Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor pada Fintech Product-Service System (FPSS) terhadap intensi rekomendasi pelanggan (recommendation intention) dalam industri keuangan non-bank di Indonesia, dengan fokus pada pengguna generasi milenial dan Z yang memiliki tingkat adopsi fintech tinggi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis SEM-PLS, penelitian ini melibatkan 220 responden untuk menguji hubungan antara variabel FPSS quality, FPSS assessment, trust, satisfaction, social value, conditional value, utilitarian value, dan recommendation intention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FPSS quality secara signifikan memengaruhi FPSS assessment, satisfaction, dan trust, sementara trust memiliki pengaruh positif langsung terhadap intensi rekomendasi pelanggan. Satisfaction tidak menunjukkan pengaruh langsung terhadap intensi rekomendasi, tetapi utilitarian value dan conditional value memberikan pengaruh signifikan pada elemen-elemen FPSS tertentu, sementara social value tidak menunjukkan pengaruh berarti. Temuan ini memberikan panduan strategis bagi penyedia layanan keuangan non-bank untuk meningkatkan kualitas layanan, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan guna mendorong intensi rekomendasi secara efektif.

---

This study aims to analyze the influence of various factors within the Fintech Product-Service System (FPSS) on recommendation intention in the non-bank financial industry in Indonesia, focusing on millennial and Gen Z users who exhibit a high adoption rate of fintech services. Using a quantitative approach and SEM-PLS analysis, this research involves 220 respondents to examine the relationships between FPSS quality, FPSS assessment, trust, satisfaction, social value, conditional value, utilitarian value, and recommendation intention. The findings reveal that FPSS quality significantly impacts FPSS assessment, satisfaction, and trust, while trust directly influences recommendation intention. Satisfaction does not directly affect recommendation intention, but utilitarian value and conditional value have a significant impact on certain FPSS elements, whereas social value shows no significant influence. These findings provide strategic guidance for non-bank financial service providers to enhance service quality, trust, and customer satisfaction to effectively drive recommendation intention."

"Tesis ini membahas tentang implikasi dari konglomerasi di jasa keuangan pada jasa perbankan dalam hal ini kasus pada Mandiri Group terhadap hukum persaingan usaha sebagai stimulasi dari Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum, Mandiri Group untuk beberapa pasal dalam undang-undang itu melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Untuk dapat melindungi kesejahteraan rakyat sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan lebih ketat lagi di jasa perbankan.

---

The thesis discusses about the conglomeration implication of financial services in banking services in this case Mandiri Group in terms of antitrust law a as a stimulation in Law No 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The conclusion of the thesis shows that based on the laws, Mandiri Group for some Article is practicing monopolistic and unfair competition. In order to protect the interests of livelihood of the people as stated in Article 33 of the Constitution of 1945, government should supervised more the banking services."

"Tulisan ini membahas tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, apakah penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); kedua, apakah penyidikan pada sektor jasa keuangan yang bersifat khusus dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian; dan ketiga, bagaimana akibat hukum Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP, terdapat dua jenis penyidik yaitu Penyidik Pejabat Polisi dan Penyidik PNS. Namun, setelah adanya UU P2SK, muncul permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan ke MK Nomor 59/PUU-XXI/2023. Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa putusan tersebut menghalangi tujuan pembentukan Penyidik OJK untuk mengembangkan perekonomian nasional, khususnya di sektor jasa keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, tetapi penyidikan yang bersifat khusus tidak dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK. Akibat hukum dari Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah perubahan frasa dalam Pasal 49 ayat (5) dari "hanya dapat" menjadi "dapat," yang berdampak pada kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat OJK.

---

The paper discusses three main problems, namely: first, whether investigations in special criminal offenses can be carried out by investigators as stated in the Criminal Procedure Code; second, whether investigations in the financial services sector which are special in nature can be carried out by Police Officer Investigators; and third, what are the legal consequences of Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023 on the authority of Police Officer Investigators and Financial Services Authority Officer Investigators. This research uses a qualitative doctrinal research method, with data collection through literature study. Secondary data in this study consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that in conducting investigations based on the provisions of the Criminal Procedure Code, there are two types of investigators, namely Police Officer Investigators and Civil Servant Investigators. However, after the existence of the P2SK Law, problems arose that were raised by the Petitioners in the petition to the Constitutional Court Number 59/PUU-XXI/2023. Furthermore, the research found that the decision hinders the purpose of establishing Financial Services Authority Officer Investigators. Investigators to develop the national economy, especially in the financial services sector. This research also found that investigations in special criminal offenses can be carried out by investigators as mentioned in the Criminal Procedure Code, but special investigations cannot be carried out by Police Officer Investigators based on the provisions of Article 49 Paragraph (5) of the PPSK Law. The legal effect of the Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023 is a change in the phrase in Article 49 paragraph (5) from "can only" to "may," which has an impact on the authority to investigate by Police Officer Investigators and OJK Officer Investigators."

"This study explores the relationship between the digital financial ecosystem and cashless transaction adoption in 10 ASEAN countries over the period 2003–2023. Using panel data analysis, this study examines the influence of financial literacy, availability and quality of access to financial services, and digital infrastructure on cashless transaction adoption. The results of this study aim to provide valuable insights for policymakers and industry stakeholders to develop effective strategies to foster digital financial ecosystems in 10 ASEAN countries, ultimately driving economic growth and development. The results show that each independent variable, namely financial literacy, availability and quality of access to financial services, and digital infrastructure, has a positive effect on cashless transaction adoption. Therefore, it is recommended to the government as a policy maker and other stakeholders to develop a digital financial ecosystem in an effort to optimize cashless transaction adoption in 10 ASEAN countries.

---

Studi ini mengeksplorasi hubungan antara ekosistem keuangan digital dan adopsi transaksi non-tunai di negara-negara ASEAN-10 selama periode 2003–2023. Dengan menggunakan analisis data panel, penelitian ini menguji pengaruh literasi keuangan, ketersediaan dan kualitas akses terhadap layanan keuangan, dan infrastruktur digital terhadap penggunaan transaksi non-tunai. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan industri untuk mengembangkan strategi efektif guna mengembangkan ekosistem keuangan digital di negara-negara ASEAN-10, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen yaitu literasi keuangan, ketersediaan dan kualitas akses terhadap layanan keuangan, dan infrastruktur digital berpengaruh positif terhadap penggunaan transaksi non-tunai. Maka disarankan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan ekosistem keuangan digital dalam upaya mengoptimalkan penggunaan transaksi non-tunai di negara-negara ASEAN-10.

"

"Peraturan multilateral mengenai perdagangan jasa keuangan diatur oleh World TradeOrganization (WTO) dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) semenjakberakhirnya Uruguay Round pada tahun 1995. TKA ini bertujuan untuk memetakan perkembangan debat liberalisasi jasa keuangan yang diatur oleh GATS dalam perspektif negara maju dan berkembang, yang sering kali memiliki kepentingan berbeda. Adapun periode yang digunakan yaitu semenjak dimulainya negosiasi liberalisasi jasa keuangan pada Putaran Uruguay tahun 1993 hingga tahun 2016. Pengelompokkan literatur ini dilakukan melalui metode kronologi yang dibagi menjadi tiga periode yakni Periode I(Negotiation Period, 1993-1997), Periode II (Adaptation Period, 1998-2008), dan Periode III (Development Period, 2009-2016). Dengan metode taksonomi, penulis mengklasifikasikan 6 isu yang muncul dalam literatur, yaitu tata kelola GATS, kesiapan negara, komitmen negara, pandangan negara, kepentingan negara, dan perubahan padaGATS. Dari keenam isu tersebut, isu komitmen negara dan kepentingan negara merupakan isu dominan di setiap periode. Debat terkait komitmen negara menunjukkan bahwa upaya meningkatkan komitmen negara berdasarkan ketentuan GATS menjadi debat yang terus muncul terutama dalam 15 tahun sejak awal negosiasi GATS (1993-2008). Sementara terkait isu kepentingan negara didasari oleh kentalnya negosiasi dalam hal tata kelola GATS atas dasar kepentingan negara maju dan berkembang. Pada intinya, negara berkembang mendukung prinsip-prinsip GATS dengan komitmen yang minim dan tetap mengutamakan regulasi domestik, sementara negara maju mendukung prinsip liberalisasi di GATS dengan minim regulasi.

---

The multilateral regulation on financial trade is regulated by the World Trade

Organization (WTO) in the General Agreement on Trade in Services (GATS) since the end of the Uruguay Round in 1995. This paper aims to map the development of the financial services liberalization debate provided by GATS in the perspective of developed and developing countries which often have different interests. The period used is since

the commencement of financial service liberalization negotiations in the Uruguay Round of 1993 to 2016. This grouping of literature is done through chronological methods which are divided into three periods which are Period I (Negotiation Period, 1993-1997), Period II ( Adaptation Period, 1998-2008), and Period III (Development Period, 2009-2016). With the taxonomy method, the author classifies 6 issues that appear in the literatures, namely GATS governance, state readiness, state commitment, state views, state interests, and changes to GATS. Of the six issues, the issue of state commitment and state interests are the dominant issues in each period. Debates related to state commitment show that efforts to increase state commitment based on GATS provisions have become debates that continue to emerge, especially in the 15 years since the beginning of the GATS negotiations (1993-2008). While the issue of state interests is based on the thickness of negotiations in terms of GATS governance on the basis of the interests of developed and developing countries. In essence, developing countries support the GATS principles with minimal commitment and continue to prioritize domestic regulations, while developed countries support the principle of liberalization at GATS with minimal regulation."

"Penelitian ini membahas mengenai kepuasan pelanggan dalam lembaga keuangan nonbank. Penelitian akan melihat seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan dan dimensiapa saja yang memberikan pengaruh terbesar dan terkecil dalam pembentukan tingkatkepuasan pelanggan. Hal ini dilakukan karena sebagai sebuah organisasi keuangannon bank, kepuasan pelanggan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untukkebelangsungan hidup oragnisasi tersebut.Peneliti menggunakan SERVQUAL sebagai metode untuk mengukur tingkatkepuasan pelanggan karena metode ini adalah metode paling komprehensif dalammeneliti faktor pembentukan kepuasan pelanggan.Hasil temuan dapat digunakan untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebihfokus. Strategi komunikasi dapat diarahkan untuk menyasar ke faktor yang palingberpengaruh dalam membentuk kepuasan pelanggan.Bagi kajian ilmu komunikasi, hasil peneltian ini sangat berguna untuk melihatbagaimana dalam sebuah organisasi keuangan non bank kepuasan pelangganterbentuk, dan faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh lebih besar dari yanglainnya.

---

This study discusses the customer satisfaction measurement in the non-bank financial

institutions. The study will look the level of customer satisfaction and what

dimension gives the largest and smallest influence in the formation of customer

satisfaction levels.

This is done because as a non-bank financial organization, customer satisfaction is

one of the requirements that must be met for the organizations for its lifecycle.

Researchers using SERVQUAL, as a method to measure the level of customer

satisfaction, due to its comprehensiveness to examine the formation of customer

satisfaction.

The findings can be used to formulate a more focused communication strategy.

Communication strategies can be directed to targeting the most influential factor in

shaping customer satisfaction.

For the study of communication science, the results of this research are very useful to

see how in a non-bank financial organization established customer satisfaction, and

what are the factors that have greater influence than others"

"Tujuan dari tugas karya akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas dan tingkat profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) periode tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap data sekunder berupa laporan keuangan tahunan untuk periode tahun 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis time-series dan analisis perbandingan dengan menggunakan industri asuransi kerugian Indonesia sebagai benchmark penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas PT. Jasindo kurang likuid dan posisi likuiditas PT. Jasindo berada dibawah posisi likuiditas industri asuransi umum di Indonesia. Kemudian, kondisi solvabilitas PT. Jasindo tergolong solvable karena mampu melebihi batas tingkat solvabilitas minimum perusahaan asuransi umum. Namun jika dibandingkan dengan posisi solvabilitas industri asuransi umum di Indonesia posisi solvabilitas PT. Jasindo berada diatas posisi solvabilitas industri asuransi umum di Indonesia. Sedangkan untukkondisi profitabilitas PT. Jasindo mampu menghasilkan pendapatan positif tiap tahunnya meskipun beradadibawah posisi profitabilitas industri asuransi umum di Indonesia.

---

The purpose of this study is to find out the liquidity, solvency, and profitability for assesing the financial performance of PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) during the years 2008 until 2012. This study used a quantitative research and

using secondary data obtained from the financial statement of PT. Jasindo for the period of 2008 to 2012. In this paper, we used time-series analysis and the comparative analysis by using the general insurance industries in Indonesia as the benchmark. The result of this study shows that the liquidity of PT. Jasindo was illiquid, and the liquidity position of PT. Jasindo was lower than the general insurance industries in Indonesia. Then, the solvability condition of PT. Jasindo

classified as solvable because they were able to surpass the regulation of minimum level of general insurance solvency in Indonesia. However, if it is compaed with the solvability position of the general insurance industries in Indonesia, the solvability position of PT. Jasindo is higher than the general insurance industries in Indonesia. Meanwhile, for the profitability condition of

PT. Jasindo is able to earn positive profit anually. Although the profitability of PT. Jasindo is still lower than the position of general insurance industries in Indonesia."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi lingkungan whistleblowing system di Lembaga Pengawas Keuangan. Evaluasi dilakukan berfokus pada kebijakan yang dimiliki oleh Lembaga Pengawas Keuangan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria lingkungan positif dari kebijakan whistleblowing system oleh National Audit Office. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan di Lembaga Pengawas Keuangan sudah sesuai dengan kriteria lingkungan positif dari kebijakan whistleblowing system.

---

This research aims to evaluate the whistleblowing system environment in the Financial Services Supervisory. The whistleblowing system is one of the tools that can detect fraud in the Financial Services Supervisory. This research focuses on positive environment policy of the whistleblowing system and supporting the whistleblowers owned by Financial Services Supervisory which is assessed by the positive environment criteria for whistleblowing system by National Audit Office. The whistleblowing system environment policy in the Financial Services Supervisory is in accordance with the positive environment criteria for whistleblowing system policy."

"Integrasi pasar keuangan pada era globalisasi ini menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan oleh perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Jasa Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) muncul sebagai tanda perkembangan dalam dunia bisnis perbankan. OJK hadir sebagai lembaga pengawas perbankan (micro prudential supervisor) di Indonesia agar dapat menjaga stabilitas perekonomian dan keadaan perbankan nasional. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas dan menganalisis peran OJK dalam mengawasi setiap Bank yang melakukan layanan tersebut, termasuk bagaimana ketentuan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan pengawasan berdasarkan laporan (off-site) yang diterima secara berkala dan pemeriksaan langsung di lapangan (on-site). OJK harus mengawasi secara khusus terkait Layanan Nasabah Prima (Wealth Management) yang mana selama ini belum dilakukan, mengingat layanan ini memiliki risiko yang tinggi.

---

Integration of financial markets in this era of globalization led to products and activities offered by banks is becoming complex and varied. Wealth Management Service conducted by banks appears as a sign of advancement in banking business. Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as the banking supervisory institution (micro prudential supervisor) assigned to maintain the stability of the economy and stability of national banking. The main issues in this thesis is to discuss and analyzes Financial Services Authority roles in overseeing Banks carry out such of services, including legal provisions. This research is a normative legal research using secondary data. The results of this thesis showed that the Financial Services Authority has done supervision based on report (off-site) received regularly and based on auditing on filed (on-site). The Financial Services Authority should has special supervison related to Wealth Management Service which hasn’t been done before, it’s considered that these services are at high risk."

"Pembelian makanan melalui online food delivery platform belakangan ini menjadi pilihan banyak masyarakat dan penggunannya diprediksi akan terus bertumbuh beberapa tahun ke depan. Pelayanan dari pengemudi online food delivery merupakan faktor penting untuk mencapai kepuasan dari pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari Service Quality, Customer Perceived Value, dan Trust yang ada pada pengemudi online food delivery service terhadap Customer Satisfaction dengan Trust juga berfungsi sebagai variabel mediasi. Penelitian ini mengambil studi kasus pada pelayanan dari pengemudi ShopeeFood, yaitu salah satu platform online food delivery di Indonesia. Desain penelitian ini menggunakan single cross-sectional secara kuantitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan judgemental sampling. Terdapat sebanyak 287 data yang diperoleh dari pengguna ShopeeFood di area Jabodetabek dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menemukan bahwa Service Quality memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction apabila dimediasi oleh Trust. Selain itu Customer Perceived Value dan Trust juga ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. Penelitian ini juga menemukan bahwa Trust merupakan variabel mediasi yang memiliki dua efek sekaligus yaitu full-mediation terhadap hubungan antara Service Quality dan Customer Satisfaction dan partial-mediation terhadap hubungan antara Customer Perceived Value dan Customer Satisfaction. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa saran manajerial untuk meningkatkan pelayanan dari para pengemudi online food delivery.

---

The purchase of food through online food delivery platforms has recently become the main choice of many people and its use is predicted to continue to grow in the next few years. The service from the online food delivery personnel or driver is an important factor to achieve satisfaction from service users. This study aims to examine the effect of Service Quality, Customer Perceived Value, and Trust on online food delivery service drivers on Customer Satisfaction with Trust also functioning as a mediating variable. This research takes a case study on services from ShopeeFood drivers, which is one of the online food delivery platforms in Indonesia. The design of this study is a single cross-sectional with quantitative methods and data collection is done by judgmental sampling. There are 287 data obtained from ShopeeFood users in the Greater Jakarta area and analyzed using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The results of this study found that Service Quality can only have a positive effect on Customer Satisfaction if it is intervened by Trust. In addition, Customer Perceived Value and Trust were also found to have a positive effect on Customer Satisfaction. This study also found that Trust can be a mediating variable by producing two types of effects at once, namely full-mediation and partial-mediation. This study contributes managerial advice to improve the services of online food delivery drivers."