Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas intervensi Tiongkok sebagai upaya resolusi konflik antara Kachin Independence Organization (KIO) dan Pemerintah Myanmar pada Tahun 2013. Setelah melakukan gencatan senjata selama 17 tahun, eskalasi konflik Kachin kembali tinggi pada tahun 2011. Bentrokan antara KIA dan Tatmadaw pada 9 Juni di lokasi proyek Bendungan PLTA menandai dimulai kembalinya konflik yang telah terjadi lebih dari lima dekade ini. Pecahnya konflik pada tahun 2011 disebabkan oleh diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar kepada KIO dan penduduk Kachin selama masa gencatan senjata. Akibatnya, upaya negosiasi damai yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar selalu mengalami kegagalan karena perbedaan pandangan mengenai perdamaian diantaranya keduanya. Oleh karena itu, sebagai negara tetangga yang juga terdampak oleh konflik ini, Tiongkok menawarkan diri sebagai penengah antara KIO dan Pemerintah Myanmar untuk melakukan pembicaraan damai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur untuk melihat faktor yang mendorong Tiongkok melakukan intervensi terhadap konflik Kachin serta upaya intervensi yang dilakukannya. Penelitian ini menggunakan konsep konflik asimtetris oleh Aggestam dan teori resolusi konflik dengan keterlibatan pihak ketiga oleh Fisher dan Keashly untuk menjelaskan kondisi asimetris yang menyebabkan konflik Kachin tahun 2011 sehingga membutuhkan peran Tiongkok sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan KIO dan Pemerintah Myanmar serta metode intervensi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mendamaikan keduanya.

---

This paper discusses Tiongkok’s intervention as an effort to resolve the conflict between the Kachin Independence Organization (KIO) and the Government of Myanmar in 2013. After carrying out a ceasefire for 17 years, the Kachin conflict escalated again in 2011. Clashes between KIA and the Tatmadaw on June 9 at the location the hydropower dam project marks the resumption of the conflict that has been going on for more than five decades. The outbreak of conflict in 2011 was caused by discrimination by the Government of Myanmar against KIO and Kachin residents during the ceasefire period. As a result, the efforts of peace negotiations carried out by the Government of Myanmar have always failed due to differences in views on peace between the two. Therefore, as a neighboring country that was also affected by this conflict, Tiongkok offered to mediate between KIO and the Myanmar Government to conduct peace talks. This research uses a qualitative method by collecting data through literature studies to see the factors that encourage Tiongkok to intervene in the Kachin conflict and its intervention efforts. This research uses the concept of asymmetric conflict by Aggestam and the theory of conflict resolution with the involvement of a third party by Fisher and Keashly to explain the asymmetrical conditions that caused the Kachin conflict in 2011 so that it requires the role of Tiongkok as a third party in reconciling KIO and the Myanmar Government and the intervention methods carried out by Tiongkok in reconciling the two.

"

"Pendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah merupakan salah satu modal dalam pembangunan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam era desentralisasi. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah. Kemandirian keuangan daerah tercermin dalam Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD) dalam APBD. Tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia selama periode tahun 2003-2010, baik dilihat dari nilai Derajat Desentralisasi Fiskal maupun nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, termasuk dalam kategori sedang karena nilainya masih berada diantara 30 sampai dengan 40 persen.

---

Development funding through regional transfer is one of the capital provided by the Central Government for regional development in this decentralization era. Fiscal independence is the key indicator to measure the local government’s ability to self-finance their activities. The independence of regional finance is reflected in the Degree of Fiscal Decentralization and the Ratio of Regional Finance Independence. Degree of Fiscal Decentralization is the ratio of Regional Revenue (PAD) to Total Regional Revenue (TPD), while the Ratio of Regional Finance Independence is the ratio of Regional Revenue (PAD) to Total of Regional Expenditure (TKD) in Local Budget (APBD). If it is viewed from the Degree of Fiscal Decentralization value and the Regional Finance Independence Ratio value, the level of Regional Finance Independence in Indonesian provinces over the period of 2003-2010 is included in medium category for the value remains in the range of 30 up to 40 percent."

"Independensi bank sentral sebagai bentuk hubungan bank sentral dan negara mengalami tren peningkatan yang signifikan pasca runtuhnya Sistem Bretton Woods. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis fenomena peningkatan bank sentral yang independen dari negara melalui kajian terhadap perdebatan konsep independensi bank sentral di antara dua paradigma dominan, yaitu Keynesianisme dan Neoliberalisme. Dalam prosesnya, tulisan ini memanfaatkan metode tipologi dan taksonomi dalam melakukan survei literatur. Argumen utama yang muncul dari analisis tersebut adalah bahwa narasi literatur yang berkembang dan diterima secara masif di tingkat global dalam isu hubungan bank sentral dan negara telah didominansi oleh perspektif paradigma Keynesianisme dan Neoliberalisme. Berdasarkan survei literatur dengan mengandalkan dua metode utama tersebut, tulisan ini juga menemukan kalau narasi independensi bank sentral masih lebih terbatas hanya pada negara maju dan negara Barat yang kemudian menjadi kesenjangan literatur. Oleh karena itu, terdapat tiga poin yang disasar dalam mendalami topik ini, yaitu pemahaman terhadap interpretasi independensi bank sentral, argumentasi kritis sebagai justifikasi independensi bank sentral, dan peranan bank sentral yang independen dalam arsitektur finansial dan moneter global dilihat dari sudut pandang Keynesianisme dan Neoliberalisme.

---

Central bank independence as a form of central bank-state relations experienced a significant increase after the collapse of the Bretton Woods System. This paper seeks to observe the phenomenon of increasing central bank that is independent from the state through deep analyzes to the debate over the concept of central bank independence among two dominant paradigms, Keynesianism and Neoliberalism. Using typology and taxonomy as the main methods, this paper argues that Keynesianism and Neoliberalism have dominated academic narratives in mainstream literatures over this debate. Literature review also found that the concept of central bank independence within these two paradigms is still limited only from developed and Western countries which later became literature gaps. Therefore, there are three main points elaborated in this paper, which are the interpretation of central bank independence, critical arguments as justification for central bank independence, and the role of independent central bank in global financial and monetary architecture from the perspective of Keynesianism and Neoliberalism."

"This book describes judicial independence as a central aspect of the rule of law in different stages of transition to democracy. The collection of state-specific studies explores the legal situation of judiciaries in twenty states from North America, over Western, Central and South-Eastern Europe to post-Soviet states and engages in a comparative legal analysis. "

"Skripsi ini mengkaji permasalahan hukum dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi di Indonesia, dengan tujuan mengusulkan mekanisme pengisian yang bebas dari intervensi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis serta pendekatan perbandingan hukum. Pengisian jabatan hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan hal krusial dalam menentukan independensi kehakiman. Berdasarkan temuan, terdapat intervensi politik yang dilakukan oleh DPR dalam pemilihan hakim agung yang ditunjukkan dalam pengambilan keputusan subjektif dan ketidakpatuhan DPR terhadap aturan dalam pengisian hakim agung. Sedangkan dalam pengisian hakim konstitusi, intervensi politik terjadi karena ketiadaan peraturan baku yang memungkinkan penyelundupan hukum oleh Pemerintah dan DPR. Solusi yang diajukan melibatkan penambahan syarat masa tenggang bagi anggota partai politik yang mendaftar sebagai calon hakim agung, penguatan sistem nonrenewable term dan penambahan syarat masa tenggang bagi calon hakim konstitusi. Pemerintah juga disarankan untuk mengatur penambahan ketentuan dalam UU tentang MK yang memaksa lembaga pengusul membentuk mekanisme baku yang transparan, profesional, dan memprioritaskan independensi kekuasaan kehakiman.

---

This thesis examines legal issues in the appointment of Supreme Court and Constitutional Court judges in Indonesia, aiming to propose a mechanism free from political intervention. The research employs a doctrinal approach with analytical and comparative legal methods. The appointment of judges in the Supreme Court and Constitutional Court is crucial in determining judicial independence. Findings indicate political intervention by the DPR (People's Consultative Assembly) in the selection of Supreme Court judges, evidenced by subjective decision-making and non-compliance with appointment regulations. In the case of Constitutional Court judges, political intervention arises due to the absence of standardized regulations, allowing legal smuggling by the Government and DPR. Proposed solutions involve adding a cooling-off period for political party members applying for the position of Supreme Court judge, strengthening the nonrenewable term system, and introducing a cooling-off period requirement for Constitutional Court candidates. Additionally, it is recommended to amend the Constitutional Court Law to compel proposing institutions to establish standardized mechanisms that are transparent, professional, and prioritize judicial independence."

"In 2020, the Covid-19 pandemic brought down the economies of countries around the world, including Indonesia. To overcome this crisis, President Joko Widodo enacted Government Regulation in lieu of Laws No.1 of 2020, which currently has become Law No. 2/2020 concerning State Financial Policies and FinancialSystem Stability for Handling the Covid-19 Pandemic and/or in the context of facing threats that endanger the national economy and/or financial systemstability. This Law was designed to deal with the financial system crisis caused byCovid-19. However, some views that this Law contained issues that influences the independence of Bank Indonesia. One aspect that touches the independence of Bank Indonesia in this regulation is related to the purchase of long-term Government Bonds on the Primary Market by Bank Indonesia for the Governmentto conduct the fiscal policies and the PEN Program. Bank Indonesia also funds the state budget deficit through printing money for the Government. The Financial System Stability Committee, which includes the Minister of Finance as coordinator and Bank Indonesia as a member, has a substantial role in Law No. 2 Year 2020. In this regard, economists and experts believe that there has been intervention by the Government against Bank Indonesia’s independence in thispandemic. At the same time, it can also be said that this policy aims to stabilizethe financial system due to the Covid-19 pandemic. The normative juridicalresearch method was used in this thesis to analyze how does Law No. 2 Year 2020 influences Bank Indonesia’s independence."