Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bentuk praktik anti persaingan usaha yang lazim dilakukan oleh Perusahaan Konglomerasi. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulisan ini disusun dengan menganalisis lebih khusus praktik yang dilakukan oleh Salim Group dalam kepemilikan sahamnya terhadap PT Bumi Resources dan PT Amman Mineral yang merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis yang berpotensi melanggar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kepemilikan silang ini dimiliki oleh Salim Group terhadap kedua perusahaan tersebut secara tidak langsung, yaitu melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Salim Group. Kepemilikan saham mayoritas yang diatur melalui Undang-Undang Persaingan Usaha dengan tegas memberikan batas persentase market power yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga apabila perusahaan tidak mencapai persentase tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 27 UU Persaingan Usaha tersebut. Dalam kasus ini, kepemilikan saham Salim Group terhadap PT Bumi Resources dan PT Amman Mineral tidak melanggar UU Persaingan Usaha karena tidak menyebabkan praktik anti persaingan usaha serta tidak mencapai persentase yang ditentukan oleh Undang-Undang.

---

This paper analyzes the forms of anti-competitive practices commonly carried out by Conglomerate Companies. This paper is prepared using doctrinal research method. This paper is prepared by analyzing more specifically the practices carried out by the Salim Group in its share ownership in PT Bumi Resources and PT Amman Mineral, which are companies engaged in similar fields that have the potential to violate Business Competition Law in Indonesia. This cross-ownership is carried out by the Salim Group in both companies indirectly, through companies controlled by the Salim Group. The majority shareholding regulated through the Competition Law explicitly provides a limit on the percentage of market power owned by a company, so that if the company does not reach this percentage, it cannot be categorized as a violation of Article 27 of the Competition Law. In this case, Salim Group's shareholdings in PT Bumi Resources and PT Amman Mineral do not violate the Competition Law because they do not give rise to anticompetitive practices and do not reach the percentage specified by the Law."

"Penelitian ini mengkaji pengaturan merger yang bersifat konglomerasi dalam kaitannya dengan praktik monopoli dan persaingan usaha sehat di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, dan data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa perkara persaingan usaha di Indonesia, membuat Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pedoman Penilaian Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang diterbitkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2020. Terhadap Penilaian tersebut KPPU tidak menerapkan teori potential competition. Metode Penilaian terhadap Merger bersifat Konglomerasi di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan saat ini, belum menerapkan teori potential competition yang dapat memperkirakan kondisi pasar yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga Merger PT. GoTo berpotensi menciptakan dataopoli karena layanan Gojek dan Tokopedia dalam praktiknya terhubung secara vertikal sehingga dapat memperkuat ekosistem PT. GoTo. Keunggulan dari adanya penilaian terdahap merger yang mengeliminasi potential entrant seperti yang telah diterapkan oleh Negara Amerika Serikat, dimana otoritas penegak hukum persaingan usaha disana dapat memperkirakan kondisi pasar yang akan terjadi di masa yang akan datang jika merger dilakukan ataupun tidak dilakukan. Penelitian ini menyarankan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hendaknya melakukan pengawasan yang intensif dan ketat terhadap PT. GoTo di masa yang akan datang dan hendaknya dalam melakukan penilaian terhadap merger yang bersifat konglomerasi terutama dalam pasar digital dilakukan penerapan teori potential competition sehingga meminimalisir potensi adanya perilaku persaingan dari perusahaan raksasa yang melakukan merger di Indonesia.

---

This study examines conglomerate merger arrangements about monopoly practices and fair business competition in Indonesia conducted by PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa and PT. Tokopedia uses a juridical-normative method with a descriptive research type, and research data is collected through secondary data consisting of legal materials. The results of this study are that KPPU as the authority that has the authority to supervise and examine business competition cases in Indonesia, made Commission Regulation Number 3 of 2019 concerning the Assessment of Mergers or Consolidations of Business Entities, or Acquisition of Company Shares Which May Lead to Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition and Guidelines for Evaluation of Mergers, Consolidations or Acquisitions issued and promulgated on October 6, 2020. The Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) does not apply the theory of potential competition to this assessment. The Assessment Method for Conglomerate Mergers in Indonesia in current laws and regulations has not yet applied the potential competition theory which can predict market conditions that will occur in the future so that the Merger of PT. GoTo has the potential to create a data monopoly because Gojek and Tokopedia services are practically connected vertically so that it can strengthen the ecosystem of PT. GoTo. The advantage of having an assessment of mergers that eliminates potential entrants as has been implemented by the United States, where the competitive law enforcement authorities there can predict market conditions that will occur in the future if a merger is carried out or not carried out. This research suggests that the Komisi Pengawas Persaingan Usaha should carry out intensive and strict supervision of PT. GoTo in the future and should in evaluating conglomerate mergers, especially in the digital market, apply the potential competition theory to minimize the potential for competitive behavior from giant companies merging in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan merger control di Indonesia dalam menilai tindakan merger yang dilakukan pelaku usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia untuk menilai apakah merger yang dilakukan memiliki dampak antipersaingan atau tidak. Merger control yang dilakukan di Indonesia memiliki sistem post notification merger dan menerapkan sistem "konsultasi" sebagai adopsi dari pre notification merger yang dilakukan secara sukarela. Untuk melakukan tes subtansi, sistem merger control di Indonesia menganut sistem gabungan antara SLC Test dan Dominance Test. Merger yang dilakukan oleh PT. XL Axiata dan PT. Axis Telekom Indonesia mengakibatkan pasar terkonsentrasi tinggi dan diindikasikan merger yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha ini dapat berdampak buruk terhadap persaingan.

---

This thesis discussed about the implementation of merger control in Indonesia in assessing act of merger that industry player does by Supervisory Commission of Trade Competition (KPPU) in Indonesia to asses whether merger done has anticompetition effects or not. Merger control performed in Indonesia had the post notification merger system and implementing "consultation" process as an adoption of pre merger notification system undertaken voluntary. For conducting substantive test, the system of merger control in Indonesia adheres to a combination between SLC Test and Dominance Test. A merger carried out by PT. XL Axiata and PT. Axis Telekom Indonesia resulting in high concentrated market and indicated the merger carried out by both actors of this attempt can have adverse impact on competition."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan merger berskala internasional mengenai merger yang dilakukan oleh perusahaan asing yang berada di luar yurisdiksi negara Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa dan Indonesia serta pengakuan otoritas persaingan usaha masing-masing negara tersebut terhadap merger asing yang terjadi di luar wilayah negaranya ditinjau dari hukum persaingan usaha. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha agar dapat mengendalikan dan mengawasi merger yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang dapat berdampak bagi persaingan usaha Indonesia dan menerapkan hukum persaingan usaha Indonesia bagi merger asing.

---

This thesis discusses the provisions merger of international scale about mergers done by foreign companies located outside the jurisdiction of a United States, Japan, The European Union and Indonesia as well as the regulation of competition authorities against each merger foreign that occurs outside the region of country viewed from business competition law. A method of this research is juridical normative.

This research result would suggest to the government to improve regulation related to the business competition in order to control and monitor merger that occurs outside the territory of Indonesia which could have implications for competition of Indonesia and apply the Indonesian competition law to foreign mergers."

"Skripsi ini membahas tentang fenomena praktik anti persaingan yang melewati batas geografis suatu negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku anti persaingan lintas negara dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama ekonomi baik regional maupun internasional yang membentuk suatu pasar bebas dengan jenis praktik anti persaingan yang bermacam-macam, seperti: (a) Akses Pasar; (b) Kartel Internasional; (c) Kartel Ekspor); (d) Merger dan Akuisisi dengan internasional spillover, dan (e) Praktik sewenang-wenang oleh TNC (Trans National Corporation). Dari adanya praktik anti persaingan lintas negara tersebut, penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa: Pertama, Praktik anti persaingan lintas negara memliki perbedaan dengan praktik anti persaingan domestik dalam hal dimensi internasionalitasnya, Kedua, Setiap Yurisdiksi Persaingan Usaha di berbagai negara memiliki kebijakan persaingan yang berbeda-beda dalam melakukan penanganan terhadap praktik anti kompetisi lintas negara tersebut, dan Ketiga, pentingnya memelihara jalinan nilai-nilai yang dianggap baik sehingga akan tercipta kondisi persaingan yang harmonis.

---

This thesis discusses the phenomenon of anti-competitive practices that pass through the geographical boundaries of a country. This research is a normative juridical research using secondary data. The results of this study indicate that the anti-competitive behavior across countries, motivated by economic cooperation both regionally and internationally, which form a free market with the type of anti-competitive practices are diverse, such as: (a) Market Access; (b) International Cartel; (c) Export Cartel); (d) Merger and Acquisition with international spillover, and (e) Arbitrary Practice by TNCs (Trans National Corporation). From the existence of cross border anti-competitive practices, this study conclude that: First, cross border anti-competitive practices possess differences with domestic anti-competitive practices in terms of its internationality dimensions , Second, each of Competition jurisdiction in various country have different competition policy in handling cross border anti-competitive practices, and Third, the importance of maintaining the relation of values that are considered good that will create harmonious conditions of competition."

"Merger konglomerat saat ini telah menjadi sorotan dari pemasaran dan kebijakan publik di Amerika Serikat karena efeknya yang dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tulisan ini membahas mengenai perbandingan penerapan pengaturan mengenai merger konglomerat di Amerika Serikat dengan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data penelitian berdasarkan pada studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya perbedaan antara penerapan pengaturan merger konglomerat antara Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat dalam peraturannya telah mengatur mengenai akuisisi aset, sebagaimana ketentuan tersebut belum diatur di Indonesia. Di Amerika Serikat juga telah terdapat pengaturan yang mengatur mengenai merger konglomerat secara khusus dalam pedomannya dengan menggunakan penilaian merger yang mengeliminasi pesaing potensial. Dengan menggunakan penilaian tersebut, Amerika Serikat dapat memperkirakan potensi persaingan yang akan terjadi di masa yang akan datang bahkan sebelum terjadi kerugian aktual terhadap hukum persaingan usaha. Ketentuan seperti ini belum terdapat ketentuannya dalam peraturan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pembahasan yang lebih dalam mengenai pengaturan akuisisi aset dan juga penilaian merger yang mengeliminasi pesaing potensial dengan merujuk kepada peraturan yang telah diterapkan di Amerika Serikat.

---

The conglomerate merger is already under the spotlight of marketing and public policy in the United States because of its effects that can lead to monopoly and unfair business competition. This paper discusses the comparative application of regulation on conglomerate merger in the United States with Indonesia. This research uses normative juridical research method using research data based on literature study. The result of this research is there is differences between applying the regulation of conglomerate merger between Indonesia and United States. The United States in its regulations has regulated the acquisition of assets, as such provisions have not been regulated in Indonesia. In the United States there has also been a regulation that regulated conglomerate mergers specifically in its guidelines by using merger analysis that eliminate potential competitors. By using such analysis, the United States may estimate the potential for future competition even before actual losses to competition law take place. Such provisions do not yet have provisions in Indonesian regulations. Therefore a deeper discussion of asset acquisition arrangements and mergers is required which eliminates potential competitors by referring to the regulations adopted in the United States. "

"ABSTRAKTesis ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai dampak dari aktivitas bank yang berbentuk konglomerasi terhadap risiko sistemik di sektor keuangan di masa krisis dan non krisis. Menggunakan analisis data panel 20 bank di Indonesia tahun 1994 ndash;2015, diperoleh hasil bahwa keberadaan bank yang berkonglomerasi terbukti signifikan mendorong peningkatan risiko sistemik. Walaupun diversifikasi pendapatan yang dilakukan bank signifikan mengurangi risiko sistemik, interaksi antara variabel size dan diversifikasi pendapatan menunjukkan bahwa variabel diversifikasi pendapatan signifikan memperbesar risiko sistemik seiring meningkatnya size bank. Risiko sistemik juga berhubungan negatif dengan periode krisis. Hal ini pada satu sisi mencerminkan kehati-hatian bank dan regulator, namun pada sisi lain dapat juga disebabkan diversifikasi pendapatan bank dilakukan dalam kondisi pasar modal yang belum berkembang.

---

ABSTRACTThis thesis provides empirical evidence on the impact of conglomerate banking activities on systemic risk in financial sector during crisis and non crisis. Using panel data analysis of 20 banks in Indonesia from 1994 2015, it was found evidence that the existence of a conglomeration bank encourages the increased of systemic risk significantly. Although the revenue diversification significantly reduces systemic risk, the interaction between size and income diversification variables indicates that the income diversification significantly increases the systemic risk as the size of the bank increases. Systemic risk is also negatively associated with periods of crisis. This reflects the prudence of banks and regulators on the one hand, but it may also be due to the diversification of bank income undertaken under undeveloped capital market conditions."