit data, there were a decrease of adolescent visit in April 2020 (161 adolescent) than in March 2020 (467 adolescent). The problems found were no routine AFHS training, lack of socialization, lack of adolescent participation from adolescent perspective, no place to save adolescent medical record, no routine AFHS activities, and no AFHS target. The implementation of AFHS at Cisalak Pasar Public Health Centre has been supported by AFHS team which the program implementer also had received training and availability of guidelines. AFHS planning to evaluation also has been carried out. Based on Cisalak Pasar Public Health Centre adolescent case visit data, the number of adolescent visit has tended to decline since 2019. There was a decrease in utilization of AFHS that was clearly visible in April 2020 (7 adolescent) than in March 2020 (32 adolescent). The problems found were no routine AFHS training, lack of coordination with adolescent, no room to give consultation and no place to keep adolescent medical records, no AFHS fund, no routine AFHS activities, incomplete filling of recording and reporting formats, no AFHS target, and lack of support from related sectors. Decreased utilization of AFHS could be related to the problems which were found at both Public Health Centre. The program implementer with their team need to take appropriate step to fix it. Coordination and cooperation with related sectors are required to formulate policy for the improvement of AFHS."

"Penelitian ini menggunakan desain Rapid Assesmenl Procedures (RAP) dengan menerapkan metoda pendekatan kualitatif yang bertujuan mcndapatkan infonnasi yang mendalam mcngcnai gambaran koniidensialitas yang ada di puskesmas PKPR “Y” dan “X” Jakarta Selatan. Penelitian melibatkan remaja sebagai klien PKPR dan provider serta para pcmbuat kebiiakan dari pusat hingga tingkat puskesmas. Terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai sehat, kesehatan reprcduksi dan kesehatan reproduksi, akses informasi PKPR, hukum yang melindungi hak~hak klien, serta pemahaman kerahasiaan di antara remaja, provider dan pembuat kebiiakan selain itu ada perbedaan persepsi mengenai konfidcnsialitas di PKPR menurut remaja, pnovider, dan pembuat kebUakan. Terjadi kesenjangan antara standar peiayanan dengan implementasi di lapangan dalam peiaksanaan prinsiflprinsif kerahasiaan di PKPR.Disarankan kepada Kepada Departemen Kesehatan untuk: 1) membuat buku panduan pelayanan kesehatan remaja yang dapat menjamin kerahasiaan di PKPR. 2) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan dcpartemen tcrkait seperti Depclagri, Dep, dan Depag dalam sosialisasi PKPR. 3) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan stratcgi penyebaran infom1asi. Kepada Sudinkes dan Dinas Kesehatan terkait: 1) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan strategi penyebaran informasi mengenai kesehatan reproduksi, 2) Mengevaluasi dan monitoring PKPR secara rutin, 3) Melakukan pelatihan mengenai konfidensialitas pada semua tim PKPR oleh ahli dan praktisi konseling. Bagi Puskcsmas PKPR: 1) Membuat standar pelayanan yang memasukkan sikap dan etika petugas selama pelayanan kesehatan remaja, 2) Membuat jadwal yang ramah remzja. Kepada LSM: Bekeria sama dengan puskesmas PKPR dalam sosialisasi kesehatan rcproduksi pada remaja dan maupun mcnjadi sarana mjukan PKPR. Organisasi Profesi: Menyusun dan memperbaharui standar pelaksanaan profesi yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang konfidensial pada remaja. Bagi Peneliti lain: Perlu dilakukan lebih dalam lagi mengenai pengaruh dan dampak konfidensilitas dalam pelayanan remaja.

---

The study used qualitative method which the objective is to gain infomation deeply on confidentiality at Adolescent Friendly Health Services (AFHS) in Primary Health Care “Y” and “X” South Jakarta. This study involved Adolescent who had treated in AFHS as an informant and providers and policy makers as key informants. There are still lacking knowledge on health, reproductive health, adolescent reproductive health, access of information on AFHS, client’s rights, policy of cIient’s rights and also definition of confidentiality among clients, providers, and decision makers. Beside there is a different perception on confidentiality among them. Still lacking between standard and implementation on confidentiality at AFHS. Suggestion for Ministry of Health: 1) Developing guideline confidentiality services at AFHS. 2) Collaboration with Ministry of Home Afairs, the Ministry of National Education of Indonesia, and Department of Religious AlTairs for socialization on AFI-IS and reproductive health. District Level Health Office: 1) Monitoring and evaluation periodically, 2) attempting training on confidentiality at adolescent services for AFHS workers by an expert. For Primary Health Care Services: I) Provide standard of services which include ethics and attitude on AFHS services, 2) provide friendly schedule for adolescents. NGOs: collaboration with primary health care which provides AFHS on socialization reproductive health and for referral services. Professional organization: developing and refresh guideline of professional services on confidentiality for adolescent services. Others researcher: needs for following up research on impact of confidentiality on adolescent services."

"Upaya pencatatan dan pelaporan merupakan penyelenggaraan sistem informasi di Puskesmas. Pekerjaan upaya pencatatan dan pelaporan dimaknai secara terbatas sekedar mengumpulkan data, melakukan rekapitulasi (labulasi) data, membuat dan mengirim laporan. Untuk menjalankan fungsinya Puskesmas perlu didukung dengan Sistem Informasi Kesebatan yang bandal. Di era digital seperti sekarang ini, adalah suatu keniscayaan bahwa teknologi informasi akan menjadi bagian penting dalam praktek kesehatan masyarakat. Alasan utama menggunakan teknologi informasi adalah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan masyatakat secara lebih efisien, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta menguatkan fungsi strategik organisasi kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan informasi kesehatan dari berbagai sumber. Program Sistem Informasi Kesehatan Integrasi (SIK Integrasi) memberikan arahan secara bertahap untuk melakukan pengelolaan informasi secara terpadu, menyeluruh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal. Tujuan penyelenggaraan SIK Integrasi di Puskesmas adalah tersedianya Informasi Kesehatan yang akurat, cepat dan menyeluruh di Puskesmas kecamatan dan kelurahan. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan Fokns Grup Disknsi dan bertujuan untuk mendapatkan informasi aplikasi pelaksanaan SIK di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu dalam kurun waktu 2006 Ð 2007. Dari hasil penelitian terlihat bahwa program SIK Integrasi telah dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu namun belum berjalan baik bahkan banyak Hambatan dan kendala hal ini disebabkan antara lain karena pelaksana SIK mempunyai tugas ganda dan kurang terjalin kerjasama yang baik antar pegawai, tidak adanya dana untuk pemeliharaan dan perbaikan komputer dan kurangnya dukungan dari Kepala Puskesmas. Saran yang diberikan sehubungan dangan hasil penelitian adalah melakukan sosialisasi manfaat program SIK lntegrasi di tingkat pimpinan dan pembuat kebijakan yang berdampak pada dukungan moril dan anggaran, pelatiban terhadap petugas SIK secara terus menerus serta evaluasi pelaksanaan program SIK Integrasi untuk terwujudnya pengembangan sistem informasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

---

The efforts of recording and reporting are parts of management system at Health Centre. Work of recording and reporting are meant limitedly as simply collecting data, data recapitulation or tabulation, making and sending report. To implement its function, Health Centre needs to be suppotted by reliable Health Information System. It is inevitable that information technology will become an essential part in public health practice at this moment in the digital era.

The main reason in applying information technology is that it will make public health service more efficient, increase work productivity and effectiveness and also streegthen organization strategic function of public health by using health information from various sources. Integrated health information system program (SIK Integration) gives the instructions step by step to do information management integrated, comprehensively by using technology progress optimally.

The purpose of SIK Integration management at Health Centre is to provide accurate quick and comprehensive health information, at village and sub district Health Centre . This study was done applying a qualitative method where primary data collect on was done through Indepth Interviews and Focus Group Discussions and aiming at getting understanding on the application of SIK at Health Centre of Pasar Minggu at the period of2006· 2007.

The study result indicated that integrated SIK program has been implemented at Health Centre of Pasar Minggu, but it does not work well yet, even there are many constraints or resistences. Which one caused by the fact that SIK executor has double duties and weak relationship on activity among officers, there is no fund for maintenance and repair of computers and lack of support from head of Health Centre.

Referring to the study result, it was suggested to do program benefit socialization of the integrated SIK at the level of policy maker and decision maker who will provide of moral support and budget, continued training of SIK officers and also evaluation of program implementation of integrated SIK for the better information system development in the future."

"Kesehatan merupakan kebutuhan hidup dasar manusia, pemerintah wajib menjamin ketersediaan kesehatan bagi setiap masyarakat khusunya pasien lansia. Pasien lansia mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan kelompok umur lainnya. Pasien lansia yang membutuhkan pelayanan kesehatan terkendala oleh akses mereka untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lansia, terutama di bidang kesehatan. Untuk itu dijalankan program Puskesmas Keliling dengan tujuan untuk meningkatkan akses pasien lansia dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah dengan jumlah lansia terbanyak di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini memilih lokus penelitian pasien lansia di wilayah Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, karena jumlah lansia yang lebih sedikit sehingga lebih mudah dievaluasi pelaksanaan program tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori yang menyatakan bahwa akses dapat ditinjau dari 5 dimensi yakni, availability, acessability, affordability, adequacy, dan acceptability. Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa indikator akses telah terpenuhi pada semua dimensi kecuali dimensi acessability.

---

Health is a basic human necessity, the government is obliged to guarantee the availability of health for every community especially elderly patients. Elderly patients have needs that are different from other age groups. Elderly patients who need health services are constrained by their access to these services. The Government through the Ministry of Health and Local Government seeks to improve the welfare of the lives of the elderly, especially in the health sector. For this reason, the Mobile Health Centers program was established with the aim of increasing the access of elderly patients in obtaining health services. The South Jakarta area is one of the regions with the highest number of elderly people in DKI Jakarta Province. This study chooses the locus of research for elderly patients in the Setia Budi sub-district of South Jakarta, because the number of elderly is smaller so it is easier to evaluate the implementation of the program. This research uses an approach post positivist with in-depth interview data collection techniques, observation and literature study. This study uses a theory which states that access can be viewed from 5 dimensions namely, availability, accessibility, affordability, adequacy, and acceptability. The results found that access indicators were met in all dimensions except affordability dimensions."

"Skripsi ini menggambarkan kondisi aktual dari implementasi kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta. Penelitian ini berangkat dari adanya undang-undang yang mengatur standar sebuah bangunan gedung dibangun, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Selain itu, dengan adanya permasalahan pemenuhan hak kesehatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas kesehatan Puskesmas DKI Jakarta. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Bhuyan et al. (2010), peneliti melakukan penelitian terkait pengimplementasian kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas dengan berdasarkan pada 7 dimensi, yaitu The Policy, Its Formulation and Dissemination; Social, Political and Economic Context; Leadership for Policy Implementation; Stakeholder Involvement in Policy Implementation; Planning for Implementation and Resource Mobilization; Operations and Services; dan Feedback on Progress and Result. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Dengan data yang didapatkan peneliti melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta telah diupayakan untuk dilakukan berdasarkan dimensi-dimensi yang dikemukakan, meski masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan pengimplementasian kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta untuk beberapa pihak.

---

This thesis describes the actual condition of the implementation of the policy for disability-friendly building in Public Health Centers (Puskesmas) in DKI Jakarta. The research is based on the existing law that regulates the standards for constructing a building, namely Law Number 28 of 2002 concerning Buildings. Additionally, considering the issues related to the fulfilment of health rights experienced by people with disabilities, DKI Jakarta as the capital city has made efforts to facilitate the needs of people with disabilities in utilizing the healthcare facilities of Puskesmas DKI Jakarta. Applying the Policy Implementation theory by Bhuyan et al. (2010), the researcher conducted a study on the implementation of the policy for disability-friendly building based on seven dimensions: The Policy, Its Formulation and Dissemination; Social, Political and Economic Context; Leadership for Policy Implementation; Stakeholder Involvement in Policy Implementation; Planning for Implementation and Resource Mobilization; Operations and Services; and Feedback on Progress and Result. This research employed a post-positivist approach with qualitative data collection methods. Using data obtained through in-depth interviews and literature review, the results of the study indicate that the implementation of the policy for disability-friendly building in Puskesmas DKI Jakarta has been attempted based on the presented dimensions, although there are still many areas that need improvement. Considering these findings, the researcher provides several recommendations for enhancing the implementation of the policy for disability-friendly building in Puskesmas DKI Jakarta for various stakeholders."

"Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan; khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional; melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas; namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua 2 . Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif; dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang; yaitu Kementerian Kesehatan; Sudinkes Jakarta Selatan;Kepala Puskesmas; Dokter poli; pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan; adanyadukungan Kepala Puskesmas; SOP pelayanan; dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala; komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi kejelasan dan konsistensi belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana; aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah; aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas.

---

The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training; especially training of traditional health careworkers; through the training of acupressure services for Primary Health Care; butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta; PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two 2. Thisresearch is a qualitative research; and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people; namely the Ministry of Health; Sudinkes South Jakarta; Head ofPrimary Health Care; Doctor; program implementer. Methods of data collection throughWM and document review.

The result of research of input component have beenrunning; existence of support of Head of Puskesmas; service SOP; and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle; component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect clarity andconsistency has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers; the financing aspect has not been supportedby local regulations; the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care. "

"Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Tabalong memberikan subsidi pelayanan kesehatan gratis tingkat Puskesmas melalui program Jaminan Tabalong Sehat (JTS). Sasarannya seluruh penduduk Tabalong yang tidak tercakup oleh asuransi atau jaminan kesehatan. Namun pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas dan serapan dana yang telah dianggarkan masih rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya pemanfaatan subsidi pelayanan kesehatan gratis tingkat Puskesmas di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Sampel sebanyak 405 rumah tangga, diambil secara acak sistematik dari klaster 15 desa/kelurahan yang berada di tiga wilayah Puskesmas terpilih. Analisis dilakukan menggunakan statistik regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan subsidi pelayanan kesehatan gratis belum optimal. Sebanyak 58% responden pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan Puskesmas, dalam setahun terakhir. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah pengetahuan, kemauan untuk membayar (WTP), adanya penyakit dan biaya transportasi. Rendahnya pemanfaatan pelayanan Puskemas yang sudah digratiskan terkait dengan kurang optimalnya kegiatan Puskesmas, kurangnya sosialisasi ke masyarakat dan sasaran masyarakat yang diberikan subsidi kurang tepat. Disarankan kepada jajaran kesehatan untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan mendekatkan kegiatan program JTS pada masyarakat. Kepada Pemda Tabalong sebaiknya target sasaran subsidi pelayanan kesehatan gratis diprioritaskan pada masyarakat kurang mampu, dan dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif.

---

Since 2008, Government of Tabalong District have been giving free health care subsidies at public health centre (PHC) through Tabalong Health Security (Jaminan Tabalong Sehat /JTS) program. Targetting of JTS program are all of Tabalong citizen that have not covered by health insurance or health security programs. But, rates of PHC utilization and budget reserved have been low.

This research aim to know the factors that related with low utilization of free health care subsidies at PHC in Tabalong District. This research was analitycal study with cross sectional design. Sampels are 405 household that selected by systematic random from 15 villages cluster at three selected PHC areas. To provide relationship of variables used multiple logistic regression statistical analysis.

Result of the study show that utilization of free health care subsidies were not optimize yet. Just 58% of respondent utilized health care at PHC in the last year. The factors that related with health care utilization at PHC are knowledge, willingness to pay (WTP), diseases avalaibility, and cost of transportation. The low rates utilization of free PHC were also caused by un-optimize of PHC?s activities, lack of promotion the JTS program, not matching of subsidies targetting.

For health providers were recommended to increase promotion and enclose the implementation program to the community. For Government of Tabalong District were suggested to provide focussed targetting of JTS program due the poor and near poor citizen, and increasing the health care quality more comprehensive."

"Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang berperan krusial dalam meningkatkan derajat kesehatan. Sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas sejatinya harus menyediakan pelayanan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan teori kualitas pelayanan kesehatan oleh Donabedian (2003) melalui tiga dimensi yang diukur yakni structure, process, dan outcome. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei, wawancara mendalam, dan observasi sederhana. Hasil survei kepada 100 responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa dikategorikan baik dengan dimensi structure memiliki persentase 96% memiliki kategori baik, dimensi process memiliki kategori 85% baik, dan dimensi outcome 95% memiliki kategori baik. Dalam hal ini dimensi process memiliki persentase lebih kecil dibanding dimensi lainnya sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama oleh berbagai pihak yang terlibat yakni Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas Kecamatan Jagakarsa.

---

Health services are one of the public services that play a crucial role in improving health status. As the front guard in providing health services, community health centers must provide quality services. This research aims to analyze the quality of public services in health services at the Jagakarsa District Health Center, South Jakarta using the theory of health service quality by Donabedian (2003) through three measured dimensions, namely structure, process and outcome. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys, in-depth interviews and simple observations. The results of a survey of 100 respondents stated that the quality of health services at the Jagakarsa District Health Center was categorized as good, with the structure dimension having a percentage of 96% in the good category, the process dimension having a good category of 85%, and the outcome dimension being 95% in the good category. In this case, the process dimension has a smaller percentage than other dimensions, so efforts are needed to improve the quality of health services, especially by the various parties involved, namely the DKI Jakarta Provincial Health Service and the Jagakarsa District Health Center."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."