Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis mengenai pelindungan konsumen terhadap manipulasi alat ukur BBM yang dilakukan oleh penyalur sehingga menyebabkan kerugian pada konsumen. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Badan usaha pemegang izin usaha niaga migas seperti Pertamina dapat menunjuk pihak lain sebagai penyalur berdasarkan perjanjian kerja sama. Dalam menyalurkan BBM, penyalur berkewajiban untuk menggunakan alat ukur BBM yang sudah ditera dan ditera ulang serta menjamin keakuratan takaran BBM yang diberikan kepada konsumen. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan penyalur BBM yang memanipulasi alat ukur BBM sehingga jumlah BBM yang diberikan kepada konsumen lebih menjadi lebih sedikit. Padahal, UUPK telah menjamin pelindungan terhadap hak konsumen untuk mendapatkan BBM sesuai takaran yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian, penyalur BBM yang memanipulasi alat ukur BBM harus bertanggung jawab jawab baik secara perdata, secara administratif, maupun secara pidana. Tanggung jawab secara perdata dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi kepada konsumen, tanggung jawab administratif dilakukan dengan pemberian sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang, sedangkan tanggung jawab pidana dilakukan melalui penjatuhan sanksi pidana apabila telah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Lebih lanjut, dalam analisis Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2022/PN Srg, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim secara normatif memang telah tepat ditinjau dari UUPK. Namun, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa berupa denda lima puluh juta rupiah subsider tiga bulan kurungan sangat ringan dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan. Seharusnya, majelis hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan hal-hal lain seperti menjatuhkan pidana denda di atas tuntutan penuntut umum ataupun menjatuhkan pidana penjara guna memberikan efek jera kepada terdakwa maupun penyalur BBM yang lain.

---

This paper analyzes consumer protection against fuel distributors who manipulate fuel measuring instruments which cause losses to consumers. This paper uses doctrinal legal research. Business entities holding oil and gas trading permits such as Pertamina can appoint other parties as distributors based on cooperation agreements. Distributors are obliged to use fuel measuring instruments that have been calibrated and recalibrated and to guarantee the accuracy of the fuel measurements given to consumers. However, fuel distributors are still found to manipulate fuel measuring instruments so that the amount of fuel given to consumers is less than it should be. In fact, the Consumer Protection Act has guaranteed protection for consumer rights to obtain fuel with the actual measurements. Based on research results, fuel distributors who manipulate fuel measuring instruments are liable both civilly, administratively, and criminally. Civil liability is carried out by providing compensation to consumers, administrative liability is carried out by imposing administrative sanctions by authorized officials, while criminal liability is carried out by imposing criminal sanctions if proven guilty based on a court decision. Furthermore, in the analysis of Decision Number 950/Pid.Sus/2022/PN Srg, the decision of the panel of judges was normatively correct in accordance with the Consumer Protection Law. However, the penalty imposed by the panel of judges on the defendant in the form of a fine of fifty million rupiah, subsidiary to three months imprisonment, was very light and not commensurate with the consequences caused by the defendant's actions. In sentencing the defendant, the panel of judges should consider other things, such as imposing a fine above the demands of the prosecutor or imposing a prison sentence in order to provide a deterrent effect on the defendant and other fuel distributors. "

"Tingginya angka penjualan konsumen menyebabkan pelaku usaha berlomba-lomba mempromosikan produknya melalui iklan. Promosi teersebut tentunya dilakukan dengan semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen adalah dengan menggambarkan kecantikan yang sempurna. Namun penggambaran kecantikan yang sempurna tidak dimiliki secara penuh oleh manusia,sehingga pelaku usaha melakukan cara tersebut dengan teknik manipulasi visual. Penggunaan teknik manipulasi visual pada dasarnya diperkenankan untuk tujuan hiburan, bukan sebagai penggunaan dalam iklan kosmetik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pun tidak mengatur secara lebih lanjut terhadap penggunaan manipulasi visual dalam periklanan. Hal tersebut menyebabkan adanya celah bagi pelaku usaha untuk menggunakan teknik manipulasi visual yang dapat mengelabui konsumen yang awam atas manipulasi visual dalam periklanan. Bila mengamati dengan kasus manipulasi visual dalam iklan kosmetik yang ada di Inggris, manipulasi visual di Inggris sebenarnyadiperkenankan selama tidak mengubah fungsi produk yang diiklankan. Pengaturan mengenai manipulasi visual dalam iklan kosmetik di Inggris juga sudah lebih mengatur secara sempit, sehingga terhadap praktik maupun pengawasan periklanan di Inggrismenjadi lebih mudah bagi pelaku usaha, konsumen, ataupun otoritas pengawas di Inggris. Melalui metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini hendak membahas kesesuaian pengaturan hukum di Indonesia terhadap manipulasi visual iklan kosmetik besertaperbandingan dengan Inggris, serta pertanggungjwaban dari pihak yang berkaitan dan penyelesaian sengketa apabila konsumen merasa dirugikan. Manipulasi visual dalam iklan kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah seharusnya ditindak dengan tegas oleh otoritas setempat, salah satunya dapat melalui BPSK dengan memberikan fungsi bagi BPSK untuk dapat memberikan sanksi.

---

High sale of cosmetics made businesses compete in promoting their products through advertisements. Promotions through advertisements is certainly done as attractive as possible to attract consumers’ attention. One way to attract costumers’ attention is to show flawless beauty. However, the depiction of flawless beauty is not completely owned by humans, so businessmen use visual manipulation techniques to produce flawless beauty. The use of visual manipulation techniques basically is allowed for entertainment purposes, not for uses on cosmetic advertisement which may change the efficacy of the

advertised product. The Consumer Protection Law No. 18/1999 does not further regulate the use of visual manipulation techniques. With absence of regulation on visual manipulation techniques by The Consumer Protection Law, this may create an opportunity for businessmen to use visual manipulation techniques that may mislead consumer who did not know about visual manipulation in advertisements. The case of

visual manipulation in cosmetic advertisements in UK, it is allowed if it doesn’t change the efficacy of the advertised product. UK regulations on visual manipulation of cosmetic advertisements are regulated narrowly and has guidance for businessmen to use visual manipulation, so the practice and supervision of cosmetic advertisements in UK becomes

easier for businesses, consumers, or supervisory authorities in UK. Through juridicalnormative research method, this study aims to discuss the suitability of legal arrangements in Indonesia for visual manipulation on cosmetic advertisements along with comparisons on UK, as well as the responsibilities of related parties and dispute resolution on consumer protection. Visual manipulation on cosmetic advertisements that does not comply with laws and regulations in Indonesia must dealt strictly by local authorities, one of which can be through BPSK by giving BPSK a function to be able to impose sanctions."

"Tesis ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha obat bahan alam serta peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat bahan alam berbahan kimia obat yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha obat bahan alam berbahan kimia obat telah melakukan beberapa pelanggaran sehingga melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen obat bahan alam terhadap peredaran obat bahan alam berbahan kimia obat.

---

The focus of this study is the type of violation of which is carried out by the entrepeneur of natural medicine, and the authority and the responsibility of governemnt toward distribution of natural medicine produce from medicine entrepreneur of natural medicine produce from medicine chemistry has been carried out some of violation so that violates some of legislation, and the government have the authority and the responsibility in building and controlling to protect the consumer of natural medicine toward distribution of natural medicine produce from medicine chemistry."

"Pemadaman listrik sering kali merugikan konsumen, terutama jika kebijakan kompensasi tidak mencerminkan tingkat kerugian yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan pelindungan konsumen terkait kompensasi pemadaman listrik di Indonesia dan Inggris, dengan fokus pada regulasi dan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan data sekunder berupa studi kepustakaan hukum positif Indonesia dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inggris memiliki sistem regulasi yang lebih matang dengan keberadaan regulator independen seperti Ofgem, yang menjamin transparansi dan kepatuhan penyedia energi terhadap standar kelistrikan. Di sisi lain, di Indonesia, regulasi kompensasi ditetapkan oleh Kementerian ESDM, namun pelaksanaannya sepenuhnya di bawah tanggung jawab PLN, dengan pengawasan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian ESDM menyusun kebijakan kompensasi yang lebih spesifik dan transparan, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh PLN, serta mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan transparansi dalam penyediaan layanan kelistrikan.

---

Power outages are often detrimental to consumers, especially if compensation policies do not reflect the level of loss experienced. This research aims to compare consumer protection policies related to blackout compensation in Indonesia and the UK, with a focus on regulation and implementation. The research method used is doctrinal, with secondary data in the form of literature study of Indonesian and UK positive law. The results show that the UK has a more mature regulatory system with the existence of independent regulators such as Ofgem, which ensures transparency and compliance of energy providers with electricity standards. On the other hand, in Indonesia, compensation regulations are set by the Ministry of Energy and Mineral Resources, but implementation is entirely under the responsibility of PLN, with supervision that needs to be improved. This study recommends that the Ministry of Energy and Mineral Resources develop a more specific and transparent compensation policy, strengthen supervision of policy implementation by PLN, and encourage businesses to increase transparency in the provision of electricity services. "

"Penelitian berjudul Perlindungan Konsumen Dalam Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun 2005 ini berisi tentang kondisi pra dan pasca kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak tahun 2005. Penulis ingin mengetahui bagaimana keterlibatan konsumen dalam perumusan kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak Tahun 2005 ini. Keterlibatan konsumen ini dinilai penting berkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen DaIam PasaI 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa : Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Selain itu penulis juga ingin mengetahui landasan hukum yang dijadikan pegangan pemerintah dalam menaikan harga Bahan Bakar Minyak tahun 2005.Terakhir, penulis hanya berharap agar di kemudian hari pemerintah dapat melibatkan konsumen dalam setiap pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak, khususnya kebutuhan harga pokok seperti kenaikan harga bahan bakar minyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa campur tangan Pemerintah di Indonesia sendiri dapat diketahui dari isi Pembukaan dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam GBHN dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan_ yang menjadi aturan pelaksanaannya, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara jelas dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan dalam rangka pembangunan nasional, yang menjadi tanggung jawab pemerintah."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan pelindungan konsumen jasa taman penitipan anak (TPA), dengan fokus pada kasus pelanggaran hak konsumen oleh oknum Daycare X di Depok. Melalui metode penelitian doktrinal dengan teknik analisis kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, Penulis menemukan fakta bahwa meskipun permintaan jasa TPA meningkat seiring partisipasi perempuan dalam dunia kerja, kasus kekerasan terhadap anak oleh oknum TPA masih sering terjadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak yang dititipkan. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis hak konsumen terkait penganiayaan anak di TPA berdasarkan UUPK, mengkaji tanggung jawab TPA terhadap konsumen yang dirugikan sesuai UUPK, serta meninjau peran pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan TPA di Indonesia. Adapun tulisan ini membahas pengaturan terkait eksistensi jasa TPA di Indonesia, mulai dari pengertian, perkembangan, jenis-jenis jasa TPA, hingga perizinan yang diperlukan. Selain itu juga akan dibahas mengenai hak dan tanggung jawab pelaku usaha serta konsumen TPA sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, termasuk bentuk tanggung jawab pelaku usaha TPA terhadap konsumen yang dirugikan. Lebih lanjut, tulisan ini juga akan meninjau peranan pemerintah Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan TPA. Penulis berkesimpulan bahwa kurangnya regulasi spesifik dan terintegrasi mengenai sektor jasa penitipan anak, implementasi hukum yang belum optimal oleh oknum pengelola TPA, serta longgarnya pengawasan dari pemerintah terhadap TPA di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak dalam hal peningkatan standar operasional serta perlindungan konsumen TPA.

---

This paper analyzes the implementation of consumer protection in daycare services, focusing on the case of consumer rights violations by Daycare X in Depok. Using a doctrinal research method with qualitative analysis techniques and a descriptive-analytical approach, the author found that despite the increasing demand for daycare services in line with women's growing participation in the workforce, cases of child abuse by irresponsible daycare staff remain frequent. This raises concerns about the safety and well-being of children entrusted to such facilities. The study aims to analyze consumer rights related to child abuse in daycares under the Consumer Protection Act (UUPK), examine the liability of daycares toward aggrieved consumers as stipulated in the UUPK, and review the government's role in regulating and supervising daycare operations in Indonesia. The paper discusses the regulatory framework governing daycare services in Indonesia, covering definitions, development, types of daycare services, and licensing requirements. Additionally, it explores the rights and responsibilities of daycare operators and consumers as outlined in Law No. 8 of 1999, including the forms of liability that daycare operators must bear toward consumers who have suffered harm. Furthermore, the study evaluates the Indonesian government's role in daycare regulation and supervision. The author concludes that the lack of specific and integrated regulations for daycare services, suboptimal legal enforcement by some operators, and lax government oversight highlight the urgent need to improve operational standards and consumer protection in daycare services."

"Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan dalam kegiatan di Indonesia. Pada bab terakhir, skripsi ini akan menganalisis kasus penipuan yang dilakukan Yudha Manggala lewat Grab Toko pada Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen dengan didukung oleh peraturan-perundang-undangan lainnya seperti UU ITE dan PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Terkait tanggung jawab pelaku usaha atas penipuan yang dilakukan dalam kegiatan maka pelaku usaha dapat bertanggung jawab secara pidana, secara perdata, maupun secara administratif. Lalu, mengenai analisis Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, hakim telah tepat dalam memutus bahwa Yudha Manggala bersalah atas penipuan yang ia lakukan lewat Grab Toko. Hakim telah tepat menggunakan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dalam putusan ini. Sayangnya, hakim tidak menguraikan pasal tersebut dengan baik dalam putusannya. Tidak digunakannya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya juga menjadi hal yang disayangkan, sebab perbuatan Yudha Manggala lewat Grab Toko melanggar banyak ketentuan UU Perlindungan Konsumen.

---

This thesis discusses the legal protection of the consumer rights and the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities in Indonesia. In the last chapter, this thesis will analyze the fraud case committed by Yudha Manggala through Grab Toko in Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. The research in this thesis was carried out using a normative juridical research method and descriptive research types. Based on the research, it is known that the rights and obligations of consumers and business actors are protected by the Consumer Protection Act supported by other laws and regulations such as the Electronic Information and Transaction Law and Government Regulations on Trading Through Electronic Systems. Regarding the responsibility of business actors for fraud committed in e-commerce activities, business actors can be held criminally, civilly or administratively responsible. Regarding the analysis of Decision Number 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, the judge was right in deciding that Yudha Manggala was guilty of the fraud he committed through the Grab Toko. The judge has correctly used Article 28 paragraph (1) Jo. Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law in this decision. Unfortunately, the judge did not elaborate on the article properly in his decision. The public prosecutor's failure to use the provisions of the Consumer Protection Act in his indictment is also unfortunate, because Yudha Manggala's actions through Grab Toko violated many provisions of the Consumer Protection Act."

"Transportasi merupakan sarana yang paling penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, maka sebagian besar kota-kota di Indonesia memiliki berbagai jenis transportasi untuk memudahkan konsumen. Bali sebagai salah satu pusat pariwisata bagi wisatawan domestik dan internasional mendorong transportasi menjadi prioritas utama untuk menunjang pariwisata mereka. Oleh karena itu Bandara Ngurah Rai sebagai tempat untuk menampung para pendatang yang berdatangan menggunakan pesawat, wajib menyediakan transportasi yang mencukupi dan juga beragam agar konsumen dapat memilih jasa transportasi yang mereka inginkan. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan praktiknya, transportasi di Bandara Ngurah Rai hanyalah taksi, dan pelaku usaha yang mendominasi jasa angkutan taksi di area bandara adalah Koperasi Taksi X yang membawahi Taksi X. Sehingga timbul praktik penerapan tarif yang tidak berdasarkan argometer yang diterapkan oleh Taksi X. Konsumen kerap kali mengeluh karena tarif yang dipatok terlalu tinggi dan tidak sesuai aturan yang mewajibkan menggunakan argometer. Bahkan konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Banyak hal yang harus dibenahi oleh Kopersi Taksi X agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan hak-hak konsumen dapat terjamin. Konsumen sendiri perlu lebih menyadari akan hak-hak yang dimilikinya dan harus lebih berani dalam memperjuangkan haknya yang tidak terpenuhi atau dilanggar.

---

Transportation is the most important thing in supporting people’s mobility, majority of cities in Indonesia have many types of transportation to facilitate the consumers. Bali as one of the central tourism hub for domestic and international make transportation as top priority to support their tourism. Therefore Ngurah Rai Airport as a place to accommodate the newcomers who arrive by plane, must provide adequate and varied transportation so that consumers can choose the transportation services they want. But it is contrary to the practice at Ngurah Rai Airport transportation which only taxi, and the company who dominate the taxi transport services in airport area is X Taxi. Which raised the rate application practices that are not based on taximeter which implemented by X Taxi. Consumers often complain that rates are set too high and not according to the rules that required using the meter. Even consumers do not get their rights. Many things must be addressed by X Taxi cooperatives in order to maximize their services and guarantee the rights of consumers. Consumers themselves need to be more aware of their rights and should be more willing to fight for their rights that are not being met (fulfilled) or violated."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelindungan konsumen terhadap layanan purna jual dan garansi produk elektronika dan telematika, dengan studi kasus Putusan BPSK Nomor 009/A/BPSK-DKI/XII/2020. Dalam melindungi hak-hak konsumen pengguna produk elektronika dan telematika, penting bagi konsumen untuk mendapatkan pelindungan terhadap layanan purna jual dan garansi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, hukum pelindungan konsumen hadir untuk memberikan pelindungan hukum guna menjaga kepentingan konsumen, khususnya dalam konteks ini, para konsumen pengguna produk elektronika dan telematika. Namun, masih ada permasalahan terkait upaya perlindungan bagi konsumen pengguna produk tersebut, seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen akan hak-hak yang sebenarnya dimilikinya. Oleh karena itu, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen tentang hak-hak yang mereka miliki menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dalam menganalisis data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen masih memiliki pengetahuan yang terbatas dan kurang sadar akan hak-hak yang sebenarnya dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kasus dalam Putusan BPSK Nomor 009/A/BPSK-DKI/XII/2020. Meskipun pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya dengan baik, konsumen tetap merasa tidak puas dan mengharapkan lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan konsumen tentang jangka waktu layanan purna jual yang diberikan oleh pelaku usaha. Padahal, jangka waktu layanan purna jual telah diatur secara spesifik dalam kartu jaminan dan Permendag 26/2021. Oleh karena itu, konsumen perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait hak-hak mereka sebagai konsumen terhadap layanan purna jual dan garansi produk elektronika dan telematika. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek layanan purna jual dan garansi yang diberikan oleh pelaku usaha sebelum melakukan pembelian produk. Selain itu, konsumen juga perlu membaca dengan seksama petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual yang diberikan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan kepada konsumen dapat lebih memahami dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan mengenai layanan purna jual dan garansi produk elektronika dan telematika.

---

This study aims to examine the juridical review of consumer protection of after-sales service and warranty of electronics and telematics products, with a case study of BPSK Decision Number 009/A/BPSK-DKI/XII/2020. In protecting the rights of consumers who use electronics and telematics products, it is important for consumers to get protection against after-sales and warranty services provided by business actors. In this case, consumer protection law provides legal protection to safeguard the interests of consumers, especially in the context of consumers who use electronics and telematics products. However, there are still problems related to protection efforts for consumers who use these products, such as the lack of knowledge and awareness of consumers of the rights they actually have, and this emphasizes the importance of increasing consumer’s knowledge regarding their rights. This research uses the juridical-normative method in analyzing relevant data with results showing that consumers still have limited knowledge and are less aware of the rights they actually have reflected in BPSK Decision Number 009/A/BPSK-DKI/XII/2020. Although business actors have fulfilled their obligations properly, consumers still feel dissatisfied and expect more. This is due to consumers' lack of knowledge about the after-sales service period provided by business actors. In fact, the after-sales service period has been specifically regulated in the warranty card and Minister of Trade Regulation Number 26/2021. Therefore, consumers need to increase their knowledge and understanding of their rights as consumers regarding after-sales service and warranty of electronics and telematics products. This can be done by paying attention to the after-sales service and warranty aspects provided by businesses before purchasing products. In addition, consumers also need to read carefully the instructions for use and the after-sales guarantee card provided by the business. Thus, it is hoped that consumers can better understand and increase awareness of their rights which have been protected by laws and regulations regarding after-sales service and warranty of electronics and telematics products."

"Sebuah perusahaan startup PT. Soyaka Cerdas Kaya secara tiba-tiba memberhentikan seluruh karyawan dan memberhentikan pengiriman barang kepada konsumen tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai penutupan perusahaan tersebut. Hal itu mengakibatkan kerugian bagi para konsumen, membuat salah satu konsumen menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang kemudian keluar Putusan BPSK Kab. Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023. Namun, pelaku usaha keberatan dengan adanya putusan itu dikarenakan merasa tidak pernah dipanggil secara patut oleh pihak BPSK, sehingga pelaku usaha mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Garut. Majelis Hakim PN Garut melalui putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt menolak permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan bukti dan saksi yang diberikan tidak relevan dan upaya hukum yang dilakukan pelaku usaha tidak berkaitan dengan alasan-alasan diajukannya permohonan keberatan. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan metode pendekatan normatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada konsumen yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Soyaka Cerdas Kaya telah melanggar Hak Konsumen yang diatur di Pasal 4 UUPK dan Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada konsumen telah diatur dalam Pasal 7 UUPK tentang Kewajiban Ganti Rugi. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara ini ialah PT. Soyaka Cerdas Kaya dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Kesimpulannya adalah konsumen yang dirugikan oleh PT. Soyaka Cerdas Kaya dapat menuntut haknya melalui penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan ataupun diluar pengadilan seperti BPSK sebagaimana telah diatur Pasal 45 UUPK dan akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh PT. Soyaka Cerdas Kaya dikenakan sanksi berupa sanksi administratif melalui putusan BPSK Kab. Garut Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 mengingat majelis hakim dalam permohonan keberatan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt menolak permohonan yang diajukan.

---

A startup company, PT. Soyaka Cerdas Kaya, suddenly laid off all its employees and stopped shipping goods to consumers without informing clear reasons for the company's closure. This resulted in consumer losses, causing one of the consumers to sue through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), which BPSK Garut issued in BPSK Decision Number: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023. However, PT. Soyaka objected to the decision because BPSK did not issue a valid and proper summons, so PT. Soyaka filed an objection to the Garut District Court. The Panel of Judges at the Garut District Court through decision Number 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt rejected the objection application by considering that the evidence and witnesses submitted were considered irrelevant and the legal efforts filed by the business actor were not related to the reasons for filing the objection application. This study was analyzed using a doctrinal research method with a normative method with the objective of the study to determine the form of legal protection for consumers provided by the government through Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) and to determine the legal consequences appear from Decision Number 15/Pdt.Sus-BPS 2023/ PN Grt. The results of this study are that PT. Soyaka has violated Consumer Rights as regulated in Article 4 of the UUPK, and the legal protection that can be given to consumers is regulated in Article 7 of the UUPK concerning Compensation Obligations. Also, the legal consequences of this case are that PT. Soyaka can be subject to administrative or criminal sanctions. The conclusion is that consumers whom PT Soyaka harms can claim their rights through dispute resolution through the court process or outside the court, such as BPSK, regulated in Article 45 of the UUPK, and the result of legal actions taken by PT. Soyaka can be subject to administrative sanctions through the decision of the BPSK Garut Number: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023, considering that the panel of judges in the objection application Number 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Grt rejected the submitted application."