Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas masih menemui hambatan di Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan akreditasi puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berperan penting dalam penyelenggaraan akreditasi puskesmas sebagai pendamping yang bertugas untuk menyiapkan puskesmas dalam menghadapi survei akreditasi oleh Komite Akreditasi. Kegiatan pendampingan akreditasi merupakan bagian dari kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang menjadi tugas pokok Suku Dinas Kota. Sayangnya kegiatan ini banyak menemui hambatan karena penjadwalan, pencatatan dan pelaporan manual menyebabkan kesulitan dalam hal koordinasi, penyimpanan, pengawasan dan penentuan rencana tindak lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk merancang prototipe aplikasi E-Binwasdal akreditasi puskesmas yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi kegiatan pendampingan yang berkualitas secara cepat dan mudah diakses sehingga mempermudah upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap status akreditasi puskesmas. Penelitian terdiri dari analisis kebutuhan sistem, perancangan prototipe dan uji penerimaan pengguna. Hasil penelitian adalah prototipe E-Binwasdal akreditasi puskesmas dengan platform berbasis web. Sistem informasi yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan mengakses informasi akurat, relevan dan terkini; menghemat kebutuhan biaya; menjamin pengendalian penyimpanan dan keamanan data; fleksibel, mudah dan nyaman digunakan oleh pengguna dalam kegiatan pendampingan akreditasi. Sistem informasi memberikan solusi dalam mengidentifikasi informasi capaian status akreditasi puskesmas di Jakarta Pusat. 

 

---

Quality basic health services are still facing obstacles in Indonesia. One of the efforts that can be done is to carry out accreditation of puskesmas. The District/City Health Office plays an important role in implementing the accreditation of puskesmas as a companion in charge of preparing puskesmas to face the accreditation survey by the Accreditation Committee. Accreditation assistance activities are part of the guidance, supervision and control activities which are the main tasks of the City Service Office. Unfortunately, this activity encountered many obstacles because manual scheduling, recording and reporting caused difficulties in terms of coordination, storage, monitoring and determining follow-up plans. This study aims to design a prototype of the E-Binwasdal application for puskesmas accreditation which is able to ensure the availability of quality data and information on mentoring activities that are quickly and easily accessible so as to facilitate efforts to develop, supervise and control the accreditation status of puskesmas. The research consists of system requirements analysis, prototype design and user acceptance test. The result of the research is a prototype of E-Binwasdal accreditation of puskesmas with a web-based platform. The developed information system can provide easy access to accurate, relevant and up-to-date information; save costs; ensure the control of data storage and security; flexible, easy and convenient for users to use in accreditation assistance activities. The information system provides a solution in identifying information on the achievement of the accreditation status of puskesmas in Central Jakarta.

"

"Puskesmas dan Klinik yang merupakan gate keeper dalam memberikan pelayanan klinis kepada masyarakat harus dapat menyediakan pelayanan klinis tingkat pertama yang aman dan bermutu. Dengan kata lain, Puskesmas dan Klinik merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Prinsip penyelenggaraan Puskesmas yaitu pertenggungjawaban kesehatan di daerah kerjanya membuat Puskesmas memiliki kewenangan untuk mengkoordinir dan membina klinik yang berada di wilayah kerjanya. Namun, di Kota Bandung, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan klinik oleh Puskesmas saat ini tidak seragam dikarenakan tidak adanya pedoman pelaksanaanya di lapangan dan di tingkat Dinas Kesehatan pengelolaannya belum berjalan. Dengan menerapkan metode System Development Life Cycle (SDLC) Prototyping, penelitian ini bertujuan membangun prototype pengawasan dan pembinaan klinik oleh Puskesmas. Tahapan penting yang dilalui adalah menyusun format standar pengawasan, menetapkan standar klinik yang sesuai dengan pengawasan dan pembinaan klinik oleh Puskesmas, dan menyusun informasi standar output. Terdapat 73 parameter yang terbagi ke 10 jenis kategori pengawasan dan 6 jenis keluaran yang dihasilakan oleh sistem ini yang salah satunya adalah klinik yang sesuai dengan standar pengawasan dan pembinaan Puskesmas. Teknologi internet, berupa prototype berbasis Web, yang memiliki keunggulan memangkas jarak dan waktu dapat menjadi solusi bersama. Tujuannya, selain keunggulan diatas, situs Web mampu berkomunikasi, melakukan jasa, mengumpulkan informasi dari penguna dan berbagi basis data dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan yang mendukung pengembangan sistem informasi ini dapat dilakukan pada perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan klinik oleh Puskesmas dengan mengundang lebih banyak pihak seperti oraganisasi profesi dan ASKLIN.

---

Puskesmas and Clinics, the gatekeepers of social health services, as spearheads in providing first communal health services, always have to be on the top of their roles, giving the community their basic health services. Puskesmas as a senior partner, has the authority to nurture, coordinate, and to monitor its subordinate Clinics in order to implement their portion of health responsibility roles in the community. However, in the City of Bandung, the implementation of monitoring and supervising clinic by Puskesmas is not in the same shape over one another due unavaliable of implementation guidance in the field. The management of this activity at The District Health Office level has not been enabled yet. However, in the city of Bandung, the implementations of Puskesmas and Clinics monitoring supervising activities differ one from another, due to the absence of a thorough implementation guideline that can act as a Puskesmas-Clinic uniformed. Meanwhile, at the District Health Office level, such guidance or system are also yet to be invented, controlled nor managed systematically. This research objective is to build a monitoring sytem prototype in which to help Puskesmas effectively performs one of its functions and intended roles in the community, which are to monitor and to supervise its subordinate Clinics. The system suitable to perform in this environment is called System Development Life Cycle (SDLC). Important steps are arrange the standard format of supervision, establishing clinic standards monitoring and supervision of clinic by the Puskesmas, and the preparation of standard output information. The important steps are therefore broke down into three main stages. The first stage is to arrange the standard form for supervision, to be followed by establishing clinical standard for monitoring and supervising Clinics by the Puskesmas, and the third stage is to arrange the information standard output. The SLDC is going to generate seventy three parameters, which are then divided into ten different supervisory catagories and six different type of outputs. One of the outputs is going to produce a Clinic that complies with Monitoring and Supervision Standards of Puskesmas. Webbased data, supported by lightning fast internet connection that shaves time and distance, can be offered as solution to become the backbone of SLDC. Furthermore, web-based technology is projected to have the ability to communicate, to provide services, to collect information from users, and even to be able to share data to many different type of pre-selected individuals or institutions. The governing policies which will support the development of this information system can be proposed and formulated by Puskesmas under the Clinical Supervision and Monitoring Guidelines, with the help of other professional associates such as from ASKLIN or other professional institutions."

"Situasi pandemi COVID-19 mengakibatkan kebutuhan data dan informasi terkait kasus COVID-19 sangat tinggi. Wilayah Kabupaten Karawang menjadi salah satu wilayah yang tidak terlepas dari pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 setiap hari. Hal ini menjadi tantangan bagi petugas surveilans dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kasus. Pengembangan sistem informasi surveilans dapat menjadi solusi bagi petugas surveilans. Rancangan sistem infomasi surveilans berbasis web ini diharapkan dapat dikembangkan sehingga dapat mempermudah petugas surveilans dalam melakukan tugasnya. Hasil akhir dari penelitian ini adalah rancangan Sistem Informasi Surveilans berbasis Web di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

---

The COVID-19 pandemic situation caused the high necessity for data and information regarding of increased number COVID-19 cases. Karawang district is one of the areas in Indonesia that impacted by COVID-19 pandemic. The Karawang District Health Office has the responsibility to record and report COVID-19 cases every day. This is a challenge for surveillance officers in recording and reporting cases. The development of surveillance information system can be a solution for surveillance officers. The design of a web – based surveillance information system is expected for future development that will facilitate surveillance officers carrying out their duties. The final result of this study is the design of a web-based surveillance information system in the Karawang District Health Office."

"SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal.SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas.Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas.

---

The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum.

The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District.

The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design.

The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information."

"Penelitian ini membahas tentang rancang bangun sistem informasi kesehatan berbasis web untuk pencatatan dan pelaporan program kesehatan lingkungan tempat umum dan tempat pengelolaan makanan di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Tujuan penelitian adalah membuat formulir digital untuk menguji keabsahan data pembinaan tempat umum dan tempat pengelolaan makanan yang dilaporkan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota Bogor, membuat pangkalan data kesehatan lingkungan tempat umum dan tempat pengelolaan makanan, dan menyajikan informasi tempat umum dan tempat pengelolaan makanan dalam bentuk visual. Metode penelitian yang digunakan adalah iterative and incremental development dengan pendekatan Agile UP. Hasil penelitian menyarankan agar Dinas Kesehatan Kota Bogor membuat ketentuan, peraturan, dan perbaikan bisnis proses pada sistem pencatatan dan pelaporan sehingga implementasi teknologi dapat berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan.

---

This study discusses the design of web-based health information system for recording and reporting of environmental public health programs and food management in Bogor City Health Department. The purpose of the research is to create a digital formulir in order to test the validity of reported public places and food management data from Puskesmas to the Bogor City Health Department, a database of public places and food management environmental health, and present an information of the public places and food management place in the form of visual management. The method used is iterative and incremental development approach Agile UP. The results of the study suggest the Bogor City Health Department need to makes provision, regulation, and improvement a business process system on recording and reporting system so that the implementation of technology that can take place consistently and continuously."