Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan kewajibannya, notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak dalam perbuatan hukum sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dari pernyataan di dalam pasal tersebut mengharuskan notaris untuk bertindak dalam jabatannya untuk membuat akta autentik dengan jujur dan tidak memihak. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat notaris yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Salah satu contoh tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/Pn Dps yang menyatakan bahwa terdapat seorang notaris yang dalam menjalankan jabatannya bertindak tidak jujur dan memihak dengan memasukan keterangan palsu kedalam akta bersama-sama dengan pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan notaris yang memalsukan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kuasa menjual adalah akta tersebut menjadi batal demi hukum. Adapun pertanggungjawaban notaris secara perdata adalah ganti kerugian atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, secara pidana dengan dasar pelanggaran atas Pasal 264 ayat (1) jo. 88 KUHP, dan secara administrasi adalah sanksi peringatan tertulis kepada notaris sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

---

The provisions in Article 1 point 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary stipulate that a Notary is a Public Official authorized to make an authentic deed. Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN states that notaries have an obligation to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner, and to protect the interests of parties in legal actions. From the statement in the article requires the Notary to act in his position to make an authentic deed honestly and impartially. In reality, there are still notaries who are not carry out their obligations as regulated in the UUJN. One of the examples is found in Decision Number 89/Pid.B/2020/Pn Dps, which states that there is a notary in carrying out his position acting dishonestly and impartially by faking the deed together with other parties. The research method used is normative juridical using a statutory approach and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that the legal consequences arising from the actions of a notary who faking the Sale and Purchase Binding Agreement deed and the power to sell are that those deed becomes null and void. The notary's civil liability is compensation on the basis of a lawsuit against the law, criminally on the basis of a violation of Article 264 paragraph (1) in conjunction with 88 of the Criminal Code, and administratively is a written warning sanction to a notary in accordance with Article 5 paragraph (1) letter b Permenkumham Number 61 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions Against Notaries."

"Notaris sebagai pejabat umum diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pembuatan akta autentik. Apabila terdapat kesalahan dalam proses pembuatan akta, maka akan ada akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak dan notaris yang membuatnya. Oleh karena itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan segala keadaan yang terjadi apabila terdapat suatu kesalahan dalam proses pembuatan akta autentik yang melanggar ketentuan jabatan notaris. Suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, apabila pada kenyataannya kesalahan tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi para penghadap. Empat unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus terbukti secara kumulatif. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih dalam untuk menguji suatu teori ataupun hipotesa. Hasil dari penelitian ini adalah notaris tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dikarenakan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan dengan tidak mencantumkan tanggal penandatanganan sebenarnya pada akta pengikatan jual beli. Judex Juris telah melakukan perbaikan amar putusan dengan mencabut hukuman ganti kerugian yang dibebankan kepada notaris. Secara tidak langsung, telah diakui bahwa tidak ada kerugian materiil yang disebabkan oleh tindakan notaris. Dengan kata lain, unsur Pasal 1365 KUHPerdata yang mempersyaratkan adanya kerugian menjadi tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya unsur kerugian, maka tidak terpenuhi juga unsur kausalitas terhadap kerugian yang tidak secara nyata terjadi akibat tindakan notaris. Namun, kelima akta yang tidak mencantumkan tanggal penandatanganan sebenarnya tetap dinyatakan batal demi hukum. Akibat hukum dari pembatalan terhadap kelima akta adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan pada kelima akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan dilakukan pengembalian keadaan semula terhadap perikatan yang telah terjadi. Hal ini termasuk pengembalian jaminan. Perbuatan hukum yang dianggap tidak pernah ada, namun pelunasan hutang tetap harus dilaksanakan.

---

Notaries as public officials are required by the Law on Notary Positions to always be careful when making authentic deeds. If there are errors in the process of making the deed, there will be legal consequences for the parties and the notary who made it. Therefore, the panel of judges needs to consider all circumstances that occur if there is an error in the process of making an authentic deed that violates the provisions of the notary's position. An error made by a notary cannot be declared an unlawful act based on Article 1365 of the Civil Code, if in reality the error does not result in losses for the parties. The four elements in Article 1365 of the Civil Code must be proven cumulatively. The research method used is doctrinal with an explanatory research typology which aims to provide a deeper explanation to test a theory or hypothesis. The results of this research are that a notary cannot be declared to have committed an unlawful act based on Article 1365 of the Civil Code because there is no loss caused by not including the actual signing date on the sale and purchase agreement. Judex Juris has revised the verdict by removing the compensation penalty imposed on notaries. Indirectly, it has been acknowledged that there was no material loss caused by the notary's actions. In other words, the element of Article 1365 of the Civil Code which requires the existence of a loss is not fulfilled. By not fulfilling the element of loss, the element of causality is also not fulfilled for losses that do not actually occur as a result of the notary's actions. However, the five deeds that did not include the actual signing date were still declared null and void. The legal consequence of canceling the five deeds is that all legal actions carried out in the five deeds are deemed to have never existed and the agreement that has occurred is restored to its original state. This includes the return of the guarantee. The legal action is considered to have never existed, but debt repayment must still be carried out."

"Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat umum. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah mengenai tanggung jawab keperdataaan notaris, yang telah membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah dan sanksi hukum terhadap notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis yang diperoleh adalah notaris bertanggung jawab bahwa perbuatan notaris dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan membatalkan akta yang telah dibuat dan diterbitkan notaris, disertai sanksi hukum untuk mengganti kerugian denda sejumlah uang, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian, sanksi hukum terhadap notaris, selain sanksi perdata, notaris memenuhi kriteria untuk dijatuhi sanksi administrasi peringatan tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016. Sanksi pidana, berupa sanksi penjara paling lama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) jo. 56 ayat (1) jo. 57 ayat (1) KUH Pidana, akibat membantu menyediakan sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan membuat dan menerbitkan akta yang memuat keterangan palsu.

---

This research focuses on legal responsibilities and sanctions against notaries with a study on the decision of the District Court Surabaya Number 963/Pdt.G/2016/PN. Sby. In the ruling, the notary is declared to have committed an act against the law, because the deed made before the notary contains false information In this case, the notary has violated his legal obligations as a public official. Therefore, the issue raised is about the civil responsibility of the notary, who has made and issued a Deed Commitment of Sale and Purchase Agreement and Selling Authorization without the knowledge of the landowner and legal sanctions against notaries. To answer the problem is used normative juridical legal research methods, with legal material obtained through the study of documents, which are then analyzed qualitatively. The result of the analysis obtained is that the notary is responsible that the notary act is declared as an act against the law and cancel the deed that has been made and issued by the notary, accompanied by legal sanctions to compensate for the loss of a fine of some money, based on Article 1365 of the Civil Code. Then, legal sanctions against notaries, in addition to civil sanctions, notaries meet the criteria to be sentenced to administrative sanctions written warning given by the Regional Supervisory Assembly, based on Article 5 paragraph (1) letter b of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 61 of 2016. Criminal sanctions, in the form of prison sentences maximum 4 (four) years 8 (eight) months, based on Article 266 paragraph (1) jo. 56 paragraph (1) jo. 57 paragraph (1) Criminal Code, as a result of helping provide means to commit a criminal act, by making and issuing a deed containing false information"

"Notaris memiliki peranan penting dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya notaris memiliki tanggung jawab yang diatur dalam perundang-undangan diikuti dengan prinsip-prinsip dalam pembuatan akta. Notaris harus bertindak hati-hati dalam proses pengerjaan akta untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Sebagaimana terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam jo. Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dibatalkan nya suatu akta kuasa menjual, dikarenakan adanya pencabutan kuasa secara sepihak yang dilakukan oleh penghadap yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Notaris membuatkan surat pernyataan pencabutan kuasa jual dan melegalisasi nya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak penerima kuasa yang tidak mengetahui adanya pencabutan kuasa tersebut. Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis yang sudah ada guna memperoleh keterangan mengenai hal-hal yang belum diketahui atas permasalahan pencabutan kuasa secara sepihak yang dilakukan oleh penghadap yang pikun, dan untuk mengetahui apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan beserta sanksi bagi pihak yang menimbulkan kerugian. Penelitian ini dibuat dengan pendekatan perundang-undangan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hasil analisis mendapatkan bahwa notaris tidak berhati-hati menjalankan jabatannya, dan kurang teliti saat menyikapi penghadap yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap akta kuasa menjual yang dibatalkan demi hukum, yang bermakna bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan tidak lagi memiliki akibat hukum setelah adanya putusan pengadilan, dan perjanjian yang termuat didalamnya dianggap tidak pernah ada

---

Notaries have an important role in providing legal certainty to the community. In carrying out his position, the notary has responsibilities that are regulated in the legislation followed by the principles in making the deed. Notaries must act carefully in the process of working on the deed to avoid legal problems in the future. As happened in the case of Mamuju District Court Decree Number: 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam jo. Makasar District Court Decree Number1544/Pid.B/ 2019/Pn.Makasar. The problem raised in this study is the cancellation of a deed of power of attorney to sell, due to the unilateral revocation of power carried out by an incompetent appearer in carrying out legal actions. The notary makes a statement of revocation of the power of attorney and legalizes it so that it results in losses for the party receiving the power of attorney who is not aware of the revocation of the power of attorney. To answer the problems in this thesis, a normative juridical research method is used, with an explanatory research typology that aims to test an existing hypothesis in order to obtain information about things that are not yet known about the problem of unilateral revocation of power carried out by senile courtiers, and to perceive what legal remedies can be taken by the aggrieved party also sanctions toward the party that causing loss. This research was made with a statutory approach as regulated in Law Number 02 year 2014 amendment to Law Number 30 year 2004 concerning the Position of Notary. The results of the analysis of this study are the Notary was not careful in carrying out the positions, and was less careful in dealing with clients who was incompetent to carrying out for legal actions. Therefore the legal consequences of the past deed is void by the law which means that the legal action that has been committed has no legal consequences after a court decision, and the agreement contained therein presumed never existed.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan penjual sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. PPJB merupakan perjanjian pendahulu sebelum perjanjian pokoknya yaitu Akta Jual Beli (AJB). Dalam jual beli atas tanah dan bangunan lazim didahului dengan pembuatan PPJB di hadapan notaris disertai dengan dibuatnya akta kuasa dan perjanjian pengosongan sebelum kemudian dilakukan pembuatan AJB di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila kewajiban para pihak telah terpenuhi. Agar kewajiban tersebut dapat terpenuhi tentunya diperlukan itikad baik dari pihak penjual dan pembeli. Kewajiban yang tidak terpenuhi oleh penjual dengan alasan wanprestasi tentulah harus dibuktikan oleh pihak pembeli. Permasalahan dalam tesis ini yaitu perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak pembeli atas wanprestasi yang dilakukan penjual dan akibat hukum terhadap AJB yang dibuat berdasarkan wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen serta dianalisis dengan cara pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa PPJB, akta kuasa, dan akta perjanjian pengosongan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi pihak lain. Selama kesemuanya itu dibuat berdasarkan kehendak bersama dan tanpa paksaan/tekanan pihak lain, serta dibuat di hadapan notaris yang menjadikannya sebuah akta autentik. Akibat hukum yang timbul terhadap AJB yang dibuat berdasarkan wanprestasi terhadap PPJB dan hanya diurus oleh pihak pembeli saja tidak menghilangkan otentisitas aktanya, selama AJB dibuat berdasarkan akta kuasa menjual juga dibuat di hadapan notaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the defaults on the Purchase Binding Agreement (PPJB) made by the seller resulting in losses for the buyer. PPJB is the predecessor agreement before the main agreement, the Sale and Purchase Act (AJB). In the sale and purchase of land and buildings, it is usually preceded by making PPJB before a notary public accompanied by a deed of power of attorney and an evacuation agreement before then making an AJB before the Land Acting Maker (PPAT) if the obligations of the parties have been fulfilled. So that these obligations can be fulfilled, of course, good faith is needed from the seller and buyer. Obligations that are not fulfilled by the seller on the grounds of default must certainly be proven by the buyer. The problem in this thesis is the legal protection for the fulfillment of buyer's rights over defaults made by sellers and the legal consequences of AJB made based on these defaults. The research method used is normative juridical research with analytical descriptive research type. The type of data used in this study is secondary data with data collection tools such as document studies and analyzed by means of a qualitative approach. The results of this study are that the PPJB, the deed of attorney, and the deed of the void agreement guarantee the protection and fulfillment of the rights of one party who feels disadvantaged due to the default of the other party. As long as all of them are made based on mutual will and without coercion/pressure from other parties, and made before a notary public who makes it an authentic deed. The legal consequences arising from AJB made based on defaults against PPJB and only managed by the purchaser does not eliminate the authenticity of the deeds, as long as the AJB is made based on the sales authorization deed it is also made before a notary."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Kode etik Notaris. Dalam pembuatan suatu akta Notaris hanya bertanggungjawab terhadap kebenaran formil. Seringnya terjadi permasalahan mengenai pemalsuan pada dokumen yang diserahkan dalam pembuatan suatu akta yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak, salah satunya yaitu surat kuasa waris palsu yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Pemalsuan terhadap dokumen pembuatan suatu akta mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan tidak jarang Notaris menjadi turut tegugat pada gugatan tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai akibat hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa waris yang dipalsukan; dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang menggunakan surat kuasa waris palsu. Peneliatan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, metode analisis data kualitatif, jenis data sekunder dan bentuk hasil penelitian menggunaka prekriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah akibat hukum bagi Notaris dalam akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa palsu maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, karena Notaris membuat suatu akta berdasarkan apa yang dimintakan oleh para pihak dan berdasarkan pada kebenaran formil. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan dimana Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Ikatan Notaris Indonesia melakukan perlindungan berupa pengayoman dengan mendampingi Notaris yang mendapatkan gugatan.

---

Notaries in carrying out their positions are subject to the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Notary Code of Ethics. In making a deed, the Notary is only responsible for formal truths. The deed made by a notary has absolute legal force. There are often problems regarding falsification of documents submitted in making a deed which results in losses for the parties, one of which is a fake inheritance power of attorney which is used as the basis for making a deed of sale and purchase agreement. Forgery of documents for making a deed results in losses for the parties and it is not uncommon for a Notary to become a defendant in the lawsuit. The formulation of the problem raised in this study regarding the legal consequences of a Notary in making a deed of binding sale and purchase agreement based on a falsified inheritance power of attorney; and legal protection for Notaries in making a deed of sale and purchase binding agreement using a fake inheritance power of attorney. This research uses normative juridical research methods, with prescriptive research typology, qualitative data analysis methods, types of secondary data and the form of research results using analytical prescriptive. The results obtained from the study are the legal consequences for the Notary in the deed of binding sale and purchase agreement based on a fake power of attorney, the Notary cannot be held accountable, because the Notary makes a deed based on what is requested by the parties and is based on formal truth. In addition, the legal protection provided where the Notary Honorary Council is authorized to approve the examination or not to be examined as long as the Notary has acted in accordance with the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Indonesian Notary Association provide protection in the form of protection by assisting Notaries who get a lawsuit."

"Penelitian ini menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang memuat keterangan palsu, dengan fokus pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum perdata. Namun, pelanggaran terhadap kode etik dan undang-undang sering kali menimbulkan permasalahan hukum, seperti dalam kasus ini, di mana notaris menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif yang melekat pada notaris, serta akibat hukum dari akta yang memuat keterangan palsu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran oleh notaris dapat mengakibatkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu 1 tahun pidana penjara, sanksi perdata, dan terkait sanksi administrasinya yang berakibat kepada pencabutan kewenangan jabatan. Serta akta yang dibuat oleh notaris tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil sesuai dengan UUJN dan UUPT. Temuan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi notaris dalam meningkatkan kehati-hatian, kejujuran, dan ketaatan terhadap hukum dalam menjalankan tugasnya.

---

This research analyzes the responsibility of notaries for authentic deeds containing false information, focusing on the case of West Jakarta District Court Decision Number 898/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT. Notaries are public officials authorized to make authentic deeds as valid evidence in civil law. However, violations of the code of ethics and the law often lead to legal problems, such as in this case, where the notary ordered to place false information in the deed. This research uses a normative juridical approach to examine the criminal, civil, and administrative responsibilities attached to notaries, as well as the legal consequences of deeds containing false information. The results show that violations by notaries can result in criminal sanctions as decided by the panel of judges of the West Jakarta District Court, namely 1 year imprisonment, civil sanctions, and related administrative sanctions which result in revocation of official authority. As well as the deed made by the notary is considered not to meet the formal and material requirements in accordance with the UUJN and UUPT. These findings are expected to be a guide for notaries in increasing prudence, honesty, and obedience to the law in carrying out their duties."

"Salah satu yang dapat menyebabkan dibatalkannya suatu akta perjanjian pengikatan jual beli disertai dengan akta kuasa menjual adalah wanprestasi. Prestasi yang tidak terpenuhi dalam pembuatan akta, dengan sebab adanya keterangan palsu disampaikan para pihak kedalam akta notaris. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli disertai akta kuasa menjual. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Bahan penelitian yang digunakan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan pemahaman terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 135/PDT/2020/PT SBY terkait pembatalan akta. Hasil penelitian bahwa peran notaris dalam membuat akta perjanjian pengikatan jual beli disertai akta kuasa menjual, dengan memastikan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, namun dalam kasus ini tidak terpenuhinya syarat subjektif yang menyebabkan akta dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan tanggung jawab notaris hanya sebatas formalitas dari suatu akta dan tidak memiliki tanggung jawab atas materi dari isi akta autentik, maka keterangan palsu yang diberikan oleh almarhum Tuan SO dan Tuan SE yang menyatakan telah terjadinya pelunasaan atas objek tanah yang termuat pada akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual merupakan tanggung jawab pribadi para pihak.

---

One of the things that can cause the cancellation of a deed of sale and purchase agreement accompanied by a deed of power of attorney to sell is a default. due to non-fulfillment of achievements in the formation of the deed, the reason is due to incorrect information submitted by the parties in making the deed by a notary. It is important to know the roles and responsibilities of a notary in the deed of binding sale and purchase agreement accompanied by the deed of power of attorney to sell. To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing secondary data. The type of research used is explanatory. The research materials used are secondary legal materials. The data collection technique was carried out by means of a literature study and understanding of the Surabaya High Court Decision Number 135/PDT/2020/PT SBY regarding the cancellation of the deed. The results of the study show that the role of the notary in creating the validity of the binding sale and purchase agreement deed is accompanied by the power to sell by ensuring the fulfillment of the conditions for the validity of the agreement, but in this case the subjective conditions are not fulfilled which causes the deed to be canceled by the Surabaya High Court and the responsibility of the notary is only limited to the formality of a deed. and does not have responsibility for the material from the contents of the authentic deed, then the false information given by the late Mr. SO and Mr. SE stating that the settlement of the land object contained in the deed of binding sale and purchase agreement and the deed of power of attorney to sell has been the responsibility of the parties."

"Notaris tidak boleh melaksanakan tugas di luar kewenangan jabatan Notaris demi menghindari potensi penyalahgunaan jabatannya, namun ditemukan pada praktiknya tugas Notaris mendapat tuntutan masyarakat lebih daripada apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris Indonesia. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pada pengaturan tentang kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya menurut ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu juga akibat hukum dari pelanggaran terhadap jabatan Notaris terkait kasus penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.1177/Pid.B/2019/PN.Bdg. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perlakuan Notaris dalam menguasai barang milik kliennya tidak diatur secara jelas dan tegas sebagai bagian kewenangan Notaris dalam ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Perbuatan penggelapan barang milik klien yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya mengakibatkan Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana dengan penjara karena telah melanggar Pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan, perdata dengan mengganti rugi kerugian yang timbul dan secara administratif yaitu sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf c UUJN dan diberhentikan dari keanggotaan Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris apabila ia dikenakan sanksi pemberhentian karena telah melanggar UUJN.

---

Notaries may not carry out tasks outside the authority of the Notary's position in order to avoid potential abuse of his position, but it is found in practice that the duties of a Notary get more demands from the community than what is regulated in Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2014 concerning the Position of a Notary (UUJN) and the Indonesian Notary Code of Ethics. For this reason, the problem raised in this research is the regulation of the authority, obligations and prohibitions of Notaries in carrying out their positions according to legal provisions in Indonesia. In addition, there are also legal consequences of violating the position of a Notary related to the embezzlement case in the Bandung District Court Decision No.1177/Pid.B/2019/PN.Bdg. This normative juridical research uses secondary data which is analyzed qualitatively. From the results of the study it was found that the Notary's treatment in controlling his client's property was not explicitly regulated as part of the Notary's authority in the provisions of the UUJN and the Notary Code of Ethics. The act of embezzling the client's belongings carried out by the Notary in carrying out his position causes the Notary to be held accountable for his actions both criminally and imprisoned for violating Article 374 of the Criminal Code regarding the crime of embezzlement, and administratively, namely the sanction of dishonorable dismissal from his position as stipulated in Article 12 letter c UUJN and dismissed from the membership of the Association as regulated in Article 6 paragraph (1) of the Notary Code of Ethics if he is subject to a sanction of dismissal because he has violated the UUJN."

"Pengikatan jual beli sebagai pendahuluan dari transaksi jual beli tanah seharusnya didasarkan pada alas hak yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan adalah menjadi akta yang tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 adalah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar berupa akta di bawah tangan yang seharusnya dipersyaratkan legalisasi untuk mencegah pemalsuan tanda tangan para pihak dalam akta dan tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada notaris secara pidana dan perdata adalah tidak ada karena Notaris MN tidak terlibat dalam pemalsuan akta kuasa menjual tersebut.

---

The binding sale and purchase as a prelude to the sale and purchase transaction of land should be based on legal rights so as not to cause harm to the parties. This research discusses the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell and the role and responsibility of the notary in making the sale and purchase binding agreement  in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017. This research is a normative juridical research using secondary data and explanatory research typology. The results of this research are the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell to become a deed that has no legal force beacuse it violates the subjective and objective terms of agreement. The role of the notary in making the sale and purchase binding agreement in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017 is making a deed of sale and purchase binding agreement based on an under hand deed which should require legalization to prevent falsification of the signatures of the parties in the deed and the responsibility that can be imposed on the notary in criminal and civil terms is non existent because Notary MN was not involved in the falsification of the deed of authorization to sell."