Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Kota Layak Anak sudah mulai lebih difokuskan sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, yang mana Kebijakan ini didukung oleh 24 Indikator sebagai pengukur pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Sebagai salah satu bagian dari pilot project kebijakan ini, Jakarta Timur merupakan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang sudah mencapai level penilaian madya terlebih dahulu, dibandingkan dengan Kota Administrasi lainnya. Namun, ditemukan bahwa justru tingkat kekerasan anak di Jakarta Timur merupakan yang tertinggi selama beberapa tahun berturut-turut, tidak hanya di Jakarta saja, melainkan satu Indonesia. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan terkait di Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan beberapa aspek yang ada. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori yang dipakai yakni The Policy Implementation Process oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Hasil dari penelitian ini dalam hal implementasi kebijakan yang dilaksanakan di Jakarta Timur yakni: 1) didasari oleh peraturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan utama; 2) melibatkan masyarakat lokal dalam penyuluhan dan pelaporan dalam hal kekerasan anak; 3) Kurang seimbangnya jumlah SDM pekerja dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Jakarta Timur.

---

The Children Fitted City Policy has been focused since the issueance of the Ministeral Decree from the Ministry of Womens Empowerment and Child Protection Number 11 Year 2011, supported by the 24 indicators, which becomes the gauge for each region/districts to get the necessary level from the wayment to be the Children Fitted City. As one of the pilot project through this policy, East Jakarta became one of the administrative regions among the Jakarta Province which had reached the 2nd level through the scoring of this policy. However, the childs crime rate at the East Jakarta administrative region places the highest among other regions from five consecutive years. That phenomenon surely leaves some questions, especially about how the policy is being implemented, by the existing aspects. The used method at this research is post-positivist, by collecting datas with deep interviews and supported by documents as the secondary data, with qualitative way of analysis. The analysis will be based on The Implementation theory from Donald Van Metter and Carl Van Horn. To sum up, this research towards the policy implementation that being held in East Jakarta can be result as: 1) rooted from the existing core policy; 2) involving local society to socialize and report activities which related with the childs crime protection; and 3) the unbalance human resources from related institutions with the recent population and areas of East Jakarta."

"Penelitian ini adalah tentang kota layak anak (KLA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif dan memadunya dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Surakarta, misalnya, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskemas itu dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermainnya. Selain itu, layanan-layanan untuk anak seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga terus dilengkapi, dan masih banyak program lainnya. Tidak heran kalau penilaian Kementerian PPPA memberikan skor 713 dari total nilai yang terdapat dalam 31 indikator KLA yang sudah dipenuhi Kota Surakarta. Sedangkan, Kota Makassar belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Di antara program yang baru dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah pemberian akta kelahiran secara gratis, membangun rumah susun di kawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan KLA. Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu, program KLA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit."

"Tesis ini membahas implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan lokus penelitian di SMPN 6 Depok dan SMPN 16 Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dokumen dan juga audio visual. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Kebijakan SRA belum berjalan dengan optimal dalam lingkup proses, hasil dan dampak. Faktor pendukung implementasi Kebijakan SRA adalah sikap dan komitmen sekolah yang kuat terhadap penerapan kebijakan SRA dengan deklarasi bersama seluruh sekolah depok dan terbentuknya Tim Pelaksana SRA di sekolah sedangkan faktor penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah (1) Hubungan antar organisasi belum terjalin baik dan kurangnya koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPAMK, Disdik dan Sekolah; (2) belum ada tugas, fungsi dan tanggung jawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam Struktur Birokrasi Tim Pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah maupun Dinas terkait; (3) keterbatasan sumber daya. Dalam implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibutuhkan kerjasama antara seluruh pihak baik pemerintah pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the implementation of the child Friendly School policy set by the Ministry of Women Empowerment and child protection and analyzes supporting factors and barriers to implementing the child friendly School policy in Depok City. This research uses qualitative methods with a type of descriptive research with research locus at SMPN 6 Depok and SMPN 16 Depok. Data collection is done through in-depth interviews with interviewees, literature studies, documents and also audio visuals.

The results of this study illustrate the implementation of the CFS policy has not run optimally in the scope of processes, outcomes and impacts. Factors supporting the implementation of CFS policy is a strong school attitude and commitment to the application of CFS with the joint declaration of all schools Depok and the establishment of CFS implementation team in school while implementing inhibitory factor Child Friendly School policy is (1) the relationship between the Organization has not been established well and the lack of coordination between the Ministry of Women Empowerment and child protection, Ministry of Education and Culture, DPAMK, Disdik and school; (2) There is no duty, function and responsibility as well as the operational standard of procedures (SOP) that is clear in the bureaucracy structure of the implementation team of child friendly school policy in school or related office; (3) Resource limitation. In the implementation of the child friendly school policy requires cooperation between all parties both central and local governments, schools and communities."

"Tesis ini membahas kaitan antar kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pekerja anak. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah terjadi sinergi yang saling menguatkan dan saling melengkapi dalam upaya untuk menghapus dan melindungi pekerja anak. Ditemukan beberapa kebijakan yang disebabkan kondisi perekonomian Indonesia masih memunculkan pasal-pasal yang terkesan tidak konsisten. Kebijakan-kebijakan yang dibuat sudah merefleksikan kebijakan dengan perspektif berpusat pada anak, dimana pasal-pasal yang terdapat di dalam kebijakan mencerminkan upaya yang serius dalam upaya melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian karya akhir ini adalah analisis isi, dimana pertama-tama penulis mengumpulkan kebijakankebijakan yang berupa undang-undang, peraturan, dan keputusan menteri yang terkait dengan anak dan pekerja anak. Kemudian meneliti butir-butir pasal yang ada pada setiap kebijakan sesuai dengan fokus yang akan dikaji. Selanjutnya adalah memberikan kesimpulan apakah pasal-pasal dalam kebijakan itu saling bertentangan atau saling mendukung, serta apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah sesuai dengan perspektif berpusat pada anak. Hasil penelitian menyarankan untuk menghindari bahwa kebijakan hanya menjadi catatan di atas kertas, maka perlu dukungan dari banyak semua pihak, mulai dari orang tua, masyarakat serta pemerintah dalam implementasi kebijakan dan dalam tataran kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten harus dilakukan revisi dan disempurnakan agar terjadi konsistensi antar kebijakan.

---

This thesis discusses a connection between the concerning with child labor at vaious level. Policy has been made by government or regional governments occurring synergy mutually strengthened and complementary in an effort to remove and protect child labor. Found some policy caused the condition of indonesian economy still eliciting clauses impressed inconsistent. The policies that made already reflect policy with perspective child centered, where the provisions contained in policy reflect serious efforts in an attempt to protect and increase harkat blame worthiness child.

A method of research used in settlement work of the end of this is analysis of the contents, where first author collect the policies of the act of, regulation, and the ministerial decree associated with child and child labor. then examines items article that exist at any policy according to focus to be assessed. next thing is giving conclusion whether the provisions in the policy is mutually incompatible or mutual support, and whether the policies's already in accordance with perspective child centered.

An research result of suggesting to avoid that the policy of only became the note on paper, hence need to support of numerous all parties, ranging from parents, the public as well as of the government in the implementation of the policy of and in landscape policy, especially the policies that not consistent to be done a revision and perfected so as to occurring the consistency of inter policy."

"Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) lahir sebagai tindak lanjut Konvensi Hak Anak PBB dan merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Penelitian ini merupakan studi kebijakan yang menganalisis interpretasi kebijakan KLA di tingkat kota dan implementasi kebijakan KLA di lingkungan RW. Penelitian menghasilkan tipologi penyelenggaraan kebijakan KLA dilihat dari interpretasi di tingkat kota dan implementasi di lingkungan RW, dimana penyelenggaraan kebijakan KLA yang terintegrasi bisa dicapai bila interpretasi di tingkat kota berkembang dengan baik dan partisipasi masyarakat di lingkungan RW tinggi, sehingga komunitas menjadi kreatif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemenuhan hak anak. Penelitian juga menghasilkan ‘Model Peneyelenggaraan Kebijakan KLA’ sebagai implikasi praktis.

---

Policy of Child Friendly City (CFC) is developed as the follow up of Convention on the Rights of the Child initiated by UN, and as Government initiative to improve child welfare. This research is a social policy study which analyse policy interpretation in city / government level and policy implementation in the community. The research brought about typology of CFC implementation, where the integrated CFC policy implementation can be reached if the implementation in city level goes accordingly and the level of community participation is high, so that they can run creative activities to fulfill children’s rights. The research also have the ‘Model of CFC Implementation’ as it’s practice implications."

"Skripsi ini membahas peran-peran anggota FOKLA dan kendala-kendala yang dialami selama pengembangan RW Ramah Anak yang dikaitkan dengan konsep pengembangan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anggota FOKLA memerankan keempat peran community worker, yakni peran memfasilitasi, mengedukasi, representasional, dan teknis. Namun anggota FOKLA masih belum terlalu mampu dalam melakukan peran teknis terutama pada manajemen, penggunaan komputer, dan presentasi verbal. Penelitian ini menyarankan kepada lembaga untuk memperbaiki beberapa peran yang dinilai kurang tersebut melalui pemberian pelatihan kepada pengurus atau merumuskan ulang peran-peran yang dijalankan di masyarakat.

---

This thesis discusses the roles of FOKLA and the obstacles encountered during the development of child friendly environment that associated with the concept of community development. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study conclude that FOKLAs member plays four roles of community worker, namely facilitating, educating, representational, and technical. However, FOKLAs member is still not very capable in performing technical roles especially on management, computers, and verbal presentations. This research suggests to the agency to improve some of their roles and skills through training for administrators or reformulate the roles that are need to be executed in the community."

"Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Pemerintah juga wajib memberikan imunisasi dasar lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pada tahun 2017, Kota Depok berstatus KLB difteri dengan 12 kasus suspect difteri dan 1 orang meninggal. Kota Depok merupakan wilayah yang berpotensi transmisi penyakit menular tinggi karena padat penduduk dan mobilitas tinggi. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) merupakan salah satu program dari kebijakan imunisasi yang lama dilaksanakan namun belum menemui keberhasilan yang diharapkan. Analisis implementasi ditujukan untuk melihat bagaimana pengimplementasian program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen terkait, sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berdasarkan 6 (enam) variabel.Hasil penelitian didapatkan bahwa standar dan sasaran kebijakan belum tercapai sepenuhnya. Sumber daya terkendala berdasarkan indikator insentif yang belum dirasakan secara optimal dalam menunjang optimalnya penyelenggaraan IDL di Puskesmas. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksana terkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomi dan politik baik, namun kondisi sosial belum mendukung. Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi IDL di Kota Depok masih memiliki kendala di setiap variabelnya dan perlu dilakukan proses pemenuhan variabel yang kurang. Rekomendasi penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, politik. Hambatan program yang ada bisa diatasi dengan mengoptimalkan wewenang Puskesmas sebagai pembina wilayah.

---

Health Law Number 36 of 2009 states that every child deserved in basic immunization according the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided through immunization. The government is also required to provide a complete basic immunization to every baby and child. In 2017, Depok became outbreak with 12 cases suspect diphtheria and 1 person died. The city of Depok is an area with high transmission potential for communicable diseases due to high population and high mobility. Complete Basic Immunization (IDL) is one of the old immunization policy implemented but has not met the expected success. Complete Basic Immunization Program is one of the old immunization policy programs implemented but has not met the expected success. The implementation analysis is intended to see how the implementation of the complete basic immunization program at the Puskesmas. This research is a qualitative research with in- depth interview technique and related document study which using the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn based on 6 (six) variables.

The results obtained that the standard and objective have not been fully achieved. Resources are constrained by incentive indicators that have not been felt optimally in supporting the optimal implementation of complete basic immunization in Puskesmas. Inter- organizational communication is good. Characteristic of implementing agencies are constrained by human resource constraints. Disposition of implementors supported, but still found some implementers who are not orderly. Economic and political conditions are good, but social condition are not yet supportive. Conclusion found that implementation of complete basic immunization in Depok still has constraints in each variable and need to be done process of fulfillment of less variable. The recommendation of this research is the success of implementation will be achieved if the improvement of deficiency, both from the side of standard and objective, policy resources, interorganizational communication, characteristic of implementing agencies, disposition of implementors, and social, economy, political condition. Barriers to existing programs can be overcome by optimizing the Puskesmas's authority as a regional coach."

"Upaya mewujudkan kesejahteraan anak penting untuk dilakukan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran aktor dalam mewujudkan kesejahteraan anak melalui Kota Layak Anak (KLA)di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Aktor yang dimaksud adalah peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha dalam pengembangan KLA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Kelurahan Cisalak dalam pengembangan KLA terdapat sinergisitas dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha. Sinergisitas ini muncul karena ada peran pemerintah di dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan KLA, ditambah dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat sehingga bisa bekerja sama dengan dunia usaha di dalam melakukan berbagai kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Sementara itu, di Kelurahan Cipayung Jaya peran pemerintah kurang di dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait KLA, partisipasi masyarakat cenderung rendah dan belum ada keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan KLA, sehingga kegitaan pemenuhan hak anak kurang berjalan dan hanya aktif di RW Ramah Anak percontohan. Oleh karena itu, untuk pengoptimalan pengembangan KLA perlu adanya peningkatan sinergisitas komitmen dan sumberdaya dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha.

---

Efforts to realize children's welfare are important because children are the nation's next generation. This study aims to describe and analyze the role of actors in realizing children's welfare through Child Friendly City (CFC) in Cisalak Village, Sukmajaya District and Cipayung Jaya Village, Cipayung District, Depok City, West Java. The actor in question are the role of the government, community participation and the contribution of the business world in developing CFC. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The results showed that in the Cisalak Village in the development of CFC there was a synergy of the role of government, community participation and contribution of the business world. This synergy arises because there are a role for the government in conducting socialization and coaching related to CFC, the high level of community participation so that they can cooperate with the business world in carrying out various activities to fulfill children's rights. Meanwhile, in Cipayung Jaya Village, the government's role is lacking in providing socialization and coaching related to CFC, community participation tends to be low and there is no involvement of the business world in developing CFC, so that the fulfillment of children's rights is not running well. Therefore, to optimize the development of CFC, it is necessary to increase the synergy of commitment and resources from the role of government, community participation and contribution of the business world"

"ABSTRAKPentingnya untuk memperhatikan perkembangan anak dan menjamin kehidupan mereka adalah salah satu indikator kemajuan sebuah negara. Tanpa adanya generasi penerus yang berkualitas, negara menjadi stagnan ataupun lambat berkembang. Negara menjadi kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan jaman. Anak yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak baik dan eksploitasi disebabkan karena mereka belum dapat menentukan hidupnya sendiri, keterbatasan intelegensianya, kesadaran berpikirnya, fisik, juga kedudukan sosialnya. Salah satu yang perlu disoroti dalam permasalahan seputar anak adalah masih adanya anak yang dipekerjakan. Dalam usianya, anak masih perlu mendapatkan pendidikan, kebebasan beraktifitas yang dapat mendorong kecerdasan berpikir, emosional dan motoriknya, serta mendapatkan hak-hak lainnya sebagaimana yang dibutuhkan pada masa usianya. Fenomena pekerja anak ditengarai sebagai dampak dari faktor kemiskinan. Namun, tidak menutup kemungkinan disebabkan karena ketidakmampuan dan kurangnya pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anaknya. Permasalahan anak menjadi isu global yang perlu diperhatikan, karena tidak hanya terjadi di negara Indonesia. Salah satu komitmen global yang dilakukan adalah melalui deklarasi dokumen berjudul A World Fit for Children atau disebut Dunia Layak Anak dan diimplementasikan oleh negara Indonesia diantaranya program Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam konsep kriminologi kesejahteraan yang dipakai dalam penulisan ini, negara memiliki peran yang krusial utamanya dalam melakukan sosialisasi, regulasi, fasilitasi, dan sanksi. Namun, mengatasi problema anak, belum tentu dapat ditanggulangi dengan peran mutlak negara, tapi juga keseimbangan peran bersama institusi lainnya.

---

ABSTRACTLook after childrens development and make sure their safety is very important and one of many indicators that nation already developing. A country without a qualified successor generation will becomes stagnant and retarded. The country also becomes lack of qualified human resources in current development. The childrens possibility to be exploited and being harrased because they have not been able to determine his own life, since of the limitations of intelligence, awareness of thinking, physical, as well as social position. One that needs to be highlighted in issues surrounding the child is the existence of a child who is employed. In his age, a child still needs to get education, freedom activities that can encourage his thinking, emotional and motoric intelligence, also fullfilled his rights. The phenomenon of child labor is suspected as the impact of poverty. However, it is possible due to the inability and lack of parental knowledge in child care. Child 39 s issues become the global attention, not only in Indonesia. One of the global commitments for child 39 s issues is through the document entitled A World Fit for Children . It implemented by the government of Indonesia with the policy called A City Fit For Children Kota Layak Anak . In the concept of welfare criminology that used in this paper, the state has a crucial role in socialization, regulation, facilitation, and sanctions. In the concept of welfare criminology used in this paper, the state has a crucial role in socialization, regulation, facilitation, and sanctions. However, the role of state not the only way to resolve child 39 s issues, but also by the participation of other institutions."