Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia dan hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan hak ini adalah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sejak 2014. Program ini bertujuan untuk mencapai cakupan kesehatan universal, meningkatkan akses, dan kesetaraan layanan kesehatan di Indonesia. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan, seperti distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, keterbatasan infrastruktur, dan disparitas kualitas layanan. Data dari Profil Kesehatan Indonesia 2023 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, merupakan yang paling sering diakses masyarakat, meskipun aksesibilitas dan kualitas layanan masih menjadi isu utama. Berdasarkan Model Anderson, akses pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh faktor predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan. Penelitian ini menganalisis utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan menggunakan data SKI 2023, yang mencakup evaluasi tren akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam lima tahun terakhir. Tujuan: Penelitian ini bertujuan Menganalisis utilisasi fasilitas kesehatan berdasarkan data SKI 2023. Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi penampang dengan data sekunder dari SKI 2023. Populasi penelitian adalah peserta JKN yang tersebar di 38 provinsi. Analisis dilakukan melalui uji chi-square dan regresi logistic sederhana untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen predisposisi (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan) dan enabling (kepemilikan jaminan kesehatan, waktu menuju fasilitas kesehatan dan biaya yang diperlukan menuju fasilitas kesehatan) dengan variabel dependen (pemanfaatan fasilitas kesehatan). Hasil: Hasil penelitian mengungkapkan terapat hubungan antara usia, jenis kelamin, pendidikan, kepemilikan jaminan kesehatan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai fasilitas kesehatan.

---

Background: Health is a basic human need and a fundamental right of every citizen, as guaranteed by the 1945 Constitution of Indonesia. One of the government's strategic efforts to ensure this right is through the National Health Insurance (JKN) program, managed by BPJS Kesehatan since 2014. This program aims to achieve universal health coverage, improve access, and ensure equity in healthcare services in Indonesia. However, the implementation of this program faces various challenges, such as unequal distribution of healthcare workers, limited infrastructure, and disparities in service quality. Data from the 2023 Indonesia Health Profile and the 2023 Indonesia Health Survey (SKI) show that primary healthcare facilities, such as puskesmas, are the most frequently accessed by the public, although accessibility and service quality remain key issues. According to Anderson's Model, access to healthcare services is influenced by predisposing, enabling, and need factors. This study analyzes the utilization of healthcare services in Indonesia using data from the 2023 SKI, which evaluates trends in access and utilization of healthcare facilities over the past five years. Objective: This study aims to analyze the utilization of healthcare services based on 2023 SKI data. Methods: This study employs a cross-sectional design using secondary data from the 2023 SKI. The study population consists of JKN participants spread across 38 provinces. Analysis was conducted using chi-square tests and simple logistic regression to identify the relationship between the independent variables (predisposing factors: age, gender, education level, and employment status; enabling factors: health insurance ownership, travel time to healthcare facilities, and costs required to access healthcare facilities) and the dependent variable (utilization of healthcare facilities). Results: The study revealed significant relationships between age, gender, education, health insurance ownership, travel time, and costs to access healthcare facilities and the utilization of healthcare services in the past year. Conclusion: There is a significant relationship between predisposing and enabling variables and the utilization of healthcare facilities."

"Latar Belakang: Pertumbuhan populasi lansia di Indonesia diiringi oleh peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung, kanker, dan stroke, yang dapat memengaruhi kemampuan lansia dalam menjalankan Activities of Daily Living (ADL). Status ADL yang rendah berdampak pada kualitas hidup individu dan meningkatkan beban kesehatan nasional. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara PTM (jantung, kanker, stroke) dan status ADL pada lansia di Indonesia, serta mengevaluasi pengaruh faktor sosiodemografi (umur, jenis kelamin, pendidikan, status ekonomi, lokasi tempat tinggal) terhadap hubungan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan desain analisis data sekunder dengan pendekatan cross-sectional, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Analisis data dilakukan menggunakan regresi logistik multinomial untuk mengeksplorasi hubungan antara PTM dan status ADL, dengan mempertimbangkan variabel sosiodemografi. Hasil: Analisis menunjukkan hubungan signifikan antara PTM dengan ketergantungan ADL pada lansia. Stroke memiliki pengaruh terbesar terhadap ketergantungan ADL (OR = 35,9; CI 35,520–36,199; p < 0,000), diikuti oleh kanker dan penyakit jantung. Faktor sosiodemografi seperti usia lanjut, pendidikan rendah, dan status ekonomi rendah juga meningkatkan risiko ketergantungan ADL secara signifikan. Kesimpulan: PTM, terutama stroke, merupakan faktor risiko utama ketergantungan ADL pada lansia di Indonesia. Diperlukan intervensi kesehatan yang terfokus pada pencegahan dan pengelolaan PTM, serta kebijakan yang memperhatikan faktor sosiodemografi untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

---

Background: The growing elderly population in Indonesia is accompanied by an increasing prevalence of non-communicable diseases (NCDs) such as heart disease, cancer, and stroke, which can impact the ability of older adults to perform Activities of Daily Living (ADL). Low ADL status adversely affects individuals' quality of life and places a significant burden on the national healthcare system. Objective: This study aims to analyze the relationship between NCDs (heart disease, cancer, stroke) and ADL status among the elderly in Indonesia, while also evaluating the influence of sociodemographic factors (age, gender, education, economic status, and place of residence) on this relationship. Methods: This study employs a secondary data analysis design with a cross-sectional approach, utilizing data from the 2023 Indonesian Health Survey (SKI). Logistic regression analysis was conducted to explore the relationship between NCDs and ADL status, considering sociodemographic variables. Results: The analysis revealed a significant relationship between NCDs and ADL dependence among the elderly. Stroke was identified as having the strongest impact on ADL dependence (OR = 35.9; CI 35.520–36.199; p < 0.000), followed by cancer and heart disease. Sociodemographic factors, such as advanced age, low educational attainment, and low economic status, were also significantly associated with higher risks of ADL dependence. Conclusion: NCDs, particularly stroke, are major risk factors for ADL dependence among the elderly in Indonesia. Focused health interventions targeting the prevention and management of NCDs, along with policies that address sociodemographic disparities, are essential to improving the quality of life for the elderly."

"Penelitian ini membahas terkait analisis utilisasi dan biaya pelayanan kesehatan pasien diabetes mellitus (DM) pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi  DKI Jakarta berdasarkan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui rancangan cross-sectional. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan total sampling dari sampel seluruh data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi DKI Jakarta dengan diagnosis penyakit diabetes mellitus (DM). Data sampel menunjukkan bahwa dari populasi 46.348 peserta, 3.598 di antaranya mengidap diabetes mellitus (DM). Hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan diabetes mellitus (DM) di Provinsi DKI Jakarta mengakses layanan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) sebanyak 8,36 kali per tahun dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) sebanyak 4,07 kali per tahun. Total biaya pelayanan kesehatan untuk peserta diabetes mellitus (DM) di RITL 86,67% dan di RJTL 13,33%. Karakteristik peserta yang paling banyak mengakses layanan kesehatan adalah lansia, perempuan, pilihan FKTP di Puskesmas, peserta segmen PBPU dan PBI APBD, serta hak rawat kelas III. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan diabetes mellitus (DM) di Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat utilisasi layanan kesehatan yang cukup tinggi, terutama untuk RJTL. Biaya pelayanan kesehatan untuk pasien diabetes mellitus (DM) di RITL tinggi, yang menunjukkan bahwa penyakit diabetes mellitus (DM) memberikan beban biaya yang signifikan bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

---

This study discusses the analysis of utilization and costs of health service for diabetes mellitus (DM) patients among National Health Insurance (JKN) participants in DKI Jakarta Province based on the 2023 BPJS Health Sample Data. This research is a quantitative study with data collection method through a cross-sectional design. This research’s sampling technique uses total sampling from a sample of all National Health Insurance (JKN) participants data in DKI Jakarta Province with a diagnosis of diabetes mellitus (DM). Sample data shows that out of a population of 46,348 participants, 3,598 have diabetes mellitus (DM). The research results show that on average, participants of the National Health Insurance (JKN) with diabetes mellitus (DM) in DKI Jakarta Province access outpatient advanced care (RJTL) 8.36 times per year and inpatient advanced care (RITL) 4.07 times per year. The total healthcare service costs for diabetes mellitus (DM) participants are 86.67% in RITL and 13.33% in RJTL. Characteristics of participants who access healthcare services the most include the elderly, females, choosing FKTP in Community Health Centers (Puskesmas), participants in the PBPU and PBI APBD segments, and entitled to class III care. The research concludes that National Health Insurance (JKN) participants with diabetes mellitus (DM) in DKI Jakarta Province have a relatively high healthcare service utilization rate, especially for RJTL. Healthcare service costs for diabetes mellitus (DM) patients in RITL are high, indicating that diabetes mellitus (DM) imposes a significant cost burden on the National Health Insurance (JKN) program."

"Implementasi program JKN seharusnya dapat meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan masih banyak ditemui. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan status wilayah pada peserta JKN di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 serta serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan rawat inap pada peserta JKN di Indonesia Penelitian ini menggunakan data sekunder susenas 2019, 2020 dan 2021. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Secara statistik, status wilayah berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN dari tahun 2019 hingga 2021. Responden yang tinggal di perkotaan pada tahun 2019 berpeluang memanfaatkan pelayanan rawat inap 1,141 kali, 1,127 kali pada 2020 dan 1,127 kali pada 2021 dibandingkan dengan responden yang tinggal di pedesaan. Usia, jenis kelamin, status pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, status ekonomi dan provinsi berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN.

---

Implementation of the JKN program should be able to increase people's access to health services. However, disparities in health services still exist. The study aims to analyze the utilization of health services based on regional status for JKN participants in Indonesia from 2019 to 2021 and also examine the factors that influence the utilization of inpatient healthcare for JKN participants in Indonesia. This research uses Susenas secondary data for 2019, 2020 and 2021. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using a logit model. The results showed that regional status is significantly related (p-value 0.000 <0.05) to health utilization of JKN participants from 2019 to 2021. Respondents who live in urban areas in 2019 have 1,141 times, 1,127 times in 2020 and 1,127 times in 2021 higher odds ratio than respondents who live in rural areas. Age, gender, educational status, marital status, employment status, economic status and province are significantly related (p-value 0.000 <0.05) to the utilization of inpatient healthcare for JKN participants."

"Kepemilikan jaminan kesehatan merupakan salah satu upaya yang terbukti efektif dalam mengurangi atau menurunkan hambatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, khususnya dalam hal biaya pelayanan. Meskipun provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia, pemanfaatan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat inap formal pada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross-sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 3,3% masyarakat DKI Jakarta yang memanfaatkan layanan rawat inap. Berdasarkan karakteristiknya, kelompok yang paling banyak memanfaatkan layanan rawat inap adalah kelompok yang memiliki jaminan kesehatan ganda (8,2%), berusia lanjut (6,5%), berjenis kelamin perempuan (3,9%), memiliki tingkat pendidikan tinggi (3,5%), berstatus menikah (4,2%), dengan status pekerjaan tidak bekerja (3,9%), memiliki keluhan kesehatan (7,2%) dan bukan perokok (3,8%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = <0.001) dengan pemanfaatan layanan rawat inap, dengan kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat meningkatkan peluang pemanfaatan rawat inap sebanyak 7,2 kali dibandingkan kelompok yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan ganda dapat memberikan akses yang lebih luas dan lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong capaian UHC (Universal Health Coverage) dengan meningkatkan kepesertaan JKN, salah satunya dengan melakukan sosialisasi mengenai manfaat kepemilikan jaminan kesehatan, mekanisme penggunaan jaminan kesehatan dan manfaat yang diperoleh. Selain itu, perlu dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan yang ada pada fasilitas kesehatan misalnya dengan memastikan ketersediaan obat, perlengkapan alat kesehatan, kepedulian tenaga kesehatan kepada pasien dan lain-lain. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan juga perlu memastikan bahwa sasaran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

---

Health insurance ownership is one of the efforts that has proven effective in reducing or lowering barriers to community access to health facilities, especially in terms of service costs. Although DKI Jakarta province is the province with the highest health insurance ownership in Indonesia, the utilization of health services in DKI Jakarta has not been maximized. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and the utilization of formal inpatient facilities in the community in DKI Jakarta Province. This study is an observational study with a cross-sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2023 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for DKI Jakarta Province. The results showed that only 3.3% of DKI Jakarta residents utilized inpatient services. Based on their characteristics, the group that utilized inpatient services the most was the group that had multiple health insurance (8.2%), was elderly (6.5%), female (3.9%), had a high level of education (3.5%), was married (4.2%), with a work status of not working (3.9%), had health complaints (7.2%) and was a non-smoker (3.8%). There was a significant association between health insurance ownership (p value = <0.001) and utilization of inpatient services, with having multiple health insurance coverage increased the odds of inpatient utilization by 7.2 times compared to the uninsured group. This suggests that having multiple health insurance coverage can provide wider and easier access to health services. The results of this study suggest that the government encourages the achievement of UHC (Universal Health Coverage) by increasing JKN membership, one of which is by conducting socialization about the benefits of health insurance ownership, the mechanism for using health insurance and the benefits obtained. In addition, it is necessary to improve the quality of existing services at health facilities, for example by ensuring the availability of drugs, medical equipment, health workers' concern for patients and others. The government and BPJS Kesehatan also need to ensure that the targeting of BPJS Beneficiary Contribution (PBI) participants is right on target so as to increase access to health services to the groups that need it most."

"Penelitian ini menganalisis utilisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan menggunakan data sampel BPJS tahun 2015-2022 yang berisi data kunjungan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Chi-square. Dalam penelitian ini dapat diobservasi bahwa utilisasi pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh peserta JKN pada tahun 2015-2022 sebesar 331.008.686 kunjungan dengan total kunjungan ke pelayanan kesehatan mental di FKTP sebesar 1.158.843 kunjungan. Proporsi utilisasi pelayanan kesehatan mental di FKTP di Indonesia lebih besar pada jenjang umur dewasa dengan besar 994.553 kunjungan, jenis kelamin laki-laki sebesar 639.442 kunjungan, status belum kawin sebesar 632.421, tinggal di Provinsi Jawa Tengah sebesar 234.583 kunjungan, berkunjung ke puskesmas sebesar 935.204 kunjungan, dan segmen peserta PBI APBN sebesar 470.619 kunjungan. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mental di FKTP beserta tenaga ahli kesehatan mental yang terlatih dan sesuai standar harus ditingkatkan, terlebih daerah dengan kunjungan tertinggi.

---

This study analyses the utilisation of first-level health facilities for mental health services in Indonesia. The study used a cross-sectional design using BPJS sample data for 2015-2022 which contained visit data for 2022. This study used Chi-square. It was observed that the utilisation of primary healthcare services by JKN participants in 2015-2022 was 331,008,686 visits with a total of 1,158,843 visits to mental health services at primary healthcare facilities. The proportion of mental health service utilisation at primary healthcare facilities in Indonesia is greater in the adult age group with 994,553 visits, male gender with 639,442 visits, unmarried status with 632,421 visits, living in Central Java Province with 234,583 visits, visiting puskesmas with 935,204 visits, and the PBI APBN participant segment with 470,619 visits. Therefore, ensuring the availability of mental health service facilities at FKTP along with trained and standardised mental health experts must be improved, especially in areas with the highest visits."

"Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merencanakan percepatan digitalisasi di sektor kesehatan, yang salah satunya adalah penerapan rekam medis elektronik di seluruh fasilitas kesehatan. Namun, seperti yang kita ketahui dengan semakin berkembangnya proses digitalisasi di dunia kesehatan, semakin besar pula ancaman terhadap kebocoran data medis. Hingga saat ini belum ada suatu standar terkait praktik keamanan sistem informasi rumah sakit yang diatur dalam regulasi. Pada penelitian ini, standar ISO 27001:2013 digunakan sebagai alat evaluasi penilaian praktik keamanan sistem informasi rumah sakit RSIA Bina Medika. Didapatkan pada hasil penelitan bahwa dari 6 kontrol ISO 27001:2013 yang dipilih (manajemen aset, kontrol akses, perlindungan fisik dan lingkungan, keamanan operasional, keamanan komunikasi dan keamanan sumber daya manusia), 4 diantaranya sudah sesuai dengan standar dan 2 masih belum lengkap. Belum adanya kebijakan terkait pelabelan informasi serta belum adanya pelatihan rutin terkait praktik keamanan sistem informasi kepada pegawai menjadi poin yang belum dilaksanakan oleh rumah sakit. Hal ini membuka risiko ancaman kebocoran data medis terutama terkait dengan pengelolaan data medis secara internal rumah sakit.

---

Indonesia’s Ministry of Health is currently enacting a plan to further accelerate the digitalization of the healthcare sector. One of the plans is to ensure the application of Electronic Medical Record (EMR) in all healthcare facilities across Indonesia. Though it is known that the further we accelerate digitalization, the higher the risk of data breaches. The current regulations do not state any standard to adopt as a framework for hospital cybersecurity. Thus, this research aims to implement ISO 27001:2013 standards as one of the means to evaluate the practice of hospital cybersecurity at Bina Medika Maternal and Children Hospital. The results are, according to 6 controls chosen in this research (asset management, access control, physical and environmental security, operational security, communication security, and human resources security), that 4 of the controls are practiced according to the standards. 2 controls that are still not practiced according to the standards, lack the practice and regulation regarding information labeling and routine training of the employees regarding the practice hospital cybersecurity. This opens a risk of medical data breach particularly from inside the organization due to the mishandling of medical information by employees."

"Dalam menjalankan kewajibannya, PBF harus mematuhi prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). Apoteker bertanggung jawab dalam mengawasi distribusi obat dan memastikan prinsip CDOB di PBF telah diimplementasikan dengan baik. Apoteker juga memiliki peranan penting dalam setiap tahapan manajemen perbekalan farmasi salah satunya adalah tahap perencanaan dan pengadaan (BPOM RI, 2022). Perencanaan dan pengadaan obat di PBF merupakan tahapan kritis dalam manajemen perbekalan farmasi. Perencanaan dan pengadaan yang akurat membantu PBF untuk mempertahankan tingkat persediaan obat dengan tepat. Ketersediaan obat yang berlebih akan membebani modal dan ruang penyimpanan yang ada, tetapi ketersediaan obat yang terbatas dapat menyebabkan kekosongan produk dan kehilangan penjualan. Dalam mengatasi kondisi tersebut, pengkajian kembali terhadap data pemesanan produk obat dari setiap pemasok menjadi solusi dalam pengadaan obat. Pemilihan pemasok dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Pareto yang menyatakan bahwa "sekitar 80% hasil atau efek berasal dari 20% penyebab atau input." (Emin & Maria, 2023). Dari hasil kajian distributor, direkomendasikan 7 nama distributor yang diprioritaskan dalam pengadaan produk obat yaitu PT Anugerah Pharmindo Lestari, PT Kallista Prima, PT Bina San Prima, PT Merapi Utama Pharma, PT Sapta Saritama, PT Millennium Pharmacon International Tbk, PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Pengkajian tersebut ditinjau dari jumlah dan kategori Pareto pada produk obat yang dipesan dan dipilih berdasarkan prinsip Pareto.

---

In carrying out its obligations, PBF must comply with the principles of Good Drug Distribution Methods (CDOB) set by the Food and Drug Monitoring Agent (BPOM). Pharmacists are responsible for overseeing drug distribution and ensuring that the CDOB principles in PBF are properly implemented. Pharmacists also have an important role in every stage of pharmaceutical supply management, one of which is the planning and procurement stage (BPOM RI, 2022). Drug planning and procurement in PBF is a critical stage in pharmaceutical supply management. Accurate planning and procurement help PBF to maintain appropriate drug inventory levels. Excessive drug availability will burden existing capital and storage space, but limited drug availability can lead to product vacancies and lost sales. In overcoming these conditions, a review of drug product order data from each supplier is a solution in drug procurement. Supplier selection can be done by applying the Pareto principle which states that "about 80% of the results or effects come from 20% of the causes or inputs." (Emin & Maria, 2023). From the results of the distributor review, it is recommended that 7 distributor names are prioritized in the procurement of medicinal products, namely PT Anugerah Pharmindo Lestari, PT Kallista Prima, PT Bina San Prima, PT Merapi Utama Pharma, PT Sapta Saritama, PT Millennium Pharmacon International Tbk, PT Enseval Putera Megatrading Tbk. The assessment is reviewed from the number and Pareto category of drug products ordered and selected based on the Pareto principle."

"Rendahnya utilisasi pelayanan kesehatan gigi di Indonesia menjadi permasalahan yang selama ini menjadi suatu kendala dalam meningkatkan derajad kesehatan di Indonesia karena menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatakan derajad kesehatan masyarakat. Dari data penelitian menunjukkan rendahnya utilisasi pelayanan kesehatan gigi padahal prevalensi karies gigi di Indonesia cukup tinggi. Peneliti ingin melihat determinan utilisasi pelayanan kesehatan gigi di Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder Susenas 2012 yang merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini melihat determinan utilisasi pelayanan kesehatan gigi diindonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor usia, jenis kelamin, status pernikahan, status pendidikan, status pekerjaan dan status tempat tinggal tidak menunjukan hubungan yang sangat kuat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi di Indonesia, Sementara faktor kepemilikan asuransi, status ekonomi,wilayah domisili, dan adanya gangguan aktivitas menunjukan hubungan yang sangat kuat terhadap utilisasi pelayanan kesehatan gigi di Indonesia. Saran dari studi ini adalah karena adanya hubungan yang sangat kuat antara kepemilikan asuransi dengan utilisasi pelayanan kesehatan gigi hendaknya cakupan asuransi diperluas terutama untuk masyarakat miskin agar supaya utilisasi pelayanan kesehatan gigi juga bisa meningkat, dan distribusi dokter gigi juga harus lebih terdistribusi dengan baik.

---

Lack of dental health services utilization in Indonesia became a problem as long as it becomes a constraint in increasing degree movies health in Indonesia because according to Undang-undang no 36 tahun 2009 that oral health services done to nurture and increases public health degree movies. Data from the sudy showed poor dental health service utilization whereas the prevalence of dental caries in Indonesia is quite high. Researchers would like to see the dental health service utilization determinants in Indonesia.

This research is analysis of data secondary susenas 2012 that is research quantitative to a draft cross sectional. This research see determina the utilization of health services of health services teeth in Indonesia.

The result analysis shows that a factor of age, gender, the status of marriage, the status of education, the status of the job and the satatus of the dwelling place of not show a very strong in the harness of health services in Indonesia, the teeth insurance, while a factor of possession economic status, the region of domicile, and any disturbance activity showed a very strong against the utilization of health services teeth in Indonesia.

Advice from this study is due to the powerful relationship between insurance with the utilization of health service should tooth-reinsurance coverages expanded especially for the poor health services so that the utilization rise, can also distribution dentist must be distributed properly."