Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena mengenai masyarakat yang menilai tidak dilibatkan dalam perancangan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 yang diatur dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2024 mendasari tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis proses perumusan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024 dan menganalisis dampak terhadap fiskus dan juga wajib PBB-P2 atas perubahan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024 melalui tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan dengan baik. Adapun permasalahan publik yang melatarbelakangi perubahan kebijakan ini adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif sehingga menimbulkan ketimpangan antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan masyarakat berpenghasilan tinggi sehingga menilai kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2023 tidak tepat sasaran. Selanjutnya, dalam proses perumusan kebijakan masyarakat tidak melibatkan partisipasi masyarakat, maka dalam proses perumusan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 sebaiknya pemerintah dapat lebih transparan dan mengundang masyarakat dalam proses perumusannya. Selanjutnya, untuk dampak perubahan kebijakan dari sisi fiskus, yaitu peningkatan penerimaan PBB-P2, monitoring kebijakan, sosialisasi kebijakan, melakukan pelatihan kepada aparat kebijakan, dan potensi implementasi yang tidak optimal sehingga fiskus harus melakukan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi terkait implementasi kebijakan. Selanjutnya, dampak bagi wajib PBB-P2 adalah pengurangan beban wajib PBB-P2 dan kenaikan beban wajib PBB-P2 yang pada tahun ini tidak masuk dalam kriteria sehingga wajib PBB-P2 perlu melakukan pemutakhiran data dan rajin untuk mencari sosialisasi terkait dengan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024 di DKI Jakarta.

---

The phenomenon of the community not being involved in the design of the PBB-P2 principal exemption incentive policy stipulated in Gubernatorial Regulation No. 16 of 2024 underlies the objectives of this study, namely to analyze the process of formulating the PBB-P2 principal exemption incentive policy in 2024 and to analyze the impact on the tax authorities as well as the PBB-P2 taxpayers of the changes in the PBB-P2 principal exemption incentive policy in 2024. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection through in-depth interviews and literature studies. The study results explain that formulating the PBB-P2 principal exemption incentive policy in 2024 involves problem formulation, policy agenda, selection of alternative policies to solve problems, and policy determination. The public problem behind this policy change is the existence of economic growth that is not inclusive, causing inequality between low-income people and high-income people, thus assessing that the 2023 PBB-P2 principal exemption incentive policy is not on target. Furthermore, in the policy formulation process, the community does not involve community participation, so in formulating the PBB-P2 principal exemption incentive policy, the government should be more transparent and invite the community into the formulation process; furthermore, for the impact of policy changes from the side of the tax authorities, namely increasing PBB-P2 revenue, monitoring policies, socializing policies, conducting training for local tax officers, and the potential for non-optimal implementation so that the tax authorities must carry out monitoring, evaluation, and socialization related to policy implementation. Furthermore, the impact for PBB-P2 obligors is a reduction in the burden of PBB-P2 obligors and an increase in the burden of PBB-P2 obligors who this year are not included in the criteria so that PBB-P2 obligors need to update their data and be diligent in seeking socialization related to the incentive policy for exempting the principal of PBB-P2 in 2024 in DKI Jakarta. "

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method.

The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year."

"Banyaknya jumlah tanah dan atau bangunan di DKI Jakarta yang tidak bersertifikat disebabkan oleh berbagai macam hal. Hal tersebut mungkin merupakan salah satu alasan pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 193 Tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Pembebasan BPHTB di DKI Jakarta pada tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Pergub 193 Tahun 2016. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Dalam analisis formulasi di bahas mengenai latar belakang, tujuan, alternatif, hambatan dan aktor-aktor yang terlibat dalam perumasan Pergub 193 Tahun 2016. Hasil skripsi ini adalah formulasi dalam Pergub ini kurang sempurna karena dalam penyusunannya dibuat terlalu cepat, tidak sepenuhnya mengikutsertakan orang yang juga berkompetan serta kurang memperhitungkan keadaan yang sebenarnya ada di lapangan. Namun, dengan adanya Pergub 193 Tahun 2016 diharapkan pemerataan sertifikasi tanah tercapai dan semakin mempermudah masyarakat Jakarta untuk memiliki rumah.

---

Mostly land and or building in DKI Jakarta don't have a certified and it caused by various things. One of the things maybe the reason why governance in DKI Jakarta publishes Jakarta Governor Regulation Number 193 Year 2016. Research approach in this thesis used Qualitative Approach with depth interview method. This thesis discusses the Analyisis of Formulation Policy for Exemption of Land and Building Transfer Tax in DKI Jakarta in 2016 as stipulated in the Jakarta Governor Regulation Number 193 Year 2016. In the analysis of formulations discussed on the background, objectives, alternatives, barriers and actors involved in formulation of Governor Regulation Number 193 Year 2016. The results of this thesis are the formulations of Governor Regulation Number 193 Year 2016 almost perfect because in its formulation made too quickly, does not fully include people who also competent and underestimates the real situation on the ground. However, with the expected Governor Regulation Number 193 Year 2016 equitable land titling achieved and make it easier for people in Jakarta to get a home."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique.

The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi isi kebijakan policy telah dirancang dengan baik sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori warga miskin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, namun dalam implementasinya kepatuhan dan responsivitas para pelaksana kebijakan masih dinilai kurang responsif. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor yaitu minimnya informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak, basis data yang digunakan serta minimnya sumber daya yang dialokasikan.

---

This study discusses the implementation of the policy of reduction of Rural and Urban Sector Land and Building Tax provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reduction provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor and the inhibiting factors in the implementation of the policy. This study uses a qualitative approach with data collection through the review of literature and field studies in the form of in depth interviews. The results show that in terms of the content of the policy, it has been designed as a form of support of Local Government City of Bogor for the people who fall into the category of the poor in accordance with its authority. However, the implementation of compliance and responsiveness of the policy implementers are still considered less responsive. Some of the factors inhibiting the implementation of the reduction policy provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor refer to the lack of information provided to the taxpayer, the database used and the lack of resources allocated."

"Penelitian ini membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada kebijakan pembebasan pengenaan PBB atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan nilai jual objek pajak sampai dengan satu miliar rupiah. Wacana pembebasan pengenaan PBB yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, direspon oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan pada kebijakan pembebasan PBB atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP sampai dengan satu miliar rupiah di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini pertama, manfaat kebijakan ini adalah Pemda DKI meringankan beban masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, selain itu pelayanan publik terutama pelayanan terkait PBB dapat lebih maksimal kemudian biaya pemungutan juga semakin rendah. Kedua, biaya penerapan kebijakan tersebut yaitu masih adanya potensi penghindaran pajak yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat, kemudian adanya masyarakat yang tidak berhak dapat menikmati pembebasan PBB, selain itu potensi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat juga dapat timbul serta terjadinya kehilangan pendapatan yang harus ditanggung oleh Pemda DKI.

---

This study discusses cost and benefit to the policy of tax exemption on land and building on the house , rental flat and owned flat the taxable value of up to one billion rupiah. Idea which initiated by the Minister of Agrarian and Spatial Planning, responded by Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to describe the advantages and disadvantages tax exemption policies for property tax on the house, rental flat and owned flat with taxable value up to one billion rupiah in Jakarta using qualitative descriptive method. The results of this research first, the advantages of this policy is the government of Jakarta to ease the burden on the community, especially the poor society, besides public services, especially services related to the property tax can maximize then the cost of collection also lower. Second, the weakness of these policies is still the potential for tax avoidance is very easily done by the people, then the people who are not entitled (free rider) can enjoy exemption tax on land and building Rural Cities, in addition to the potential social jealousy among the community may also arise as well the loss of revenue that must be borne by the government of Jakarta."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan ini mengurangi potensi penerimaan DKI Jakarta dan disaat yang bersamaan realisasi penerimaan PBB-P2 tidak mencapai target pada dua tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan pembebasan PBB-P2 serta hal-hal apa saja yang melatarbelakangi kebijakan ini diciptakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Hasil peneilitian ini diketahui bahwa formulasi Pergub sudah melewati tahap-tahap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012. Kebijakan yang akan dikeluarkan telah melalui proses penelitian oleh Dinas Pelayaanan Pajak yang disesuaikan dengan konsep perpajakan hingga mencapai tahap disahkan oleh Gubernur.

---

Rural and suburban property tax exemption policy reduces the revenue potential of Jakarta and at the same time realized Rural and suburban property tax does not reach the target in the last two years. This study was conducted to describe how the policy formulation process exemption of the Rural and suburban property tax and the things behind this policy was created.

This research was conducted using qualitative approach and included in the cross-sectional study with data collection in the form of literature studies and interviews.

This research outputs in mind that the formulation Pergub already passed stages according Governor Regulation Number 112 of 2012. Policies to be issued has been through a process of research by Tax State Agencies adapted to the concept of taxation up to stage approved by the Governor."

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Sebagai upaya dalam merespon dan memulihkan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, kepala daerah melalui kewenangannya memberikan fasilitas insentif PBB-P2 berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrarif yang dituangkan dalam peraturan gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari implementasi kebijakan serta hambatan yang terjadi selama kebijakan insentif PBB-P2 pada masa pandemi diberlakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi dilaksanakan secara terstruktur dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kemudian, hambatan yang muncul dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi antara lain kebijakan yang dinilai cenderung populis, tarif insentif yang diberikan semakin besar dapat menyebabkan potential loss semakin besar, serta proses perumusan kebijakan yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama.

---

As an effort to respond and restore the impact caused by the Covid-19 pandemic, regional heads through their authority provide PBB-P2 incentive facilities in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions as outlined in governor regulations This study aims to analyze the implementation of the policy implementation and the obstacles that occurred during the PBB-P2 incentive policy during the pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with relevant informants. The results of the research show that the provision of PBB-P2 incentive policies during the pandemic was carried out in a structured manner and had a positive impact on the people who took advantage of it. Then, the obstacles that arose from the implementation of the PBB-P2 incentive policy during the pandemic included policies that were considered to tend to be populist, higher incentive rates that were given could lead to greater potential losses, and a long and time-consuming policy formulation process."

"Pentingnya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk komponen kendaraan bermotor dalam rangka mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor dalam negeri, karena impor atas komponen, bahan dan barang menimbulkan beban biaya produksi yang tinggi. Penelitian ini akan membahas tentang latar belakang pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan penerapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang merupakan perubahan dari bentuk pembebasan bea masuk karena ada amandemen undang-undang kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara sebagai data primer dan data berupa angka sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk masih dibutuhkan oleh industri kendaraan bermotor untuk menekan biaya produksi yang tinggi yang disebabkan oleh impor bahan dan barang untuk keperluan produksi, namun ada kendala yang membuat fasilitas ini menjadi tidak maksimal, yaitu karena terlambat dibuatnya peraturan pemberian fasilitas ini, sehingga pelaku industri kendaraan bermotor tidak dapat menggunakannya selama peraturannya belum disusun.

---

The importance of motor vehicle components import duty exemption in order to encourage the growth of the domestic automobile industry, as imports of components, materials and goods lead to high production costs. This study will discuss the background of the Government Borne Import Duty and implementation of government borne import duties, which is a change of the form of import duty exemption because there is an amendment of customs legislation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews as the primary data and the numeric data as secondary data.

The results showed that administration of import duty exemption are still required by the motor vehicle industry to reduce the high production costs caused by the import of materials and goods for production purposes, but there are obstacles that make this facility to be not optimal, which regulations made for late provision of facilities this, so that the motor vehicle industry can not use it for its regulation has not been prepared."