Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Perkantoran di masa Pandemi Covid - 19 ditinjau dari penerapan Asas Force Majeure dan analisis Perjanjian Sewa Menyewa PT X. PT X adalah sebuah perseroan terbatas terbuka dibidang properti kepemilikan gedung perkantoran. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 telah berimbas pada kegiatan ekonomi serta kerugian bagi pelaku usaha, salah satu dampaknya adalah terhambatnya pelaksanaan prestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa PT X, banyaknya Penyewa PT X memberikan legitimasi agar dapat dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban ganti rugi karena tidak terpenuhinya prestasi dengan berdalih menggunakan Asas Force Majeure. Penelitian ini berusaha memaparkan pengaruh masa Pandemi Covid–19 pada Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Perkantoran dan apakah Pandemi Covid-19 dapat digolongkan sebagai Force Majeure sebagai alasan terhambatnya prestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Perkantoran, merujuk pada KUHPerdata dan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatis dengan cara meneliti data sekunder atau dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang menjadi acuan penelitian, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum dengan di dukung oleh wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan pengurusan sewa menyewa gedung perkantoran. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik, Para pihak dalam perjanjian memaknai Asas Force Majeure dalam arti luas yakni termasuk suatu peristiwa perubahaan keadaan yang membuka kesempatan Para Pihak untuk bernegosiasi ulang. Walaupun Asas Rebus Sic Stantibus tidak diatur dalam Hukum Perdata Indonesia, akan tetapi penerapan asas tersebut dikenal dalam praktik dimana Para Pihak sepakat untuk melakukan renegosiasi perjanjian. Pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan dasar untuk pemutusan suatu perjanjian, melainkan dikategorikan sebagai keadaan Force Majeure yang bersifat sementara atau relatif.

---

This Thesis concerns delayed implementation of Office Building Lease Agreements in the pandemic time of Covid-19 in review based on Implementation of Force Majeure Principles and analysis of Lease Agreement PT X. PT X is a public limited liability company in the field of property ownership of buildings. The enactment of Government Regulations concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerated Handling of Covid-19 has had an impact on economic activity as well as losses for business actors, one of the impacts is obstruction or fulfillment of achievements in Office Lease Agreement, many Lessee provide legitimacy so that they can be released from all claims and obligations for compensation due to non-fulfillment of achievements on the pretext of using the Force Majeure Principle. This study seeks to explain the influence of the Covid-19 Pandemic period on Office Building Lease Agreement and whether the Covid-19 Pandemic can be classified as Force Majeure as the reason for delays in achievement in Office Building Lease Agreements, referring to the Civil Code and Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Covid-19 as a National Disaster. This Thesis uses a normative juridical research method by examining secondary data or by using a literature study method on legal materials that are the research reference, which is focused on examining the application of the rules or norms in law supported by interviews with related parties who related to the management of the lease of the Office Building. The results of this Thesis explain that in practice, the parties of the agreement interpret the Force Majeure Principle in a broad sense, which includes an event of a change in circumstances that opens the opportunity for the Parties to renegotiate. Although the Rebus Sic Stantibus Principle is not regulated in Indonesian Civil Law, the application of this principle is known in practice where the Parties agree to renegotiate the agreement. The Covid-19 Pandemic cannot be used as a basis for terminating an agreement but is categorized as a temporary or relative Force Majeure situation."

"ABSTRAKPembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta pada umumnya dimaksudkan untuk keperluan bisnis Maksud dari pemilik gedung-gedung tersebut misalnya gedung tersebut dimaksudkan Untuk disewakan sebagai ruangan perkantoran. Dengan kemampuan masing-masing pemilik gedung tersebut, dibuat suatu daya tarik agar: calon-calon penyewa tertarik untuk menempati salah satu ruangan gedungnya dengan perjanjian sewa-menyewa Dibangunnya gedung-gedung perkantoran ini adalah merupakan tuntutan jaman dengan perkembangan ekonomi dunia Hal ini menunjukkan kepada kita akan betapa pentingnya ruangan kantor bagi suatu perseroan - atau yayasan. Dengan pertimbangan efisiensi waktu maupun biaya, - mereka lebih baik memilih menyewa saja suatu ruangan kantor yang - yang memang akan disewakan. Bertitik tolak dari masalah telah ditemukan beberapa masalah yang perlu dibahas Sewa menyewa ruangan perkantoran adalah termasuk materi dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata dalan kaitannya dengan hukum Perjanjian. Sewa menyewa ruangan perkantoran tadi tidak diatur secara khusus dalam KUHPer. Namun demikian sebagai orang yang menekuni dibidang hukum, haruslah diketahui hukum manakah - yang akan mengaturnya. Sehubungan dengan banyaknya pihak-pihak atau unsur unsur asing yang tersangkut dalam perjanjian sewa - menyewa ruangan kentor ini sedikit banyaknya akan tampil pula masalah Hukum Perdata Internasional."

"ABSTRAKKareaa demikiaa pentingisya fungsi suatu tempatuntuk berdagai:^ !di Ibukota terutama dengan ma~kin meni^katnya iiasii prodnksi msional dan sekal^gus sebagai tempat pelayaaan kebutuhan para konsumen yai^ aaakin! besar Idd^iiabnya maka oleh PerusabaanJaiirata3i(PSRJAXJ) Kerdta Api di Jalcarfca tolah didiri-kan B^ldit^: Jafcinegara*Peraaa^iiaa yang diadakan dengan para peda-'1 ' ,gang atau pemiaafe yang lain yang membutuhkanaya ternpab untiik berdagar®® isebagai salab sabu bentnk kbu~sus sev;a menyewa, bej?ada dalam schope huknm per^Jan-Qian* Asias Aaas dan pengertiaa hnkum perdaba umuiadan bukum per;3anj}ian kbususnya j berlaku bag! bubu -ngan biton yang timbnl dalsua peraan^ian, ini*Karena bukura per^^^Jian kiba menganub sisbim berbuka, maka para piMk yang mengadakan perdangian mem*puuyai kebebasan unbuk mengabur sendiri bubuagan bukum mereka* Pergangian diadakan dengan surab meayurabanbara penyeua deng^ pemilik tempab, dan sebagaibnlcbi peraakai tempat menerima surab penungukanpemakaiantempat berdagang, dengan sebelumnya mela-^lui penanda banganan akbe perjanjian

---

"

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang saham yang merupakan tanda penyertaan modal dalam perseroan sekaligus mengenai tata cara pemindahannya disamping yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kegiatan jual beli. Persyaratan untuk pemindahan hak atas saham dalam undang-undang dan anggaran dasar yang belum dapat dipenuhi mengakibatkan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan. Mengatasi permasalahan tersebut, beberapa pihak menggunakan suatu perjanjian bernama perjanjian pengikatan saham yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak dalam perjanjian ini serta keabsahan pembatalan sepihak perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif untuk memecahkan permasalahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Para pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian pengikatan saham memiliki hak untuk melakukan pengalihan saham dari pihak pemilik saham dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama atau bila telah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan untuk mengalihkan saham. Kewajiban dari pihak pemilik saham atau pihak penjual adalah mengusahakan segala hal yang diperlukan di dalam perseroan agar pengalihan saham dapat dilakukan dan kewajiban dari pihak pembeli adalah untuk membayar harga yang diperjanjikan. Pembatalan sepihak perjanjian pengikatan saham adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan sebagai suatu syarat batal.

---

The Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies regulates share which is a sign of capital participation in the company as well as regarding the procedures for their transfer in addition to those stipulated in the Civil Code concerning buying and selling activities. The requirements for the transfer of rights to shares in the law and the articles of association that have not been fulfilled will result in the transfer of rights to shares being unable to be carried out. To overcome these problems, some parties use an agreement called a share binding agreement that was created based on the principle of freedom of contract. The problems discussed in this study are regarding the rights and obligations of the parties in this agreement and the validity of unilateral cancellation of the agreement. This study uses a library research method that is juridical normative to solve problems with reference to the applicable laws and regulations. The parties who bind themselves to the share binding agreement have the right to transfer shares from the shareholders within a certain time in accordance with the mutual agreement or when the conditions specified for the transfer of shares have been fulfilled. The obligation of the shareholder or the seller is to make every effort needed in the company so that the transfer of shares can be carried out and the obligation of the buyer is to pay the agreed price. The unilateral cancellation of the share binding agreement is against the law because it is not in accordance with the provisions in Article 1266 of the Civil Code where the cancellation of the agreement must be requested to the court as a condition for cancellation."

"Direksi PT Y telah memberikan kuasa secara lisan kepada manajer pemasaran PT Y tersebut untuk melaksanakan impor High Speed Diesel (HSD), mencari pembeli dan melakukan pengiriman HSD tersebut. Namun manajer pemasaran tersebut menandatangani perjanjian jual beli atas nama PT Y dengan PT X sebagai pembeli tanpa persetujuan PT Y. Manajer pemasaran tersebut gagal mendapatkan sumber HSD sehingga lalai untuk melakukan pengiriman. Sedangkan PT X telah menyediakan fasilitas dengan mengeluarkan biaya besar. Atas kerugian tersebut, PT X menuntut ganti rugi kepada PT Y melalui penyelesaian sengketa alternatif Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam Arbitrase tersebut, PT Y diputus untuk membayar ganti rugi sebesar kerugian yang diderita PT X. Sedangkan manajer pemasaran PT Y tidak menanggung biaya apapun.

---

The Director of PT Y Limited Liability Company (LLC) gave verbal empowerment to his sales manager to do this deal; seek for High Speed Diesel (HSD) source, find the buyer then, make the delivery. The sales manager found PT X LLC as the buyer. The sales purchase agreement was signed. However, it was signed without PT Y`s director`s consent. On the promised delivery date HSD was not available due to the sales manager`s negligence in finding source of HSD that could be trusted. Therefore, PT X pressed charges against PT Y through alternative dispute resolution of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI ordered PT Y to pay the amount suffered by PT X while Y?s sales manager walked away without having to pay anything."

"Penelitian ini menganalisis legalitas keanggotaan Perseroan Terbatas (PT) dalam koperasi, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023. Menyelidiki kerangka regulasi yang mengatur koperasi dan PT di Indonesia, penelitian ini mengevaluasi pelanggaran operasional dalam praktik keanggotaan koperasi oleh KSP Indosurya. Tujuan penelitian mencakup pemeriksaan kerangka regulasi, analisis kasus KSP Indosurya, evaluasi kritis Putusan Mahkamah Agung, eksplorasi pembatasan keanggotaan PT, dan penyusunan rekomendasi. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum yang tercantum dalam undang-undang. Kesimpulan menegaskan kerangka regulasi untuk koperasi dan PT, mengevaluasi Putusan Mahkamah Agung, dan menekankan pembatasan keanggotaan PT berdasarkan hukum koperasi, khususnya melarang PT menjadi anggota koperasi. Rekomendasi disajikan untuk memperkuat pengawasan pemerintah, memberlakukan sanksi pada koperasi yang tidak patuh, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang operasi koperasi, meningkatkan pemahaman tentang Hukum Koperasi di kalangan penegak hukum, dan memastikan kepatuhan yang teliti terhadap regulasi koperasi selama penerbitan izin oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

---

This study analyzes the legality of Limited Liability Company (LLC) membership within cooperatives, with a focus on Supreme Court Decision Number 2113 K/Pid.Sus/2023. The research delves into the regulatory framework governing cooperatives and LLCs in Indonesia, assessing operational violations within cooperative membership practices by KSP Indosurya. Research objectives encompass an examination of the regulatory framework, an analysis of the KSP Indosurya case, a critical evaluation of the Supreme Court Decision, an exploration of LLC membership restrictions, and the formulation of recommendations. Employing a normative legal research methodology, the study concentrates on the analysis of legal norms outlined in laws. The conclusion underscores the regulatory framework for cooperatives and LLCs, evaluates the Supreme Court Decision, and emphasizes the LLC membership restriction grounded in cooperative law, specifically prohibiting LLCs from being members of cooperatives. Recommendations are presented to augment government oversight, enforce sanctions on non-compliant cooperatives, enhance public understanding of cooperative operations, elevate comprehension of Cooperative Law among legal enforcers, and ensure scrupulous compliance with cooperative regulations during permit issuance by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. "