Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu priotitas nasional yang telah tertuang di dalam Pertaturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana target penurunan prevalensi sebesar 14%. Berdasarkan hasil SSGI Tahun 2021 di Kabupaten Tangerang terdapat sebanyak 23,3% balita yang mengalami stunting sementara tahun 2022 turun menjadi 21,1% dan berdasarkan SKI Tahun 2023 meningkat lagi menjadi 26,4%. Pola tren prevalensi stunting yang fluktuatif menunjukkan bahwa tantangan dalam mengatasi stunting melalui 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting masih menjadi perhatian. 8 aksi tersebut dapat menjadi perangkat subsistem utama dalam upaya integrasi dan konvergensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2022 dengan menggunakan teori The Bicycle Framework for Public Health Nutrition (PHN). Data diperoleh melalui tahap wawancara mendalam dan data sekunder berupa telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis konten dan dilakukan triangulasi. Hasil penelitian untuk tahap intelijen menunjukkan Kepala Daerah dan Stakeholder berpartisipasi aktif dalam mendukung percepatan penurunan stunting, meskipun adanya peralihan kepengurusan sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021, DPPKB dibantu oleh Dinkes dan Bappeda dalam mengakomodir Tim Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan hasil rembuk stunting diketahui idenfikasi kendala yang menyasar pada lingkup rumah tangga di 1000 HPK meliputi perbaikan manajemen alokasi anggaran, perbaikan manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK, perbaikan koordinasi antar OPD serta antara kabupaten/kota dan desa, dan perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi. Untuk tahap tindakan pemberian intervensi sudah sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021. Namun untuk kegiatan yang berulang perlu adanya evaluasi dalam peningkatan kualitas intervensi. Pada tahap evaluasi komitmen pimpinan dan stakeholder terkait dalam percepatan penurunan stunting sangat kuat sehingga Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting sudah berjalan sebesar 100% pada tahun 2022.

---

Acceleration of stunting prevalence reduction is one of the national priorities outlined in Presidential Regulation Number 72 on 2021 and the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024, with a target of reducing stunting prevalence by 14%. Based on the 2021 SSGI results in Tangerang Regency, 23.3% of toddlers is stunting, which decreased to 21.1% in 2022 but increased again to 26.4% based on the 2023 SKI. The fluctuating trend of stunting prevalence indicates that the challenges in overcoming stunting through the 8 Actions for Accelerating Stunting Prevalence Reduction remain a concern. These 8 actions can serve as the main subsystem tools for integration and convergence. This study aims to determine the implementation of the 8 Actions for Accelerating Stunting Prevalence Reduction program in Tangerang Regency, Banten Province in 2022 using The Bicycle Framework for Public Health Nutrition (PHN) theory. Data was obtained through in-depth interviews and secondary data by reviewing documents. This study uses a qualitative method using content analysis and triangulation. The results of the study for the intelligence stage show that the Head of the Region and stakeholders actively participated in supporting the acceleration of stunting reduction, despite the transfer of management in accordance with Presidential Regulation Number 72 on 2021, The DPPKB, assisted by the Health Departement and Bappeda accommodated the Stunting Reduction Acceleration Team. Based on the results of the stunting deliberation, identified constraints that targeted 1000 HPK households, including improving budget allocation management, improving service management to ensure services reach 1000 HPK Households, improving coordination between OPD’s and between districts/cities and villages, and improving stunting data management and intervention coverage. For the action stage, the provision of interventions was in accordance with Presidential Regulation 72 on 2021, but for recurring activities, evaluation is needed to improve the quality of interventions. In the evaluation stage, the commitment of the leadership and related stakeholders in accelerating stunting prevalence reduction is very strong that the implementation of the 8 Convergence Actions for Accelerating Stunting Reduction has been running at 100% in 2022."

"Transisi gizi yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, dan pergeseran teknologi, menimbulkan masalah gizi ganda di negara-negara berkembang. Pada tingkat kabupaten/kota, masalah gizi ganda mungkin terjadi dengan adanya desentralisasi pembangunan Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami masalah gizi ganda (MGG) penduduk dewasa, serta menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan hal tersebut, yakni karakteristik sosial ekonomi dan pertanian serta pola konsumsi pangan dan aktivitas fisik. Desain penelitian ini adalah studi ekologi dengan jumlah sampel 426 kabupaten/kota di Indonesia yang memenuhi kriteria inklusi. Variabel dependen dari penelitian ini adalah masalah gizi ganda di kabupaten/kota, sementara variabel independen dari penelitian ini adalah kepadatan penduduk, kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, transformasi pertanian, aktivitas fisik, asupan energi, asupan protein, keragaman konsumsi pangan, dan konsumsi makanan berisiko. Data penelitian dikumpulkan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat nasional dan provinsi. Analisis yang dilakukan adalah analisis spasial, analisis univariat, analisis bivariat berupa uji kai kuadrat, dan analisis multivariat berupa uji regresi logistik. Terdapat 455 kabupaten/kota (86.6%) di Indonesia yang mengalami MGG penduduk dewasa. Faktor-faktor yang secara simultan berhubungan dengan MGG penduduk dewasa pada kabupaten/kota adalah kepadatan penduduk, kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, dan konsumsi makanan berisiko. Kabupaten/kota dengan tingkat konsumsi makanan berisiko yang tinggi, berisiko mengalami MGG penduduk dewasa sebesar 4,5 kali lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota dengan tingkat konsumsi makanan berisiko yang rendah setelah dikontrol oleh variabel kepadatan penduduk, kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, aktivitas fisik, dan asupan protein (OR: 4,556; 95% CI: 2,147 – 9,665; p <0,0005). Kabupaten/kota dengan tingkat pendidikan yang tinggi, berisiko 64,4 kali lebih rendah untuk mengalami MGG penduduk dewasa dibandingkan kabupaten/kota dengan tingkat pendidikan yang rendah setelah dikontrol oleh variabel kepadatan penduduk, kemiskinan, ketimpangan, aktivitas fisik, asupan protein, dan konsumsi makanan berisiko (OR: 0,356; 95% CI; 0,158-0,801; p <0,05). Adanya pendidikan sebagai faktor protektif, padahal sebagian besar tingkat pendidikan sampel kabupaten/kota adalah rendah, mengarah pada dugaan bahwa kejadian gizi ganda penduduk dewasa disumbang oleh golongan masyarakat kelas bawah.

---

The nutrition transition due to economic growth, industrialization, urbanization, and technological shifts, has caused double burden malnutrition in developing countries. At the regency/city level, double burden malnutrition may occur due to decentralized development. This study aims to identify regencies/cities in Indonesia with adult double burden malnutrition (DBM) as well as analyzing the factors associated with this phenomena, namely socioeconomic and agricultural characteristics, food consumption patterns, and physical activity. The design of this research is an ecological study with 426 districts/cities in Indonesia as a sample that meet the inclusion criteria. The dependent variable of this study is the incidence of adult double burden at the regency/city level, while the independent variables of this study are population density, poverty, inequality, education, agricultural transformation, physical activity, energy intake, protein intake, diversity of food consumption, and consumption of risky foods. The data was collected from the National Institute of Health Research and Development (Balitbangkes) - Ministry of Health, the Food Security Agency (BKP) - Ministry of Agriculture, the Statistics Indonesia (BPS) both national and provincial levels. The data was analyzed by spatial analysis, univariate analysis, bivariate analysis in the form of Chi-square test, and multivariate analysis in the form of logistic regression test. There are 455 regencies/cities (86.6%) in Indonesia with adult double burden malnutrition. Factors that are simultaneously associated with the incidence of adult double burden malnutrition in regencies/cities are population density, poverty, inequality, education, and risky foods consumption. Regencies/cities with high level of risky food consumption had 4.5 times higher risk of adult double burden malnutrition than regencies/cities with low level of risky food consumption after being controlled by population density, poverty, education, physical activity, and protein intake (OR: 4,556; 95% CI: 2,147 – 9,665; p <0,0005). Regencies /cities with high levels of education had a 64.4 times lower risk of adult double burden malnutrition than regencies/cities with low levels of education after being controlled by population density, poverty, inequality, physical activity, protein intake, and risky food consumption (OR: 0.356; 95% CI; 0.158-0.801; p <0,05). The existence of education as a protective factor, even though most of the education levels in the sample regencies/cities are low, leads to the presumption that the incidence of adult double burden malnutrition is contributed by the lower class of society."

"Stunting merupakan masalah malnutrisi global yang menyebabkan gangguan pertumbuhan. Prevalensi stunting di Indonesia (21,6%) dan global (22,3%) melebihi standar WHO (20%). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kulit jeruk manis (Citrus sinensis (L.) Osbeck) sebagai antioksidan dalam mencegah stunting. Penelitian eksperimental ini melibatkan ekstraksi kulit jeruk dengan metode maserasi dan UAE, serta pengujian fitokimia, analisa senyawa dengan metode LCMS dan KLT densitometri. Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Uji in vivo dilakukan pada embrio zebrafish yang dikelompokkan ke dalam 11 kelompok perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendemen ekstraksi kulit jeruk secara maserasi dan UAE masing- masing sebesar 10,21% dan 33,00%. Analisis LC-MS/MS mengidentifikasi kandungan flavonoid, termasuk naringin, diosmetin, tangeretin, nobiletin, dan hesperidin. Analisa KLT densitometri pada ekstrak kulit jeruk didapatkan senyawa naringenin dengan kadar 0,73% (ekstraksi maserasi) dan 1,16% (ekstraksi UAE).Ekstrak dengan pelarut etanol 96% mengandung senyawa fenol (29,68 ± 0,07 mg/g) dan flavonoid (14,11 ± 0,45mg/g) yang menunjukkan aktivitas antioksidan kuat dengan IC50 sebesar 48,61 ± 1,68 μg/mL. Secara in silico, naringin memiliki ikatan yang kuat dan stabil dengan enzim NOX2 dibandingkan flavonoid lainnya.Pemberian ekstrak maserasi dan UAE kulit jeruk manis serta naringenin menunjukkan pengaruh signifikan pada panjang badan zebrafish usia 6 dan 9 dpf (p value < 0,05), namun tidak signifikan pada kepadatan tulang (p value > 0,05). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekstrak kulit jeruk manis berpotensi sebagai antioksidan untuk pencegahan stunting melalui uji in silico, in vitro, dan in vivo pada hewan coba zebrafish menunjukkan hasil yang menjanjikan.

---

Stunting is a global malnutrition problem that causes growth disorders. The prevalence of stunting in Indonesia (21.6%) and globally (22.3%) exceeds the WHO standard (20%). This study aims to evaluate the effectiveness of sweet orange peel (Citrus sinensis (L.) Osbeck) As Osbeck)as an antioxidant in preventing stunting. This experimental study involved orange peel extraction using the maceration and UAE methods, as well as phytochemical testing, compound analysis using the LCMS and TLC densitometry methods. Antioxidant activity used the DPPH method. In vivo were carried out on zebrafish embryos grouped into 11 treatment groups. The results showed that the yield of orange peel extraction by maceration and UAE was 10.21% and 33.00%. LCMS analysis identified flavonoid content (naringin, diosmetin, tangeretin, nobiletin, and hesperidin). TLC densitometric analysis of orange peel extract obtained naringenin compound with levels of 0.73% (maceration) and 1.16% (UAE). The extract contains phenol compounds (29.68±0.07 mg / g) and flavonoids (14.11±0.45 mg/g) which show strong antioxidant activity with IC50 of 48.6±1.68 μg/mL. In silico, naringin has a strong and stable bond with the NOX2 enzyme compared to other flavonoids. Administration of maceration extract and UAE of sweet orange peel and naringenin showed a significant effect on the body length of zebrafish aged 6 and 9 dpf (p value < 0.05), but was not significant on bone density (p value > 0.05). This study concludes that sweet orange peel extract has the potential as an antioxidant to prevent stunting through in silico, in vitro, and in vivo on zebrafish experimental showing promising results."

"Stunting menjadi prioritas nasional demi mencapai Indonesia Emas tahun 2045, dimana pemerintah telah berkomitmen untuk mengentaskan stunting sebagai siatu Wicked problem yang harus diselesaikan oleh Indonesia. Komitmen dikarenakan terdapat banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya stunting. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan stakeholders agar dapat mengatasi masalah stunting sesuai amanah dari perundang-undangan. Paradigma post-positivist digunakan agar penelitian ini dapat menggabungkan teori dengan fenomena yang ditemukan saat dilapangan. Kota Tangerang Selatan telah melakukan kolaborasi dengan menerbitkan beberapa peraturan yang melandasi. Pada faktor institutional design belum cukup mengakomodir seluruh program dan kegiatan secara menyeluruh dan rigid. Faktor tersebut mempengaruhi proses collaborative governance yang terjadi pada building trust, commitment to process, dan shared understanding yang melibatkan stakeholders lain dalam penerapannya. Maka, tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan collaborative governance yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan, dan akan menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya agar model ideal dapat diterapkan oleh Kota Tangerang Selatan.

---

Stunting has become a Indonesia priority in achieving a /Golden Indonesia 2045 vision including the commitment from the government to eradicating stunting as a wicked problem that must be addressed. This commitment arises from the numerous factors that lead to the occurrence of stunting. Hence, it is imperative for the government to engage in collaboration with stakeholders in order to efficiently address the issue of stunting. This study aims to examine the process of collaborative governance and determines factors that contribute to the success of collaborative governance in the accelerated stunting reduction program in South Tangerang. The post-positivist approach is chosen which involves combining theoretical concepts with the empirical observations in the field. South Tangerang has already initiated collaboration, yet there are certain interconnected aspects that should be further enhanced to facilitate the collaboration process. Lack of institutional design and facilitative leadership becomes a crucial factors to connecting stakeholders more active in this programs. Therefore, the objective of this study is to enhance the existing initiaitives in South Tangerang and establish a framework for future research to create an optimal for the municipal administrations of South Tangerang."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini didasari oleh Program Keluarga Berencana sebagai salah satu upaya menahan laju pertumbuhan penduduk. Program ini merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan karena melihat besarannya pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor, namun pelaksanaannya belum optimal karena disalah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Putri tingkat kegagalan KB (drop out) selalu meningkat dari 3 tahun terakhir. Secara keseluruhan pelaksanaan, pemerintah dalam hal ini BPPKB telah melakukan beberapa cara untuk menurunkan tingkat kegagalan tersebut, tetapi terdapat hambatan selama pelaksanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan proses Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk melihat alasan tingginya tingkat kegagalan yang terjadi di Kecamatan Gunung Putri menggunakan pendekatan Post-Positivist dan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam, studi literatur dan penelitian lapangan. Dengan berdasarkan teori Edwards III penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor belum dilaksanakan secara optimal oleh petugas lapangan KB di Kecamatan Gunung Putri. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Berencana, Kecamatan Gunung Putri.

---

ABSTRACTThe background of this research is based on the family planning program as an effort to restrain the rate of population growth. This program is one of programs that should be implemented because they see the amount of population growth in Indonesia, especially in Bogor Regency. The Implementation still not optimal yet because in one of the Sub-District which Gunung Putri Sub-District Family planning drop out rate is increasing from the last 3 years. By overall implementation, the government has been doing a few ways to reduce the drop out rate, but there are obstacles that occurs during implementation. The aim of this study is to describe the process of implementation of the Family Planning Program in Gunung Putri Sub-District, Bogor regency to see reasons for the high rate of failure that occurred in Gunung Putri Sub-District using post-positivist approaches with in-depth-interview data collection technique, literature studies and field research. Based on Edwards III theory the study explains that the implementation of the Family Planning Program in Gunung Putri Sub-District, Bogor Regency has not been implemented optimally by the local government in Gunung Putri Sub-District."

"Program KIA merupakan salah satu Program prioritas dalam sustainable development goals (SDGs) dengan target penurunan angka kematian ibu dibawah 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Program Selasa Jumat Terpadu merupakan Program otonomi daerah Kabupaten Kubu Raya untuk mendeteksi sedari awal kesehatan ibu hamil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Selasa Jumat Terpadu terhadap jumlah kematian ibu di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan sebanyak sembilan orang. Penelitian menggunakan Teori George Edward III dan Sistem dengan variabel input yaitu komunikasi yang masih memerlukan sosialisasi pada daerah yang sulit dijangkau, sumber daya manusia yang msih memerlukan pelatihan SDM yang sesuai program, pendanaan yang pada tahun 2020 tidak ada lagi dana khusus untuk Program Salju Terpadu, Sarpras yang memerlukan tambahan alat transportasi air untuk menjangkau masyarakat pedalaman di daerah perairan dan juga memerlukan bahan habis pakai dan obat-obatan khusus untuk program Salju Terpadu, SOP sudah ada dan koordinasi antar lembaga yang perlu terus dijaga. Variabel input mempengaruhi variabel proses yaitu skrining awal ibu hamil yang tetap harus bekerjasama dengan program KIA, intervensi lanjutan masalah kesehatan pada ibu hamil seperti pada ibu KEK dan rujukan bagi ibu hamil resiko tinggi yang sesuai indikasi. Pencatatan dan pelaporan yang masih tumpang tindih dengan laporan KIA serta monitoring dan evaluasi, dimana evaluasi ternyata belum dijalankan oleh Dinas Kesehatan. Variabel input dan proses berefek pada output yang memperlihatkan bahwa implementasi Program selasa jumat terpadu belum berjalan dengan baik.

---

Maternal Program is one of priorities Program in sustainable development goals (SDG’s) with the decreasing of maternal death under 70 death per 100.000 live birth. Salju Terpadu Program is a regional automy from Kubu Raya region for early detecting danger in pregnant woman. This study aims to analyze the effect of implementation Selasa Jumat Terpadu policies in Kubu Raya Regency. The research was conducted qualitatively, through in-depth interviews with using nine informan. Using theory of George Edward III and Sistem with input variabel including communication variable that need to improve, human resources variable that training skills need to be improved, funds variables that the program do not have special funds for doing their implementation since 2020, standart operating procedurs that already have, facilities variable, the lack is not having their own medicines and consumables. Coordination between institution just need to mantaining. Variables in input affect the process which include early screening in pergnant mother that need to coordination with the KIA programs, follow up intervention in health of pregnant mother make more attention in pregnant woman with chronic energy deficiency etc, recording and reporting that overlap with the reporting in KIA program also monitoring and evaluation, the lack that there is no evaluation whis is done by the health departmen in Kubu Raya. Variabel input and process has an effect on the achievement of the indicator in Selasa Jumat Terpadu Programs that the implementation this Program has not run optimally."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas model pengolahan sampah di Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPSI) BSD. Dalam instalasi ini terdapat pengolahan sampah berupa tungku bakar (incinerator), mesin cacah (crusher) dan pengkomposan sistem open windrow. Namun yang saat ini aktif dioperasionalkan adalah mesin cacah dan pengkomposan, akibat kekurangan dana operasional. Untuk mengevaluasi efektivitas model pengolahan sampah di IPST BSD, terlebih dulu dikaji komposisi sampah organik dan anorganik yang akan diolah. Komposisi sampah merupakan salah satu informasi penting dalam menentukan model pengolahan sampah, agar model yang digunakan akan efektif (sesuai sasaran/target). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui perbandingan komposisi sampah organik dan anorganik di IPST BSD adalah 78,8:21,2. Maka, model pengolahan sampah yang saat ini diutamakan pada pengomposan sudah benar. Secara keselunlhan, model pengolahan sampah di IPST BSD sudah efektif dalam mereduksi sampah, namun belum efektif dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan alam. Operasional IPST BSD menimbulkan dampak pada lingkungan berupa bau, dan air lindi. Pengelola belum optimal melakukan pengendalian dampak tersebut khususnya bau, sehingga masyarakat yang ada di sekitar tidak dapat menerima keberadaan IPST BSD. Dari sisi pembiayaan, dana yang berasal dari iuran yang terkumpul dari pengguna jasa IPST BSD dan penjualan kompos belum sesuai biaya operasional yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan dana yang masuk dari pengguna jasa IPST BSD melalui pendekatan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 12 tahun 2002 lebih kecil dari biaya operasional setiap bulan. Oleh karena itu, pengelola kawasan BSD sebaiknya membuat aturan sendiri tarif iuran pengguna jasa IPST BSD yang disesuaikan kebutuhan biaya operasional setiap bulan. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa secara keseluruhan model pengolahan sampah di IPST BSD belum efektif."

"Tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, karena membatasi ruang gerak individu dalam melakukan setiap kegiatannya, serta dapat berdampak pada fisik, psikologis, dan sosial individu. Adanya Program Banten Bebas Pasung 2019 merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Banten, salah satunya adalah Kabupaten Lebak. Dalam pelaksanaannya, Program Banten Bebas Pasung ini memerlukan sinergitas lintas sektor, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Banten Bebas Pasung 2019 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi program yang disampaikan oleh Charles O. Jones (1996). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa aktor yang terlibat dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program di Kabupaten Lebak belum dapat berjalan secara optimal karena masih ditemukannya permasalahan pada seluruh indikator, yakni sumber daya manusia, sarana dan prasarana, unit organisasi, SOP, keseragaman pemahaman implementor, komunikasi implementor, sosialisasi program, pelayanan program, pembiayaan program, serta dukungan program. Selain itu, juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan Program Banten Bebas Pasung 2019 yang berasal dari internal dan eksternal. Adapun hambatan internal yang berasal dari struktur birokrasi dan layanan kesehatan yang diberikan, serta eksternal dari keadaan geografis serta pengetahuan dari masyarakat yang masih minim

---

The act of restraint people with mental disorders (ODGJ) is one of the actions that violate Human Rights because it limits individuals' space to carry out each activity and can impact the individual's physical, psychological, and social. The Government's efforts to overcome cases of shedding people with mental disorders (ODGJ) through Banten's Free Restraint 2019 Program in Banten Province, one of which is the Lebak Regency. In its implementation, the Banten's Free Restraint Program requires synergy across sectors, both at the provincial, city levels, to the community. This study analyzes the Banten's Free Restraint 2019 Program's implementation in Lebak Regency, Banten Province, which refers to the theory of program implementation presented by Charles O. Jones (1996). This study's approach uses a post-positivist paradigm with data collection techniques through in-depth interviews with several actors involved and literature study. The result indicates that the program's implementation has not been able to run optimally because all indicators, namely, human resources, facilities, infrastructure, organizational units, SOPs, similarity understanding of implementers, implementor communication, program socialization, program services, program financing, and program support) still have problems. Besides, there are also obstacles in implementing the Banten's Free Restraint 2019 Program from internal and external. Internal obstacles come from the bureaucratic structure and health services provided, and external obstacles come from geographical conditions and minimal knowledge from the community

"