Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta otentik yang dipermasalahkan dalam pengadilan dapat disebabkan oleh kesalahan notaris dalam proses pembuatannya ataupun karena keterangan penghadap yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Apabila akta otentik memuat keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap, maka pihak yang bertanggung jawab adalah penghadap tersebut. Namun, notaris sebagai pihak pembuat akta juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam proses pembuatan akta. Tesis ini menganalisis Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Akta PKR RUPS LB) yang mengandung Keterangan Palsu. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kekuatan pembuktian dan akibat hukum terhadap Akta PKR yang mengandung keterangan palsu; dan mengenai tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta PKR yang mengandung keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian tesis ini yakni diketahui bahwa suatu akta Notaris yang memuat keterangan palsu mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam aspek formil dan materiil dan mengakibatkan akta kehilangan keotentikannya. Akibat hukum terhadap akta tersebut adalah akta mengalami cacat hukum dan dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan umum atau dengan mengadakan RUPS ulang. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara administratif dan secara perdata akibat kelalaiannya dalam membuat akta. Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana apabila notaris memiliki kesadaran bahwa ia telah membantu penghadap melakukan tindak pidana “memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik” dalam pembuatan proses pembuatan akta. Oleh karena itu, Akta PKR harus dibuat berdasarkan prosedur pembuatan akta. Apabila terdapat dokumen wajib yang tidak diserahkan oleh penghadap maka Notaris harus menolak permintaan penghadap tersebut.

---

An authentic deed that disputed in court can be caused by the notary’s fault in the making process or can be caused by false statement conveyed by the party.Therefore, both notary and the party can be held accountably for their actions. This thesis analyses a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which contains false statement conveyed by the party. The research problems of this thesis are regarding the power of evidence and law consequent of a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which contains false statement as well as the Notary's Responsibility to a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which contains false statement. Research method used in this thesis is normative juridical and this thesis’ type of research is prescriptive. From this research it is known that a Notary deed which contain false statement causes the deed to has no power of proof in formal and material aspects and loses its authenticity. The deed became legally defective and voidable. Notary can be subjected to administrative and civil liability due to their negligence in carrying out their duties. Notary can also be subjected to criminal liability, if the notary is aware of helping the party to commit a crime of letter forgery while making the the deed. Therefore, it is compulsory to comply the law and procedure while making the deed. If there are mandatory documents that are not submitted by the party, the Notary must refuse the request of the party."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan kata lain RUPS tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB yang diduga fiktif dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan Akta PKR yang berdasarkan pada RUPSLB yang diduga fiktif. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif yang bermaksud untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori dan memberikan saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemudian, untuk simpulan dari tesis ini adalah bahwa Akta PKR yang dibuat berdasarkan RUPSLB yang fiktif, tetap sah. Namun, tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi dokumen dari dasar dibuatnya suatu akta Notaris tersebut.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (hereinafter referred to as the PKR Deed) is one of the Partij Deeds relating to a Limited Liability Company that contains the resolutions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) which is made privately and subsequently contained in the form of an authentic deed. This thesis discusses a PKR Deed made by a Notary, which is based on a fictitious Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS), in other words, the GMS never took place. The formulation of the problem raised in this thesis is regarding the legal consequences arising from a PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS Minutes and the Notary's responsibility for the implementation of the PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS. This thesis research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials. The research conducted is prescriptive which intends to analyze concrete legal events in accordance with theory and provide suggestions in overcoming a problem. Then, the conclusion of this thesis is that the PKR Deed made based on the fictitious EGMS is still valid. However, it does not have legal force and the Notary's responsibility for the deed is in the form of administrative responsibility, civil liability and criminal responsibility. Therefore, the Notary in making the deed should pay more attention to what is the document from the basis for which a Notary deed is made.

"

"Proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB harus memperhatikan UU PT, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata. Namun pada kenyataannya terdapat notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt/2022, terdapat perbedaan pendapat di antara majelis hakim mengenai konsekuensi hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum. Hal ini menarik untuk dianalisis, khususnya mengenai bentuk pelanggaran jabatan notaris yang dilakukan oleh Notaris RR ditinjau dari KUHP, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata, serta mengenai konsekuensi hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan studi bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Notaris RR melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 16 UUJN, Pasal 3 Kode Etik Notaris, dan Pasal 1365 KUHPerdata. Konsekuensi hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum menjadi batal demi hukum. RUPSLB PT TMS melanggar Pasal 79 ayat (2), (3), dan (5) UUPT, Pasal 108 ayat (4) UUPT, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Notaris perlu memastikan pemenuhan kelengkapan legalitas dokumen dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang berisi persetujuan penjualan saham, notaris harus memeriksa kelengkapan surat-surat dan memastikan bahwa penjualan saham sudah dilakukan dan sudah ada dokumentasinya.

---

Drafting Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS must look closely to the Limited Liability Companies Laws, Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Notarial Code of Ethics, Civil Code, and Criminal Code. But in fact, some notary drafted Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution not in accordance with these regulations. In Supreme Court’s Cassation Verdict Number 1030 K/Pdt/2022, there is a dissenting opinion between panel of judges about Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS. It is interesting to analyze, especially regarding violations committed by Notary RR according to Criminal Code, Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Notarial Code of Ethics, and Civil Code, and to analyze Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution made against the law. The research method used is doctrinal with literature studies. The result of this thesis is Notary RR violated Article 263 section (2) Criminal Code, Article 16 Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Article 3 Notarial Code of Ethics, and Article 1365 Civil Code. Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution made against the law became null and void by law. Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS violated Limited Liability Companies Laws in Article 79 section (2), (3), and (5), Article 108 section (4), Article 1365 Civil Code, Article 263 section (2) Criminal Code, and Article 266 section (1) Criminal Code in conjunction with Article 55 section (1) Criminal Code. The notary needs to confirm the completeness of legal documents in making a Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution to avoid violate. Before making a Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution containing the approval for the sale of shares, the notary must examine the completeness of documents and ensure that the sale of shares has been carried out and has documentation."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa. Akibat hukum dalam praktik pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjian nominee telah melanggar Sistem Hukum di Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan KUHPerdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perjanjian nominee tidak diperbolehkan dan dilarang. Adapun pertanggungjawaban notaris dalam membuat perjanjian nominee yang dituangkan kedalam akta autentik akan mendapat sanksi administratif dan perdata sebagaiamana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

The focus of this research is on the legal consequences of making a nominee in the presence of a notary and the responsibility of the notary in making a nominee deed. This creates legal smuggling where nominees are agreements that are not regulated and prohibited in the Indonesian Legal System and harm many parties, not only the owner of the land title certificate, but also the party who made it. The problem raised in this research is about the legal consequences of making a deed of statement containing a company nominee made before a notary. In this research, the method used is doctrinal in nature. The type of data used is secondary data obtained from searching library data which is then analyzed qualitatively. This research found that. The legal consequences in the practice of making a deed of statement containing a nominee agreement made before a notary are invalid and null and void, because the nominee agreement has violated the Legal System in Indonesia in the provisions of the Civil Code regulations, the nominee does not fulfill the requirements as a legal requirement. lawful reasons as regulated in Article 1320 of the Civil Code, apart from that in the Land Law System in Indonesia as stated in PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and SEMA Number 10 of 2020 nominees are not permitted and prohibited. The notary's responsibility in making a nominee agreement as outlined in an authentic deed will receive administrative and civil sanctions as regulated in Law Number 02 of 2014 on the Position of Notaries and the Civil Code."

"Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang digugat oleh pemegang saham minoritas yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham mayoritas merangkap jabatan sebagai Komisaris Perseroan merasa pelaksanaan RUPSLB mengenai perubahan susunan direksi dan dewan komisaris layak karena dengan hak suaranya akan memenuhi kuorum 2/3 dari seluruh hak suara sebagaimana diatur dalam UUPT. Pada kasus ini notaris digugat karena akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan risalah bawah tangan dan dibawa oleh kuasa Perseroan yaitu Komisaris Perseroan yang merupakan pemegang saham mayoritas. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan RUPS dengan agenda rapat perubahan susunan direksi dan dewan komisaris tanpa pemanggilan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas secara sepihak tanpa sepengetahuan Direktur dan Komisaris yang hendak diberhentikan sehingga tidak mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Penelitian ini hendak menganalisis apakah RUPS tanpa pemanggilan ini dapat memenuhi keabsahan RUPS tanpa pemanggilan dalam UUPT, bagaimana keabsahan RUPS yang dilakukan secara sepihak oleh pemegang saham mayoritas dan tanggung jawab notaris terhadap akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki kecacatan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Bentuk penelitian yaitu doktrinal menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPT memungkinkan adanya RUPS tanpa pemanggilan dengan syarat-syarat yang secara kumulatif dipenuhi yaitu seluruh pemegang saham menyetujui tindakan dalam agenda RUPS dan diambil berdasarkan suara bulat, tetapi dalam kasus ini syarat tersebut tidak dipenuhi sehingga tidak dapat menjadi RUPS tanpa pemanggilan yang sah. Dalam hal RUPS dilakukan secara sepihak dalam memberhentikan direksi dan atau komisaris oleh pemegang saham mayoritas, hal demikian melanggar UUPT sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Notaris DRWN yang tetap membuat akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki cacat hukum menjadi harus bertanggungjawab perdata dan administratif atas akta PKR yang dibuatnya. Mengingat bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu berhati-hati dan teliti dalam segi formiil dan materiil.

---

The results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sumber Sentosa Cemerlang were sued by minority shareholders who concurrently serve as President Commissioner and majority shareholders concurrently serve as Commissioners The Company feels that the implementation of the EGMS regarding changes in the composition of the board of directors and board of commissioners is feasible because with voting rights it will meet the quorum of 2/3 of all voting rights as stipulated in the Law. In this case, the notary was sued because the deed of Meeting Resolution Statement was made based on the underhand minutes and brought by the Company's power of attorney, namely the Company's Commissioner who is the majority shareholder. The problem in this study is regarding the validity of the GMS with the meeting agenda of changing the composition of the board of directors and board of commissioners without summons made by the majority shareholder unilaterally without the knowledge of the Director and Commissioners who want to be dismissed so that they do not get the opportunity to defend themselves. The Deed of Meeting Resolution Statement was declared invalid by the court. This study wants to analyze whether the GMS without this summons can fulfill the validity of the GMS without a summons in the UUPT, how the validity of the GMS carried out unilaterally by the majority shareholder and the notary's responsibility for the PKR deed based on the GMS that has legal defects in the North Jakarta District Court Decision Number 214 / Pdt.G / 2021 / PN. Jkt.Utr. The form of research is doctrinal using qualitative analysis methods. The results showed that the UUPT allows for a GMS without a summons with conditions cumulatively met, namely that all shareholders approve the actions on the agenda of the GMS and are taken unanimously, but in this case these conditions are not fulfilled so that they cannot become GMS without a valid summons. In the event that the GMS is carried out unilaterally in dismissing directors and / or commissioners by the majority shareholder, this violates the Law so that it is categorized as unlawful. DRWN notaries who continue to make PKR deeds based on GMS that have legal defects must be responsible civilly and administratively for the PKR deeds they make. Given that notaries in carrying out their positions must always be careful and meticulous in formal and material terms."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik dan memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta. Salah satu bentuk akta otentik adalah akta perseroan yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB. Di dalam Putusan MPPN No : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, merupakan kasus yang terdapat di Riau dimana seorang klien yang menghadap Notaris hendak dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB untuk satu perbuatan hukum yang sama. Klien tersebut memiliki itikad tidak baik dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai kenyataannya kepada Notaris bahwa RUPS yang telah diadakan perseroannya untuk membahas jual-beli saham telah memenuhi kuorum kehadiran para pemegang saham sehingga dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat. Atas keterangan klien-nya, maka Notaris membuatkan Akta tersebut. Ketika klien tersebut melaporkan dua Akta tersebut kepada para pemegang saham, munculah protes dari para pemegang saham dan menuntut pidana kepada klien Notaris karena telah memberikan keterangan palsu. Klien tersebut malah balik menyalahkan Notaris dengan menggugat tidak dapat memberikan pelayanan yang profesional dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB tersebut dan melaporkannya ke MPWN-Riau. MPWN-Riau hanya memberikan sanksi teguran lisan kepada Notaris tersebut. Karena tidak puas, maka klien tersebut melaporkan ke MPPN. Atas hal tersebut, MPPN memutuskan menguatkan keputusan MPWN-Riau dengan sanksi teguran lisan kepada Notaris.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan dua narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan Notaris adalah membuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dengan dokumen persyaratan yang belum jelas kenyataannya, membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan nomor dan tanggal yang sama, serta membuatkan Akta Risalah RUPS-LB yang sebenarnya tidak dapat dibuat karena Notaris tidak datang dalam RUPS-LB. Sementara sanksi yang diberikan MPPN kepada Notaris adalah lisan dan menguatkan keputusan MPWN-Riau.

---

Notary is a public official who has authority to make authentic documents and give legal advice about making deed. One form of deed is a deed of company that is authentic Deed of Statement of General Meeting Sharehorlders and Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes. In the Decision MPPN No: 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010, is located in Riau cases where a client is about to be made to Notary Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders for the same single legal act . Client has a bad faith to provide information that does not fit reality to the notary that the Extraordinary General Meeting Shareholders which was held perseroannya to discuss buying and selling shares in compliance with attendance quorum of shareholders so it can take decisions and legally binding. On the testimony of his client, then make the Notary deed. When the client provides a copy of the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Meeting Minutes to shareholders, munculah protests from the shareholders of two of the company deed, and prosecute criminal deed to the client for giving false testimony. Clients are turning instead to sue the notary blame can not provide professional services by issuing a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes and report it to MPWN-Riau. MPWN-Riau only gave sanction to the Deed is an oral reprimand. Not satisfied, then the client is reported to MPPN. Top MPPN examination about notary error, then MPPN decided to strengthen decision-Riau MPWN with verbal reprimand sanction to the deed.

This research used a normative juridical approach because it emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms and interviews with the two sources. Qualitative data analysis methods that form the research results in the form of analytical explanatory.

The results stated that the mistakes made by deed is made The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders with the document requirements are not clear in fact, make a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders with the same number and date, and make a Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders who truly can not be made because the notary did not come within the GMS-LB. While the sanction given to the Notary MPPN is an oral reprimand and strengthen decision-Riau MPWN."

"Pemindahan hak atas saham akibat kewarisan harus memerhatikan ketentuan Pasal 52, Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas. SM sebagai salah satu ahli waris pewaris tidak mengikuti prosedur pemindahan hak atas saham akibat kewarisan. SM tidak memberitahukan bahwa pewaris telah meninggal kepada Notaris saat menghadap untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta pernyataan keputusan rapat mengenai pemindahan hak atas saham akibat kewarisan yang merugikan ahli waris serta tanggung jawab Notaris terkait pembuatan akta pernyataan keputusan rapat. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, bersifat ekplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi pustaka dan wawancara. Simpulan dari penelitian ini adalah akta pernyataan keputusan rapat menjadi akta yang tidak sah karena adanya pemegang saham yang telah meninggal hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tanggung jawab Notaris terkait pembuatan akta pernyataan keputusan rapat adalah tanggung jawab secara administratif karena Notaris kurang teliti dalam memeriksa dokumen terkait. Notaris harus teliti dalam memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat.

---

Transfer of shares due inheritance have to pay attention to the provision of article 52, article 56 and article 57 of limited liability company law. SM as one of the heirs of the inheritor not following the procedure of transfer of shares due inheritance. SM not notify that the inheritor has died to the Notary when SM come to be made a deed of statement of shareholders resolution by Notary. The problem is about the validity of deed of statement of shareholders resolution about transfer of shares due inheritance and the liability of notary related of making the deed of of statement of shareholders resolution. This research is a juridical-normative and explanatory. Data used in this research is secondary data with data collecting tool that is library study and interview. The conclusion of this research is that the validity of deed of statement of shareholders resolution is not valid because there are shareholders who have died present at exraordinary general meeting. The liability of the notary for making deed of statement of shareholders resolution is adminitrative resposibility because Notary is not careful in checking related documents. Notary must be careful in ensuring the completeness and conformity of the required documents for making a deed of statement of shareholders resolution."

"Notaris dan pelaksana jabatan notaris seperti notaris pengganti dalam menyusun akta pernyataan keputusan rapat seharusnya mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembatalan akta pernyataan keputusan rapat oleh putusan pengadilan akibat tidak terpenuhinya prosedur formil dalam rapat pembina yayasan mengenai perubahan organ yayasan yang seharusnya dapat diketahui oleh notaris atau notaris pengganti dengan mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Salah satu sengketa dalam pembatalan akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab atas tindakan organ yayasan yang diangkat berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 12 tahun 2016 yang dibuat oleh notaris pengganti dan kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020 dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai pembuat akta pernyataan keputusan rapat yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Metode penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah organ yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan putusan hakim. Notaris Pengganti yang membuat akta pernyataan keputusan rapat tanpa mengonstatir terlebih dahulu dokumen pelengkap dengan anggaran dasar yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan. Notaris atau pelaksana jabatan notaris seharusnya menolak untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat apabila tata cara rapat pembina yayasan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

---

Notaries and acting notaries such as substitute notaries in drafting the deed of statement of meeting decisions should keep the documents and information submitted by the witness. This is to prevent the cancellation of the deed of statement of the meeting decision by the court decision due to the non-fulfillment of formal procedures in the foundation trustee meeting regarding changes in the foundation organs that should be known by a notary or a substitute notary by stating the documents and information submitted by the witness. One of the disputes in the cancellation of the deed of statement of decision of the foundation board of trustees meeting occurred in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This study analyzes the responsibility for the actions of the foundation's organs appointed based on the deed of statement of meeting decision number 12 of 2016 made by the substitute notary and then canceled by the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020 and the responsibility of the substitute notary as the maker of the deed of statement of the meeting decision which was canceled in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This research method is doctrinal with an explanatory research typology that uses document studies. The result of this study is that the foundation organ can be subject to administrative, civil, and criminal responsibilities derived from the provisions of the law and the judge's decision. A substitute notary who makes a deed of statement of meeting decisions without first registering the supporting documents with the foundation's articles of association may be subject to administrative, civil, and criminal liability derived from the provisions of the law. The notary or the acting notary should refuse to make a deed of statement of the decision of the meeting if the procedures for the foundation trustee meeting are not in accordance with the provisions stipulated in the articles of association."

"Tesis ini secara umum membahas mengenai ketentuan pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan RUPS tersebut perlu dibuat dalam bentuk akta notaris, yaitu akta pernyataan keputusan rapat yang merupakan tindak lanjut dari risalah rapat bawah tangan atas RUPS tersebut. Namun, pada kenyataannya, akta-akta Notaris banyak yang bermasalah atau dipermasalahkan, salah satunya dapat dilihat dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Notaris yang dilaporkan atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang tidak sesuai dengan risalah rapat bawah tangannya dan dianggap melanggar prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris sebagaimana merujuk pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019.Untuk menjawab dan memaparkan persoalan yang ada, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu keadaan mengenai pembuatan akta pernyataan keputusan rapat oleh Notaris berdasarkan akta risalah rapat bawah tangan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akta tersebut memiliki agenda yang berbeda dengan risalah rapatnya, ketidaksinambungan antara akta pernyataan keputusan rapat dengan risalah rapatnya disebabkan ketidaktelitian Notaris dan menyebabkan adanya asumsi keberpihakan Notaris. Perilaku Notaris tersebut dianggap telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN). Atas kelalaiannya dalam menjalankan jabatannya tersebut, maka Notaris tersebut sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This study generally discusses the terms of making the deed of the statement of General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions of the Limited Liability made by a Notary. Theoretically, the GMS can be held with or without the presence of a Notary. In the implementation of the GMS not attended by a Notary, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, the GMS resolutions need to be made in the form of a notarial deed, namely the deed of the statement of meeting resolutions as the notarial form of the private deed of the minutes of such GMS. However, in reality, many notarial deeds are problematic or disputed, one of which can be seen from the cases raised in this study regarding the Notary who was reported for making the deed of the statement of meeting resolutions not following the private deed of the minutes of such meeting and considered to violate the principles of Notary and the Notary Ethics Code as referred to the Decision of the Notary Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Number 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019.To answer and explain the existing problems, this study is conducted using normative juridical study methods, namely a study conducted by examining library material or secondary data, and descriptive analysis, namely a legal study aimed at describing completely a situation regarding the making of the deed of the statement of meeting resolutions by the Notary based on the private deed of the minutes of meeting under the principles of Notary and the Notary Ethics Code.The results of this study indicate that the notarial deed has a different agenda with the minutes of meeting, the discontinuity between the deed of the statement of meeting resolutions with the minutes of meeting is due to the inaccuracy of the Notary and leads to the assumption of the allegiance of the Notary. The Notary's behavior is deemed to have violated the provisions as regulated in Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Law. For his negligence in carrying out his position, the Notary must be responsible for his actions under the provisions of sanctions as stipulated in the Notary Law and the Notary Ethics Code."

"Tesis ini berisi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, antara lain berupa tidak menjalankan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu juga tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan menolaknya. Serta tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juda oleh penghadap, saksi, dan notaris. Selain pelanggaran terhadap jabatan notaris, terdapat juga pelanggaran terhadap kode etik notaris. Pelanggaran tersebut antara lain menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah, pelanggaran dalam hal mengirimkan minuta kepada klien yang merupakan larangan dalam kode etik notaris. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berakibat pada akta serta pihak terkait lainnya dan juga notaris yang bersangkutan tersebut. Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian berupa metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar notaris dalam membuat akta otentik berupa akta pernyataan keputusan rapat agar lebih memperhatikan ketentuanketentuan yang berlaku serta terkait dengan pembuatan akta tersebut.

---

This thesis contains the offenses committed by the notary deed in making the meeting a decision statement. Violations in the form of malfeasance by Notary Act No. 30 of 2004, which include obligations not to act honestly notary, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of parties involved in the legal action. It also does not provide services in accordance with the provisions of the UUJN, unless there is a reason rejected. And do not read the deed before partij the presence of at least 2 (two) witnesses and signed by then often excluded by partij, witnesses and a notary. In addition to violations of the notary public office, there is also a violation of the code of conduct notary. These violations include running a notary office, especially in the making, reading, and signing the deed done at his office, except for valid reasons, in violation minuta send to the client which is a prohibition in the code of conduct notary. These violations resulted in deed as well as other concerned parties and the notary in question. This research is a qualitative research method to study the shape in the form of normative methods. The results suggest that the notary in the form of an authentic deed deed makes a statement-making meetings to be more attention to the provisions of the applicable and related to the deed."