Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang batasan tanggung jawab notaris terhadap tindakan pemegang saham yang tidak menyetorkan modal dalam Perseroan Terbatas dengan lebih menitikberatkan pada tinjauan filosofis asas kepastian hukum. Latar belakang pemilihan topik penelitian ini adalah pada praktik pendirian Perseroan Terbatas dimana penyetoran modal menjadi syarat utama pengajuan pengesahan badan hukum sering tidak dilakukan oleh pemegang saham. Cukup dengan menggunakan surat pernyataan notaris sebagai pengganti bukti penyetoran modal Perseroan maka suatu Perseroan Terbatas dapat memperoleh status badan hukum, meskipun tidak diikuti dengan penyetoran modal yang nyata. Melihat adanya celah hukum ini menyimpangi asas kepastian hukum sebagai nilai hukum yang terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan dan wajib ditegakkan. Dari sini perlu kiranya ditegaskan sampai dimana batasan tanggung jawab notaris terhadap tindakan ini. Terdapat dua rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini adalah akibat hukum dari tidak dilakukannya penyetoran modal bagi Perseroan Terbatas dan Pemegang Saham; dan batasan tanggung jawab notaris terhadap tidak dilakukannya tindakan penyetoran modal pada Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan ini adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan analitik dan bahan-bahan studi kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulannya adalah tidak dilakukannya penyetoran modal berdampak hukum bagi Perseroan, pemegang saham lain, dan pemegang saham yang tidak menyetorkan modal itu sendiri dan tanggung jawab notaris hanya terbatas pada ketika notaris sudah diyakinkan oleh para pemegang saham bahwa penyetoran modal telah dilakukan, baik melalui tindakan nyata maupun melalui surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham.

---

This study discusses the limitations of the notary's responsibility for the actions of shareholders who do not deposit capital in a Limited Liability Company with more emphasis on a philosophical review of the principle of legal certainty. The background for selecting the topic of this research is the practice of establishing a Limited Liability Company where capital deposit is the main requirement for submitting legal entity approval which is often not carried out by shareholders. It is enough by using a notary statement as a substitute for proof of depositing the Company's capital, a Limited Liability Company can obtain the status of a legal entity, even though it is not followed by a real deposit of capital. Seeing this legal loophole deviates from the principle of legal certainty as a legal value contained in every legislation and must be enforced. From here, it is necessary to emphasize the extent to which the notary's responsibility for this action is limited. There are two formulations of problems that arise from this research, namely the legal consequences of not making capital deposits for Limited Liability Companies and Shareholders; and the limitation of the notary's responsibility for not doing the act of depositing capital in the Limited Liability Company. The research method used to analyze this problem is a juridical-normative research method using an analytical approach and literature study materials as well as related laws and regulations. The conclusion is that the non-payment of capital has legal implications for the Company, other shareholders, and shareholders who do not deposit their own capital and the responsibility of the notary is only limited to when the notary has been convinced by the shareholders that the capital deposit has been made, either through real or real action. through a statement letter that has been signed by the shareholders."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta notaris yang para penghadapnya merupakan orang asing dan tidak mengerti bahasa dalam akta. Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena notaris yang membuat akta tidak mempunyai kemampuan berbahasa asing atau bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Meskipun peraturan perundang-undangan memberi opsi apabila notaris tidak dapat menerjemahkan sendiri maka dapat meminta bantuan pada penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya akan tetapi notaris tersebut tidak menggunakan opsi tersebut. Sehingga pada akhirnya para penghadap menandatangani akta tersebut tanpa adanya penjelasan atau penerjemahan mengenai isi akta tersebut dari notaris.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta notaris tersebut tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Terhadap akta yang batal demi hukum tersebut, notaris harus bertanggung jawab kepada para penghadap yang telah dirugikannya dan dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

This Thesis discusses about making of notary's deed which the appearers are foreigner and do not understand about language of the mentioned deed. The problem of this case occurs because notary who made the deed does not have ability to speak with foreign language or language which is understood by the appearers. Although the prevailing regulation give option in the event of the notary can not translate the deed itself then notary may request assistance from the sworn translator to translate the mentioned deed however the notary did not use that option. Therefore in the end, the apperers signing the mentioned deed without obtain any explanation or translations according contents of the deed from the notary.

The result of this thesis namely the mentioned notary's deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law. The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens. Toward the mentioned deed which void by law, notary must take responsibility to the appearers who have been detrimental by him/her and might be imposed civil sanction as mentioned in Article 84 Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary."

"Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang digugat oleh pemegang saham minoritas yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham mayoritas merangkap jabatan sebagai Komisaris Perseroan merasa pelaksanaan RUPSLB mengenai perubahan susunan direksi dan dewan komisaris layak karena dengan hak suaranya akan memenuhi kuorum 2/3 dari seluruh hak suara sebagaimana diatur dalam UUPT. Pada kasus ini notaris digugat karena akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan risalah bawah tangan dan dibawa oleh kuasa Perseroan yaitu Komisaris Perseroan yang merupakan pemegang saham mayoritas. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan RUPS dengan agenda rapat perubahan susunan direksi dan dewan komisaris tanpa pemanggilan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas secara sepihak tanpa sepengetahuan Direktur dan Komisaris yang hendak diberhentikan sehingga tidak mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Penelitian ini hendak menganalisis apakah RUPS tanpa pemanggilan ini dapat memenuhi keabsahan RUPS tanpa pemanggilan dalam UUPT, bagaimana keabsahan RUPS yang dilakukan secara sepihak oleh pemegang saham mayoritas dan tanggung jawab notaris terhadap akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki kecacatan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Bentuk penelitian yaitu doktrinal menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPT memungkinkan adanya RUPS tanpa pemanggilan dengan syarat-syarat yang secara kumulatif dipenuhi yaitu seluruh pemegang saham menyetujui tindakan dalam agenda RUPS dan diambil berdasarkan suara bulat, tetapi dalam kasus ini syarat tersebut tidak dipenuhi sehingga tidak dapat menjadi RUPS tanpa pemanggilan yang sah. Dalam hal RUPS dilakukan secara sepihak dalam memberhentikan direksi dan atau komisaris oleh pemegang saham mayoritas, hal demikian melanggar UUPT sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Notaris DRWN yang tetap membuat akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki cacat hukum menjadi harus bertanggungjawab perdata dan administratif atas akta PKR yang dibuatnya. Mengingat bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu berhati-hati dan teliti dalam segi formiil dan materiil.

---

The results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sumber Sentosa Cemerlang were sued by minority shareholders who concurrently serve as President Commissioner and majority shareholders concurrently serve as Commissioners The Company feels that the implementation of the EGMS regarding changes in the composition of the board of directors and board of commissioners is feasible because with voting rights it will meet the quorum of 2/3 of all voting rights as stipulated in the Law. In this case, the notary was sued because the deed of Meeting Resolution Statement was made based on the underhand minutes and brought by the Company's power of attorney, namely the Company's Commissioner who is the majority shareholder. The problem in this study is regarding the validity of the GMS with the meeting agenda of changing the composition of the board of directors and board of commissioners without summons made by the majority shareholder unilaterally without the knowledge of the Director and Commissioners who want to be dismissed so that they do not get the opportunity to defend themselves. The Deed of Meeting Resolution Statement was declared invalid by the court. This study wants to analyze whether the GMS without this summons can fulfill the validity of the GMS without a summons in the UUPT, how the validity of the GMS carried out unilaterally by the majority shareholder and the notary's responsibility for the PKR deed based on the GMS that has legal defects in the North Jakarta District Court Decision Number 214 / Pdt.G / 2021 / PN. Jkt.Utr. The form of research is doctrinal using qualitative analysis methods. The results showed that the UUPT allows for a GMS without a summons with conditions cumulatively met, namely that all shareholders approve the actions on the agenda of the GMS and are taken unanimously, but in this case these conditions are not fulfilled so that they cannot become GMS without a valid summons. In the event that the GMS is carried out unilaterally in dismissing directors and / or commissioners by the majority shareholder, this violates the Law so that it is categorized as unlawful. DRWN notaries who continue to make PKR deeds based on GMS that have legal defects must be responsible civilly and administratively for the PKR deeds they make. Given that notaries in carrying out their positions must always be careful and meticulous in formal and material terms."

"Investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia secara umum dapat dilakukan dengan cara mendirikan badan hukum yang baru atau membeli saham perseroan berbadan hukum yang sudah beroperasi, akan tetapi semua itu harus mengacu pada ketentuan atau peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksananya.Pendirian Perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut dapat ditempuh dengan cara mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau badan lain yang telah ditetapkan untuk itu. Prosedur pertama yang harus dilakukan adalah pengajuan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Peran notaris adalah membantu pernerintah memberikan konsultasi hukum bagi para pihak yang ingin mendirikan perseroan terbatas penanaman modal asing dan membuatkan Akta Pendirian perseroan terbalas penanaman modal asing.Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif, normative dan empiris terhadap prosdur yang diberlakukan dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing.Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibualnya, membuat berita acara rapat umum pemegang saham atau pemyataan keputusan rapat, dan mencocokan joint venture agreement (kalau ada) dan Surat Persetujuan BKPM serta menuangkan kehendak para pihak kedalam akta pendirian sesuai ketentuan yang berlaku dan memperoleh pengesahan dari Menteri.

---

Foreign investors interested in investing their capital in Indonesia generally can invest by means of establishing new legal entities or by means of purchasing shares of companies having legal entity status which have already operated, however, all of those methods must referred to the prevailing provisions or regulations which are Capital Investment Law and Limited Liability Company Law together with their implementing regulations.

The establishment of such foreign capital investment limited liability company can be conducted by following the procedures which have been stipulated by the Capital lnvestrnent Coordinating Board and/or other institutions which have been stipulated for such purpose. The tirst procedure which must be conducted is the submission of proposal to the Capital Investment Coordinating Board by completing all requirements which have been stipulated. In relation to such matter, the roles of notary for the parties who wish to establish such foreign capital investment limited liability company are helping the government to provide legal consultancy in accordance with the prevailing statutory regulations as a form of consent of the parties and preparing Deed of Establishment of foreign capital investment limited liability Company.

The composing method of this thesis is descriptive, normative and empiric towards the procedures implemented in the establishment of foreign capital investment limited liability Company.

From such research, has been obtained conclusion that the roles of notary in he establishment of foreign capital investment limited liability company are providing legal consultancy, preparing agreement, and setting out the intention of the parties into the deed of establishment, preparing Minutes of General Meeting of Shareholders or Statement of Resolutions of Meeting for the change of status from ordinary limited liability company to become foreign capital investment limited liability company in accordance with the prevailing provisions and obtaining legalization from the Minister."

"Untuk mendirikan suatu Perserotan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menentukan jumlah minimal modal dasar dan modal awal yang harus disetorkan guna menjalankan perusahaan. Namun dalam kenyataannya, teradapat dugaan terjadinya manipulasi modal disetor dalam pendirian PT sebagaimana dalam kasus PT. FTL dalam penelitian ini, karena modal awal yang dimiliki untuk disetorkan tidak mencukupi. Praktik semacam ini tentu saja dapat memunculkan resiko kerugian bagi pihak-pihak yang nantinya melakukan hubungan hukum dengan perseroan yang modal pendiriannya tidak memenuhi persyaratan modal minimal namun besaran modal awal yang disetor telah dimanipulasi oleh pendirinya. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pendiri perseroan, selanjutnya adalah pertanggung jawaban notaris terkait manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kedua jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian perseroan adalah pendirian perseroan tersebut cacat secara hukum dan cacatnya pendirian perseroan tersebut dikarenakan oleh melanggarnya Pasal 33 UUPT pada saat proses pendirian perseroan dan adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dilakukan oleh pendiri perseroan. Selain itu dapat dijelaskan bahwa Pertanggungjawaban notaris terhadap manipulasi modal disetor yang dilakukan oleh pendiri perseroan adalah kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap sebelum dibuatkannya akta. Apabila terdapat pemberian hukum yang salah oleh notaris dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, biaya dan bunga kepada notaris. Akan tetapi dengan syarat pihak yang dirugikan tersebut dapat membuktikan hal itu terjadi karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang dilakukan dengan itikad tidak baik, selama itu tidak dapat dibuktikan maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Namun sebaliknya, pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada para pendiri perseroan, dikarenakan oleh adanya itikad yang tidak baik dari para pendiri untuk memanipulasi modal disetor tersebut.

---

To establish a Limited Liability Company, Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (UUPT) has determined the minimum amount of authorized capital and initial capital that must be deposited in order to run the company. However, in reality, there are allegations of paid-up capital manipulation in the establishment of a PT as in the case of PT FTL in this study, because the initial capital owned to be deposited is insufficient. This kind of practice, of course, can lead to the risk of loss for parties who will later conduct legal relations with the company whose establishment capital does not meet the minimum capital requirements but the amount of initial paid-up capital has been manipulated by the founder. For this reason, the problem raised in this research is related to the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company carried out by the founder of the company, then the responsibility of the notary related to the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company. To answer these problems, non-doctrinal legal research is conducted using primary data collected through field studies and secondary data collected through literature studies. Both types of data are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis conducted, it can be stated that the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of the company are the establishment of the company is legally defective and the defect of the establishment of the company is due to the violation of Article 33 of the Company Law during the process of establishing the company and the alleged criminal act of giving false information into the authentic deed committed by the founder of the company. In addition, it can be explained that the notary's responsibility for the manipulation of paid-up capital by the founders of the company is the authority of the notary to provide legal counseling to the confronters before the deed is made. If there is a wrong provision of law by the notary and causes harm, then the party who feels harmed can claim compensation, costs and interest to the notary. However, provided that the injured party can prove that it occurred due to an error or violation committed by the notary in bad faith, as long as it cannot be proven, the notary cannot be held liable. Instead, the liability is imposed on the founders of the company, due to the bad faith of the founders to manipulate the paid-up capital."

"Notaris dalam mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) wajib memperhatikan dokumen-dokumen yang diperlukan guna memenuhi ketentuan dari Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini membahas mengenai 1. Implikasi dari diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Pendirian Perseroan Terbatas dan 2. Tanggung jawab Notaris untuk memastikan kebenaran formil atas apa yang dituangkannya dalam akta berdasarkan dokumen yang dilegalisasi oleh Otoritas yang Berkompeten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Hasil penelitian ini yaitu 1. bahwa terdapat beberapa pengecualian legalisasi dokumen asing yang dibutuhkan Notaris dalam pendirian PT PMA dan 2. bahwa Notaris tetap memiliki kewajiban dalam memastikan kebenaran formil atas dokumen asing yang dilegalisasi oleh Otoritas yang Berkompeten.

---

In the establishment of Foreign Investment Limited Company (PT PMA), notary must observe to the required documents in order to comply with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research discusses 1. The implications of the enforcement of Presidential Regulation Number 2 of 2021 on the Establishment of Limited Liability Companies and 2. The responsibility of a notary to ensure the formal authenticity of what is stated in a deed based on documents not legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia. This research is a normative legal research based on secondary data and is normative juridical with a prescriptive typology. The results of this study are 1. that there are several exceptions to the legalization of foreign documents required by notaries in the establishment of PT PMA and 2. Notaries still have an obligation to ensure the formal authenticity of foreign documents that are not legalized even though these documents have been exempted from the legalization process."

"Tesis ini membahas mengenai suatu akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Oleh karena Notaris membuat akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham secara fiktif, dengan kata lain Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bertentangan dengan UUPT dan tanggung jawab Notaris terhadap akta berita acara RUPS tersebut. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian bersifat deskriptif analitis yang bermaksud memperkuat teori yang sudah ada. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bertentangan dengan UUPT adalah tidak sah atau batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh sebab itu, Notaris dalam membuat akta seharusnya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta undang-undang jabatan Notaris bukan serta merta mengabulkan keinginan para pihak.

---

This thesis discusses a general shareholder's meeting minutes made by a Notary which is contradictory to the law of the republic of indonesia No. 40 concering limited liability company 2007 (company law), in which the notary produces a deed based on a fictional shareholder's meeting or in a other words a non existant meeting. The problem statement of this research regards to the validity of the minutes of meeting which does not comply by company law, and the responsibility and liablity of the notary itself. The method used in this research is normative legal research that is done by exploring library materials.

This research is analytical descriptive, which strengthens existing theories. In conclusion, the minutes of meeting in this case is invalid or in other words null and void, and the notary is subjected to administrative, civil, and criminal liability. Therefore, it is compulsory to comply and abide by the law and regulations binding the notary's legal actions and not just simply fulfilling the wishes of the parties."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembuatan akta Notaris yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena Notaris memberikan akta yang belum ditandatanganinya kepada penghadap untuk ditandatangani oleh penghadap lainnya tanpa di hadapan Notaris Kemudian timbul permasalahan mengenai keabsahan akta tersebut Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta tersebut menjadi tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis terhadap Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan tipe penelitian evaluatif Kata kunci Pembuatan Akta Yang Ditandatangani Tidak Di Hadapan Notaris

---

ABSTRACTThis Thesis discusses about making of notary rsquo s deed which not be signed in front of notary The problem of this case occurs because notary giving deed that have no signed to the appearer to be signed by the other appearer without presence of notary Then raised the question as to the authenticity of the deed The result of this thesis namely the mentioned notary rsquo s deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens This study uses normative legal research method with the analysis of the Law of Notary Position and Code of Ethics and is an evaluative research Keywords Deed was not signed in front of Notary"

"Tulisan ini menganalisis kewenangan dan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan dan penerbitan Covernote serta mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh Notaris dan bank berlandaskan prinsip kehati-hatian. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Covernote merupakan nota keterangan Notaris mengenai suatu hal tertentu yang dipersyaratkan oleh bank apabila masyarakat yang mengajukan permohonan kredit belum mampu memenuhi persyaratan agunan kredit karena alasan agunan masih dalam proses tertentu. Covernote tidak memiliki kedudukan dan kekuatan hukum dalam konstruksi hukum Indonesia, namun karena kebutuhan masyarakat dan bank serta ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN yang mewajibkan Notaris untuk menerima permintaan jasa dari masyarakat, membuat Covernote menjelma sebagai kebiasaan dan praktik umum dalam kredit perbankan. Pada praktiknya, Notaris yang menerbitkan Covernote dijerat dengan Pembantuan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan menerbitkan Covernote yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Notaris tidak seharusnya dipidana apabila tidak terdapat mens rea untuk melakukan kejahatan, terlebih Covernote bukanlah syarat pencairan kredit. Namun Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait kebenaran formil dan apabila terdapat kesalahan maupun kelalaiannya untuk bersikap hati-hati dalam proses pembuatan Covernote. Oleh karena praktik permohonan kredit dengan Covernote masih tetap terjadi, maka sebagai perwujudan dari kehati-hatiannya Notaris dan bank perlu melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap risiko yang dapat muncul akibat Covernote.

---

This paper analyzes the authority and liability of Notaries in the creation and issuance of Covernote as well as risk mitigation that Notaries and banks can carry out based on the principle of prudence. This paper is compiled with a doctrinal research method. A covernote is a Notary's memorandum of information regarding a certain matter required by the bank if the person who applies for credit has not been able to meet the credit collateral requirements for the reason that the collateral is still in a certain process. Covernote does not have a legal position and force in the construction of Indonesian law, but due to the needs of the community and banks and the provisions of Article 16 paragraph (1) letter d of the UUJN which requires Notaries to accept requests for services from the public, Covernote has become a common custom and practice in banking credit. In practice, the Notary who issued the Covernote was charged with Assisting the Crime of Corruption on the grounds of issuing a Covernote that was not in accordance with the actual situation. Notaries should not be punished if there is no mens rea to commit a crime, especially since Covernote is not a requirement for credit disbursement. However, the Notary can be held liable for the formal truth and if there is an error or negligence to be careful in the process of making a Covernote. Because applying for credit with Covernote is still happening, as a manifestation of caution, Notaries and banks need to take steps to mitigate the risks that can arise due to Covernote."

"Notaris memiliki peran penting dalam Perseroan terbatas, karena Notaris adalah pihak yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai kuasa dari Perseroan. Untuk itu, Notaris harus mengikuti segala mekanisme yang diatur dalam ketentuan SABH agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan para pengguna jasanya. Oleh karena itu, penulis mengangkat hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Notaris dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan sangat penting, yaitu untuk membuat akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan mengajukan permohonan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar data Perseroan kepada Menteri melalui SABH; serta melakukan penerbitan/pencetakan terkait surat keputusan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan. Notaris sebagai kuasa dari Perseroan yang dapat mengakses langsung ke SABH mempunyai tanggungjawab penuh atas segala suatu yang dilakukannya sebagaimana kuasanya.

---

Notary has an important role in establishing limited liability company, since Notary is being given power and responsibility by the company for the submission of the proposal to validate limited liability through the application of  Legal Entity Administration System (Sistem Adminitrasi Badan Hukum-SABH). Therefore, Notary has to follow all the mechanism regulated for the SABH in order to minimize the risk of mistakes made while performing the liability which could bring disadvantage to the client. Accordingly, this thesis will discuss the issues in that relation. This research will be presented in form of descriptive analytic. Based on the research, it is concluded that the role of Notary in its establishment and while amending the article of association for the company is highly important, in accordance to (1) produce the deed of incorporation and or the deed of amendement of the article of association for the company; (2) submit the proposal of limited liability validation or of amendement approval through SABH and print out the validation letter and or the approval of amendement from the SABH. Notary through the power given by the company are able to access directly the SABH and therefore must be responsible for every action perfomed while applying the power."