Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanggung jawab notaris terkait akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuatnya berpotensi dikenai tuntutan secara administratif, perdata hingga pidana apabila terjadi sengketa. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta PPJB dibuat oleh notaris berdasarkan kehendak dari para pihak yang kemudian dituangkan dalam klausul-klausul pada akta tersebut. Namun, dalam pembuatan akta PPJB tidak selalu berjalan sesuai keinginan para pihak. Salah satu penyebabnya adalah penjual merasa dirugikan atas klausul yang tercantum dalam akta PPJB No.4xx setelah akta tersebut sudah ditandatangani, karena pihak penjual yang telah menyerahkan sertipikat miliknya kepada pembeli sebelum membuat akta PPJB dan sebelum pembeli melakukan pembayaran. Oleh karenanya, pembuatan akta PPJB harus dilakukan secara hati-hati, cermat dan teliti. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama, mengenai tanggung jawab notaris terkait klausul yang dianggap merugikan pihak penjual; dan yang kedua mengenai akta PPJB yang telah ditandatangani dengan sempurna namun dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah berdasarkan putusan nomor 801/Pdt.g/2019/PN.Sby. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris-preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban terkait klausul yang dianggap merugikan para penggugat karena syarat lunas yang belum dipenuhi oleh para pihak dan akta PPJB yang sudah ditandatangani dengan sempurna dapat batal demi hukum dan tidak sah disebabkan wanprestasi oleh pihak pembeli yang mengakibatkan pihak penjual mengajukan gugatan pembatalan secara sepihak ke pengadilan.

---

The notary responsible for the sale and purchase binding agreement (PPJB) potentially can be subject to administrative, civil, and criminal charges in the event of a dispute. The precautionary principle is an essential principle that must be applied and implemented as a notary. The PPJB deed is created based on the will of the parties in which the clauses will be stated on the deed. However, the creation of the deed does not always go according to the wishes of the parties. One of the reasons is that the seller feels disadvantaged over the clauses listed in the PPJB deed No.4xx. Once the deed has been signed, the seller must submit the certificate to the buyer prior to the payment and the PPJB creation. Therefore, the preparation of the PPJB deed needs to be carefully and thoroughly done. The first problem raised in this study is the responsibility of the notary regarding clauses that are considered detrimental to the seller, the PPJB deed which was perfectly signed but declared void and invalid based on decision number 801/Pdt.g/2019/PN.Sby. To answer this problem, a normative legal research method is used with an explanatory-prescriptive type of research. The result of this research is that the notary cannot be held responsible for the clause that is considered detrimental to the plaintiffs due to the payment that has not been fully paid by the parties. In addition, the PPJB deed that has been signed can be considered null and void if there is a failure in payment. As a result, the seller may file a lawsuit for cancellation unilaterally to the court."

"Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris dituntut untuk bersikap hati-hati, teliti dan netral menghadapi para pihak serta dalam pembuatan akta untuk pihakpihak yang datang dihadapannya. Selain itu seorang Notaris juga harus mengetahui batasan dari tanggung jawab dan wewenang selama menjalankan jabatannya. Hal itu diperlukan untuk melindungi agar tidak terlanggarnya hak-hak serta kewajiban notaris serta para pihak yang kemudian bisa menimbulkan sengketa hingga kerugian satu sama lain. Di dalam kasus yang diteliti oleh penulis terdapat ketidaktelitian notaris dalam pembuatan akta perjanjian untuk membangun dan akta kuasa dimana terdapat salah perhitungan jumlah bangunan yang akan dibangun serta pencantuman klausa hibah dalam akta kuasa sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam kasus ini para pihak mencoba untuk menuntut ganti kerugian kepada notaris atas kerugian yang telah mereka terima. Dan akhirnya notaris membayar ganti kerugian serta dibuatnya Akta Perubahan dihadapan notaris yang lain.

---

In rendering his/her services, a notary is involved to work prudently, carefully and being neutral on handling both parties involving in the process of making an agreement in front of him/her. Furthermore, a notary should clearly understand the scope of duties and responsibilities whenever undertaking his/her profession. This is a necessity to avoid infringement on the rights of both notary and the parties. Otherwise, there will be possibly resulted in disputes and losses for both the notary and the parties.

In the case-study observed by the writer, it has been identified that notary?s negligence happened in the Agreement and Procuration made. A mistake on the number of buildings to be built, and the inclusion of the grant's clause in the Agreement and Procuration, resulting in losses for the parties who signed the agreement. The parties prosecuted claim to the notary for their losses. Finally the Notary reimbursed the losses, thence a Revised Agreement was made in front of other notary."

"Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta autentik memiliki peranan yang penting dalam berbagai hubungan hukum. Namun, tidak jarang dalam menjalankan jabatannya, Notaris melakukan kesalahan terkait akta yang dibuatnya. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 1092 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Dalam kasus ini, permasalahan dilatarbelakangi adanya kesalahan Notaris dalam pembuatan akta, dimana seharusnya ia membuat akta Pinjam Meminjam, namun akta yang dibuatnya justru akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB atas permintaan salah satu pihak. Kesalahan pembuatan akta PPJB ini pada akhirnya menimbulkan masalah, ketika pihak pembeli dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Oleh karena akta PPJB tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli AJB sehingga terjadi peralihan hak kepada pembeli, maka otomatis aset yang beralih tersebut menjadi boedel pailit. Dimana peralihan hak tersebut tidak dikehendaki oleh pihak penjual. Tesis ini membahas mengenai keabsahan dan kesesuaian akta PPJB yang dibuat oleh Notaris, serta bentuk tanggung jawab Notaris yang dapat dilakukan atas kesalahan pembuatan akta tersebut. Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui data tertulis yang diperoleh melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum lainnya. Dalam hal ini, akta PPJB yang dibuat oleh Notaris adalah sah, namun tidak sesuai dengan maksud para pihak sehingga menimbulkan sejumlah kerugian. Oleh karena itu, Notaris bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga dapat dikenakan sanksi atau tanggung jawab yang bersifat administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta tanggung jawab perdata dengan konstruksi perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

---

The notary as a public official authorities in making authentic deed has an important role in various legal relationship. However, it is not uncommon in the exercise of his Office, the notary deed related errors. It is, as occurred in the case of the Court Decision Number 1092 K Pdt. Sus Pailit 2016. In this case, the issue backed by the presence of the notary deed in making mistakes, where he was supposed to make the deed of Loan Borrowing, but the deed he made was Pre Sale and Purchase Agreement PSPA at the request of one party. This error, of making PSPA, ultimately cause problems when the buyer were declared bankrupt by the Court. When the PSPA was followed by the Sale and Purchase Agreement SPA , automatically the assets mentioned in the agreement become the assets of the bankrupt. Whereas, the selling of asset is not desired by the seller. This thesis discusses about the validity and the conformity of the PSPA made by the notary, as well as the form of Notarial responsibility that can be performed on the condition of error. This thesis is made by using the juridical normative research method with the data collection technique through the study of librarianship through the written data obtained through a search of legal literature and librarianship, whether based on rules legislation or other literature. In this case, the PSPA made by the notary is valid, but does not comply with the intent of the parties, which giving rise to a number of losses. Therefore, the Notary is being held responsible for faults that may be subject to sanctions or administrative responsibility in accordance with the legislation Office of the notary, as well as civil liability with the construction deed against the law in accordance with the provisions of article 1365 Indonesian Civil Code."

"Notaris sebagai pejabat kepercayaan negara diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk selalu bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Tindakan tersebut merupakan etika dasar notaris untuk menjamin akta yang dibuatnya adalah akta yang autentik. Lahirnya autentisitas suatu akta dapat dilihat dari proses pengesahannya yakni harus memenuhi syarat verlijden yang mana harus disusun, dibacakan dan ditandatangani. Keduanya kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan sebab akibat, karena tindakan tidak jujur, tidak seksama dan memihak kepada salah satu penghadap adalah sikap yang dapat menjadi pemicu tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga syarat verlijden tersebut. Salah satu contoh kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, di mana notaris membuat akta namun tidak secara jujur serta adanya keberpihakan kepada salah satu penghadapnya. Kasus bermula dengan adanya akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris, akan tetapi pembuatannya tidak memenuhi syarat verlijden akta serta adanya perubahan akta tanpa diketahui oleh calon penjual yang menyebabkan kerugian kepadanya. Oleh karena itu akan diangkat permasalahan mengenai keabsahan akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak memenuhi syarat verlijden dan bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat verlijden. Penelitian hukum ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu dengan menganalisis secara sistematis bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen guna menjawab permasalahan yang diangkat berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pengikatan jual beli dapat menjadi batal demi hukum, apabila tidak memenuhi syarat verlijden dan syarat sah perjanjian dalam hal ini adalah syarat objektif. Notaris dianggap telah memihak kepada salah satu penghadap sehingga merugikan pihak lainnya yaitu penjual Atas kesalahannya, maka seharusnya notaris tersebut diberikan sanksi secara administratif dengan sanksi pemberhentian pemberhentian tidak hormat atau sekurang-kurangnya pemberhentian sementara dan ganti kerugian sebagai pertanggungjawaban secara perdata. Mengingat beratnya pelanggaran jabatan yang dilakukan, notaris tersebut juga dapat di pidana atas tindakan pemalsuan akta autentik dalam Pasal 264 KUHP. Melalui kasus ini dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi notaris untuk memiliki nilai moral dan etika yang baik dalam menjalankan jabatannya.

---

Notaries as state trust officials are mandated by the Notary Law to always act honestly, carefully and impartially. These actions are the basic ethics of notaries to ensure that the deeds they make are authentic deeds. The authenticity of a deed can be seen from the validation process, which must meet the verlijden requirements, which must be compiled, read out and signed. Both of these obligations are a unity that has a causal relationship, because actions that are not, honest, not careful and favor one of the faces, can trigger the non-fulfillment of one of the three verlijden requirements. One example of a case that is the subject matter of this research, where a notary makes a deed but is not honest and there is favoritism to one of the confrontants. The case began with a deed of sale and purchase made before a notary, but the making of the deed did not meet the verlijden requirements of the deed and there were changes to the deed without the knowledge of the prospective seller which caused him harm. Therefore, the problem will be raised regarding the validity of the deed of binding of sale and purchase made before a Notary that does not meet the verlijden requirements and the form of legal responsibility of the notary in making the deed of binding of sale and purchase which is declared null and void by the court because it does not meet the verlijden requirements. This legal research is prepared using doctrinal research methods, namely by systematically analyzing primary and secondary legal materials obtained through document studies to answer the problems raised related to the issues in this study. The research results show that the deed of binding of sale and purchase can be null and void if it does not fulfil the verlijden requirement, and the legal requirement of the agreement, in this case, is the objective requirement. For his mistake, the notary should be given administrative sanctions with temporary dismissal and compensation as civil liability. Given the severity of the offence committed, the notary can also be criminalized for forgery of authentic deeds in Article 264 of the Criminal Code. Through this case, it can be concluded that it is essential for notaries to have good moral and ethical values in carrying out their positions."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya di tuntut untuk bersikap hati-hati dan teliti, hal ini bertujuan agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Dalam prakteknya notaris mungkin melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada penghadap maupun pihak ketiga yang di akibatkan karena sikap ketidak hati-hatiannya. Bahkan dalam hal notaris melakukan pengecekan identitas penghadap. Sikap ketidak hati-hatian tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar bahkan notaris dapat dikenakan ancaman pidana, sebagaimana yang menimpa Notaris H akibat kelalaiannya dalam memeriksa identitas penghadap dikenakan pidana. Berangkat dari permasalahan di atas, penulis berusaha menelaah bagaimana implikasi yuridis terhadap akta yang dibuat Notaris yang pihaknya adalah palsu dan pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penalitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan penelitian kepustakaan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Tipologi penelitian dalam tesis ini adalah Deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen lainya, serta hasil penelitian, pengkajian dan refrensi lainnya. Dampak kelalaian notaris yang menimbulkan kerugian tersebut dapat membuat akta yang dibuat oleh Notaris menjadi akta yang tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif sebuah akta, dengan adanya pihak palsu sebagai penghadap dan objek yang di perjanjikan adalah objek yang diperoleh secara melawan hukum maka akta tersebut dapat di degredasi menjadi akta di bawah tangan dan dapat di lakukan penetapan pembatalan atau batal demi hukum di pengadilan negri. Pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya tersebut dapat di pertanggung jawabkan baik secara Perdata, Pidana, Administratif berdasarkan Undnag-Undang Jabatan Notaris dan Organisasi berdasarkan Kode Etik Notaris.

---

Notary in carrying out his position is demanded to be careful and careful, this is intended to avoid problems in the future. In practice, the notary may carry out legal actions that result in losses to the viewer and third parties that are caused due to an attitude of inadvertence. Even in the event that the notary checks the identity of the viewer. The attitude of inadvertence can have a very large impact even the notary may be subject to criminal threats, as happened to Notary H due to his negligence in checking the identity of the perpetrators subject to criminal charges. Departing from the above problems, the author tries to examine how the juridical implications of the deed made by a Notary whose party is false and the notary`s responsibility for the deed made. The research method used is a normative juridical reasoning method, namely research conducted by examining library materials or referred to as library research based on the applicable positive law. The typology of research in this thesis is descriptive analytical, with a qualitative approach and uses secondary data in the form of legislation, court decisions, agreements, contracts or other documents, as well as the results of research, studies and other references. The impact of notary negligence that causes such losses can make a deed made by a Notary to become a deed that does not fulfill the subjective and objective elements of a deed, with the existence of a false party as an object and the object promised is an object that is violated become a deed under the hand and can be made a cancellation or null and void in the state court. The notary`s responsibility for the deed he made can be accounted for either Civil, Criminal, Administrative based on the Law of Notary Position and Organization based on the Notary Code of Ethics."

"Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 89/Pdt.G/2023/Pn Mtr yaitu mengenai peran Notaris terhadap pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat sebagai jaminan utang piutang, dan pertanggungjawaban Notaris atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehingga putusan pengadilan menyatakan batal demi hukum. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa peraturan – peraturan hukum yang berlaku sebagai bahan primer dan bahan Pustaka serta wawancara sebagai bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris harus bisa mengarahkan dan menjelaskan kepada para pihak mengenai perbuatan hukum yang akan mereka lakukan beserta akibatnya sebagaimana hukum mengatur. Notaris dituntut untuk memiliki kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa dan menganalisis kehendak para pihak yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Adapun kepentingan para pihak harus diutamakan oleh Notaris guna mengindari kerugian. Dalam hal utang piutang yang didasari adanya muatan pidana dapat mengakibatkan akta turunannya yaitu akta Perjanjian Pengiktan Jual Beli dan kuasa menjual tidak sah dan batal demi hukum. Terlebih lagi perbuatan hukum utang piutang tidak sesuai dengan menjadikan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kuasa menjual sebagai jaminan. Notaris yang mengetahui adanya ketidaksesuian antara akta autentik dengan perbuatan hukum para penghadapnya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabanya secara perdata dan administrasi.

---

This study analyzes the Decision of the Mataram District Court Number 89/Pdt.G/2023/Pn Mtr, namely regarding the role of the Notary in making a Deed of Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney made as collateral for debts and the Notary's responsibility for losses suffered by one of the parties so that the court decision is declared null and void. The research method uses doctrinal research with secondary data in the form of applicable legal regulations as primary materials and Library materials and interviews as secondary materials. The results of the study show that the Notary must be able to direct and explain to the parties regarding the legal actions they will take along with the consequences as regulated by law. Notaries are required to have accuracy and precision in examining and analyzing the wishes of the parties in accordance with applicable regulations. And the most important thing is that the Notary must prioritize the interests of all parties in order to avoid losses, for that reason the Notary must be able to refuse to make an authentic deed if there is something that is contrary to the law. In the case of debts based on criminal content, it can result in derivative deeds, namely the Deed of Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney being invalid and null and void by law. Moreover, the legal act of debts is not in accordance with making the Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney as collateral. A notary who knows that there is a discrepancy between the authentic deed and the legal actions of those who present it can be held civilly and administratively responsible."

"Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3162 K/PDT/2021 mengenai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang batal demi hukum dalam proses penyelesaian utang dengan cara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Putusan ini hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penelitian ini akan memberikan pandangan dari Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) serta Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan) sebagai implementasi asas lex specialis derogate lex generalis. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak dalam PPJB yang batal demi hukum pada proses AYDA serta tanggung jawab oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil penelitian dalam kasus Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diberikan terhadap para pihak sebagaimana Pasal 12 UUHT untuk mempertahankan prinsip bahwa Obyek Hak Tanggungan sejatinya ada sebagai media untuk menjamin pelunasan kredit, bukan untuk dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Dalam hal dilakukannya AYDA, Obyek Hak Tanggungan harus dialihkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana Pasal 12 UU Perbankan. Dalam kasus putusan ini, ditemukan bahwa PPJB tidak dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PPJB tersebut batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Para Pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah diberikan UUHT maupun UU Perbankan. Berkaitan dengan PPJB yang batal demi hukum, putusan ini tidak memberikan sanksi apapun bagi Notaris, sedangkan Notaris seharusnya ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat suatu akta autentik. Notaris dapat diberikan sanksi baik secara perdata, pidana maupun administratif. Perbuatan Notaris sebagaimana kasus putusan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

This study discusses about the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 3162 K/PDT/2021 regarding the Deed of Binding Purchase Agreement (PPJB) which was null and void in the The Acquisition of Debtor's Asset Process (AYDA). This decision only considers the provisions in the Civil Code, so this research will provide a view of the Mortgage Law (UUHT) and the Banking Law (Banking Law) as the implementation of the lex specialis derogate lex generalis principle. The issue raised is how legal protection is provided for the parties in the PPJB which is null and void in the AYDA process and the responsibility of the Notary. The research method used is doctrinal. The results of the research in the case of this decision show that legal protection has been given to the parties in accordance with Article 12 UUHT to maintain the principle that the object of mortgage rights actually exists as a medium to guarantee repayment of credit, not to be owned by the holder of mortgage rights. In the case of The Acquisition of Debtor's Asset Process, the Mortgage Object must be transferred within a maximum period of 1 (one) year as stated in Article 12 of the Banking Law. In the case of this decision, it was found that the PPJB was not made in accordance with the applicable laws and regulations, so that the PPJB was null and void by law. Based on this, the Parties do not receive legal protection as granted by the UUHT and the Banking Law. Regarding to PPJB which is null and void by law, this decision does not provide any sanction for the Notary, while the Notary should also be responsible for actions related to his/her authority in making an authentic deed. Notaries can be given civil, criminal or administrative sanctions. The Notary's actions as in the case of this decision, can be subject to criminal sanctions according to the norms regulated in Article 264 of the Criminal Code."

"Akta autentik merupakan surat atau tulisan yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Akta notaris yang dinyatakan cacat hukum, dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan notaris tersebut. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum, serta pertanggungjawaban notaris atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli tanah, dapat diberikan kepada pembeli yang beriktikad baik. Pembeli dalam kasus ini merupakan pembeli beriktikad baik yang dapat diberikan perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, yaitu pembeli yang melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah, sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan pembeli yang melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan. Pertanggungjawaban notaris secara perdata dalam hal ini adalah mengganti kerugian, sejumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan menyatakan akta yang dibuat olehnya, merupakan akta yang batal demi hukum. Pertanggungjawaban notaris berdasarkan jabatannya, yaitu sanksi yang sebagaimana telah ditentukan oleh kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris, sanksi ini diberikan secara bertingkat, yaitu dimulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Untuk menghindari perbuatan yang merugikan, pembeli seharusnya menolak untuk melakukan penandatanganan akta apabila salah satu pihak dalam akta tidak hadir, maupun tidak memberikan surat kuasa kepada pihak lain.

---

An authentic deed is a letter or writing made by a notary as an official who has the authority to make deeds. A notarial deed that is declared legally defective can result in losses for interested parties, so that the injured party can ask for responsibility for the notary's actions. This research analyzes legal protection for buyers for deeds of sale and purchase agreements that are legally flawed, as well as the responsibility of notaries for deeds of sale and purchase agreements that are legally flawed. The form of research used in this research is doctrinal with a descriptive analytical research typology. The research results show that legal protection for buyers in land buying and selling transactions can be given to buyers who have good intentions. The buyer in this case is a buyer in good faith who can be given legal protection as stated in SEMA Number 4 of 2016, namely a buyer who carries out buying and selling of the land object using valid procedures/procedures and documents, as determined by statutory regulations and buyers who exercise caution by researching matters relating to the land object being contracted. The notary's civil liability in this case is to compensate the amount of loss suffered by the injured party and to declare that the deed made by him is a deed that is null and void by law. Notary accountability is based on their position, namely sanctions as determined by the notary code of ethics and the notary position law. These sanctions are given in stages, starting from a written warning, temporary dismissal and honorable or dishonorable dismissal. To avoid detrimental actions, the buyer should refuse to sign the deed if one of the parties to the deed is not present, or does not provide a power of attorney to the other party."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan suatu perjanjian yang sepenuhnya ditentukan oleh apa yang disepakati para pihak, namun dalam praktiknya, seringkali para pihak pada waktu menutup perjanjian tidak mempertimbangkan baik akibat maupun konsekuensi tidak terduga dari keseluruhan perjanjian. Pada umumnya hal tersebut dialami oleh masyarakat awam yang kurang memahami hukum. Terkait hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang peran notaris dalam memberikan penjelasan dan saran sebagai bentuk penyuluhan hukum pada pembuatan akta menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga mengenai klausul yang seharusnya termuat dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (akta PPJB) sebagaimana ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung 602 K/Pdt/2020. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi dokumen di mana analisisnya dilakukan secara kualitatif. Dari analisis tersebut ditemukan bahwa notaris memiliki peran penting untuk memberikan penyuluhan hukum berupa penjelasan dan pemberian saran pada saat pembuatan akta. Peran tersebut ditegaskan melalui ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam kasus yang distudi, seharusnya akta PPJB pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 k/pdt/2020 memuat klausul jangka waktu pelunasan sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Oleh karena itu, kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum seharusnya dimasukkan ke dalam kewajiban notaris dalam UUJN. Dengan demikian ada sanksi yang jelas apabila notaris tidak menjalankan kewajibannya. Notaris semestinya bisa mengarahkan keputusan klien yang bersifat krusial, agar akta PPJB yang dibuatnya tidak dimintakan pembatalan di kemudian hari. Bukan hanya sekedar mengkonstantir kehendak klien ke dalam sebuah akta tanpa mempertimbangkan substansinya.

---

The pre-Sale and Purchase Agreement is an agreement entirely determined by what the parties have agreed on, but in practice, at the time end of the agreement, the parties often do not consider both the consequences and unexpected consequences of the agreement. In general, this is experienced by the people who miss the law up. The problems raised in this study is about the role of a notary in providing explanations and suggestions as a form of legal counseling on making a deed according to applicable legal provisions in Indonesia. In addition, there are also clauses that should be contained in the deed of the pre-Sale and Purchase Agreement (PPJB deed) as found in the Supreme Court Decision 602 K/Pdt/2020. This normative juridical research uses a statutory approach and a case approach through a document study where the analysis is carried out qualitatively. Base on the analysis, it was found that notaries have an essential role to provide legal counseling including of explanations and providing advice in the deed making process. This role is stipulated on Article 15 paragraph (2) letter e of the Law on Notary Positions (UUJN). In the study case, the PPJB deed in the Supreme Court's Decision Number 602 k/pdt/2020 should contain a repayment period clause, so it prevents a dispute between the parties. Therefore, the authority of a notary in providing legal counseling should be included in the notary obligation as stated on UUJN. Thus there are clear sanctions if the notary does not conduct the obligations. A notary should direct a client's crucial decision, so the PPJB deed he made is not requested for cancellation later. It's not just about constituting the client's intention into a deed without considering the substance."

"Tesis ini membahas mengenai berkaspengaduan nomor 03/Pts/MPW.JKT/I/2010 yaitu antara Ir.Soebagijo selaku pelapor melawan Notaris AM,SH selaku terlapor. Perkara bermula ketika Pelapor akan melakukan peminjaman uang kepada pihak ke-3. Pihak ke-3 meminta jaminan, yang akhirnya dijaminkan sebuah tanah dan bangunan di Jalan Sultan Hasanudin nomor 70, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Untuk menjamin keamanan perjanjian tersebut maka dibuatlah Akta perjanjian di hadapan Notaris AM,SH. Perjanjian tersebut berisi pula surat persetujuan oleh Nyonya Soewami selaku Istri dari Tuan Ir.Soebagijo. tanpa dibacakan terlebih dahulu, ternyata perjanjian tersebut bukanlah perjanjian hutang-piutang, melainkan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli dan akta kuasa Jual, dan Notaris berdalih bahwa PPJB dan akta kuasa jual tersebut hanya syarat formil saja sehingga pelapor yang kurang memahami hukum pun menandatangani Akta PPJB dan akta kuasa menjual tersebut merumuskan 2 (dua) permasalahanpokok, yaitu:1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya?2. Bagaimana Implikasi Akta Tersebut Terhadap Para Pihak Termasuk Pihak Ketiga?Penelitian ini termasuk kedalam metode metode penelitian yuridis normatif, yakni yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan : (1) Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris. (2) Implikasi Akta Tersebut Terhadap Para Pihak Termasuk Pihak Ketiga, apakah akta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan mempunyai hukum pembuktian yang kuat.

---

This thesis discusses the complaint file number 03/Kpts/MPD.JKT/I/2010 of between Ir. Soebagijo as complainant against Notary AM, SH as reported. Case began when Rapporteur will borrow money to a 3rd party. 3rd party requesting the guarantee, which ultimately pledged a land and building in Jalan Sultan Hasanuddin number 70, Kebayoran Baru, South Jakarta. To ensure the safety of the agreement, the agreement made before Notary Deed AM, SH. The agreement also contains a letter of approval by Mrs Soewami as the wife of Mr. Ir.Soebagijo. without read out first, it turns out the agreement is not a treaty of debt, but Deed Binding purchase agreement and deed of power Selling and Notary argued that the SPA and the deed of power of sale is only the formal requirements alone so that reporting misunderstanding of the law was signing the CSPA and deed of power sold tersebut merumuskan 2 (two) main problems, namely:

1. How Responsibilities Top Notary Deed That he made?

2. What implications Such Deed Of The Parties Includes Third Party?

This study included into methods of normative juridical research method, which are made by reviewing the literature that are not limited by time and place, and is made by reviewing the literature either in the form of books as well as legislation relating to issues studied. This thesis research results show: (1) Responsibility Top Notary Deed That he made in terms of the Law on Notary. (2) Such deed Implications Of The Parties Including Third Parties, whether such certificates in accordance with the Law on Notary and have strong evidentiary law."