Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman terorisme yang bertujuan mengganggu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia. Kelompok teror dengan motivasi ideologis dan politis berupaya melemahkan sistem demokrasi melalui tindakan kekerasan dan ancaman keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi dan modus operandi kelompok teror serta mengevaluasi strategi pencegahan yang telah diterapkan oleh pihak berwenang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif untuk mengevaluasi strategi pencegahan, mengeksplorasi kolaborasi antar-lembaga, penggunaan teknologi keamanan, dan keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi ideologis kelompok teror didasarkan pada keyakinan untuk menegakkan khilafah dan menolak demokrasi, sementara tujuan politis mereka adalah menciptakan ketidakstabilan untuk mencemarkan citra pemerintah. Modus operandi yang digunakan mencakup perencanaan rahasia, pola serangan terhadap target spesifik seperti TPS, dan penggunaan teknologi untuk komunikasi tertutup. Strategi pencegahan saat ini, seperti deteksi dini, deradikalisasi, dan pengawasan, memiliki kekuatan namun perlu peningkatan. Penelitian merekomendasikan penguatan kolaborasi antar-lembaga keamanan melalui pusat komando gabungan dan pelatihan terintegrasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi keamanan canggih seperti kecerdasan buatan untuk deteksi dini sangat penting. Keterlibatan masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman terorisme dan mendukung stabilitas Pemilu. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan efektif dalam menghadapi ancaman terorisme terkait Pemilu.

---

This study is motivated by the increasing threat of terrorism aimed at disrupting the 2024 General Election (Pemilu) in Indonesia. Terrorist groups driven by ideological and political motivations seek to undermine the democratic system through acts of violence and security threats. This research aims to analyze the motivations and modus operandi of terrorist groups and evaluate the prevention strategies implemented by authorities. A qualitative approach with an exploratory method was employed to assess prevention strategies, explore inter-agency collaboration, the use of security technology, and community involvement. The findings indicate that the ideological motivation of terrorist groups is rooted in their belief in establishing a caliphate and rejecting democracy, while their political goal is to create instability to tarnish the government's image. Their modus operandi includes secret planning, targeted attacks on specific sites such as polling stations, and the use of technology for covert communication. Current prevention strategies, such as early detection, deradicalization, and surveillance, have strengths but require enhancement. The study recommends strengthening collaboration among security agencies through joint command centers and integrated training. Additionally, the use of advanced security technologies, such as artificial intelligence for early detection, is deemed crucial. Community involvement through education and outreach programs is also necessary to raise awareness of terrorism threats and support election stability. These strategies are expected to create a safer and more effective environment for addressing terrorism threats related to the election."

"Resolusi DK PBB 1267 (1999) dan 1373 (2001), menyerukan kepada seluruh negara-negara di dunia untuk memberikan sanksi finansial terhadap kelompok Al-Qaeda dan Taliban, termasuk warga setiap negara yang berafiliasi dan membantu Al-Qaeda dan Taliban. Tahun 2012 FATF kembali menempatkan Indonesia sebagai “Non-cooperative Countries and Territories (NCCTs)”, kali ini berkaitan dengan penanganan tindak pidana pendanaan terorisme, karena menilai regulasi penanganan pendanaan terorisme yang ada di Indonesia belum memenuhi standar internasional yang ditetapkan dalam rekomendasi FATF dan menjadikan Indonesia sebagai negara beresiko tinggi pendanaan terorisme, yang berdampak pada perekonomian Indonesia karena seluruh negara dan institusi keuangan di dunia diminta waspada saat menjalankan hubungan perekonomian terhadap Indonesia. Berdasarkan data yang didapatkan penelitian ini bermaksud menemukan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia serta memberikan masukan bagaimana membagun kolaborasi antara pemerintah dan unsur lainnya dalam upaya penegahan tindak pidana tindak pidana pendanaan terorisme melalui pembekuan aset individu dan entitas yang tercantum pada Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), sebagaimana Rekomendasi 6 FATF. serta upaya Indonesia menjadi anggota tetap FATF di tahun 2023.

---

UN Security Council Resolutions 1267 (1999) and 1373 (2001), call on all countries in the world to provide financial sanctions against Al-Qaeda and the Taliban, including citizens of every country affiliated with and helping Al-Qaeda and the Taliban. In 2012 the FATF again placed Indonesia as "Non-cooperative Countries and Territories (NCCTs)", this time relating to the handling of criminal acts of terrorism financing, because it assessed that the regulations for handling terrorism financing in Indonesia did not meet the international standards set out in the FATF recommendations and made Indonesia is a country at high risk of financing terrorism, which has an impact on the Indonesian economy because all countries and financial institutions in the world are asked to be vigilant when carrying out economic relations with Indonesia. Based on the data obtained, this study intends to find the obstacles faced by the Indonesian government and provide input on how to build collaboration between the government and other elements in efforts to prevent criminal acts of terrorism financing through freezing the assets of individuals and entities listed on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT), as per FATF Recommendation 6. as well as Indonesia's efforts to become a permanent member of the FATF in 2023,"

"Melihat pola sasaran serangan teroris dari tahun 2000 sampai 2009, teroris cenderung menjadikan tempat-tempat dengan simbol barat sebagai sasarannya. Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran sasaran di mana polisi menjadi pertimbangan sasaran serangan teror. Penulisan ini menggunakan teori routine activity, rational choice dan crime pattern dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan serangan dengan kondisi kerentanan pengamanan yang ada. Penulisan ini menggunakan analisis data sekunder. Hasil penulisan ini memperlihatkan serangan pada Polda, Polres, Polsek hingga Pos Polisi akibat minimnya pengawasan dan keamanan. Selain itu ditemukan diantrannya masih terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak sesuai. Upaya pencegahan yang dilakukan kantor polisi terhadap serangan teroris mencakup beberapa teknik dalam pencegahan kejahatan situasional

---

Seeing the pattern of targets of terrorist attacks from 2000 to 2009, terrorists tend to target places with western symbols as their targets. Over time, there was a shift in the target where the police became the target of terrorist attacks. This writing uses the theory of routine activity, rational choice and crime pattern by considering the success rate of attacks with the existing security vulnerability conditions. This writing uses secondary data analysis. The results of the writings showed attacks on the Regional Police, Polres, Polsek to Police Posts due to lack of supervision and security. In addition, it was found that there were still Standard Operating Procedures (SOPs) that were not appropriate. Prevention efforts undertaken by the police station against

terrorist attacks include several techniques in situational crime prevention."

"Tulisan ini membahas mengenai penerapan konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) sebagai strategi pencegahan kejahatan terhadap serangan teror pada area pusat perbelanjaan seperti Mal X yang memiliki potensial sebagai sasaran empuk bagi pelaku serangan teror. Pusat perbelanjaan memiliki kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh pengunjungnya, yang berasal bukan hanya pihak lokal namun juga pihak-pihak yang biasanya ditargetkan oleh teroris. Serangan yang ditargetkan pada pusat perbelanjaan memperlihatkan bahwa serangan teror tidak ditujukkan secara sembarangan namun sudah ada pola yang terbentuk. Dengan menggunakan data sekunder, tulisan ini menunjukkan bahwa Mal X telah menerapkan sistem pengamanan yang sesuai dengan konsep CPTED, yaitu access control, surveillance, dan territoriallity.

---

This paper discusses the implementation of the concept of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) as a crime prevention strategy against terrorist attacks in shopping mall areas such as Mal X, which have the potential to be targeted by terrorists. The mall has easy access for its visitors, who come not only from the local authorities but also from the parties that are usually targeted by terrorists. Targeted attacks on shopping malls show that terrorist attacks are not purposefully targeted but have already formed patterns. Using secondary data, this paper indicates that Mal X has implemented security systems that are consistent with the CPTED concept, namely access control, surveillance, and territoriallity."

"Ancaman terorisme yang berbasiskan ideologi transnasional telah  masuk melalui penetrasi atau infiltrasi budaya dan agama. Dalam upaya pencegahan radikalisasi, Pemerintah Indonesia mengembangkan program deradikalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi deradikkalisasi Densus 88 AT Polri terhadap para mantan pelaku tindak pidana terorisme pada yayasan HWI 19. Program deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan utama, yaitu re-edukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Program deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri pada Yayasan HWI 19 tersebut maka akan berimplikasi pada penurunan angka ancaman terorisme di Indonesia. Namun hal tersebut harus dibarengi dengan kerjasama seluruh stakeholder terkait guna bisa mewujudkan re-integrasi dan re – sosialisasi kepada eks narapidana terorisme untuk bisa diterima kembali ditengah – tengah masyarakatPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa pihak – pihak yang berkompeten dalam upaya program deradikalisasi oleh Densus 88 AT pada yayasan HWI 19

---

The threat of transnational ideological-based terrorism has entered through the penetration or infiltration of culture and religion. In an effort to prevent radicalization, the government of Indonesia is assigned to develop deradicalization programs. This research aims to analyze the deradicalization strategies of Densus 88 AT (Special Counterterrorism Unit) of the Indonesian National Police towards former perpetrators of terrorism crimes at the HWI 19 Foundation. Deradicalization programs in Indonesia have four main approaches: re-education, rehabilitation, resocialization, and reintegration. The deradicalization program conducted by Densus 88 AT of the Indonesian National Police at the HWI 19 Foundation will have implications for reducing the threat of terrorism in Indonesia. However, this must be accompanied by the collaboration of all relevant stakeholders in order to achieve reintegration and resocialization of former terrorism convicts to be accepted back into society. This research uses a qualitative research method with data collection techniques such as interviews with several competent parties involved in the deradicalization program by Densus 88 AT at the HWI 19 Foundation"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya ancaman kejahatan transnasional sebagai dampak dari sistem perdangan bebas. Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan ancaman kejahatan transnasional crime yang tinggi karena karakter wilayahnya yang merupakan kepulauan, area strategis dekat dengan perbatasan, banyak pelabuhan tidak resmi, serta berada dalam perairan internasional. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa karakteristik kejahatan transnasional, factor pendukung dan penghambat serta strategi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan transnasional crime khususnya pada tindak pidana narkotika dan perdagangan orang.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan, teori manajemen, serta konsep transnasional crime. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskreptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan transnasional tindak pidana narkotika di Kepulauan Riau yakni terorganisis secara hirarki, transaksi di atas speed boat, terencana, memiliki aturan main dan melayani masyarakat pesisir. Untuk tindak pidana perdagangan orang yakni menggunakan cara penipuan dan pemaksaan, eksploitasi dengan sistem penjeratan utang serta menggunakan intimidasi. Faktor pendukung penghambat pencegahan kejahatan yakni kapabilitas personel, dukungan anggaran BBM, minimnya armada, pergelaran kekuatan, factor geografis, ego sektoral, kompleksnya modus operandi kejahatan, serta kesadaran masyarakat. Factor pendukung meliputi program presisi kapolri, tergelarnya pasukan, dukungan peralatan, kerjasama internasional, visi Indonesia jadi poros maritime dunia, serta adanya institusi, lembaga dan komunitas maritime. Strategi yang diimplementasikan oleh Tugas Kapal patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dalam melaksanakan pencegahan kejahatan transnasional crime yakni menitik beratkan pada upaya preventif melalui patroli. Untuk upaya pre-emtif hanya dilaksanakan pembinaan dan penyuluhan dengan tidak maksimal pada upaya pemolisian komunitas. Untuk upaya represif melalui penegakan hukum juga masih kurang maksimal dimana hanya terealisasi 34 persen dari target.

---

This research is motivated by the high threat of transnational crime as a result of the free trade system. The Riau Archipelago is one of the provinces in Indonesia with a high threat of transnational crime because of the character of its territory which is an archipelago, a strategic area close to borders, many unofficial ports, and is in international waters. Based on these problems, this study aims to analyze the characteristics of transnational crime, supporting and inhibiting factors as well as strategies carried out by the Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri patrol boat task force in carrying out prevention of transnational crime, especially in narcotics and human trafficking.

The analytical tools in this study are crime prevention theory, management theory, and the concept of transnational crime. This type of research is descriptive qualitative research.

The results of this study indicate that the characteristics of transnational crime of narcotics crime in the Riau Archipelago are hierarchically organized, transactions on speed boats, planned, have rules of the game and serve coastal communities. For the crime of trafficking in persons, namely using fraud and coercion, exploitation with a debt bondage system and using intimidation. Supporting factors inhibiting crime prevention include personnel capability, fuel budget support, lack of fleet, demonstration of power, geographical factors, sectoral ego, complex crime modus operandi, and public awareness. Supporting factors include the precision program of the chief of police, the deployment of troops, equipment support, international cooperation, Indonesia's vision to become the world's maritime axis, as well as the existence of maritime institutions and communities. The strategy implemented by the Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri patrol boat task in carrying out the prevention of transnational crime is to focus on preventive efforts through patrols. For pre-emptive efforts, coaching and counseling are only carried out with not being optimal in community policing efforts. For repressive efforts through law enforcement, it is also still not optimal, where only 34 percent of the target has been realized."

"Adanya fenomena ujaran kebencian saat ini diperkuat dengan munculnya paradigma Post-truth yang sengaja dikembangkan dan menjadi alat propaganda dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati terhadap agenda politik tertentu yang sedang diskenariokan. Dalam penelitian ini teori pencegahan kejahatan ujaran kebencian yang digunakan adalah konsep G. Peter Hoefnagels, yang disebut sebagai politik kriminal (criminal policy), disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya nonpenal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi strategi Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan pencegahan kejahatan ujaran kebencian antara lain; Pertama, Penerapan Hukum Pidana (criminal law application) dengan melakukan penegakkan hukum berbasis Integrative approach. Kedua, Melakukan Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment) dengan membentuk satuan tugas media sosial dan melakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Ketiga, Mempengaruhi Pandangan Masyarakat terkait Pemidanaan Ujaran Kebencian (influencing views of society on punishment) dengan melakukan diseminasi konten-konten yang bersifat edukatif dan hombauan melalui media sosial, media massa maupun media yang lainnya.

---

The existence of the phenomenon of hate speech is currently reinforced by the emergence of the Post-truth paradigm which is deliberately developed and becomes a propaganda tool with the aim of cultivating public sentiment, so that people who are less critical will be easily influenced which is manifested in the form of empathy and sympathy for certain political agendas that are being screened. . In this research, the theory of preventing hate speech used is the G. Peter Hoefnagels concept, which is referred to as criminal policy, besides being repressive through criminal law application efforts, it can also be through prevention without punishment. This study uses a qualitative approach, selecting sources with purposive sampling technique. The research location is at the Directorate of Cyber Crime, Bareskrim Polri. The results of this study explain that the implementation of the strategy of the National Police Criminal Investigation Directorate in preventing hate speech crimes includes; First, the application of criminal law (criminal law application) by carrying out law enforcement based on an integrative approach. Second, do prevention without

punishment by forming a social media task force and optimizing the use of social media. Third, Influencing Public Views regarding the Criminalization of Hate Speech (influencing views of society on punishment) by disseminating educational and competitive content through social media, mass media and other media."

"Tindak pidana terorisme yang berkembang di Indonesia tidak hanya ditangani dengan upaya represif, tetapi juga dengan deradikalisasi. Metode deradikalisasi bertujuan untuk mengubah paham radikal menjadi paham non radikal dan normal. Teori yang digunakan dalam penulisan ialah Teori Motivasi Kebutuhan, Teori Tindakan Sosial, Konsep Manajemen, dan Analisis SWOT. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Deradikalisasi membutuhkan peran dari instansi terkait seperti Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Komunitas Sosial. Disarankan agar Densus 88 Anti Teror dapat memaksimalkan pengimplementasian metode deradikalisasi baik kepada narapidana teroris maupun keluarga narapidana teroris sehingga terorisme di Indonesia semakin berkurang.

---

The growing crime of terrorism in Indonesia is not only dealt by repressive efforts, but also by deradicalization. The deradicalization method aims to convert radical to non-radical and normalism. Theories used in this thesis is the Theory of Motivation Needs, Social Action Theory, Management Concepts, and SWOT Analysis. The approach used is qualitative approach. Deradicalization requires the role of relevant agencies such as Correctional Institution, Ministry of Religious Affairs, the National Agency for Counter-Terrorism, and the Social Community. It is recommended that Special Detachment Anti-Terror can maximize the implementation of deradicalization methods both to terrorist prisoners and families of terrorist prisoners so that terrorism in Indonesia is diminishing."

"ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai strategi pencegahan pembajakan pesawat terbang di wilayah Indonesia. Pembajakan pesawat merupakan salah satu aksi kejahatan yang mengancam keamanan penerbangan. Beberapa kasus pembajakan pesawat berakhir tragis dengan hilangnya ratusan nyawa seperti yang terjadi pada tragedi 9/11 di Amerika Serikat. Indonesia juga tak luput pernah pernah sekali mengalami pembajakan pesawat pada tahun 1981 pada pesawat Garuda Indonesia dilakukan oleh kelompok Komando Jihad. Melihat berbagai fenomena kejahatan pembajakan pesawat yang terjadi di seluruh dunia, penulis melihat bahwa pembajakan pesawat menjadi ancaman keamanan penerbangan yang nyata termasuk di Indonesia. Dengan adanya ancaman tersebut Indonesia memerlukan strategi pencegahan kejahatan pembajakan pesawat terbang yang bisa diterapkan secara nasional. Dalam artikel ini penulis menggunakan routine activity theory dalam menganalisis unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembajakan pesawat terbang dari analisa crime triangle. Selain menggunakan routine activity theory, penulis juga menggunakan pendekatan situational crime prevention dalam menyusun strategi pencegahan kejahatan terhadap pembajakan pesawat. Pendekatan situational crime prevention digunakan dalam mengkaji peraturan-peraturan penerbangan di Indonesia yang berhubungan dengan pencegahan pembajakan pesawat.

---

ABSTRACTThis article discusses the prevention strategies against aircraft hijacking in Indonesian territory. Aircraft hijacking is one of the crimes that threaten aviation security. Several cases of aircraft hijacking ended tragically with hundreds of casualties as happened in 9 11 tragedy in the United States. Indonesia also had experienced aircraft hijacking in 1981 on Garuda Indonesia flight by Komando Jihad group. Seeing the various phenomenon of aircraft hijacking happening around the world, the author sees that aircraft hijacking becomes a security threat that is being included in Indonesia. With this threat, Indonesia needs a prevention strategy against aircraft hijacking in which it can be done nationally. In this article the author uses a routine activity theory approach to analyze elements that cause the crime of plane hijacking from crime triangle analysis. In addition to using the theory of routine activities, the author also uses situational crime prevention approach to making crime prevention strategy against aircraft hijacking. Situational crime prevention approach used to analyze flight regulations in Indonesia related to aircraft hijacking prevention."