Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak Kasus Terorisme yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Jakarta akan kembali ke masyarakat setelah menjalani pidana. Seyogyanya negara hadir untuk melakukan intervensi sosial berbasis bukti bagi AKT di LPKA Jakarta yang mengarah pada deradikalisasi dalam rangka reintegrasi sosial yang sukses. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan model pembinaan deradikalisasi AKT yang idealnya dilaksanakan di LPKA Jakarta dengan menggunakan Program Theory dari Funnel dan Rogers (2011), strengths perspective, desistance, dan konsep deradikalisai. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan focus group discussion dengan mantan AKT, para petugas LPKA Jakarta dan stakeholder terkait, serta studi dokumen dan kajian literatur. Terdapat beberapa temuan penting dalam penelitian, yakni bahwa pelibatan AKT dalam terorisme dimulai dari keluarga dan peran mereka pada umumnya masih terbatas pada kategori simpatisan. Kemudian, penelitian juga menemukan bahwa pembinaan AKT di LPKA Jakarta yang ada saat ini belum optimal. Berdasarkan pada analisis komponen theory of change dalam program theory, penelitian ini merumuskan outcome chain yang menghubungkan antara tujuan langsung dari tujuh mode rehabilitasi, deradikalisasi sebagai tujuan antara, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir. Pada theory of action, penelitian ini merumuskan berbagai atribut dari masing-masing kegiatan sampai dengan indikator keberhasilan dalam masing-masing mode rehabilitasi. Model pembinaan deradikalisasi AKT direpresentasikan dalam bentuk logic model, menggambarkan keterkaitan antara input, mode rehabilitasi, dan outcome chain untuk mencapai tujuan akhir pemasyarakatan, serta tahapan pembinaannya. Implikasi penelitian ini adalah bahwa model pembinaan deradikalisasi AKT memberikan kerangka kerja yang jelas, eksplisit, dan terukur, sehingga dapat menjustifikasi implementasinya di LPKA Jakarta. Selain itu, pembahasan mengenai aktor program memberikan justifikasi pada aplikasi pekerjaan sosial dan pelibatan pekerja sosial dalam rangka pembinaan deradikalisasi AKT di LPKA Jakarta di masa yang akan datang.

---

Children involved in terrorism (or Anak Kasus Terorisme or AKT) in Jakarta Juvenile Correctional Center will return to the community after serving their sentene. The state should be present to provide evidence-based social interventions for AKT in LPKA Jakarta that lead to deradicalization for smooth and successful social reintegration. The purpose of this study is to formulate an ideal deradicalization rehabilitation model for AKT to be implemented in LPKA Jakarta using Funnel and Rogers' Program Theory (2011), strengths perspective, desistance, and the concept of deradicalization. Data was obtained through semi-structured interviews and focus group discussions with former AKTs, LPKA Jakarta officers and stakeholders, as well as document studies and literature reviews. There are several findings in the research. First, the involvement of AKT in terrorism starts from the family and their role is generally still limited to the category of sympathizers. Furthermore, the research also found that the current treatment for AKT in LPKA Jakarta has not been optimal. Based on the analysis of the theory of change component in the program theory, this research formulates an outcome chain that connects the direct objectives of the seven rehabilitation modes, deradicalization as an intermediate goal, and social reintegration as the final goal. In the theory of action, this research formulates various attributes of each activity, as well as the success indicators in each rehabilitation mode. The model of deradicalization treatment in LPKA Jakarta is represented in the form of a logic model, describing the relationship between inputs, rehabilitation modes, and outcome chains to achieve social reintegration as ultimate goal of corrections, as well as the treatment process. The implication of this research is that the deradicalization treatment model for AKT provides a clear, explicit, and measurable framework, thus justifying its implementation in LPKA Jakarta. In addition, the discussion of program actors provides justification for the application of social work and the involvement of social workers in the proposed deradicalization rehabilitation for AKT in LPKA Jakarta."

"ABSTRAKFokus penelitian ini adalah pada program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pidana pendek di Lapas Anak Pria dan Lapas Anak Wanita Tangerang. Selama ini program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan diberlakukan sama dengan narapidana dewasa. Oleh sebab itu dalam tesis ini penulis membuat program pembinaan alternatif bagi anak didik pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan anak, tugas dan tahap perkernbangannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ada dua yaitu bagaimanakah program perencanaan pembinaan dan implementasi pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pidana pendek serta bagaimanakah program pembinaan alternatif bagi anak didik pemasyarakatan pidana pendek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses perencanaan pembinaan dan implementasi pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pidana pendek serta untuk memperoleh gambaran program pembinaan alternatif bagi anak didik pemasyarakatan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Focus group discussion juga penulis gunakan dalam rangka memperoleh masukan dan kritikan terhadap program yang dibuat dari basil wawancara.Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses perencanaan pembinaan dilakukan dalam sidang TPP lapas. Assessment dilakukan untuk memperoleh informasi tentang latar belakang pendidikan anak, latar belakang pekerjaan orang tua dan minat anak terhadap kegiatan yang akan diikuti. Proses pembinaan dilakukan setelah anak menjalani masa pengenalan lingkungan (mapenaling) yang dilaksanakan sekitar satu sampai dengan dua minggu. Program pembinaan yang diberikan terbagi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian lebih mengutamakan kepada kemampuan life skill (keterampilan). Program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pidana pendek masih diberlakukan sama dengan narapidana dewasa. Oleh sebab itu perlu kiranya untuk dibuat suatu program pembinaan yang khusus bagi anak didik pemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan anak, tugas dan tahap perkembangan anak."

"ABSTRAKAnak sebagai penerus cita-cita bangsa, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya.. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak, seringkali terjadi pelanggaran hukum dan anak terpaksa hams berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.Penempatan seorang anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan menghadapkan anak pada sejumlah masalah. Anak tidak hanya sekedar kehilngan kemerdekaan tetapi juga rentan terhadap berbagai eksploitasi dan stigmatisasi. Untuk itu selama berada di dal am Lapas, anak perlu mendapatkan perawatan rohani dan jasmani secara terns menerus agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. lingkungan sebaiknya tetap terjaga agar anak merasa tentram dan aman sehingga terwujud suatu kondisi Lapas Anak yang "Ramah Anak"Upaya-upaya pemenuhan perawatan rohani dan jasmani anak didik di Lapas Anak Wanita Tangerang dilakukan melalui berbagai program pembinaan yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Namun di dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi antara lain dalam bidang manajeman organisasi, keterbatan saran dan prasarana, Sumber Daya Manusia, peran serta masyarakat dan partisipasi anak.Pelaksanaan pemenuhan hak perawatan rohani dan jasmani anak didik di Lapas anak Wanita belum maksimal, sehingga perlu peningkatan di berbagai bidang.

---

ABSTRACT

Child is the next generation for nation, that needs the building and protecting to guarantee the growth and development both physically and mentally. In building and protecting the child, it has been happened the law break frequently, so then it forces child stays in correction institution. It happens to anybody without considerating social or economic status.

Placing a child in correction institution makes some problems occur. Child not only losses of freedom but also closes to any exploitation and stigma. For this reason, during staying in the correctional institution, child needs mental and physic care continuosly for growing and developing well. It hopes that environtment can keep the child feels comfort and safe, so the juvenile correctional institution condition that "Friendly for children" could be created.

The effortsto fullfil the mental and physic care for juvenile in female juvenile correctional institution in Tangerang could be done by doing some building programs. They are character building program and independence building program. We face some obstacles in doing these, for example, problems in organization management, limited infrastructures, human resources problem, and the involvement of society and child participate.

The program implementation to fullfil the juvenile rights for mental and physic care in Tangerang-Female Juvenile Correctional Institution does not maximize yet, so that it needs some improvements in all aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga yang melakukan pembinaan bagi anak yang terpidana melakukan tindak pidana kekerasan seksual ialah Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembinaan anak di LPKA Kelas I Tangerang tidak sepenuhnya dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan internal LPKA Kelas I Tangerang. Pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual juga tidak dibedakan dari anak yang melakukan tindak pidana lain, dan pembinaan khusus hanya akan diadakan ketika muncul hal yang sifatnya darurat.

---

This study aims to determine the rehabilitation development of juvenile sex offenders in the Youth Correctional Center (LPKA) Tangerang. The results showed that the criminal prosecution of juvenile sex offenders should be referred to the Law No. 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System. Institutions which are providing supervision for children who are convicted of a criminal act of sexual violence is the Agency is assisted by the Special Child and Community Advisors.

Rehabilitation development of children in LPKA Tangerang is not fully accompanied along by Social Counsellor (Pembimbing Kemasyarakatan) from The Central Penitentiary (Bapas) Serang due to limitation of human resources and internal policies of LPKA Tangerang. Guidance for juvenile sex offenders inside LPKA Tangerang is no different from children who commit other crimes, and special guidance will only be held when it appeared the nature of the issue a child has is an emergency."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas persepsi pengguna terhadap layanan di perpustakaanLembaga Pemayarakatan Anak Pria Tangerang. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Masalah yang adadalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pengguna terhadap layananperpustakaan lembaga pemasyarakatan, yang terdiri jam buka perpustakaan,koleksi perpustakaan, lokasi dan sarana prasarana perpustakaan, petugasperpustakaan, kegiatan perpustakaan, serta manfaat layanan perpustakaan. Hasilpenelitian menunjukkan kurang efektifnya layanan karena koleksi perpustakaankurang up-to-date; sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki; kegiatanperpustakaan belum optimal; pemahaman petugas tentang perpustakaan perluditingkatkan; serta belum terasanya manfaat dari perpustakaan. Namun, untuk jambuka pengguna merasa puas.

---

ABSTRACTThesis is focused on users? perceptions of library service in Tangerang juveniledetention center. This study is a descriptive qualitative study with case studymethod. Problems that existed in this study is to find how user perceptions ofjuvenile detention center library service, which comprises a library opening hours,library collections, location, facilities, infrastructure of the library, librarians,library activities, and library services benefits. This study show a lesseffectiveness of library services because the collections are less up-to-date,infrastructure and facilities that need to be improved, unoptimal library activities,knowledge of library staffs need to be improved, and a less benefit of the library.But, for opening hours of library, users are satisfied"

"Tulisan ini meneliti perlindungan hukum pelaksanaan restorasi terhadap anak yang melakukan kekerasan fisik selama pelaksanaan masa pemidanaan penjara, khususnya melalui program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Melalui pendekatan sosiolegal, tulisan ini menguji dampak pembinaan dari aspek hukum dan non-hukum bagi anak yang melakukan kekerasan fisik melalui penerapan keadilan restoratif, terkhusus pada tahap pasca-adjudikasi. Tulisan ini menemukan bahwa hak-hak yang berorientasi pada pemberian restorasi bagi anak yang menjalani masa pemidanaan hanya dilindungi pada regulasi hukum tentang pemasyarakatan. UU SPPA dan UU Perlindungan Anak hanya merumuskan perlindungan dan restorasi bagi anak yang masih dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, pembinaan anak yang melakukan kekerasan fisik di LPKA Kelas II Jakarta telah terlaksana sesuai dengan perumusan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun demikian, program pembinaan LPKA Kelas II Jakarta tidak berjalan paralel dengan dampak restorasi bagi anak binaanya. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam program pembinaan diberikan secara minimal dan kurang menyasar pada kebutuhan sosial dan perkembangan personal anak, dua faktor utama yang melatarbelakangi anak melakukan kekerasan fisik. Akibatnya, pembinaan yang diberikan belum efektif mewujudkan restorasi anak yang berkonflik dengan hukum sesuai konsep keadilan restoratif.

---

This paper examines the legal protection of restorative justice implementation for children who commit physical violence during their imprisonment, particularly through rehabilitation programs at the Special Child Development Institution Class II Jakarta. Using a socio-legal approach, it investigates the impact of rehabilitation from legal and non-legal perspectives for children who engage in physical violence, focusing on the post adjudication stage. The paper finds that restoration-oriented rights for children in incarceration are protected only under regulations related to corrections. The Juvenile Justice System Law and Child Protection Law provide protection and restoration for children only during the judicial process. In practice, the rehabilitation of children who commit physical violence at the LPKA Class II Jakarta aligns with the formulated rights for children in conflict with the law. However, the LPKA Class II Jakarta rehabilitation program does not effectively parallel the restorative impact for its inmates. The rights of children in conflict with the law are minimally provided, lacking focus on social needs and personal development, the primary factors underlying children's violent behaviour. Consequently, the rehabilitation provided has not effectively achieved the restoration of children in conflict with the law as per the restorative justice concept."

"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang tayak dan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Hal ini juga berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak. Pendidikan selain merupakan hak juga merupakan kebutuhan bagi anak sebagai bekal kehidupannya kelak di masyarakat.Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak, khususnya di Lapas Anak Pria Tangerang, masih kurang sesuai dengan kebutuhan anak untuk bekal kehidupannya di masa depan. Hal ini mengingat penyelenggaraan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Secara internal, faktor-faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan kondisi anak didik yang berbeda, yaitu : latar belakang kehidupan, latar belakang perbuatan, lamanya pidana, jenis pelanggaran hukum, serta keterbatasan sumber daya dari pihak Lapas untuk dapat mengakomodasikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sedang secara ekstemal, faktor yang mempengaruhi adalah masih adanya stigma negatifmasyarakat terhadap anak didik pemasyarakatan.Untuk mengkaji model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik, make kerangka berfikir mengacu pada Teori Konstruktivisme oleh Bodnar (Didang Setiawan, 2004) yang mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan proses sosial yang aktif. Lingkungan pembelajaran perlu di kondisikan agar memiliki situasi yang mampu membuat murid dapat menciptakan pengetahuannya melalui aktivitasnya sendiri, baik fisik maupun mental. Mengacu teori tersebut penulis mengumpulkan data dengan pendekatan kualitatif dengan jumiah responden 24 prang, terdiri dari : tokoh pendidikan dan pemerhati anak, Pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pejabat Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Kepala-kepala Lapas Anak, Tenaga pengajar/guru, dan anak didik pemasyarakatan.Dari hasil anaiisis data, penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak saat ini masih dirasakan masih kurang optimal memenuhi kebutuhan anak didik, oleh karena itu diperlukan bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak didik berupa pendidikan khusus.

---

Every people have the right to receive good education and learning based on their needs. This is also applied for children who are in conflict with law and/or are currently in Juvenile Correctional Center (Lembaga Pemasyarakatan Anak). Education is not only a right for children but is also a need for their future Iife.

The current implementation of formal and non formal education for children in Juvenile Center has not met the need for their future life. There are internal and external factors that influence the quality of education in the Center. The internal factors include the condition of children such as their life background, behaviour background, the length of their sentence, type of the cases, and the limitation of the Center's resources to implement the teaching learning activities that meet to children' needs. The external factor mainly is the negative stigmatisation to the convicted children from the community.

The Constructivism theory by Bodner (Didang Setiawan, 2004) was applied to study the education model that perfectly meet the children need. The theory believes that learning is an active social process and the learning environment should be conditioned to support the situation to encourage children to improve their knowledge through exploring their activities, both physically and mentally. The study use qualitative research to collect the data from 24 respondents include education specialist and children right expert, the Directors from Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, the Director of Directorate of Special Education, several Head of Juvenile Correctional Center, Educator/teachers and children in the Juvenile Correctional Center.

The analysis data show that the implementation of formal and non formal education at Juvenile Correctional Center are still unable to meet the children's need. Therefore, it is important to have an alternative education, called Special education, which meet the children' need and character in the JuveniIse Correctional Center."

"ABSTRAKKenakalan anak merupakan masalah sosia1 yang perlu mendapat perhatian, karena ada kecenderungan meningkat. Kenakalan adalah merupakan tingkah laku yang melanggar norma sosial, di mana penanganannya tidak melalui proses peradilan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum, penanganannya melalui proses peradilan. Di dalam studi ini akan dibahas mengenai kebijaksanaan mengenai anak yang melakukan pelanggaran hukum, yang penanganannya melalui proses peradilan. Tujuan penulis mengadakan studi ini adalah untuk memahami bagaimana kebijaksanaan pembinaan anak di luar lembaga pelaksanaan kebijakan tersebut serta hasil pembinaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan dalam pelaksanaannya menggunakan data kepustakaan, wawancara secara pengamatan. Adapun penelitian ini dilakukan pada Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak di wilayah Jakarta Pusat, yang merupakan lembaga yang melakukan pembinaan terhadap anak nakal. Dari hasil penelitian terlihat bahwa kebijakan lembaga menekankan pada pembinaan mental anak, agar tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Di dalam pelaksanaannya, pembinaan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjutan. Adapun strategi yang dipergunakan adalah pertama, klien datang ke kantor Balai BISPA dan kedua, kunjungan rumah oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal ini diterapkan metode Pekerjaan Sosial, di mana dalam pelaksanaannya yang menonjol adalah penggunaan metode Casework dan Family casework, meski pemahaman terhadap metode tersebut terbatas. Selain itu terlihat bahwa informasi mengenai case records anak kurang lengkap serta kurangnya perluasan wawasan dari beberapa Pembimbing Kemasyarakatan sehubungan dengan pembinaan luar lembaga. Mengenai hasil pembinaan, menurut penilaian Balai BISPA berhasil, karena selama masa pembinaan, klien tidak melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan dari hasil penelitian lapangan terhadap beberapa anak yang pernah dibina, ada seorang yang melakukan pelanggaran hukum. Sedang anak lainnya ada yang sudah bekerja atau melakukan kegiatan lain yang bermanfaat. Di dalam pelaksanaannya, faktor yang mendukung pembinaan adalah keterikatan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap tugasnya, yang sebagian besar bekerja di atas 5 tahun, meskipun hal ini perlu didukung oleh perluasan wawasan mereka sehubungan dengan tugas mereka dalam membina anak. Selain itu peran Kepala Balai BISPA tidak saja bertanggung jawab dalam menerapkan kebijaksanaan lembaga, tetapi berperan dalam mengembangkan wawasan ilmu para petugas dan menampung aspirasi mereka. Pada bagian akhir, terdapat beberapa usulan dari penulis yaitu: melengkapi case records, menggiatkan atau meningkatkan case conference serta mengadakan pertemuan rutin sebagai wadah penyampaian informasi serta tukar menukar pandangan sehubungan dengan pemahaman kebijakan lembaga dan perluasan wawasan tentang pembinaan Anak Luar Lembaga. "