Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan e-government melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan administrasi kependudukan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan SIAK di Kabupaten Toba dengan fokus pada dimensi kecepatan layanan, akurasi data, ketersediaan layanan, infrastruktur, dan kepuasan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIAK secara umum telah memberikan dampak positif terhadap layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Toba, terutama dalam hal kecepatan layanan dan akurasi data. Namun, terdapat kendala signifikan pada aspek infrastruktur dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang masih memerlukan peningkatan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sistem ini perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat SIAK dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Toba.

---

Information System (SIAK) aims to enhance the effectiveness, efficiency, and transparency of population administration services. This study evaluates the effectiveness of SIAK implementation in Toba Regency by focusing on service speed, data accuracy, service availability, infrastructure, and user satisfaction dimensions. A quantitative approach with an explanatory design was employed. Data were collected through surveys, interviews, and document analysis, and analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The results indicate that the implementation of SIAK has generally had a positive impact on population administration services in Toba Regency, particularly in terms of service speed and data accuracy. However, significant challenges remain in the areas of infrastructure and human resource (HR) capacity, which require improvement. Furthermore, public participation in utilizing this system needs to be increased through more effective outreach and education efforts. This study provides strategic recommendations, including the development of technological infrastructure, HR training, and enhancing public digital literacy. The implementation of these findings is expected to optimize the benefits of SIAK in supporting better governance in Toba Regency. "

"Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan publik jarak jauh untuk menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya peningkatan serta bagaimana peluang dan hambatan dari sistem e-Government pada pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan secara mendasar diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi mencakup mengenai e-government yang merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Aplikasi SAKEDAP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik administrasi kependudukan. Layanan SAKEDAP terdapat peluang dan hambatan yaitu memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan namun terdapat hambatan dengan masih kurangnya fasilitas penyangga aplikasi tersebut.

---

Indonesia is a country that guarantees the rights of its citizens to receive public services, including population administration services. In the COVID-19 situation, public services face the challenge of continuing to provide services, especially in the field of population administrasion, while minimizing face-to-face interactions as much as possible. To prevent this, remote public services are implemented as a safe option. This research will discuss the implementation and accountability of the e-government system in the administration sector, which is one form of administrative service provided by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. The research method used is doctrinal research with a qualitative approach. The results of the research indicate that public services in Indonesia are regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Population administration services are one form of public service and are fundamentally regulated by Law No. 23 of 2006 Population Administration, which has been amended by Law No. 24 of 2013 Amendments to Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Population administration services also experience the impact of information technology development. Information technology development includes e-government, which is one effort in electronic based governance. The SAKEDAP application is one form of population administration public service. SAKEDAP Application have prospects and obstacles, namely facilitating public services in the field of population administrastion but facing obstracles due to the lack of supporting facilities for the application."

"Skripsi ini membahas mengenai Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Elektronik Akta Kelahiran (e-Akta) Pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Teknik analisis menggunakan konsep perubahan paradigma e-Government yang dikemukakan oleh Haedler dan Peliici (2001) antara lain dilihat dari faktor Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Mode of Service Delivery, dan Principle of Service Delivery.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-Akta dinilai masih kurang baik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu utama di dalam pelaksanaan program e-Akta diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan warga DKI Jakarta dalam mengatasi isu digital divide, serta dari faktor keamanan data kependudukan yang tersimpan pada aplikasi program e-Akta. Melihat kondisi tersebut, diperlukan kerja keras oleh semua pihak yang terkait dengan program e-Akta ini terutama pada proses rekrutmen staf pelaksana yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, pemberian pelatihan rutin baik itu kepada pihak internal maupun eksternal guna menambah pengetahuan di dalam cara penggunaan e-Akta, serta perlunya diberlakukan prosedur operasi standar yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

---

This thesis discusses the Implementation of e-Government in Services of Electronic Excerpt of Birth Certificate (e-Akta) at Office of Population and Civil Registration Administration City of Jakarta Pusat. This study uses positivism approach. Analysis techniques using the concept of e-Government paradigm shift proposed by Haedler and Peliici (2001), among others, viewed from the factors of Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Modes of Service Delivery, and Principle of Service Delivery.The result of the research shows that the e-Akta program has not yet well-succeeded, there are still some problems to be the main issue in the implementation of e-Akta program including the availability of human resources, the ability of Jakarta's people in tackling the issue of the digital divide, as well as the security factor of population data that stored on e-Akta application program. Respond these conditions, it takes hard work by all parties associated with the e-Akta program is mainly on the process of implementing recruitment of staff in accordance with the educational background required, giving regular training to both internal and external parties in order to increase knowledge in how to use e-Akta, and the need for standard operating procedures that apply must be adapted to the conditions that exist today."

"Pemanfaatan TIK dapat memberikan sistem dan layanan untuk saling terhubung, pada akhirnya ditunjukkan untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi yang dibutuhkan dalam segala hal. Kemajuan TIK memberikan sarana dalam pembangunan dan pembentukan sistem tata kelola yang efisien dan efektif hampir di semua bidang, salah satunya sektor pemerintah yang dikenal e-government (Electronic Government). Dalam rangka melaksanakan e-government dengan menciptakan layanan berbasis digital, Kota Depok sebagai salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia juga ikut ambil bagian. Dengan padatnya jumlah penduduk dan luasnya jangkauan wilayah serta diikuti dengan nilai SPBE Kota Depok yang berada pada predikat baik, maka menjadi tuntutan untuk memberikan layanan kependudukan yang optimal salah satunya dengan melaksanakan pelayanan kependudukan secara digital. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital. Pengukuran e-readiness yang digunkaan, yaitu Framework STOPE dengan lima domain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni strategy, technology, organization, people dan environment. Penelitian ini dikombinasikan dengan pemeringkatan e-readiness dari Center for International Development (CID) Harvard. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu mixed method melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan teknik analisis datanya, yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jika kesiapan Disdukcapil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital berdasarkan perhitungan framework STOPE berada pada kategori siap dengan nilai 3,16 dengan persentase 79%. Namun praktiknya kesiapan yang baik tersebut tidak selamanya sesuai dengan keadaan di lapangan, dimana kesiapan penerapan e-government masih berbasiskan output belum melihat secara impact dan outcome. Hal tersebut berangkat dari penerapan pelayanan kependudukan secara digital yang masih memiliki beberapa permasalahan terutama pada domain environment, people, dan technology.

---

The utilization of Information and Communication Technology (ICT) facilitates interconnectivity among systems and services, streamlining and expediting access to essential information across diverse domains. ICT advancements serve as pivotal tools for the establishment of efficient governance frameworks, notably exemplified in the sphere of e-government. Depok City, as a regional government entity in Indonesia, is actively engaging in the implementation of digital-based services to realize e-government initiatives. Given the city's substantial population density and expansive geographical coverage, coupled with a commendable SPBE score denoting its proficient standing, there arises a pressing need to optimize citizen services, prominently achieved through the deployment of digital population services. Nonetheless, the execution of such initiatives has encountered inherent challenges. This study endeavors to assess the preparedness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services. The assessment employs the STOPE Framework, encompassing five adaptable domains—strategy, technology, organization, people, and environment—to gauge e-readiness, complemented by e-readiness rankings sourced from Harvard's Center for International Development (CID). Employing a quantitative research approach, a mixed-method data collection methodology incorporating surveys, in-depth interviews, and comprehensive literature review is employed, with data analysis predominantly utilizing descriptive statistics. The findings of this research reveal that e-readiness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services based on the STOPE Framework is in the ready category with e-readiness score of 3.16, constituting 79%. However, in practice, good readiness is not always in accordance with the conditions in the field, where readiness to implement e-government is still based on output without looking at impact and outcome. This stems from the implementation of digital population services which still has several problems, especially in the environment, people and technology domains."

"Penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan e-government telah menjadi kebutuhan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan terbentuknya tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan e-government memerlukan perencanaan dan arahan strategis agar manfaatnya efektif mendukung kinerja organisasi pemerintah. Rencana dan arahan strategis tersebut dapat dituangkan dalam sebuah rencana strategis sistem informasi dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun kedepan. Perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) ini menggunakan metodologi Anita Cassidy dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain, SWOT agar dapat memberikan arahan pengembangan e-government. Penyusunan dokumen hasil perencanaan disesuaikan dengan pola umum penyusunan strategis sistem informasi agar didapat keluaran strategi SI bisnis, Strategi TI, Strategi Manajemen SI/TI dan portofolio aplikasi. Hasil dari PSSI ini menjadi cetak biru dalam pengembangan e-government pada emerintah Kota Serang sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi serta tata pemerintah yang lebih baik.

---

The use of Information Computer Technology (ICT) in the governance process or commonly referred to as e-Government has been the government's need to meet the people's demands for the establishment of good governance. The development of e-Government requires planning and strategic direction in order to effectively support the performance benefits of government organizations. Plans and strategic direction can be contained in an information systems strategic plan within three to five years. Strategic planning of information systems (SPIS) is using the Anita Cassidy methodology by combining several analysis tools such as Critical Successs Factor, Value Chain Analysis, SWOT Analysis, etc. in order to provide guidance e-government development. The development of planning documents tailored to the results of the general pattern of the preparation of strategic information systems in order to obtain the output SI business strategy, IT strategy, Strategy Management SI/TI and application portfolio. The results of the SPIS is as the blue print in the development of e-Government of Pemerintah Kota Serang that are built to support the vision and mission of the organization better governance."

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian univariat dengan menggunakan teori Organizational Readiness for Implementing Change sebagai teori utama. Teori Organizational Readiness for Implementing Change memiliki dua dimensi, yaitu change commitment dan change efficacy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah quota sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 318 orang yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner secara daring dan luring kepada sebagian besar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Data yang diperoleh telah diolah menggunakan software SPSS versi 25 melalui ukuran pemusatan berupa modus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dengan persentase sebesar 71,1%. Tingginya tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital tersebut diperoleh dari komputasi dua dimensi dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran terkait bagaimana kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dan juga referensi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya terkait kesiapan untuk menerapkan Identitas Kependudukan Digital.

---

This research examines DKI Jakarta Population and Civil Registration Service readiness level in implementing Identitas Kependudukan Digital. This research included univariate research using Organizational Readiness for Implementing Change theory as the main theory. The theory has two dimensions, change commitment and change efficacy. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The sampling technique for surveys is quota sampling, while for in-depth interviews using purposive sampling techniques. The number of respondents in this study were 318 employees who were obtained by distributing online and offline questionnaires. The data has been processed using SPSS version 25 software through a measure of concentration in the form of mode. The results of this study indicate that the DKI Jakarta Population and Civil Registration Office has a high level of readiness in implementing Identitas Kependudukan which has 71,1%. This high level of readiness obtained from two-dimensional computing study. We hope this research can provide an illustration regarding the readiness of the Service in implementing Identitas Kependudukan Digital and also a reference for other Population and Civil Registration Services related to readiness to implement Identitas Kependudukan Digital."

"Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) membuat kanal pengaduan masyarakat di level nasional bernama LAPOR!. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi e-government, LAPOR! merupakan aplikasi berbasis online yang mengadopsi sistem media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisa efektivitas sistem informasi LAPOR! pada UKP4. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, penilaian terhadap efektivitas sistem informasi pada LAPOR! adalah efektif.

---

The Indonesian Government continues to make efforts to improve the quality of public service, such as by involving community participation through complain management systems. The President’s Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight (UKP4) made a complain handling systems at national level called LAPOR!. Using the benefits of technology, information system and egovernment, LAPOR! is an online-based application which adopt social media. This study use quantitative approach which aims to analyze the effectiveness of information system of LAPOR! at UKP4. From 100 respondents who joined the survey, the conclusion shows that LAPOR! was effective."

"Dampak dari COVID-19 di Indonesia sangatlah besar bagi operasional negara. Mulai dari diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai kepada terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi penelitian pertama yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking di Indonesia, khususnya aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini menggunakan sebuah model eksploratif yang terdiri dari konstruk yang diadaptasi dari berbagai penelitian terdahulu yang terinspirasi dari Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM). Responden yang terdiri dari 618 pengguna aplikasi PeduliLindungi selama 3 bulan terakhir. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perceived ease of use (kemudahan), perceived benefits (kebergunaan), hedonic motivation (perasaan positif pribadi), dan trust in government (kepercayaan kepada pemerintah) adalah faktor yang berpengaruh terhadap konstruk tracking and tracing e-government adoption (adopsi e-government). Sementara itu, konstruk Information Transparency (keterbukaan informasi), government accessibility (kemudahan akses layanan pemerintah), Social Awareness (kesadaran sosial terhadap COVID-19), dan Intention to recommend (intensi untuk merekomendasikan) adalah merupakan faktor yang dipengaruhi oleh tracking and tracing e-government adoption. Penelitian ini dapat menjadi salah satu penelitian pertama di Indonesia yang meneliti penyebab dan dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi di Indonesia dan membantu penelitian selanjutnya mengenai aplikasi PeduliLindungi.

---

The impact of COVID-19 towards Indonesia has been tremendous. Starting from the announcement of the multitiered activity restrictions (PPKM) by the government to the national regulations for the enforcement of the tracking and tracing e-government application, PeduliLindungi for several regions in Indonesia. This research is aimed to be one of the first research to explore the factors affecting and being affected by the adoption of egovernment applications in Indonesia, more specifically towards PeduliLindungi. This research uses an exploratory research model with constructs adapted from various past researches inspired by the Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM) research models. This research is comprised of 618 respondents consisting of people who have used the PeduliLindungi application in the past 3 months. The analysis process of this research utilizes the Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) done via SmartPLS 3 software. The result of this research shows that perceived ease of use, perceived benefits, hedonic motivation dan trust in government are factors that are proven in predicting tracking and tracing e-government adoption. On the other hand, Information Transparency, government accessibility, Social Awareness, dan Intention to recommend are factors that are proven being affected by tracking."

"Perkembangan teknologi saat ini telah menawarkan banyak kemungkinan untuk prosedur administratif publik yang demokratis agar menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan e-government, khususnya merupakan e-complaint berskala nasional di Indonesia yang melayani penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat secara online sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pengelola LAPOR! melakukan pengembangan sistem dengan antarmuka yang baru, yang disebut sebagai LAPOR! versi 3.0. Namun dalam perjalanan pengembangan LAPOR! versi 3.0 dalam dua tahun terakhir tidak melibatkan pengguna dari instansi pemerintah (admin). Hal ini dapat mengakibatkan admin menjadi tidak nyaman dalam mengoperasikan LAPOR! versi 3.0 dan proses adaptasi menjadi lambat, mengingat selama 5 tahun LAPOR! tidak mengalami perubahan. Kemudahan dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan warga melalui sistem dipengaruhi oleh antusiasme dari admin dalam menggunakan sistem tersebut, maka penelitian ini mengevaluasi sistem LAPOR! versi 3.0 dari sisi kebergunaannya. Penelitian ini melibatkan 30 admin dari 16 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata kebergunaan LAPOR! versi 3.0 dengan System Usability Scale (SUS) adalah 45 dengan grade F yang berarti LAPOR! versi 3.0 masih memiliki banyak kekurangan dari sisi kebergunaan pada instansi pemerintah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada pengelola LAPOR! dari permasalahan kebergunaan yang ditemukan melalui hasil analisis uji kebergunaan (usability testing) dan rekomendasi pada pengelola e-government secara umum dan e-complaint secara khususnya agar dapat mengetahui pentingnya mengembangkan kebutuhan berdasarkan kebergunaan dari pengguna, khususnya pegawai pemerintah.

---

Nowadays, technological developments have offered many possibilities for public administrative procedures to be more efficient and accessible to the wider society. The Government National Complaint Handling System (LAPOR!) is one of e-government in Indonesia, specifically a national-scale e-complaint in Indonesia that serves online public aspirations and complaints so that can be easily accessed by the public. The manager of LAPOR! developed the system with a new interface, called LAPOR! version 3.0. But in the journey of developing LAPOR! version 3.0 in the past two years did not involve users from government agencies (admin). It can cause the admin feel uncomfortable to operate the LAPOR! version 3.0 and slow for adaptation process, because LAPOR! is not change for 5 years. The easeness and convenience of interacting with citizens through the system is influenced by the enthusiasm of the admin when using the system, so this study evaluates LAPOR! version 3.0 in terms of its usability. This study involved 30 admins from 16 Ministries / Institutions / Local Governments.

The results of this study indicate that the average score of the use of LAPOR! version 3.0 with System Usability Scale (SUS) is 45 with F grade which means LAPOR! version 3.0 still has many disadvantages in usability from government agencies. This study provides recommendations to the manager of LAPOR! from usability problems that found through the results of usability testing. The recommendations for e-government managers in general and e-complaint in particular in order to know the importance of developing system needs based on the usability of users, especially government employees."

"Dalam era saat ini kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting diperhatikan oleh pemerintah. perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. E-government merupakan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efesien.Tesis ini menjelaskan sejauh mana strategi pengembangan e-government di lakukan dan seiring dengan waktu, ada perubahan-perubahan dalam lingkungan internal dan ekstemal Depperindag yang perlu diperhatikan agar dapat dilakukan perbaikan dalam mengimplementasikan program-program pengembangan e-government. Perubahan kondisi lingkungan internal dan eksternal di analisa dengan menggunakan analisa SWOT, dan dilanjutkan dengan menggunakan matrik internal eksternal {EE) di dapatkan posisi strategis Depperindag berada dalam posisi pertumbuhan. Sehingga strategi yang dipergunakan adalah strategi pertumbuhan horisontal dengan memanfaatkan peluang pada semua sumber daya yang ada. Pada analisa status tahap pengembangan e -government dari layanan aplikasi yang sudah ada di Depperindag telah mencapai posisi "Pematangan".Setelah dilakukan analisa terhadap penerapan strategi pengembangan egovernment, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu keberhasilan implementasi e-government tidal( ditentukan oleh tingkat kecanggihan teknologi yang telah dan akan diadopsi tetapi ditentukan oleh seberapa kuat elemen-elemen transforrnasi dijalankan di Depperindag, Benchmarking dengan sistem lain, menyediakan literatur yang lengkap, dan sosialisasi tentang manfaat a government.

---

In this era people's need for government's service is very important for the government to pay attention. The development of information technology makes it even more possible and easier for people to obtain information. E-government constitutes an electronic-based government administration to improve services to people effective and efficient.

This thesis explains how far the implementation development strategy has been applied and along the time, there are changes in internal and external environment of Depperindag which need to paid attention in order to improve and implement the programs of c-government development. The changes of internal and external environment condition are analyzed using SWOT analysis, and followed with internal external (IE) matrix analysis, we found that strategic position of Depperindag was growth position. Therefore, strategy used was horizontal growth strategy by utilizing chances on available sources. On the analysis of development stage status of e-government from available application service in Depperindag, it has reached the position of "maturation". After analyzing the implementation of e-government development strategy, there are a several things to be done, Le., the success of e-government implementation is not determined by the level of technological advance adopted but it is determined by how strong the elements oftransfonnation are run by Depperindag, Benchmarking with other systems, the availability of literature, and socialization of e-government's benefit's."