Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan reformasi intelijen di Badan Intelijen Negara (BIN), mengetahui tipologi intelijen seperti apa yang dijalankan oleh BIN, dan menyajikan saran reformasi lanjutan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Analisis implementasi kebijakan menggunakan model Thomas B. Smith yang terdiri dari empat komponen proses implementasi yakni kebijakan yang ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran dan faktor lingkungan. Sedangkan hubungan antara negara dengan intelijen menggunakan teori tipologi intelijen dari Peter Gill. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan baik dan cenderung parsial. Tipologi intelijen yang dijalankan BIN pada tahun 2021 adalah tipe “F” atau memiliki tingkat otonomi dan penetrasi sedang dengan kecenderungan pada kategori political police, yang bercirikan memiliki otonomi lebih besar dari pembuat kebijakan, lebih terisolasi dari aktor-aktor pengawasan, dan melayani secara eksklusif para elit politik atau partai berkuasa, dengan fokus pada pengumpulan intelijen dan tindakan balasan agresif pada kelompok oposisi. Penelitian ini banyak mengandung kritik kepada banyak pihak terutama para pimpinan organisasi intelijen negara, namun temuan penelitian ini secara akademis bertujuan untuk memberikan solusi sebagai komitmen dan keseriusan peneliti dalam upaya membangun komunitas intelijen yang lebih profesional sesuai dengan prinsip demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia.

---

This thesis analyzes the implementation of intelligence reform policy at the Badan Intelijen Negara (BIN), knows the typology of intelligence that is being carried out by BIN, and presents recommendations for further reforms needed by BIN to realize the policy objectives of Law Number 17 of 2011 concerning “Intelijen Negara”. Analysis of policy implementation uses the Thomas B. Smith model which consists of four components of the implementation process, namely idealized policy, the implementing organization, the target group and environmental factors. Meanwhile, the relationship between the state and intelligence uses the typology theory of intelligence from Peter Gill. The results showed that the policy implementation was still not completely going well and tended to be partial. The typology of intelligence that is being carried out by BIN is type "F" or has a moderate level of autonomy and penetration with "Political Police" category, which is characterized by having greater autonomy from policy makers, more isolated from supervisory actors, and serve in an exclusively the political elite or party, with a focus on intelligence gathering and aggressive countermeasures on opposition group. This research contains a lot of criticism to many parties, especially leaders of state intelligence organizations, but the findings of this study academically aim to provide solutions as a commitment and seriousness of researchers in efforts to build a more professional intelligence community according to the principles of democracy, upholding law and human rights."

"ABSTRAKTesis ini mendeskripsikan diskursus pandangan politik, antara; kelompok yangmenginginkan penguatan peran negara yang tercermin di dalam peran organisasiintelijen dan jaminan perlindungan kebebasan warga negara; mengkaji reformasiintelijen dalam kerangka negara hukum demokratis di Negara Indonesia; sertamenganalisa wewenang khusus yang ada pada Badan Intelijen Negara (BIN) yangsesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Penelitian tesis inimengunakan metode penelitan yuridis-normatif dengan pendekatan perundangundangan,konsep, sejarah, dan analisi hal ini sejalan dengan karakter dari ilmuhukum, yakni preskriptif. Penelitian tesis ini juga memperoleh data berdasarkanstudi lapangan serta studi kepustkaan. Hasil dari penelitian tesis ini menyarankanuntuk (i) melindungi kebebasan warga negara tanpa mengurangi peran intelijennegara dalam menunjang pencapaian kepentingan nasional dan menegakkankeamanan nasional, diperlukan suatu pengawasan berlapis yang melibatkanmekanisme internal organisasi intelijen, lembaga eksekutif, lembaga legislatif,lembaga yudikatif, auditor negara (BPK), lembaga independen negara (KPK), dandari masyarakat (media massa serta lembaga swadaya masyarakat), (ii) disampingitu juga diperlukan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi dari organisasiintelijen agar intelijen dapat bekerja secara efektif di dalam negara hukumdemokratis, (iii) selanjutnya diperlukan Undang-Undang Keamanan Nasionalsebagai payung hukum bagi kegiatan aktor keamanan di Indonesia termasukintelijen, dan Undang-Undang Penyadapan untuk melindungi hak privasi setiapwarga negara.

---

Abstract This thesis describes the discourse of political views, including: the groups whowant a strengthening the role of state that is reflected in the role of intelligenceorganizations and the guarantee of freedom of citizens; assess the intelligencereform within the framework of a democratic constitutional state in Indonesia, aswell as analyzing existing special authority on Intelligence State Agency (BIN) inaccordance with the principles of a democratic constitutional state. This thesisresearch using normative-juridical research methods, approach to legislation, theconcept, history, and this analysis is in line with the character of legal science,which is prescriptive. This thesis study also obtained data based on field studiesand literature studies. The results of this thesis research is (i) suggested to protectthe freedom of citizens without reducing the role of intelligence in supporting theachievement of national interest and upholding national security requires; amultilayered oversight mechanism involving internal intelligence organization,the executive, legislature, judiciary, the state auditor (BPK), an independent stateagency (KPK), and from the public (mass media and non-governmentalorganizations), (ii) as it also required the differentiation of specialized structuresand functions of intelligence for intelligence organizations to work effectively inthe democratic constitutional state, (iii) then required The National Security Actas a legal umbrella for the activities of security actors in Indonesia, includingintelligence, and Interception Communication Act to protect the privacy rights ofevery citizen."

"Penelitian ini berangkat dari masalah perkembangan teknologi informasi khususnya bidang intelijen yang menjadi tantangan bagi kepemimpinan di dalam Badan Intelijen Negara (BIN). Tantangan yang dihadapi adalah mengubah secara “radikal” lingkungan kerja BIN yang mampu melahirkan inovasi dan mendukung kinerja permasalahan intelijen dalam era teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja BIN saat ini yang mampu menjawab tasntangan teknologi informasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (single case). Data didapat dari wawancara sejumlah key informan penelitian yang merupakan pengambil keputusan di BIN. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan pada organisasi/lembaga/badan intelijen tidak ubahnya kepemimpinan pada umumnya, yang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman khusus di bidangnya, kemampuan manajemen yang baik dalam tata kelola organisasi, visi dan misi yang jelas dalam menggerakan organisasi dan kemampuan komunikasi baik internal maupun eksternal yang sangat penting dalam melakukan adaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Perbedaan penting pada kepemimpinan intelijen pada dasarnya terletak kemampuan menjalankan prinsip dasar intelijen yaitu kerahasiaan, namun tetap bisa menjalankan tata kelola organisasi yang baik. BIN menerapkan gaya kepemimpinan campuran yang menggabungkan beberapa prinsip yang menjadi ciri dari beberapa karakteristik gaya kepemimmpinan dengan tujuannya masing-masing. Pada dasarnya kepemimpinan yang diterapkan di BIN lebih menganut gaya kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan digital. Lingkungan kerja era kepemimpinan BIN saat ini merupakan momen transisi paradigma intelijen yang dijalankan organisasi. Untuk menciptakan lingkungan kerja digital BIN melakukan perubahan fisik dan non-fisik/perilaku.  Pengembangan fisik dilakukan BIN dengan membangun kemampuan teknologi intelijen, sementara perbaikan non-fisik dengan menciptakan paradigma baru pada elemen organisasi dengan pengembangan SDM berkapasitas digital.

---

This research departs from the problem of the development of information technology, especially in the field of intelligence which is a challenge for leadership within the State Intelligence Agency (BIN). The challenge faced is to "radically" change BIN's work environment that is able to generate innovation and support the performance of intelligence issues in the information technology era. The purpose of this study is to analyze how BIN's current leadership style and work environment are able to answer the information technology challenges. This research uses a qualitative approach with a case study method (single case). The data were obtained from interviews with a number of key research informants who are decision makers at BIN. This study found that leadership in organizations/institutions/intelligence agencies is like leadership in general, which requires special knowledge and experience in the field, good management skills in organizational governance, clear vision and mission in moving the organization and communication skills both internally and externally. which is very important in adapting to changing environmental conditions. The important difference in intelligence leadership basically lies in the ability to carry out the basic principle of intelligence, namely confidentiality, but still be able to carry out good organizational governance. BIN applies a mixed leadership style that combines several principles that characterize several leadership style characteristics with their respective goals. Basically, the leadership applied at BIN adheres to a transformational leadership style and digital leadership. The working environment of the current era of BIN's leadership is a moment of transition to the intelligence paradigm run by the organization. To create a digital work environment, BIN makes physical and non-physical/behavioral changes. Physical development is carried out by BIN by building intelligence technology capabilities, while non-physical improvements are carried out by creating a new paradigm in organizational elements by developing digital capacity of human resources."

"Penelitian ini membahas tentang perbedaan iklim organisasi dan kepuasan kerja dengan dimensi-dimensinya pada Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Keamanan Polri serta pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasan kerja anggota polisi pada kedua Badan Intelijen tersebut. Metode penelitian yang digunakan kuantatif eksplanatif, yang mengkaji bagaimana responden mempersepsikan iklim organisasi dan kepuasan kerja dalam dua unit organisasi yang berbeda. Populasi penelitian 203 anggota polisi yang terdiri dari perwira maupun bintara yang bekerja pada Badan Intelijen Negara. Sementara dari Badan Intelijen Keamanan Polri sebanyak 728 anggota polisi baik yang berpangkat Komjen, Perwira, bintara dan Pegawai Negeri Sipil. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarluaskan kepada anggota polisi di kedua unit organisasi tersebut.Hasil penelitian menunjukan, bahwa (1) Iklim organisasi anggota Badan Intelijen Negara lebih tinggi dibandingkan anggota Badan Intelijen Keamanan Polri. Dari hasil uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel Iklim Organisasi yang signifikan antara Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Keamanan Polri; (2) Kepuasan kerja anggota Badan Intelijen Negara lebih tinggi dibandingkan anggota Badan Intelijen Keamanan Polri. Dari hasil uji statistik yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variabel kepuasan kerja yang signifikan antara Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Keamanan Polri; (3) Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa pada anggota Badan Intelijen Negara, dimensi-dimensi Iklim organisasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja dengan besar pengaruh sebesar 91,1%. Dari beberapa dimensi tersebut, dimensi yang paling dominan mempengaruhi kepuasan kerja adalah support & komitmen.Implementasi dari penelitian ini adalah untuk Badan Intelijen Keamanan Polri sebaiknya dapat lebih meningkatkan dimensi lainnya yang berkaitan dengan Iklim organisasi yang meliputi reward, struktur dan tanggung jawab, warmth, support & komitmen, standard, maupun risk & conflict, sehingga nilai iklim organisasi dalam Badan Intelijen Keamanan Polri pun dapat meningkat serta memiliki nilai yang tinggi seperti yang ada pada Badan Intelijen Negara. Dengan demikian, maka nilai kepuasan kerja dalam Badan Intelijen Keamanan Polri juga akan ikut meningkat.

---

The study discusses the differences in the context of organizational climate and job satisfaction with its dimensions between National Intelligence Agency and National Police Security Intelligence Agency as well as the influence of organizational climate on job satisfaction of police officers at the two intelligence agencies. The research employs the quantitative explanatory method which examines how respondents perceive organizational climate and job satisfaction in the two different organizational units. There are 931 respondents of the research: 203 officers, consisting of officers and NCOs working for National Intelligence Agency and 728 officers, ranging from police commissioner general, NCOs, to civil servants working for the National Police Security Intelligence Agency. Data is gathered using questionnaires that are distributed to officers in both organizational units. The results of the study reveal that: (1) organizational climate of the members of State Intelligence Agency is higher than that of the members of the National Police Security Intelligence Agency. Based on the results of statistical tests, it can be concluded that there are significant differences in organizational climate variables between the State Intelligence Agency and the National Police Security Intelligence Agency; (2) job satisfaction of the members of the State Intelligence Agency is higher than that of the members of the National Police Security Intelligence Agency. Based on the results of statistical tests, it can be concluded that there are significant differences in job satisfaction variables between the State Intelligence Agency and the National Police Security Intelligence Agency; and (3) based on the results of multiple regression analysis, it can be concluded that for the members of the State Intelligence Agency, the dimensions of organizational climate proved to have a significant effect on job satisfaction with a large effect of 91.1%. The most dominant dimension influencing job satisfaction is support and commitment. The implementation of this research is that the National Police Security Intelligence Agency should be able to further improve other dimensions related to organizational climate which include rewards, structure and responsibility, warmth, support & commitment, standards, and risk & conflict, so that the value of the organizational climate within the Intelligence Agency Police security can also be increased and have a high value like that of the State Intelligence Agency. Thus, the value of job satisfaction in the Police Security Intelligence Agency will also increase."