Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: COVID-19 merupakan wabah yang menjadi pandemi di dunia dengan jumlah kasus yang meningkat setiap harinya. Untuk mengurangi risiko penularan COVID-19, WHO dan Kemenkes RI menghimbau masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan melalui penggunaan layanan telemedicine. Berbagai data mengisyaratkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi yang cocok untuk menggunakan telemedicine di masa pandemik COVID-19. Meski begitu, belum ada penelitian yang mengeksplorasi pemanfaatan telekonsultasi dokter di masa pandemik COVID-19 pada penduduk DKI Jakarta. Tujuan: mengetahui gambaran, serta faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan telekonsultasi dokter di masa pandemi COVID-19 pada penduduk DKI Jakarta. Metode: penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan pengumpulan data melalui survei. Penelitian dilakukan pada bulan April – Mei 2021 dengan unit analisis penelitian adalah individu berusia 20-29 tahun yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta. Hasil: 74,9% penduduk DKI Jakarta tergolong memanfaatkan layanan telekonsultasi dokter di masa pandemik COVID-19. Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan telekonsultasi dokter di masa pandemik COVID-19 adalah pengaruh sosial (p=0,033), kondisi pendukung (p=0,047), persepsi kebutuhan (p=0,000), dan persepsi kerentanan penyakit (p=0,007). Kesimpulan: dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan telekonsultasi dokter di DKI Jakarta tergolong tinggi di masa pandemik COVID-19, dengan pengaruh sosial, kondisi pendukung, persepsi kebutuhan dan persepsi kerentanan penyakit merupakan faktor-faktor yang berhubungan.

---

Background: To reduce the risk of COVID-19 transmission, WHO and the Indonesian Ministry of Health urge the public to obtain health services using telemedicine during COVID-19 pandemic. Data shows that DKI Jakarta is the province that is highly suitable to the use of telemedicine during COVID-19 pandemic. Even so, the use of doctor teleconsultation is not yet explored by studies. Purpose: To describe and discover factors related to the use of doctor teleconsultation during COVID-19 pandemic on DKI Jakarta residents. Methods: Conducted in April – May 2021, this cross-sectional study with the research analysis unit of individuals aged 20-29 years domiciled in the DKI Jakarta is done through online survey. Results: 74.9% of DKI Jakarta residents are classified as doctor's teleconsultation users during the COVID-19 pandemic. The bivariate test results shows that the factors related to the utilization are social influence (p=0.033), facilitating conditions (p=0.047), perceived need (p=0.000), and perceived susceptibility (p= 0.007). Conclusion: Utilization degree of doctor’s teleconsultation during COVID-19 pandemic in DKI Jakarta is high, with factors such as social influence, facilitating conditions, perceived need, and perceived susceptibility found related to the use of doctor’s teleconsultation during the COVID-19 pandemic in DKI Jakarta residents.

"

"Pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pasien Program Rujuk Balik (PRB)untuk melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan. Salah satu solusi pelayanan kesehatanuntuk pasien PRB dalam situasi pandemi Covid-19 adalah dengan mengadopsi layanantelemedicine. Namun, sebagian besar peserta PRB merupakan pasien berusia lanjut dantidak terlalu mahir dalam menggunakan perangkat elektronik. Sehingga, apakahmemungkinkan layanan telemedicine dapat dikembangkan untuk pasien PRB? Tujuan daripenelitian ini adalah untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan pengembangantelemedicine bagi peserta PRB dan menyusun prototype telemedicine untuk peserta PRB.Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa telaah regulasi dan wawancaramendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa telemedicine untuk pasien PRB dapatdikembangkan untuk menghindari penularan Covid-19 pada pasien kronis yang berisikotinggi dan pelayanan telemedicine berpotensi untuk dapat terus dimanfaatkan setelahpandemi berakhir karena penggunaan telemedicine akan sangat membantu bagi pasien yangjauh dari fasilitas kesehatan atau pasien yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengaksesfasilitas kesehatan. Permasalahan utama dalam pengembangan layanan telemedicine pasienPRB yang dirasakan oleh user adalah pelaksanaan pemeriksaan fisik dan penunjang sertamemastikan hasil pemeriksaan akurat, validasi data dokter dan pasien, pencatatan rekammedis secara online dan penyimpanan data yang aman, mekanisme penjelasan obat secaradetail ke pasien dan mekanisme pemberian obat sehingga pasien tidak perlu datang kefaskes, monitoring kondisi pasien kronis secara berkala, pasien lansia yang tidak familiardengan teknologi terkinidan hilangnya aspek sentuhan dan interaksi manusia dalampelayanan telemedicine. Solusi terhadap permasalahan tersebut, menjadi dasarpengembangan desain prototype telemedicine pasien PRB, yaitu menambahkan fitur voice& video call untuk mempermudah dokter melakukan pemeriksaan fisik secara virtualdisertakan dengan petunjuk pemeriksaan fisik secara virtual, proses validasi data dokter danpasien saat mengakses layanan telemedicine dan menampilkan STR & SIP dokter dalamaplikasi telemedicine yang dilengkapi dengan link validasi data di Konsil KedokteranIndonesia, sistem telemedicine yang berbasis pada fasilitas kesehatan, sehingga data rekammedis pasien tersimpan di faskes, resep obat dilengkapi dengan penjelasan cara penggunaanobat dan fitur pengantaran obat ke rumah dengan bekerjasama dengan jasa penagntaran,menambahkan fitur monitoring kondisi pasien secara berkala, menyederhanakan fiturtelemedicine dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dan mengadakan adminasistensi untuk mengarahkan pasien lansia., menambahkan fitur voice& video call dalamtelemedicine disertai dengan SOP bagi dokter untuk memastikan aspek humanisme menjadisentral dalam pelayanan telemedicine. Berdasarkan hasil uji kelayakan aplikasi didapatkanbahwa user pasien dan dokter menganggap bahwa desain aplikasi menarik, mudah untukdiingat, terhindar dari kesahalan dan aman digunakan, mudah untuk dioperasikan, efisiendalam memberikan dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan user puas dengan aplikasitelemedicine.

---

The Covid-19 pandemic hampered Program Rujuk Balik (PRB) patients from

making visits to health services. One of the healthcare solutions for PRB patients in a

Covid-19 pandemic era is telemedicine services. However, most of the PRB patients were

elderly and were not very adept at using electronic devices. So, is it possible for

telemedicine services to be developed for PRB patients? The purpose of this research is to

map the problems and needs of developing telemedicine for PRB patients and to compile a

telemedicine prototype for PRB patients. This research method is qualitative research in the

form of regulations review and in-depth interviews. This study shows that telemedicine for

PRB patients can be developed to avoid transmission of Covid-19 in high-risk chronic

patients and that telemedicine services can continue to be utilized after the pandemic ends

because the use of telemedicine will be very helpful for patients who are far from health

facilities or patients who have limitations. Time to access health facilities. The main

problem in developing telemedicine services for PRB patients that users perceiveis the

implementation of physical and supporting examinations and ensuring accurate examination

results, validation of doctor and patient data, cloud storage of medical records and data

safety, explaining drugs in detail to patients, monitoring the patient's condition periodically,

elderly patients who are not familiar with the latest technology, medicines deliver yso that

patients do not need to come to health facilities and the loss of human touch and interaction

in telemedicine services. The solution to this problem forthe basis of telemedicine prototype

design development for PRB patients are adding voice & video callfeatures, the process of

validating doctor and patient data when accessing telemedicine and displaying the doctor's

STR in the telemedicine application, a telemedicine system based on health facilities, so

that patient’s medical record is stored in th ehealth facility, the prescription is equipped with

an explanation of how to use the drug, simplifies the telemedicine feature with easy-toapply

steps and adds drug delivery options to the patient's home. Based on the results of the

application feasibility test, it was found that patient and doctor users consider the

application design to be attractive, easy to operate and efficient in providing and obtaining

health services."

"Kebijakan Telemedicine yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran menjadi topik yang menarik sebab kekuatan hukum dari surat edaran yang lemah serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine dalam bentuk layanan konsultasi klinis langsung antara dokter dan pasien sebelumnya. Selain itu, hasil survey menunjukkan masyarakat lebih percaya dengan telemedicine yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara, pemerintah DKI Jakarta belum secara langsung memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam naungannya untuk memberikan layanan telemedicine. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan telemedicine untuk mencegah penyebaran COVID-19 oleh pemerintah DKI Jakarta. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus kebijakan ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu faktornya adalah bentuk produk hukum yang hanya berupa surat edaran menciptakan pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Kondisi ini juga didukung dengan keterbatasan kecepatan internet di fasilitas pelayanan kesehatan dibawah pemerintah DKI Jakarta serta tidak dilibatkannya pemerintah DKI Jakarta saat perumusan kebijakan. Selain itu, masih terdapat permasalahan etik dan kewenangan klinis yang masih abu-abu yang membuat pemerintah DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk segera dibentuknya peraturan gubernur sebagai kebijakan lingkup daerah. Untuk lingkup nasional, disarankan untuk membentuk satu peraturan baru mengenai standar pelayanan kesehatan telemedicine, revisi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dan penambahan aturan telemedicine dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

---

The telemedicine policy which was issued in the form of a circular letter, is an interesting topic, because the legal power of circular letter which weak and previously there were no legislation regulating telemedicine in the form of direct clinical consultation services between doctors and patients. On the other hand, current survey showed that people has more confidence using telemedicine which is organized by healthcare service facilities. Meanwhile, the government of DKI Jakarta has not directly utilized the healthcare service facilities under its auspices to provide telemedicine services. This study aims to analyze the implementation of telemedicine policies to prevent the spread of COVID-19 by the government of DKI Jakarta. This is qualitative research with case study design using primary data from in-depth interviews and secondary data from document review. The results show that the policy issued in the form of a circular letter is not implemented because the form of the legal product chosen creates the choice to be implemented or not implemented. This condition is also supported by limited internet speed in healthcare service facilities under the government of DKI Jakarta and DKI Jakarta government are not involved on the formulation steps. In addition, there were still ethics issues and uncertainity of clinical authority that made DKI Jakarta government not implement this policy. Therefore, researchers suggest that the governor's regulation need to be formed as a regional policy. For the national scope, it is recommended to formulate a new regulation regarding telemedicine healthcare service standards, revise several related laws and regulations and addition of telemedicine regulations in the Indonesian Medical Code of Ethics."

"Penelitian ini menggunakan metode literature review yang membahas mengenai tantangan dalam pemanfaatan telemedicine selama pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama, Covid-19 masih terus terjadi hingga saat ini. Berbagai negara menetapkan kebijakan lockdown guna mencegah penyebaran virus tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan upaya PPKM untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Pelayanan publik menghadapi dilema, salah satunya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan layanan telemedicine sangat dianjurkan pada masa pandemi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja tantangan dalam pemanfaatan telemedicine selama pandemic. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan mencari artikel penelitian yang telah dipublikasi dengan menggunakan online database yaitu PubMed, Oxford Academic, dan SpringerLink. Berdasarkan hasil pencarian, didapatkan sejumlah 961 artikel dan dari jumlah tersebut dilakukan seleksi. Hasil seleksi didapatkan sebanyak 6 artikel yang dianalisis. Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pemanfaatan telemedicine selama pandemi. Tantangan tersebut antara lain teknologi, privasi / kerahasiaan, proses komunikasi, dan finansial. Tantangan terkait teknologi yang dimaksud ialah koneksi internet yang tidak stabil, kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi, serta kemampuan penyimpanan teknologi yang dimiliki.

---

This study uses a literature review that discusses the challenges in using telemedicine during a pandemic. As we all know, Covid-19 is still happening today. Various countries have imposed lockdown to prevent the spread of the virus. The Indonesian government itself has made PPKM efforts to control the spread of Covid-19. Public services face a dilemma, one of which is health services. Therefore, the use of telemedicine is highly recommended during the pandemic. The purpose of this paper is to find out what are the challenges in using telemedicine during a pandemic. The research method used is literature review by searching for research articles that have been published using online databases,namely PubMed, Oxford Academic, and SpringerLink. Based on the search results, a number of 961 articles were obtained and from that number a selection was made.The selection results obtained as many as 6 articles were analyzed. The results showed that there were several challenges in using telemedicine during a pandemic. These challenges include technology, privacy/confidentiality, communication processes, and finance. The challenges related to the technology in question are unstable internet connections, the ability of human resources to use technology, and the ability to store technology owned.

"

"Akses layanan kesehatan bagi Orang dengan HIV AIDS (ODHA) di masa pandemi dirasakan lebih berat, selain adanya ketakutan tertular Covid-19, stigma negatif masyarakat dirasakan masih besar. Upaya yang sesuai dengan kondisi ini adalah dengan menyediakan layanan telemedis khusus bagi ODHA. Saat ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas pengukuran yang bisa digunakan untuk layanan telemedis bagi ODHA. Penelitian ini mencoba memetakan penelitian-penelitian terkait kepuasan layanan telemedis ODHA lima tahun terakhir dengan menggunakan metode Scoping Review dari empat online database. Hasil yang didapatkan adalah perlunya memakai kuesioner tervalidasi seperti Telemedicine Satisfaction Questionnaire, Telemedicine Satisfaction Usability Questionnaire dan System Usability Scale dan meninjau aspek kualitas konten, kemudahan penggunaan, kegunaan, akseptabilitas, kebutuhan pengguna dan kekhawatiran. Dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di negara berkembang dan menekankan penggunaan kuesioner teruji dan metode mixed method difasilitasi dengan rekomendasi aplikasi statistik kuantitatif seperti STATA dan kualitatif seperti NVivo 10. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan penelitian lanjutan untuk mengukur efisiensi maupun efektifitas telemedis untuk ODHA dan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepuasan maupun kesuksesan implementasi telemedis ODHA, khususnya di Indonesia.

---

Access to health services for people living with HIV AIDS (PLWHA) during the pandemic is felt to be more difficult, in addition to the fear of contracting Covid-19, negative stigma from the community is still felt. Efforts that are in accordance with this condition are to provide special telemedicine services for PLWHA. Currently, there is no research that specifically discusses measurements that can be used for telemedicine services for PLWHA. This study attempted to map studies related to the satisfaction of telemedicine services for PLWHA in the last five years using the Scoping Review method from four online databases. The results obtained are the need to use validated questionnaires such as the Telemedicine Satisfaction Questionnaire, Telemedicine Satisfaction Usability Questionnaire and System Usability Scale and review aspects of content quality, ease of use, usability, acceptability, user needs and concerns. There is a need to increase the quantity and quality of research in developing countries and emphasize the use of tested questionnaires and mixed methods facilitated by the recommendation of quantitative statistical applications such as STATA and qualitative such as NVivo 10. In addition, it is recommended to increase further research to measure the efficiency and effectiveness of telemedicine for PLWHA and what factors are associated with satisfaction and successful implementation of telemedicine for PLWHA, especially in Indonesia.

"

"Munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Berdasarkan statistik JKN, kunjungan FKTP tahun 2019 mencapai 337,69 juta kemudian menurun menjadi hanya 193,03 juta kunjungan pada Agustus 2021. Telekonsultasi, salah satu jenis telemedicine, dikatakan dapat menjadi solusi yang tepat agar masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sekaligus menjaga diri dari penularan COVID-19. Terdapat peningkatan penggunaan beberapa aplikasi telekonsultasi di Indonesia saat pandemi, dari 4 juta menjadi lebih dari 15 juta orang. Tetapi, angka ini hanya 7,63% dari penduduk pengguna internet di Indonesia dan 5,6% dari total populasi Indonesia. Karena itu, peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui telemedicine masih terbilang sulit untuk dicapai. Penelitian di Indonesia yang menganalisis penyebab masyarakat masih belum ingin menggunakan telekonsultasi dan hal apa yang berhubungan dengan intensi mereka untuk menggunakan telekonsultasi pun masih sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran serta faktor-faktor yang berhubungan dengan intention-to-use layanan telekonsultasi di masa pandemi COVID-19 pada penduduk Jabodetabek usia 19-49 tahun. Kriteria tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan jumlah kasus COVID-19, tingkat mobilitas, keluhan kesehatan dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan, serta tingkat penggunaan internet. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain cross-sectional dan metode analisis data PLS-SEM. Pengambilan data dilakukan pada Januari 2022 dengan sampel sejumlah 222 responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengaruh sosial, perceived usefulness, trust in provider, dan trust in internet terhadap intention-to-use layanan telekonsultasi. Intention-to-use juga terbukti berhubungan signifikan dengan penggunaan sesungguhnya dari layanan telekonsultasi. Selain itu, ditemukan pula hubungan signifikan antara perceived need dengan trust in provider, serta perceived health risk dan perceived ease of use terhadap  perceived usefulness. Untuk itu, penyedia layanan perlu memastikan bahwa dokter yang mengelola telekonsultasi kredibel, mampu mendiagnosis dengan baik, dan dapat menjalankan service excellence berbasis teknologi. Sistem keamanan aplikasi penunjang juga harus ditingkatkan agar tidak terjadi pencurian data. Pemerintah pun perlu mempromosikan penggunaan telekonsultasi ke masyarakat terutama pada masa pandemi, menegakkan larangan penyebarluasan data pribadi pasien, serta meningkatkan digitalisasi fasyankes dan mengintegrasikannya agar tercapai cakupan pelayanan kesehatan yang luas dan merata, baik daring atau pun luring.

---

The emergence of the COVID-19 pandemic has made it difficult for people to carry out their activities, even to access health services. According to JKN statistics, FKTP visits in 2019 reached 337.69 million, then decreased to only 193.03 million visits in August 2021. Teleconsultation, a type of telemedicine, could be the right solution so that people can still access the health services they need and protect themselves from the spread of COVID-19. There was an increase in the use of several teleconsultation applications in Indonesia during the pandemic, from 4 million to more than 15 million people. However, this rate is only 7.63% of the internet users population in Indonesia and 5.6% of the total population of Indonesia. This issue makes increasing access to health services through telemedicine is still challenging to achieve. There is still limited research in Indonesia that analyzes why people still do not want to use teleconsultation and what is related to their intentions to use it. Therefore, this study aims to determine the description and factors related to the intention to use health teleconsultation services during the COVID-19 pandemic among Jabodetabek residents aged 19-49. These criteria were chosen based on consideration of COVID-19 cases, mobility level, health problems and the need for health services, and internet use. This quantitative study used a cross-sectional design and PLS-SEM data analysis method. Data collection was carried out in January 2022 with 222 samples. The results showed a significant relationship between social influence, perceived usefulness, trust in providers, and trust in the internet on the intention to use teleconsultation services. Intention-to-use was also significantly related to the use of teleconsultation services. In addition, a significant relationship was found between perceived need with trust in the provider, and perceived health risk and perceived ease of use with perceived usefulness. Therefore, providers need to ensure physicians who manage teleconsultation are credible, able to diagnose correctly, and skillful in carrying out technology-based service excellence. Supporting application security systems must also be improved to prevent cyber crimes such as data theft. The government must continue promoting teleconsultation to the public, especially during the pandemic, enforce the prohibition on the dissemination of patients’ data, and increase the digitization of health facilities, and integrate them to achieve more coverage and equal health services both online and offline."

"Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019, turut memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut juga berimplikasi pada penerimaan masing-masing daerah, apalagi bagi pusat bisnis dan ekonomi, yaitu ibukota DKI Jakarta. Sektor penerimaan asli daerah terbesar DKI Jakarta meliputi Pajak Daerah yang terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Hotel. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan hotel, untuk menganalisis bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan yang dilakukan Wajib Pajak Hotel X, dan untuk menganalisis Compliance Cost  dalam pemenuhan kewajiban pajak hotel wajib pajak hotel pada masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Hotel X Tahun 2020 dan 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa yang menjadi faktor Wajib Pajak Hotel X patuh menjalankan kewajiban pajak hotelnya diantaranya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu adanya sanksi yang menjerat jika melanggar, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang cenderung mudah dan murah, serta adanya risiko diperiksa oleh fiskus. Kepatuhan pajak pada Hotel X dilakukan dengan menjalankan kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hotel terutang. Saran yang dapat diberikan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disarankan Wajib Pajak Hotel X memiliki pengetahuan lebih mendalam terkait dengan alokasi dana pajak hotel yang setiap bulannya disetorkan, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang diimplementasikan dalam sistem online diharapkan Wajib Pajak Hotel X dapat lebih pro-aktif, serta kepada pelayanan khususnya yang berkaitan dengan tax administration yang dilakukan oleh otoritas pajak (dalam hal ini yaitu Bapenda) perlu dioptimalkan kembali, dilakukan evaluasi, guna memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat bagi Wajib Pajak Hotel.

---

The Covid-19 pandemic that has occurred since 2019, has also had a significant impact on the Indonesian economy, especially in 2020 and 2021. This also has implications for the revenue of each region, especially for the business and economic center, namely the capital city of DKI Jakarta. The largest regional revenue sector for DKI Jakarta includes Regional Taxes which consist of various types, one of which is Hotel Tax. This thesis aims to analyze the factors that affect compliance with hotel tax obligations, to analyze the form of fulfillment of tax obligations as a form of compliance by Hotel Taxpayer X, and to analyze Compliance Cost in fulfilling hotel tax obligations of hotel taxpayers during the Pandemic Covid-19 (Case Study on Hotel X in 2020 and 2021). This study uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. Based on the research, it was found that the factors contributing to the compliance of Hotel Taxpayers in carrying out their hotel tax obligations were influenced by several factors, namely the existence of sanctions that ensnared if they violated, the fulfillment of hotel tax obligations which tended to be easy and cheap, and the risk of being examined by the tax authorities. Tax compliance at Hotel X is carried out by carrying out the obligations of registering, calculating, depositing, and reporting hotel taxes owed. Suggestions that can be given to improve the compliance of Hotel Taxpayers in fulfilling their tax obligations are suggested that Hotel Taxpayers X have more in-depth knowledge related to the allocation of hotel tax funds that are deposited every month, the fulfillment of hotel tax obligations implemented in the online system is expected that Hotel X Taxpayers can more pro-active, as well as services, especially those related to tax administration, which are carried out by the tax authorities (in this case, Bapenda) need to be re-optimized, evaluated, in order to provide easy, cheap, and fast services for Hotel Taxpayers. "

"Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, dan praktik teledentistry pada dokter gigi di DKI Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Penelitian potong lintang berbasis kuesioner ini diisi secara mandiri melalui google form. Pertanyaan yang diberikan mencakup faktor sosiodemografi, karakteristik pekerjaan, penggunaan internet, dan pelatihan teledentistry serta pertanyaan mengenai pengetahuan, sikap, dan praktik teledentistry. Sebanyak 183 dokter gigi di DKI Jakarta yang menyelesaikan kuesioner. Secara umum, responden menunjukkan pengetahuan yang tinggi, sikap dan praktik yang positif terhadap teledentistry. Hubungan yang signifikan secara statistik ditemukan antara praktik teledentistry dengan usia, status pernikahan, pengalaman bekerja, dan pengalaman pelatihan teledentistry. Terdapat korelasi positif antara pengetahuan dan sikap (r = 0.436, p-value = 0.000). Agar teledentistry dapat diterapkan secara profesional, dokter gigi harus memiliki pengetahuan, sikap, dan praktik yang baik mengenai teledentistry dan perlunya regulasi yang sesuai untuk pelayanan teledentistry.

---

The purpose of research is to get information about factors that related to knowledge, attitude, and practice of teledentistry among dentists in DKI Jakarta during the COVID-19 pandemic. This cross-sectional study was using self-administered online questionnaire through google form. The questions consisted of sociodemographic factors, work-related characteristics, daily internet access, and training of teledentistry also questions regarding knowledge, attitudes, and practice. A total of 183 dentists in DKI Jakarta completed the questionnaire. Generally, the participants revealed high knowledge, positive attitude, and practicing teledentistry. A statistically significant relationship was found between practice teledentistry with age, marital status, working experience, and training of teledentistry. Spearman’s correlation test obtained a positive correlation (r = 0.436, p-value = 0.000) between knowledge and attitude. In order for teledentistry to be applied professionally, dentists must have knowledge, attitudes, and good practices regarding teledentistry and the need for appropriate regulations for teledentistry services."

"Rumah Sakit Muhammad Husni Thamrin lntcmasional Sa1emba(RSMI~IT1S) merupakan RS swasta dcngan tipe kelas utama dan berada di bawah naungan Yayasan RS MH Thamrin. Dari lapuran tahunan RSMHTIS, diketahui bahwa periode tahun 2007, jumlah penebusan resep di instalasi farmasi RSMHTIS sebesar 97.017 resep atau hanya mencapai 74% dari total target jumlah penebusan resep di instalasi farmasi sebesar 131292. Hal ini menjadi perhatian manajemen karcna penghasilan instalasi farmasi merupakan penyumbang terbanyak (35%) dari pendapatan rumah sakit, yang berarti bcrkurangnya pendapatan instalasi farmasi maka akan berkurang pula pendapatan rumah sakit. Olehnya itu, perlu adanya analisis faktor-faktor yang berpengaruh pada pilihan tempat pcnebusan rescp pasien rawat jalan di RS MH. Thamrin Salemba Jakarta. Beberapa hal yang akan diteliti adalah faktor predisposisi, faktor pendukung, dan Faktor pendorong. Penelixian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Muhammad Ilusni Thamrin Internasional Salemba (RSMHTIS) pada bulan Nopember - Descmber 2008. Rancangan penclitian ini adalah bersifat analitik dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian adalah survei cross sectional untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada pilihan tempat penebusan resep pasien rawat jalan RS M.H. Thamrin lntcmasional Jakarta yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Populasi pcnelitian ini adalah semua pasien rawat jalan RSMHTIS pada tahun 2008. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari pasien rawat jalan RSM1-ITIS pada saat penelitian dilakukan dengan kriteria inklusi pasien yang teiah kcluar dari rawat jalan dan mendapatkan resep dokter, pcmah mcmbeii obat pada kunjungan sebelumnya scrta mampu menjawab pertanyaan kucsioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pasien yang memilih menebus resep di luar instalasi farmasi RSMHTIS yaitu sebanyak l3,2%. Pada penelitian ini diketahui juga bahwa faktor-ihktor yang secara statistik terhukti signitikan bcrhubungan dengan pilihan tempat penebusan resep obat pada pasien rawatjalan RSMHTIS adalah jcnis kelamin (p=0,047), sumber rekomendasi (p=0,0l9), persepsi terhadap harga (p=0,007), persepsi terhadap ketersediazm obat (p=0,045) dan pcrsepsi terhadap keoepatan layanan (p==0,02). Hasil analisis multivariat memperlihatkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah persepsi terhadap harga. Diharapkan kepada pihak manajerial RS M.H. Thamrin Internasional melakukan evaluasi terhadap metode strategi penetapan harga, evaluasi dalam pengaplikasian akreditasi mutu layanan farmasi, obat-obat racikan untuk anak dipersiapkan terlebih dahulu agar waktu tunggu peracikan obat bisa menjadi berkurang, membuat sistem infonnasi farmasi yang dapat mencegah penebusan obat di luar, serta pemberlakuan reward dan punishment kepada dokter untuk meningkatkan kepatuhan dokter terhadap formularium obat, dibuat kebijakan yang berlaku pada dokter dan tcnaga kesehatan lainnya untuk memotivasi pasien untuk menebus rescp di IF RSMHTIS, serta dibuat penelitian Iebih lanjut mengenai faktor internal rumah sakit yang tcrkait dengan texjadinya penebusan resep obat di luar RSMHTIS. Dengan adanya data dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dalam pcngelolaan famxasi pada masa yang akan datang.

---

M.H. Thamrin Salemba lntemational Hospital (RSMHTIS) is a private hospital with first class type and under wings of M.H. Thamrin Hospital Foundation. From RSMl~l'l`lS’s annual report, lcnown that in 2007 period, the amount of prescription payment in pharmacy department of RSM!-ITIS is 97.017 prescriptions or only reach 74% from total goals which are 131.292 prescriptions. This condition becomes management attention because pharmacy department is the most contributor (35%) for hospital revenue, it means the decrease of pharmacy dcpartment’s revenue will also decrease hospital’s revenue.

There is a need to analyze several factors that related to outpatient choice for place of prescription payment in M.H. Thamrin Salemba Hospital, Jakarta. Several things that will be studied is predisposing factors, enabling factors, and reinforcing factors. This study is conducted in Pharmacy Department of M.H. Thamrin on November to December 2008. This study is analytical study with quantitative approach.

The design of study is cross sectional survey to analyze several factors that related to outpatient choice of prescription payment location in M.H. Thamrin Internasionai Hospital, Jakarta such predisposing, enabling, and reinforcing factors. Population of this study are all outpatients RSM!-ITIS in 2008. Sample are some of RSMH'l`IS’s outpatient in period when the study conducted with inclusion criteria are outpatients which got doctor prescription, have ever bought medicine at previous visit and can answer qucstionary.

Result of this study indicates that percentation of patient that redeem prescription outside pharmacy department of RSMHTIS is l3,2%. At this study, factors that statistically proven significant affect the choice of prescription payment location at outpatient RSMHTIS is gender (p=0,047), recommendation sources (p=0,0l9), perception to price (p=0,007), perception to medicine availability (p=0,045) and perception to service speed (p=0,02). Multivariate analysis result shows that the most influence factor is perception to price.

It is recommended to M.H Thamrin lntemasional Hospital Management to conduct evaluation in pricing strategy method, evaluation in compilation medicine formularium, evaluation in accredited aplication of pharmacy service quality, preparing recipe for children patient beforehand to lessen patient waiting time, constructing pharmacy information system that can prevent medicine payment outside, assembling hospital policy in doctors and other health providers to motivate patients to redeem their prescription inside the hospital, applying the reward and punishment mechanism to doctor to improve doctor compliance to medicine formularium, for the next researcher, it is advised to conduct further research regarding hospital intemal factors related to prescription payment. Results of this study can be used as planning materials in pharmacy management in the future."

"Menurut Soemitro ( 1998 ) sumber pajak diseluruh negara merupakan sumber dana terpenting disamping sumber kekayaan alam, Akan tetapi sumber kekayaan alam yang yang menjadi sumber perolehan dana (devisa ) pemerintah tersebut pada suatu waktu akan habis. Oleh karena sumber dava alam tidak dapat digantikan, maka pemerintah berusaha menemukan sumber dana lain, Pilihan jatuh pada sumber pajak. Akan tetapi menurut Menteri Keuangan, Bambang Sudibyo (Media Indonesia, 3 Agustus 2000) kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah dalam membayar pajak. Salah satu kekurangpatuhan tersebut dapat disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat mengenai kegunaan pajak.Dari penelitian ini ingin diketahui faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pada responden yang berasal dari Wajib Pajak yang ada diwilayah kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Wajib Pajak yang dipilih adalah dari kalangan pengusaha hotel dan restoran.Sampel yang dibutuhkan sebanyak minimal 196 sampel berdasarkan perhitungan proporsi dengan derajat kepercayaan 95% dan dengan penyimpangan baku 5%. Adapun metode pengambilan sample adalah dengan wawancara atau pengiriman angket. Data yang diperoleh kemudian dibuatkan proporsinya.Dari hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak adalah adanya undang-undang yang jelas (40.98%) adanya kesadaran wajib pajak (40.60%) dan prosedur pembayaran yang jelas dan mudah (11.65%)Alasan utama para responden bersedia (patuh) membayar pajak adalah karena mereka bertanggung jawab membantu pembangunan (46%) adanya kebijakan perusahaan (26%) adanya usaha besar (18%) dan karena suatu kewajiban (10%).Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak, disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tindakan-tindakan yang perlu dilakukan adalah : perlunya sosialisasi, penyuluhan dan penjelasan mengenai pajak perbaikan sistem atau prosedur pembayaran pajak dan realisasi dari manfaat pajak dalam bentuk pelayanan umum."