Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17516 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dzikra Atiqa
"Penelitian ini mengenai penerapan asas akuntabilitas didalam kegiatan usaha Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan penyertaan modal daerah. Sesuai dengan penerapan asas akuntabilitas yang dimaksud didalam Bagian Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Investasi Pemerintah mengatakan bahwa penerapan asas akuntabilitas didalam pengelolaan penyertaan modal daerah diartikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan Pemerintah untuk diinvestasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan pada masyarakat. Penyertaan modal daerah ini haruslah tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku. namun yang terjadi di beberapa daerah dalam mengelola penyertaan modal ini ada yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. salah satunya adalah tentang adanya beberapa daerah yang tidak menggunakan jasa Penasehat Investasi pada tahapan perencanaan pengelolaan penyertaan modal daerah. Penasehat Investasi ini memiliki manfaat untuk memberikan portofolio dan analisis resiko terkait rencana penyertaan modal daerah yang akan dilaksanakan. Akibatnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Daerah belum memberikan return of investment kepada pertambahan pendapatan asli daerahnya. salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan menerapkan tata kelola usaha yang baik dengan aturan yang berlaku dan prinsip Good Corporate Governance, serta melaksanakan pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, agar tujuan dari penyertaan modal daerah tercapai. Maka dari itu diperlukannya kepastian hukum agar pengelolaan penyertaan modal daerah dapat dievaluasi secara profesional.

This study examines the application of the principle of accountability in the business activities of the Regional Government in managing regional capital participation. In accordance with the application of the principle of accountability referred to in the General Explanation Section of Government Regulation Number 1 of 2008 concerning Government Investment, it states that the application of the principle of accountability in management of capital participation investment means that every rupiah issued by the Government to be invested must be accounted for explained to the public. And of course regional capital participation must be subject to applicable laws and regulations. However, what happend in several regions in managing this capital participation was that some of its implementation was not in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Home Affairs concerning Guidelines for Managing Regional Government Investment. One of them is that several regions do not use the services of Investment Advisors at the planning stage of regional capital participation management. This Invesment Advisor has the benefit of providing a portofolio and risk analysis related to the regional capital participation plan that will be implemented. As a result, the Regional-Owned Enterprises (BUMD) established by the Regional Government have not provided a return of investment to increase in their original regional income. One of the efforts that must be made by the Regional Government is to implement good business governance in accordance with applicable regulations and the principles of Good Corporate Governance, as well as implementing regional capital participation management in accordance with existing laws and regulations, so that the purpose of regional capital participation to advance regional development is achieved. Therefore, legal certainty is needed so that the management of regional capital participation can be evaluated professionally."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachmawati
"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas terkait penatausahaan/pengelolaan dana dekonsentrasi pada SKPD BPMPKB Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dan 2014. Analisis yang dilakukan mengenai penatausahaan/pengelolaan dan pelaporan serta hambatan yang dialami dalam penatausahaan/pengelolaan dana dekonsentrasi di satuan kerja tersebut. Data yang dianalisis terdiri atas dokumen-dokumen terkait penatausahaan/pengelolaan dan pelaporan dana dekonsentrasi tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana di BPMPKB pada tahun 2013 sudah cukup baik, begitu juga pada tahun 2014, karena secara umum BPMPKB sudah menerapkan peraturan-peraturan terkait, dan mengikuti prosedur penatausahaan/pengelolaan keuangan meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.

This final paper aims to determine the accountability related to the administration/management of SKPD BPMPKB deconcentration fund in Jakarta in 2013 and 2014. The analysis conducted on the administration/management and reporting as well as the constraints experienced in administration/management of deconcentration fund in the work unit. Data that were analyzed consists of documents related to the administration/management and reporting of the deconcentration fund. The conclusion of this paper is the accountability of the management of funds in BPMPKB in 2013 is quite good, so was in 2014, because in general BPMPKB has already implemented related regulations, and followed the procedures of administration/financial management although there are still some drawbacks."
Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S62505
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sunarto Agus Nusantoro
"Tesis ini meneliti efektivitas penerapan Sistcm Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2003. Tujuan pertama tesis ini adalah meneliti pengaruh penerapan SAKIP - sebagai alat rnanajemen stratcgis dan laporan akuntabilitas - terhadap kinelja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oich Dinas-dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum. Pengaruh penerapan SAKIP sesudah diterapkannya Pedoman LAKTP diuji menggunakan data time series dengan metode uji beda berpasangan terhadap efektivitas kinerja pencapaian sasaran Renstra yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006. Hasilnya, SAKIP secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas kinerja pencapaian sasaran secara keseluruhan. SAKIP berpengaruh berbeda tcrhadap peningkatan kinerja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pekemjaan umum. SAKIP secara signifikan meningkatkan kinerja bidang pendidikan dalam periode 2003-2006 pada taraf signifikansi >=90%. SAKIP juga secara signifikan meingkatkan kinexja bidang-bidang Iainnya tetapi pada tingkat signiiikansi yang lebih rendah (85-90%) dan hanya pada sebagian tahun diantara tahun 2004, 2005 dan 2006. Tujuan kedua adalah untuk meprediksi faktor-falctor yang mempengaxuhi efcktivitas penerapan SAI-(IP. Empat variahel utama atau variabel laten digunakan dalarn penelitian ini, yaitu: tiga variabel bebas yang terdiri atas: Pcdoman LAKIP (L), Komitrnen Pemerintah Daerah (K), dan Dukungan Pemexintah Pusat (D), serta satu variabel tidak bebas, yaitu: Efektivitas Penerapan SAKIP (P). Setiap variabei laten diamati melalui indikator-indikator atau variabel-variabel pengukuran yang terdiri alas 20 item yang diidentifikasi dan diuji sebagai faktor-faktor efcktivilas penerapan SAKIP. Penelitian ini mcnggunakan data primer dari persepsi responden yang dihasilkan dari pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan metode angket. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotuesis adalah PLS (Partial Least Square) yang merupakan salah satu metode dalam Structural Equation Modeling (SEM). Kesimpulan yang dihasilkan adalah: Pedoman LAKLP, Komitmen Pemedntah Daerah, dan Dukungan Pemerintah Pusat secara signifikan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan SAKJP. Melalui analisis model struktural dengan program Smart PLS faktor-faktor lebih detil dapat dipilih untuk keperluan pembuatan kebiiakan dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki penerapan SAKIP selanjutnya,;This thesis assessed effectiveness of Government Performance Accountability System (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerimah - SAKIP) in Kabupaten Tasikmalaya.

The first objective is to investigate the effect of SAKIP - as a strategic management tool and accountability report - on the local govemment performance of Kabupatcn Tasikmalaya represented by education, health, agriculture, and public works sectors. The effect of SAKIP implementation within period of 2003-2006 since LAKIP guideline issuance in 2003 is tested using paired sample test using time series data of effectiveness of Renstra?s goal achievement reported in the LAKIP of 2003, 2004, 2005 and 2006. The result shows that SAKIP is significantly affecting Renstra?s goal achievement of the whole sectors, and is also significantly affecting Renstra?s goal achievement by sector in different weight of effect. By sector, SAKIP is significantly increasing education performance within the period of 2003-2006 at significance level of >=90%, and is also significantly increasing the other sectors? performance but at lower significance level (85-90%) and only at partial year amongst 2004, 2005 and 2006. The second objective is to predict the affecting factors of effectiveness of SAKIP. Four types of main or latent variables involved in this research are: three independent or exogenous variables consisting of: L (LAKIP Guideline - Pedoman LAKIP), K (Local Government Commitment - Komitmen Pemerinfah Daerah), and D (Central Government Support - Dukungan Pemerintah Pusat); and one dependent or endogenous variable namely P (Effectiveness of SAKIP - Efékrivitas Penerapan SAKIP). Each latent variable is observed by measurement indicators/variables consisting of 20 items which are identified and tested as factors of effectiveness of SAKIP. This research used primary data of respondents perception resulted ti-om data collection using questionnaire with envelope method. Analytical method used for testing hypothesis is Smart PLS (Partial Least Square) one of Sfruclural Equation Modeling (SEM) methods. Conclusions resulted from this research is: LAKIP Guideline, Local Government Commitment, and Central Government Support are significantly affecting the effectiveness of SAKIP. Through Smart PLS analysis, detailed factors affecting effectiveness of SAKIP can be selected for purpose of policy and decision making for improvement of SAKIP implementation in the future."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T32060
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ulfah Sabirah
"Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan suatu proyek dengan menggunakan metode capital budgeting. Melalui metode ini dapat diketahui APV, IRR, titik impas, serta menganalisis sensitivitas variabel dari asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan kelayakan investasi projek IPC Logistic Center. Investasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas pergudangan dan penggunaan lahan di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: wawancara, website, dan studi kepustakaan. APV dan IRR dari perhitungan proyek ini mencerminkan bahwa adalah proyek pembangunan IPC Logistic Center feasible untuk dikerjakan dengan asumsi tingkat diskonto WACC yang sama setiap tahunnya. Dengan menggunakan analisis sensitivitas, dapat diketahui bahwa utilisasi dari gudang sangat mempengaruhi APV dan IRR.

This study aims to assess the feasibility of a project by using the method of capital budgeting. Through this method can identified the APV, IRR, break even point, and analyze the sensitivity variable of the assumptions used in the calculation of feasibility analysis of IPC Logistic Center. These investments are made in order to improve productivity warehousing and space use in the Port of Tanjung Priok. This research was conducted through several methods interviews, website, and literature study. APV and IRR of this project reflects the calculations that IPC Logistic Center construction project is feasible to be done with the assumption of the discount rate WACC is the same every year. By using sensitivity analysis, we knew that the utilization of warehouse greatly affect the calculation of APV and IRR. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suyuti
"Pengukuran kinerja organisasi merupakan pondasi dalam mewujudkan pemerintahan berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi di fase akhir ini (2020-2024) adalah terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja, dimana basisnya adalah pengukuran kinerja. Oleh karena itu setiap organisasi pemerintah pusat dan daerah, harus mampu mewujudkan organisasinya agar berkinerja secara terukur. Penelitian menggunakan metode campuran untuk tujuan penelitian yaitu: 1)Menjelaskan 12 tahapan penerapan balanced scorecard dalam perbaikan akuntabilitas kinerja termasuk perbaikan perencanaan dan penganggaran serta pengelolan kinerja pemerintah; 2)Menjelaskan perkembangan kinerja KKP melalui peningkatan capaian empat perspektif BSC; dan 3)Menjelaskan peningkatan kinerja organisasi KKP sebelum dan sesudah menggunakan balanced scorecard. Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan kategori capaian NKO (Nilai kinerja organisasi): rendah/merah dimana X < 80%; sedang/kuning 80% ≤ X < 100%; tinggi/hijau 100% ≤ X ≤ 120%. Adapun NKP (Nilai kinerja perspektif): rendah/merah X<75%; sedang/kuning 75%≤X<90%; tinggi/hijau 90% ≤ X ≤ 120%; dengan bobot perspektif BSC 1) learn and growth (bobot 30%) ; 2) internal process (bobot 30%); 3) customer (bobot 15%) dan 4) perspektif stakeholder (bobot 25%). Pendekatan kuantitatif melalui penjelasan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan keempat perspektif tersebut dalam perbaikan akuntabilitas kinerja KKP. Sementara pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penerapan BSC secara komprehensif. Dari empat perspektif dalam BSC menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi berjenjang dari level Menteri, Level Eselon I, Eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV berdasarkan output-outcome pada sistem aplikasi pengukuran kinerja, yaitu sebanyak 1.122 IKU pada tahun 2015; 11.653 IKU pada tahun 2016; dan 13.050 IKU di tahun 2017. Hasil uji signifikansi sakip KKP berdasarkan standar nilai maksimal Kementerian PAN & RB, yaitu rata-rata di atas 0,5 (95%), sedangkan pencapaian kinerja organisasi pada BSC perspektif stakeholder KKP sebesar 96% (2015); 90% (2016); dan 95% (2017); dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu 112% (2015); 104% (2016) dan 98% (2017). Berdasarkan hasil uji hubungan antar persepektif BSC, ditemukan hubungan langsung dan tidak langsung dimana perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learn & Growth) memiliki hubungan langsung positif terhadap Internal proses IP (proses bisnis) sebesar 0.329; hubungan langsung positif terhadap CP (Customer perspective)sebesar 0.006; hubungan langsung negatif terhadap SH (stakeholder) sebesar -0.047. Perspektif IP memiliki hubungan positif terhadap CP sebesar 0.123 dan hubungan langsung ke SH positif 0.108. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa antar perspektif memiliki hubungan meskipun nilai hubungan ini kecil namun tidak bisa diabaikan karena berlakunya prinsif kausalitas dari output hingga menghasilkan outcome/impact. Hal ini dapat dipahami bahwa perubahan indikator kinerja yang sifatnya outcome untuk pencapaian arah strategi (Strategic objective) organisasi, dibutuhkan jangka waktu yang lama. Hubungan tidak langsung yang rendah yaitu antara LG terhadap CP sebesar 0.038; IP terhadap SH sebesar 0.078, LG terhadap SH sebesar 0.066. Adapun sebaran intervensi sosial KKP ditemukan level macro pada perspektif. Pada level mezzo ditemukan pada perspektif costumer, sedangkan level micro lebih banyak ditemukan pada perspektif proses bisnis. Hasil capaian outcome pada stakeholder perspektif tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu 96%; 2016 (90%) dan tahun 2017 (95%).

Organizational performance measurement is the foundation in realizing performance-based government as stated in Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025. The strategic target of Bureaucratic Reform in this final phase (2020-2024) is the realization of performancebased government, where the basis is performance measurement. The research uses mixed methods for research purposes, namely: 1) Explaining the 12 stages of implementing the balanced scorecard in improving performance accountability including improving planning and budgeting as well as managing government performance; 2) Explaining the development of KKP performance through improving the achievements of the four BSC perspectives; and 3) Explaining the improvement of KKP organizational performance before and after using the balanced scorecard. Organizational performance assessment is carried out in the category of NKO achievement (Organizational Performance Value): low/red where X < 80%; medium/yellow 80% X < 100%; high/green 100% X 120%. The NKP (Perspective performance value): low/red X<75%; medium/yellow 75%≤X<90%; high/green 90% X 120%; with BSC perspective weight 1) learn and growth (weight 30%); 2) internal process (weight 30%); 3) customer (weight 15%) and 4) stakeholder perspective (weight 25%). Quantitative approach through descriptive statistical explanations to describe the four perspectives in improving the accountability of KKP performance. Meanwhile, the qualitative approach is to obtain more in-depth information on the comprehensive implementation of the BSC. The four perspectives in the BSC describe the level of organizational performance achievement in tiers from the Minister level, Echelon I, Echelon II, Echelon III, to echelon IV levels based on the outputs of the performance measurement application system, which were 1,122 KPIs in 2015; 11,653 KPIs in 2016; and 13,050 KKP in 2017. The results of the KKP sakip significance test are based on the maximum standard value of the Ministry of PAN & RB, which is above 0.5 (95%), while the achievement of organizational performance in the BSC of the KKP stakeholder perspective is 96% (2015) ; 90% (2016); and 95% (2017); with Organizational Performance Value (NKO) of 112% (2015); 104% (2016) and 98% (2017). Based on the results of the relationship test between BSC perspectives, a direct and indirect relationship was found where the Growth and Learning perspective has a positive direct relationship to the Internal IP process (business process) of 0.329; positive direct relationship to CP (Customer perspective) of 0.006; negative direct relationship to SH (stakeholder) of -0.047. IP perspective has a positive relationship to CP of 0.123 and a direct relationship to SH is positive of 0.108. These results show that there is a relationship between perspectives, although the value of this relationship is small, it cannot be ignored because the principle of causality applies from the output to the outcome/impact. It can be understood that changes in performance indicators, which are outcome in nature, for achieving the organization's strategic objectives, need a long period of time. The low indirect relationship between LG and CP is 0.038; IP to SH is 0.078, LG to SH is 0.066. Meanwhile, the distribution of social intervention in the KKP was found at the macro level in perspective. At the mezzo level it is found in the customer perspective, while the micro level is found more in the business process perspective. The outcome of the highest stakeholder perspective was achieved in 2015, namely 96%; 2016 (90%) and 2017 (95%)."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Winner Jihad Akbar
"Salah satu perwujudan good governance, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan perundang-undangan.Walaupun telah banyak peraturan dan perundang-undangan yang telah dibuat berkaitan dengan akuntabilitas, namun akuntabilitas pemerintah masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas keuangan dan kinerja, menganalisis keterkaitan antara akuntabilitas keuangan dan kinerja, dan memformulasikan model akuntabilitas berdasarkan metode balanced scorecard pada Direktorat Pembinaan SMK.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan berdasarkan dokumendokumen yang ada dan kemudian melakuan analisis berdasarkan teori dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Pembinaan SMK sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini tercermin telah dibuatnya tiga macam laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan SMK masih sangat lemah karena banyak sekali perbedaan antara dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja. Sedangkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja belum terkait satu sama lainnya. Hal ini disebabkan memang tidak terintergarsinya sistem keuangan dengan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah. Sistem keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan akuntabilitas mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah (SAKIP). Balanced Scorecard bisa menjadi alternatif dalam peningkatan akuntabilitas Direktorat Pembinaan SMK. Model Balanced Scorecard dibuat berdasarkan empat perspektif, yaitu Perspektif Publik, Perspektif Keuangan, Perspektif Proses Internal, serta Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

One of the governance good principle, claimed governmental to increase its its[his]. In order to improving its[his] [him/ it], government have [released] some perundang-undangan. Walaupun and regulation have many legislation and regulation which have been made to relate to akuntabilitas, but governmental akuntabilitas still not yet shown repair which [is] signifikan.
Because of that's this research aim to to know applying [of] monetary akuntabilitas and performance, analysing related/relevant [among/between] monetary akuntabilitas and performance, and memformulasikan model akuntabilitas pursuant to scorecard balanced method [at] Directorate Construction [of] SMK.
Used [by] Method Research [is] bibliography method pursuant to existing document and later;then melakuan analyse pursuant to regulation and theory and also legislation going into effect Monetary Akuntabilitas [of] Directorate Construction [of] SMK have as according to legislation and regulation going into effect. This mirror have made of three kinds of financial statement, that is Report Realize Budget, Balance, and Note to the Financial Statement Akuntabilitas Performance Directorate Construction [of] SMK still very weak because a lot of difference [among/between] planning document and performance report document.
While Monetary Akuntabilitas and Performance not yet related/relevant one another. This matter [is] caused (it) is true [do] not financial system terintergarsinya with Governmental performance akuntabilitas system. Financial system relate [at] Standard Accountancy Governance ( SAP), while akuntabilitas relate [at] System Akuntabilitas Performance Institution Comand ( SAKIP). Balanced Scorecard can become alternative in make-up of Directorate akuntabilitas Construction [of] SMK. Model Balanced Scorecard made pursuant to four is in perpective, that is is In Perpective [of] Public, In Perpective [of] Finance, In perpective [of] Internal Process, in perpective And also Study and Growth."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25280
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rezka Yudha Putra
"Seiring dengan kebijakan penetapan konversi minyak tanah ke elpiji maka Pertamina sebagai produsen elpiji berukuran 3 kg melakukan kebijakan untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Elpiji ( SPBE ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pembangunan SPBE PT Bintang Abadi dengan metode analisis investasi antara lain adalah metode periode pengembalian (payback period), Discounted payback period, metode NPV,IRR dan profitability index yang merupakan bagian dari metode capital budgeting. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif kuota produksi terbaik dan memberikan kerangka studi kelayakan finansial dengan berbagai macam skenario kuota produksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proyek pembangunan stasiun pengisian bahan bakar elpiji PT Bintang Abadi dalam skenario kuota produksi sebesar 11.520 tabung per hari (Base) dan 15.000 tabung per hari (Optimistic) layak untuk dilakukan kecuali skenario 8000 tabung per hari (pesimistic) tidak layak digunakan dikarenakan nilai NPV proyek dari skenario ini menunjukan hasil yang negative (NPV<0) yaitu sebesar Rp -1.230.925.757 Dan juga IRR sebesar 13.27 % < 17.36 % lebih kecil dari WACC (Discount factor). Setelah menghitung analisis sensitivitas menggunakan 3 skenario produksi base (11.520 tabung per hari), Optimistic ( 15.000 tabung per hari), Pesimistic ( 8000 tabung per hari) Skenario Optimistic memiliki hasil terbaik yang memiliki nilai NPV sebesar Rp5.155.996.853. Kemudian IRR sebesar 35.25%, Payback period selama 3 tahun, discounted payback period selama 6 tahun dan benefit cost ratio sebesar 1.58. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kuota produksi dengan kapasitas produksi masih memadai akan menaikan nilai NPV,menurunkan payback period, menurunkan discounted payback period,dan menaikkan benefit cost ratio.

Along with setting policy for kerosene to LPG, Pertamina as a producer of 3 kg LPG establish a policy for LPG Filling Station Materials (SPBE). This study aims to analyze the feasibility of establishing SPBE PT Bintang Abadi with investment analysis methods include the method of repayment period (payback period), Discounted payback period, NPV method, IRR and the profitability index, which is part of the capital budgeting method. Furthermore, thisresearch is expected to provide the best alternative production quotas and provides a framework for financial feasibility studies with a variety of scenarios of production quotas. The results showed that the development projects of LPG refueling stations in the scenario of PT Bintang Abadi production quota of 11 520 tubes per day (Base) and 15,000 tubes per day (Optimistic) worth doing unless the scenario of 8000 tube per day (pesimistic) due to inadequate project NPV of this scenario show a negative result (NPV <0) is equal to Rp -1,230,925,757. And also an IRR of 13:27% <17:36% smaller than the WACC (discount factor). After calculating the sensitivity analysis using three scenarios of production base (11 520 tubes per day), Optimistic (15,000 tubes per day), Pesimistic (8000 tubes per day). Optimistic Scenario has the best results that have a NPV of Rp5.155.996.853. Then an IRR of 35.25%, payback period for 3 years, discounted payback period for 6 years and the benefit cost ratio of 1:58. Can be concluded that the greater the production quotas are still inadequate production capacity will increase the value of NPV, lower payback period, discounted payback period is lower, and raise the cost benefit ratio."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32220
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Adiyat
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan melihat faktor determinan apakah yang memiliki pengaruh terhadap struktur modal perusahaan terbukan non-keuangan di Indonesia. Determinan yang digunakan pada penelitian ini adalahProfitability, growth, size, tangibility, dan liquidity. Sampel penelitian ini adalah 80 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI Bursa Efek Indonesia dengan periode dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan model fixed-effect. Hasil dari penelitian ini adalah profitability, size, dan liquidity memberikan pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal perusahaan di indonesia, sedangkan growth dan tangibility tidak berpengaruh secara signifikan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

ABSTRACT
The focus of this research is to examine the effect of the determinant of capitals tructure towards the capital structure of listed non financial companies in Indonesia. The determinant variabels that are used in this research are profitability, growth, size, tangibility, and liquidity of the companies. This research used 80 companies listed in Bursa Efek Indonesia BEI during 2012 2016. This research uses panel data for the data with fixed effect model. The result of this research is that profitability, liquidity, and size have significant impact to capital structure of companies in indonesia. Meanwhile tangibility and growth doesn rsquo t have significant impact to capital structure of companies in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T49362
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salsabila Atthariqa Putri Izzat
"Nominee adalah konsep trust (kepercayaan), sesuatu yang diambil derivatif pemahamannya dari pengaturan yang terdapat dalam tradisi sistem hukum common law. Pelaksanaan konsep nominee dilakukan dengan memecahkan antara kepemilikan saham atas pemegang yang terdaftar secara sah sebagai pemegang saham yang diakui secara hukum dan atas kepemilikan terhadap manfaat atau kepuasan dari penerima manfaat (beneficial owner). Di Indonesia, praktik nominee arrangement berupa saham pinjam nama dilarang secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, Pemerintah Indonesia melakukan praktik ini. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana pengaturan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) dalam kepemilikan perseroan terbatas dalam konteks penanaman modal? Bagaimana keabsahan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelusuran fakta hukum oleh hakim tidak berpusat pada adanya iktikad tidak baik oleh beneficiary dalam perkara sehingga tidak terlihat tendensi untuk melindungi dan menjaga penegakan hukum dalam perkara.

Nominee is the concept of trust (certitude), something that is derived from the understanding of the arrangements contained in the tradition of the common law legal system. The implementation of the nominee concept is carried out by dividing the share ownership of the holder who is legally registered as a legally recognized shareholder and the ownership of the benefits or satisfaction of the beneficiary (beneficial owner). In Indonesia, the practice of nominee arrangements in the form of borrowed shares is expressly prohibited in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. However, the Government of Indonesia still does this practice. This study discusses: How is the nominee arrangement in the ownership of a limited liability company regulated in the context of investment? What is the validity of the nominee arrangement carried out by the Government based on the South Jakarta District Court Decision Number 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? The results of the analysis in this study indicate that the search for legal facts by judges is not centered on the existence of bad faith by the beneficiary in the case so that there is no visible tendency to protect and maintain law enforcement in the case."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ni Luh Putu Suastini
"Corporate growth and business in this last years are experience of very big change. That change in trigger by quickly it him technological growth and telecommunications bearing infinite illusory world Information technology it is true create conducive new chapter each and everyone conduct activity without time definition, regional and even regulation.
Technological developments of telecommunications and computer have succeeded to create information infrastructure which in recognizing with internet. Infrastructure this cover to with refer to electronic network which useful in facility is transfer of interactive communications and information among others telephone network, cable network, cellular network, satellite network, and also network intra business and corporation in digital business context of marketing.
The research is descriptive methodology by using secondary data both for coming from internal and external. This Secondary data use the way of bibliography study and field study. This data later is in processing to calculate value of project by using traditional method. Eligibility analysis will be conducted pursuant to result of other factors and calculation which possible there is and can partake to influence company in taking decision.
Target of this research is to analyze eligibility of investment in PT. Internet by using capital budgeting method. So that company can stay and expand in the middle of tight emulation, management side in claiming to always to operate efficiently, goodness in defrayal of investment and also his operational. One of the way of to strengthen its effort is by have investment. Investment Optimalisi represent very factor is necessary for growth of company, because efficacy an investment will give doubled impact to company growth in the future.
Each company owning big opportunity to get profit tend to have very high emulation storey level, because beneficial business will draw other company enter the business. Therefore, management which is with quality needed to, so that can compete, stays and grows. Need in realizing, because the limitations of ability of company to provide the level of working capital, company management have to can budget capital in an optimal fashion.
Decision of capital budgeting of vital importance because affecting at implication from decision will take place llama and continuously till a[n sufficient period or have long-range consequence. Besides determining big asset forms and entangle big expenditure
Make decision used by method capital budgeting is Payback Period method, Discounted Payback Period method, Net Present Value method, Internal Rate of Return method , Profitability Index method and Internal Modified of Rate Return method. So much many used method only Net Present Value method and internal method of Rate of Return which is often used while for the method of Internal Modified Rate of Return seldom be used. Reason often Net Present Value method and Internal method of Rate of Return used by is because its accuracy.
Usage of Cost capital of equal to 10 % and 12 % which have been adapted for by risk is to have result which are positive. From result of solution of conducted analysis by using PP method, DPP, NPV, IRR and PI to the investment obtained by conclusion that the investment competent accepted by because value which in obtaining from each; every capital budgeting method is positive
From result of this investment analysis is suggested that investment execution done pursuant to real correct step, to conduct investment alternative choice shall is always relied on investment criterion. Source of fund used for the investment of earn in obtaining from outside company apart from company capital."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T14013
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>