Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena masih bervariasinya

pencapaian target partisipasi masyarakat (D/S) dari beberapa

wilayah dalam program UPGK.

Adanya informasi tentang hubungan faktor karakteristik

ibu balita dan faktor lingkungan posyandu dalam pencapaian

target program UPGK khususnya partisipasi masyarakat (D/S)

merupakan tujuan umum dari penelitian ini.

Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran

karakteristik ibu-ibu balita dan lingkungan posyandu

hubungannya dengan. partisipasi. masyarakat khususnya keikut

sertaannya dalam menimbangkan anaknya di posyandu. Selain

itu juga untuk mendapatkan faktor penting yang menjadi ciri

partisipasi masyarakat tinggi dan partisipasi masyarakat

rendah terutama dalam program UPGK . Penelitian

dilakukan dikecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dan

kecamatan Cipondoh Kabupaten Tangerang, Jawa Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan

pendekatan secara cross sectional dengan tehnik analisis

dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

Selanjutnya dilakukan analisis persentase dengan uji Chi

Square, uji Phi dan Koefisien Kontingensi serta analisa

Diskriminan antara dua grup. Yang dimaksud dua grup adalah

grup partisipasi masyarakat tinggi (D>S) dan grup partisipasi

masyarakat rendah (DO-2) dalam Program UPGK.

Penelitian ini dilakukan terhadap 481 ibu. balita

responden yang terdiri dari 258 ibu berpartisipasi rendah

dalam UPGK dan 223 ibu berpartisipasi tinggi dalam UPGK.

Ibu-ibu responden yang diteliti berasal dari Kecamatan

Cihungbulang sebanyak 244 ibu. dan 237 ibu dari Kecamatan

Cipondoh.

Untuk mendapatkan data pembinaan petugas dilakukan wawancara

mendalam (Focus Group Discussion) terhadap 6 grup yang

mewakili 2 grup partisipasi masyarakat tinggi dan rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan bermakna

antara karakteristik ibu balita dan Lingkungan Posyandu

dengan partisipasi masyarakat dalam UPGK.

Hubungan bermakna karakteristik ibu. balita dengan

partisipasi masyarakat (D/S) dalam UPGK tersebut adalah

Pendidikan ihu, Pendidikan suami ibu, Jumlah balita dalam

keluarga, Pengetahuan dan Sikap terhadap penimbangan UPGK,

serta Ekonomi ibu balita.

Hubungan juga bermakna antara lingkungan posyandu dengan

partisipasi masyarakat dalam UPGK yaitu Jarak posyandu,

Kecocokan jadwal waktu posyandu dengan tersediannya waktu ibu

balita, Anjuran kader, Partisipasi Pamong dalam program UPGK.

Dengan Analisa Diskriminan didapatkan pula variabel panting

yang dapat dipergunakan memprediksi terjadinya kelompok

masyarakat partisipasi tinggi dan kelompok partisipasi

rendah.

Penelitian mengemukakan beberapa saran, yaitu perlu

dilakukan penetapan sasaran untuk meningkatkan cakupan target

D/S dengan memperhatikan faktor pendidikan, pengetahuan,

sikap, ketersediaan waktu ibn balita, pelayanan yang

bermanfaat di posyandu, partisipasi pamong dan

mempertimbangkan kondisi ekonomi.

Dalam upaya untuk: membentukan posyandu baru hendaknya

mempertimbangkan faktor kedekatan letak posyandu dengan rumah

ibu balita agar didapatkan adanya partisipasi masyarakat

tinggi, dan untuk itu perlu disertai upaya peningkatan mutu

pelayanan posyandu. Faktor pembinaan yang berkesinambungan

dari berbagai jenjang administrasi merupakan faktor penting

untuk menunjang keberhasilan UPGK.

Departemen kesehatan perlu memikirkan sarana penyuluhan

UPGK yang cocok untuk wilayah tertentu, baik materi, jumlah,

jenis yang diperlukan untuk sarana KIE.

Penelitian ini juga menyarankan perlunya dilakukan

?Operasional Research" terutama untuk mencari seberapa jauh

kemampuan tenaga pembina Puskesmas dalam membina UPGK dalam

willayah kerjanya. Diharapkan hasilnya selain untuk

pengemhangan ilmu juga akan sangat berguna bagi input program

Kesehatan khususnya Program Perbaikan Gizi."

"ABSTRAKPenyebab utama kanker serviks adalah infeksi virus yang di kenal dengan Human papillomaviruses HPV. Salah satu upaya pencegahan kanker serviks di Indonesia dilakukan dengan imunisasi HPV sejak dini. Imunisasi HPV untuk anak dilakukan sejak tahun 2016. Hasil menunjukan terdapat pro dan kontra dari orangtua siswi dalam pelaksanaan perdananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara faktor pengetahuan orangtua terkait kanker serviks dengan motivasi situasional orangtua terhadap imunisasi HPV tersebut. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang. Sampel penelitian ini adalah orangtua siswi. Sebanyak 238 responden dipillih menggunakan consecutive sampling. Hasil analisis penelitian menunjukan terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan terkait kanker serviks dengan motivasi situasional orangtua terhadap imunisasi HPV anak p=0,046; ?=0,05. Berdasarkan hasil penelitian diperlukan suatu upaya peningkatan pengetahuan tentang kanker serviks sehingga dapat meningkatkan motivasi orangtua terhadap imunisasi HPV.

---

ABSTRACTThe main cause of cervical cancer is a viral infection that is known as Human papillomaviruses HPV . One of the solution to prevent cervical cancer in Indonesia is done by immunization of HPV. HPV immunization for children has been done since 2016. The results show there are pros and cons from parents in fields. This research aims to determine whether there is a correlation between knowledge factors of parents related to cervical cancer with situational motivation of parents to HPV immunization. The research design used is cross sectional. The sample of this research are parents of girls. A total of 238 respondents were selected using consecutive sampling. The result of the research analysis showed that there was a correlation between cervical cancer knowledge level with parental situational motivation toward childhood HPV immunization p 0,046 0,05. The result of this study suggest the need for increase parents knowledge about cervical cancer that can affects parent 39s motivation for HPV immunization. "

"Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang manajemen pengetahuan, mengamanatkan setiap Satuan atau Unit Perangkat Kerja Daerah (SKPD/UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan manajemen pengetahuan (KM). Pelaksanaanya melalui sebuah sistem manajemen pengetahuan (KMS) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sebelum sebuah organisasi menerapkan KMS, perlu diketahui terlebih dahulu kesiapan KM organisasi tersebut. Hal ini untuk mengurangi adanya risiko kegagalan implementasi KMS. Saat ini BPSDM belum mengetahui tingkat kesiapan manajemen pengetahuannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan KM di BPSDM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan KM sebelum mengimplementasikan KMS. Selain itu penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan jika terdapat faktor KM yang belum siap. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM critical Success Factor (KMCSF) ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survey terhadap sampel pegawai BPSDM. Kemudian dihitung rata-rata kesiapan setiap faktor, serta dianalisis untuk mendapatkan rekomendasi dalam meningkatkan kesiapan KM. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa nilai kesiapan KM BPSDM 75,7% atau level receptive. Hal ini mengindikasikan BPSDM telah siap dalam penerapan KM. Meskipun secara keseluruhan tingkat kesiapan pada level receptive, namun terdapat faktor yang masih perlu ditingkatkan kesiapannya yaitu faktor organisasi.

---

DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 164 of 2017 on knowledge management, mandates every Unit or Unit of Local Working Units (SKPD / UKPD) and Regional Owned Enterprises (BUMD) to implement knowledge management (KM). Implementation through a knowledge management system (KMS) coordinated coordinated by the Agency for Human Resource Development (BPSDM). Before an organization implements KMS, it is important to know in advance the readiness of the organization's KM. This is to reduce the risk of failure of KMS implementation. Currently BPSDM not yet know the level of readiness of knowledge management. Therefore, it is necessary to measure the level of readiness of KM in BPSDM. This study aims to determine the level of readiness of KM before implementing KMS. In addition, this study provides recommendations for improvement if there are factors that are not ready KM. This level of readiness is measured by mapping KM critical Success Factor (KMCSF) variables into abstract, soft, and hard aspects. The data were collected using survey method of BPSDM employee sample. Then calculated the average readiness of each factor, and analyzed to get recommendations in improving the readiness of KM. Based on this research note that the readiness value of KM BPSDM 75,7% or receptive level. This indicates that BPSDM is ready for KM implementation. Despite the overall level of readiness at the receptive level, there are still factors that need to be improved in the readiness of organizational factors."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran pengetahuan perawat tentang perawatan metode kanguru. Metode penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perawat yang berjumlah 55 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan total sampling yaitu melibatkan seluruh populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 14 (25,5%) orang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang perawatan metode kanguru dan 41 (74,5%) orang memiliki pengetahuan yang cukup tentang perawatan metode kanguru. Penelitian ini merekomendasikan agar perawat dapat lebih meningkatkan pengetahuannya tentang perawatan metode kanguru dan rumah sakit setempat hendaknya meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perawatan metode kanguru.

---

The research objective was to obtain nurses? knowledge about kangaroo method care. This research method used descriptive design with total sampling technique that is involving the entire population. The respondents were 55 nurses.The results showed that 14 (25,5%) respondents had high level of knowledge about the kangaroo method care and 41(74,5%) respondents had moderate knowledge about it. This study recommends that nurses can further improve their knowledge about kangaroo method care, and local hospitals should improve the facilities that required for implementation of kangaroo method care."

"Latar Belakang :Kanker serviks adalah kanker kedua terbanyak yang menyerang wanita di Indonesia, dengan cakupan skrining yang masih rendah dibandingkan target yang ditetapkan oleh WHO. Kader kesehatan berperan penting dalam meningkatkan cakupan skrining, namun peran dan hambatan yang mereka hadapi masih perlu dieksplorasi lebih lanjut.Metode :Penelitian ini adalah studi deskriptif dengan desain potong lintang yang dilakukan di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, selama September 2023 – Juli 2024. Subjek penelitian melibatkan kader kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan dan perempuan usia subur yang melakukan dan tidak melakukan skrining kanker serviks. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis secara deskriptif.Hasil:Sebanyak 30 kader kesehatan berpartisipasi dalam penelitian ini, mayoritas berpendidikan SMA, berusia produktif, dan aktif dalam kegiatan PKK. Setelah pelatihan oleh Female Cancer Program (FCP), cakupan skrining kanker serviks meningkat dari 5,28% menjadi 42%. Alasan utama perempuan usia subur bersedia melakukan skrining adalah edukasi dari kader dan dukungan keluarga, sedangkan hambatan utama adalah ketakutan terhadap hasil skrining dan kurangnya informasi.Kesimpulan:Kader kesehatan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan cakupan skrining kanker serviks di Kelurahan Cipinang Melayu. Pelatihan yang terstruktur dan dukungan yang berkelanjutan sangat penting untuk memaksimalkan peran mereka dalam program pencegahan kanker serviks.

---

Background:

Cervical cancer ranks as the second most common cancer affecting women in Indonesia, with screening coverage falling below the WHO target. Health cadres play a pivotal role in improving screening coverage, but their contributions and the challenges they face require further investigation.

Methods:

This descriptive cross-sectional study was conducted in Cipinang Melayu, East Jakarta, from September 2023 to July 2024. The study involved trained health cadres and women of reproductive age who underwent or did not undergo cervical cancer screening. Data were collected using questionnaires and analyzed descriptively.

Results:

Thirty health cadres participated, most of whom had a high school education, were of productive age, and were active in PKK (Family Welfare Movement). Following training by the Female Cancer Program (FCP), screening coverage increased from 5.28% to 42%. Key factors influencing women's participation in screening included education from health cadres and family support. Meanwhile, barriers included fear of screening results and a lack of information.

Conclusion:

Health cadres play a significant role in increasing cervical cancer screening coverage in Cipinang Melayu. Structured training and ongoing support are essential to optimize their contribution to cervical cancer prevention programs."