Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktik tax evasion merupakan praktik illegal dan termasuk pidana perpajakan. Sulitnya dilakukan pendeteksian dikarenakan sifatnya berdasarkan niatan buruk untuk tidak melaporkan penghasilan atau melebihkan beban pengeluaran. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan big data analytics. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas implementasi big data analytics untuk mengidentifikasi praktik tax evasion di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan melihat implementasi langsung di DJP dengan melakukan wawancara mendalam dan melakukan uji pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan data analytics dalam pemeriksaan pajak, atau biasa disebut sebagai audit analytics, telah dilakukan oleh DJP, salah satunya untuk mendeteksi praktik tax evasion. Metode analytics yang digunakan adalah predictive analytics untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian, dilakukan prescriptive analytics untuk mendapatkan saran atas wajib pajak yang wajib dilakukan pemeriksaan. Terakhir, descriptive analytics yang berguna untuk menemukan bukti secara komprehensif atas kesalahan wajib pajak. Faktor pendukung diimplementasikan data analytics di DJP dikarenakan dominasi pelaporan digital dan tuntutan perkembangan zaman. Namun, terdapat faktor hambatan juga, yaitu sulitnya proses ETL, adanya ego sektoral antar lembaga, anggaran, dan SDM. Kedepannya, terdapat beberapa langkah strategis yang akan dikembangkan, yaitu optimalisasi kebijakan tax evasion dan tax avoidance, pengembangan sistem CoreTax, optimalisasi MoU atas data, dan improvisasi teknologi.

---

The practice of tax evasion is an illegal practice and is a tax crime. Detection is difficult because it is based on bad intentions not to report income or overestimate expenses. One solution is to use big data analytics. Therefore, this study will discuss the implementation of big data analytics to identify tax evasion practices in Indonesia. This study uses a post-positivist approach by looking at the direct implementation of the DGT by conducting in-depth interviews and literature review. The results of this study show that the use of data analytics in tax audits, or commonly referred to as audit analytics, has been carried out by the DGT, one of which is to detect tax evasion practices. The analytical method used is predictive analytics to test the level of taxpayer compliance. Then, prescriptive analytics is carried out to get advice on taxpayers who must be audited. Finally, descriptive analytics are useful for finding comprehensive evidence of taxpayer error. The supporting factor for implementing data analytics at DGT is due to the dominance of digital reporting and the demands of the times. However, there are also obstacle factors, namely the difficulty of the ETL process, the existence of sectoral egos between institutions, budgets, and human resources. Going forward, there are several strategic steps that will be developed, namely optimizing tax evasion and tax avoidance policies, developing the CoreTax system, optimizing the MoU on data, and improvising technology."

"Pesatnya perkembangan proses audit menggunakan pendekatan data analytics menawarkan manfaat kompetitif yang signifikan bagi organisasi yang dapat memanfaatkan lingkungan berbasis data, termasuk kantor akuntan publik. Namun pada saat ini belum banyak kantor akuntan publik yang memanfaatkan data analytics. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan implementasi data analytics dalam audit pada KAP DNA, salah satu kantor akuntan publik terbesar di dunia yang berafiliasi internasional. KAP DNA telah menginisiasi penggunaan data analytics mulai dari tahun 2016. Proses penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana narasumber dipilih berdasarkan snowball sampling sejumlah 5 narasumber yang terdiri dari manajer senior, manajer, dan senior auditor. Alat ukur evaluasi kesiapan menggunakan kriteria Acatech indeks maturitas industri milik Schuh et al. (2017) yang telah dikembangkan di penelitian Gürdür et al. (2019). Kriteria tersebut terdiri dari kesiapan sumber daya, kesiapan sistem informasi, kesiapan budaya, dan kesiapan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, KAP DNA memiliki tingkat kesiapan menengah secara umum. Hal ini disebabkan oleh tantangan seperti kurangnya kemampuan auditor, kekurangan sumber daya manusia tim khusus data analytics, dan perangkat yang belum memadai. KAP DNA direkomendasikan untuk mempertimbangkan menambah pelatihan terkait data analytics kepada auditor di saat low season, merekrut karyawan tambahan di tim khusus data analytics, dan menyediakan perangkat yang memadai.

---

The rapid development of the audit process using a data analytics approach offers significant competitive advantages for organizations that can take advantage of a data-driven environment, including public accounting firms. However, currently not many public accounting firms are utilizing data analytics. This study aims to evaluate the readiness to implement data analytics in audits at KAP DNA, one of the world's largest public accounting firms with international affiliations. KAP DNA has initiated the use of data analytics starting in 2016. This research process was carried out using a qualitative method where the informants were selected based on snowball sampling of 5 sources consisting of senior managers, managers, and senior auditors. The measuring instrument for readiness evaluation uses the Acatech industrial maturity index criteria belonging to Schuh et al. (2017) which has been developed in the research of Gürdür et al. (2019). The criteria consist of resource readiness, information system readiness, cultural readiness, and organizational readiness. Based on the research results, KAP DNA has a medium level of readiness in general. This is due to challenges such as lack of auditor capabilities, lack of human resources for dedicated data analytics teams, and inadequate tools. KAP DNA is recommended to consider adding training related to data analytics to auditors during low season, recruiting additional employees in a dedicated data analytics team, and providing adequate tools."

"ABSTRAKStudi ini dilakukan untuk menemukan indikasi tax evasion pada perdagangan bilateral Singapura ke Indonesia berdasarkan hubungan antara tarif dan selisih data perdagangan. Model yang digunakan dalam studi ini mempertimbangkan adanya kemungkinan endogenitas tingkat pengawasan sebagai fungsi dari tarif, di mana importir dapat membangun ekspektasi mengenai seberapa tinggi tingkat pengawasan berdasarkan besaran tarif. Dengan menggunakan data bulanan, hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tarif dan selisih data perdagangan, mengindikasikan bahwa perubahan tarif impor berasosiasi dengan pelaporan nilai impor yang lebih rendah. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pengawasan dan selisih data perdagangan.

---

ABSTRACTThis paper aims at finding indication of tax evasion from Singapore Indonesia bilateral trade, based on the relationship between tariff and trade data differences. The model considers the possibility of endogeneity of enforcement level as a function of tariff, of which the importer can build expectation about the level of enforcement based on tariff rate. Utilizing monthly data, the result shows that the change in tariff rate is associated with the change in trade data differences, indicating that the higher tariff rate leads to the lower import values reported. The result also shows that the level of enforcement is negatively correlated with trade data differences."

"Perkembangan teknologi informasi dan internet dalam berbagai sektor kehidupan menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan data di dunia. Pertumbuhan data yang berjumlah besar ini memunculkan istilah baru yaitu Big Data. Karakteristik yang membedakan Big Data dengan data konvensional biasa adalah bahwa Big Data memiliki karakteristik volume, velocity, variety, value, dan veracity. Kehadiran Big Data dimanfaatkan oleh berbagai pihak melalui Big Data Analytics, contohnya Pelaku Usaha untuk meningkatkan kegiatan usahanya dalam hal memberikan insight yang lebih luas dan dalam. Namun potensi yang diberikan oleh Big Data ini juga memiliki risiko penggunaan yaitu pelanggaran privasi dan data pribadi seseorang. Risiko ini tercermin dari kasus penyalahgunaan data pribadi Pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica yang berkaitan dengan 87 juta data Pengguna. Oleh karena itu perlu diketahui ketentuan perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dan yang diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR) dan diaplikasikan dalam Big Data Analytics, serta penyelesaian kasus Cambridge Analytica-Facebook. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan. Dalam Penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia masih bersifat parsial dan sektoral berbeda dengan GDPR yang telah mengatur secara khusus dalam satu ketentuan. Big Data Analytics juga memiliki beberapa implikasi dengan prinsip perlindungan privasi dan data pribadi yang berlaku. Indonesia disarankan untuk segera mengesahkan ketentuan perlindungan privasi dan data pribadi khusus yang sampai saat ini masih berupa rancangan undang-undang.

---

The development of information technology and the internet in various sectors of life has led to an increase in data growth in the world. This huge amount of data growth gave rise to a new term, Big Data. The characteristic that distinguishes Big Data from conventional data is that Big Data has the characteristic of volume, velocity, variety, value, and veracity. The presence of Big Data is utilized by various parties through Big Data Analytics, for example for Corporation to incurease their business activities in terms of providing broader and deeper insight. But this potential provided by Big Data also comes with risks, which is violation of one's privacy and personal data. One of the most scandalous case of abuse of personal data is Cambridge Analytica-Facebook relating to 87 millions user data. Therefor it is necessary to know the provisions of privacy and personal data protection in Indonesia and which are regulated in the General Data Protection (GDPR) and how it applied in Big Data Analytics, as well as the settlement of the Cambridge Analytica-Facebook case. This study uses normative juridical methods sourced from library studies. In this study, it was found that the protection of privacy and personal data in Indonesia is still partial and sectoral which is different from GDPR that has specifically regulated in one bill. Big Data Analytics also has several implications with applicable privacy and personal data protection principles. Indonesia is advised to immediately ratify the provisions on protection of privacy and personal data which is now is still in the form of a RUU."

"ABSTRAKKarya tulis ini menganalisis secara singkat beberapa metode yang umumdigunakan dalam lingkup ekonomi perpajakan yang dalam hal ini bertujuanmenentukan metode terbaik untuk mengukur tingkat penggelapan pajak diIndonesia. Dua pendekatan, baik mikro maupun makro, akan dibahas dalam karyatulis ini. Pendekatan mikro bertujuan menaksir tingkat penggelapan pajak denganmenggunakan jajak pendapat secara sukarela atau menggunakan hasil auditotoritas perpajakan. Pendekatan makro, di lain pihak, mengukur tingkatpenggelapan pajak melalui penaksiran tingkat ekonomi bawah tanah(underground economy). Dari diskusi dalam karya tulis ini, diambil kesimpulanbahwa metode MIMIC sebagai bagian dari pendekatan makro merupakan metodeyang paling bisa diandalkan dalam pengukuran tingkat penggelapan pajak diIndonesia.

---

ABSTRACTThis paper briefly analyzes several methods in the current tax evasion literature inorder to determine the fairest method in measuring the tax evasion level inIndonesia. Two groups of approaches, micro and macro, are discussed throughoutthe paper. The former approach aims at estimating tax evasion through the use ofsample survey micro-data based on voluntary participation or the results of theauditing activity of tax authorities. The latter approach, on the other hand,estimates tax evasion through the size of the hidden economy. From thediscussion, the MIMIC method as a part of the macro approach appears to be themost reasonable method for Indonesia."

"ABSTRAKStudi ini meneliti hubungan antara penggelapan pajak, sebagai salah satuindikator kepatuhan pajak, dan ekspektasi bisnis serta determinan-determinanlainyang potensial. Variabel-variabel yang dipilih dalam hubungannya denganpenggelapan pajak adalah net profit margin, inventory turnover, corporateincome, marginal tax rate dan fixed assets ratio. Dari hasil regresi menunjukkanbahwa net profit margin dan inventory turnover yang digunakan sebagai proxyekspektasi bisnis, memiliki korelasi negatif. Hasil ini sejalan denganhipotesis awal berdasarkan teori. Sebaliknya, income, fixed assets ratio danmarginal tax rate, yang diharapkan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pajakberdasarkan teori, tidak signifikan secara statistik.

---

ABSTRACTIn this research study an investigation was conducted into the relationship between tax evasion as an indicator of tax compliance and business expectations and other possible determinants The following variables were chosen to assess their effect on tax evasion net profit margins inventory turnover corporate income the marginal tax rate and the fixed assets ratio Results reveal that the net profit margin and inventory turnover as proxies for business expectations have a negative relationship these results were expected from the theory On the other hand income the fixed assets ratio and the marginal tax rate which were also expected to affect tax compliance in theory did not have a statistically significant effect on tax evasion "

"E-commerce merupakan online platform yang sedang mengalami pertumbuhan pesat dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian internet di Indonesia selama lima tahun terakhir. E-commerce menghasilkan ulasan konsumen yang merupakan sumber informasi bagi para pemangku kepentingan. Penelitian ini melakukan analisis big data terhadap 132.085 ulasan konsumen online mengenai ponsel Xiaomi yang ditulis pada tiga situs e-commerce terbesar di Indonesia: Shopee, Bukalapak, dan Blibli dengan text mining, untuk mengidentifikasi distribusi topik, menganalisis jaringan asosiasi semantik, menemukan perbedaan pada ketiga situs, dan menganalisis hubungan antara topik dan skor penilaian ulasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logistik merupakan topik yang paling banyak didiskusikan pada ketiga situs, sementara kualitas pelayanan lebih banyak didiskusikan pada Consumer-to-Consumer (C2C) daripada Business-to-Consumer (B2C) e-commerce. Atribut ponsel lebih banyak didiskusikan pada Bukalapak dan Blibli, dengan fokus topik sistem dan CPU & perangkat keras. Jaringan ulasan konsumen Bukalapak membentuk scale-free network, sementara jaringan kedua situs lainnya hanya menunjukkan karakteristik dari small-world network. Hasil regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa 5 dari 8 topik yang dibahas dalam komentar ulasan memiliki hubungan negatif dengan skor penilaian, serta ulasan bernilai rendah cenderung memiliki komentar yang lebih panjang dan spesifik. Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai wawasan untuk pengembangan bagi para pemangku kepentingan di industri e-commerce.

---

E-commerce is a rapidly growing online platform that contributes to Indonesias internet economy during the past five years. E-commerce generates customer reviews as a source of information for stakeholders. This study applies big data analytics toward 132,085 online reviews about Xiaomi mobile phones posted on three major e-commerce websites in Indonesia: Shopee, Bukalapak, and Blibli by text mining, in identifying their distribution of topics, analyzing semantic association network, determining differences between the three websites, also analyzing the relationship between topics and rating score. The findings show that logistics is the most highly discussed topic, while service quality is discussed more in Consumer-to-Consumer (C2C) rather Business-to-Consumer (B2C) e-commerce. Phone attributes are discussed more in Bukalapak and Blibli, focusing on system and CPU & hardware topics. The network of Bukalapaks customer reviews form a scale-free network, and the other two only have the characteristics of a small-world network. The overall results from multilinear regression and ordinal logistic regression show that 5 out of 8 topics reviewed have negative relationships with rating scores, and low-rated reviews tend to have longer and more specific review comments. The findings provide insights for e-commerce stakeholders in supporting further development."

"ABSTRAK

Pemeriksaan pajak merupakan konsekuensi logis dari pemberlakuan sistem self assesment. Pemeriksaan sekaligus menjadi sarana ideal untuk memastikan negara mendapatkan bagian pemajakan yang adil dari tingginya porsi transaksi lintas batas negara. Momentum penandatanganan komitmen pertukaran informasi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau Country by Country Reporting (CbCR) diyakini peneliti merupakan saat yang tepat untuk merekontruksi kebijakan pemeriksaan pajak sebagai upaya penanggulangan penghindaran pajak utamanya transfer pricing pada perusahaan penanaman modal asing. Atas dasar itulah tujuan penelitian ini ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menyatakan dibutuhkan rekonstruksi kebijakan pada policy level, dengan (i) revisi Undang-Undang agar adaptif terhadap perkembangan proses bisnis. (ii) penyesuian kebijakan pemeriksaan termasuk sanksi atas tidak disampaikannya dokumen Country by Country Reporting. (iii) kebijakan integrasi audit tools. Pada organizational level diperlukan (i) pelembagaan peran tax expertise (ii) pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (iii) tax coordination di tingkat global. Pada operational level perlu dilakukan penyesuaian pemeriksaan pada tahapan identifikasi risiko, penyusunan jadwal pemeriksaan serentak, dan pemanfaatan Country by Country Reporting sebagai data pembanding yang akurat.

---

ABSTRACT

---

Tax auidt is a logical consequence of the implementation of a self-assessment system. Examination is also an ideal means to ensure that countries get a fair share of taxation from the high portion of cross-border transactions. The momentum of the signing of the commitment to exchange information on income allocation, tax paid, and business activities per country or Country by Country Reporting (CbCR) is believed to be the right time to reconstruct tax audit policies as an effort to overcome its main tax avoidance transfer pricing to foreign investment companies. For this reason, the purpose of this research is determined. To achieve this goal, this research was conducted with a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews. The results of this study state that policy reconstruction is needed at the policy level, with (i) revision of the Law to be adaptive to the development of business processes. (ii) adjustments to audit policies including sanctions for not submitting Country by Country Reporting Doumentation. (iii) audit tools integration policy. At organizational level, it is needed (i) institutionalizing the role of tax expertise (ii) developing competencies in Human Resources (iii) tax coordination at the global level. In the operational level, it is necessary to adjust the tax audit at the stage of risk identification, compile the simultaneous tax audit schedule, and use Country by Country Reporting as accurate comparative data.

"

"Applying insights from economics, public finance, political science, law, philosophy, theology and sociology, this book offers a wide-ranging analysis of the complex motivations and rationalizations for tax evasion in their cultural and institutional context."

"Dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh sebuah bank swasta nasional, dengan tidak memotong Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang diberikan kepada nasabahnya selama lima tahun berturut-turut, sangat merugikan negara. Bagi Bank tersebut bunga deposito yang diberikan kepada para deposan dianggap bukan sebagai objek pajak karena ia hanya menawarkan produk deposito dari sebuah Bank yang didirikan di Iuar negeri.Permasalahan pokok tesis ini adalah upaya-upaya apa yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat segera mengetahui penempatan deposito di luar negeri, sehingga penerima bunga di Indonesia dapat segera dikenakan pajak.Penelitian dilakukan untuk mengungkakan pendapat para ahli tentang penghasilan bunga yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri yang ditempatkan di luar negeri; ketentuan-ketentuan yang berlaku atas pemungutan pajak bunga deposito; modus operandi yang digunakan oleh Bank swasta nasional "X" dalam menggelapkan pajak atas bunga deposito dan unaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menindak lanjuti penggelapan pajak yang dilakukan oleh Bank swasta nasional "X" tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.Hasil analisis terhadap penggelapan pajak yang dilakukan Bank swasta nasional "X" tersebut bahwa Bank "X" memanfaatkan keberadaan Bank "Y" yang berbadan hukum di Iuar negeri, sedangkan Bank "Y" tersebut sebagian dimiliki oleh Bank "X" dan sebagian lagi adalah milik Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Bank swasta nasional "X".Hendaknya ada kerja sama antara Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal menembus kerahasiaan bank untuk kasus-kasus yang khusus, tanpa harus meminta ijin Menteri Keuangan. Apabila ada petunjuk bahwa ada transfer untuk penempatan deposito yang tidak diakui Wajib Pajak dikenakan bunga SBI sebesar 13%. Atas deemed interest tersebut harus di pungut pajak sebesar 20%. Jika pemeriksa terbentur pada Rahasia Bank maka petugas pajak harus mencari terobosan untuk menembusnya Pihak kepolisian harus lebih pro aktif untuk memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak."