Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan BMN pada Kemenlu menurut BPK masih kurang tertib dan kurangnya pengendalian intern terhadap aset tetap. Dengan adanya penerapan SAKTI untuk mencatat aset tetap, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SAKTI dalam mendukung tercapainya pengendalian intern pada pengelolaan BMN, serta mengusulkan solusi perbaikan terhadap kekurangan yang masih terjadi.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil studi dokumentasi, wawancara dan observasi, kemudian dievaluasi dengan menggunakan PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. Temuan penelitian menunjukkan bahwa interkoneksi SIMKEU dengan SAKTI memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengendalian internal pada Pengelolaan BMN.

---

Management State Property at the Ministry of Foreign Affairs according to BPK is still less orderly and lack of internal control over fixed assets. With the application of SAKTI to record fixed assets, the purpose of this research is to find out the application of SAKTI in supporting the achievement of internal control in BMN management, and propose solutions to improve the shortcomings that still occur.

This research uses a case study method with a qualitative approach. The data processed are the results of documentation studies, interviews and observations, then evaluated using PP 60 of 2008 concerning SPIP. The research findings show that the interconnection of SIMKEU with SAKTI contributes to improving internal control in BMN Management."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengasuransian atas Barang Milik Negara-Gedung Bangunan, dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas proses pengasuransian atas Barang Milik Negara-Gedung Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara dilakukan terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 3 (tiga) Kementerian/Lembaga lain sebagai pembanding. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengampu kebijakan asuransi Barang Milik Negara dan PT Asuransi Jasa Indonesia selaku perusahaan yang terlibat dalam Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengasuransian barang milik negara telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Satuan kerja yang jumlahnya cukup banyak membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mampu untuk mengikutsertakan seluruh gedung bangunan satuan kerja dalam asuransi Barang Milik Negara. Terdapat masa pertanggungan yang tidak penuh selama setahun dalam periode asuransi dikarenakan adanya periode penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN berbeda setiap tahunnya. Untuk itu, proses penganggaran pengasuransian barang milik negara harus disusun dengan lebih baik dengan cara dimasukkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) agar selaras dengan usulan perencanaan Barang Milik Negara dalam dua tahun ke depan. Dengan demikian, anggaran asuransi dapat disiapkan lebih dini sehingga barang milik negara dapat diasuransikan secara utuh dalam satu periode pertanggungan. Perlindungan terhadap gedung bangunan negara merupakan hal mutlak karena berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

---

This research aims to analyze the insurance of buildings as state assets, to identify problems in its insurance, and to recommend policy as an attempt to increase the effectiveness of insurance of buildings as state assets in the Ministry of Law and Human Rights. The research utilizes qualitative descriptive analysis methods via a case study approach. Interview was conducted to the Ministry of Law and Human Rights and three other ministries/institutions as comparison. Furthermore, interview also conducted to the Directorate General of State Assets as the focal points for policy on insurance of buildings as state assets and to the PT Asuransi Jasa Indonesia as one of the company from State Assets Building Insurance Consortium. The research shows that the insurance of buildings as state assets by the Ministry of Law and Human Rights is in-line with the Minister of Finance Regulation No. 97/PMK.06/2019 on State Assets Insurance. With such a large scale of work units, it causes the Ministry of Law and Human Rights to not insure all its work units' buildings yet. Moreover, there is a limited accountability period within a year of insurance period. The limitations are incurred from the difference in budget consumption window period each and every year. The insurance process of building as state assets should be better planned. The plan could be included in the State Assets Requirement Plan to ensure its concordance within the next two years. Thus, insurance budget could be planned earlier and ministries/institutions could put their state assets under insurance within one accountability period. Protection of buildings as state assets is a necessity to ensure a functioning public service."

"Indonesia adalah negara dengan tingkat risiko tertinggi, hal ini menyebabkan Indonesia mengeluarkan kerugian yang sangat besar dari Indonesia risiko yang terjadi. Asuransi properti negara adalah salah satu caranya cara yang efektif dan efisien untuk mengurangi nilai cakupan risiko suatu negara itu mungkin muncul. Pada 4 Januari 2017, Peraturan tersebut dikeluarkan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2016 tentang Asuransi Properti Negara. Salah satu ketentuan dalam PMK dinyatakan sebagai Barang Barang Milik Negara (BMN) harus berada di daerah rawan menurut indeks Risiko bencana Indonesia (IRBI) ditentukan oleh lembaga respons bencana (BNPB). Selain itu, hanya BMN yang ada di IRBI tinggi saja bisa diasuransikan. Di dunia asuransi, ada prinsip dikenal sebagai prinsip Hukum Angka Besar. Apakah ketentuan di dalamnya Apakah PMK ini sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Sejumlah Besar. Kemudian Negara sebagai entitas tidak dapat mengambil tindakan apa pun, dalam hal ini Negara memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada manajer Barang, Pengguna Barang, dan Kekuatan Pengguna Barang untuk dikelola oleh BMN Jadi mereka memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan dalam BMN. APA PUN Penerapan Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan dalam asuransi BMN ini? Berkaitan dengan Izin diminta oleh BMN di daerah rawan bencana, lebih disukai Karena PMK semakin menyempit Izin untuk BMN itu sendiri.

---

Indonesia is a country with the highest level of risk, pthis causes Indonesia to incur very large losses from Indonesias risks. State property insurance is one of the effective and efficient ways to reduce the value of a countrys risk coverage it might appear. On January 4, 2017, the regulation was issued by the Minister of Finance No. 246/PMK.06/2016 concerning State Property Insurance. One of the provisions in the PMK stated as State Property (BMN) must be in vulnerable areas according to the Indonesian disaster risk index (IRBI) determined by the disaster response agency (BNPB). In addition, only BMNs in high IRBI can be insured. In the insurance world, there is a principle known as the Law of Large Numbers. What are the provisions in it. Is this PMK in accordance with the principles of the law of a large number? Then the State as an entity cannot take any action, in this case the State gives responsibility and authority to the Property manager, Property User, and Property User Strength to be managed by BMN. So they have insurable interests in BMN. WHAT IS THE APPLICATION OF INSURED PRINCIPLES OF INTEREST IN THE BMN INSURANCE? With regard to permits requested by BMN in disaster-prone areas, it is preferred because PMK is increasingly narrowing Licenses for BMN itself."

"Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis konten untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari pihak DJKN. Hasil penelitian adalah (1). pelaksanaan revaluasi BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan serta telah mencapai tujuannya. (2) pelaksanaan revaluasi BMN di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti pada kegiatan inventarisasi.

---

The Ministry of Finance is conducting a BMN revaluation in 2017-2018. However, the revaluation results are only presented to LKPP 2019 after the results were not received by the BPK in 2018. This study aims to: (1). Knowing the BMN revaluation process comply with accounting treatment on SAP, (2). Evaluate and analyze the weaknesses of the BMN revaluation that can be applied by the Ministry of Finance. This study uses accountability theory (dialogue between actors and forums that produces consequences) as a foundation for thinking and content analysis to analyze information obtained from the DJKN. The results of the study are (1). implementation of the BMN revaluation has been carried out in accordance with SAP and regulations also has achieved its objectives. (2) the implementation of the revaluation of BMN in Indonesia still has several weaknesses such as in inventory activities."

"Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis konten untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari pihak DJKN. Hasil penelitian adalah (1). pelaksanaan revaluasi BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan serta telah mencapai tujuannya. (2) pelaksanaan revaluasi BMN di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti pada kegiatan inventarisasi.

---

The Ministry of Finance is conducting a BMN revaluation in 2017-2018. However, the revaluation results are only presented to LKPP 2019 after the results were not received by the BPK in 2018. This study aims to: (1). Knowing whether the BMN revaluation process comply with accounting treatment on SAP, (2). Evaluate and analyze the weaknesses of the BMN revaluation that can be applied by the Ministry of Finance. This study uses accountability theory (dialogue between actors and forums that produces consequences) as a foundation for thinking and content analysis to analyze information obtained from the DJKN. The results of the study are (1). The implementation of BMN revaluation is comply with government accounting standards but still experiences various problems. The results of the study are (1). implementation of the BMN revaluation has been carried out in accordance with SAP and regulations. It also has achieved its objectives. (2) the implementation of the revaluation of BMN in Indonesia still has several weaknesses such as in inventory activities."

"Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat hidup masyarakat dunia semakin mudah, sama hal nya dengan   masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat dihadapkan dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan termasuk di instansi pemerintahan maupun swasta. Contoh dari transfromasi yang terjadi adalah dengan adanya pendaftaran merek berbasis online atau melalui aplikasi. Hal terkait pendaftaran secara elektronik atau online ini telah ditetapkan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2016. Namun,  pada implementasinya DJKI membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun untuk dapat menerapkan sistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan sistem pendaftaran merek secara online pada DJKI. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Merek, pelayanan publik, dan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah DJKI telah menerapkan pendaftaran merek dengan baik walaupun banyak kendala seperti resistensi yang tejadi dari pihak internal maupun eksternal, banyaknya aspirasi dari berbagai stakeholders dan lain-lain.

---

The rapid development of technology and information makes life easier for the people of the world, just like the Indonesian people. Currently, society is faced with changes in the environment, including in government and private agencies. An example of the transformation that occurs is the presence of online-based trademark registration or via an application. Regarding electronic or online registration, it has been stipulated in Law No. 20 of 2016. However, in its implementation, DGIP takes approximately three years to be able to implement the system. This study aims to analyzing the application of the online trademark registration system at DGIP. The theory used in this research is the brand, public service, and policy implementation.  The method used in this study is qualitative, data collection techniques with in-depth interviews. The results obtained from this study are that DGIP has implemented trademark registration well, although there are many obstacles such as resistance that occurs from internal and external parties, the many aspirations from various stakeholders, and others."

"UU No. 1 Tahun 2011 tentang  Perumahan Dan Permukiman menyatakan bahwa Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Terdapat 10.475 unit Rumah Negara dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan dari total dimaksud, 4.118 unit Rumah Negara dihuni penghuni yang tidak berhak maupun keadaan kosong. Ketersediaan Rumah Negara tersebut tidak sebanding dengan jumlah pegawai di Kementerian Keuangan sebanyak 80.524 orang. Permasalahan penelitian dilakukan untuk mengkaji prosedural dan penerapan penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Keuangan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif serta pendekatan deskriptif. Ketentuan sektoral Rumah Negara di Kementerian Keuangan belum menindaklanjuti secara jelas dan rinci prinsip pengelolaan Barang Milik Negara. Secara normatif tahapan upaya hukum dan penerapan sanksi hukuman penertiban Barang Milik Negara bermula dari yang bersifat administratif, keperdataan sampai dengan pemidanaan. Selanjutnya faktor ketersediaan anggaran tidak maksimal dan tidak sesuainya kapasitas pejabat yang diberikan kewenangan penertiban menjadikan penegakan hukum Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi tidak efektif dan berjalan lamban.

---

Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2011 on Houses and Housing Area rules that A statehouse is a house owned by state and functioned as a living house or residence, and as a facility to raise a family and to support government officials duties. There are 10.475 statehouses which owned by the Ministry of Finance, including 4.118 statehouses which lived by person who has no right or unoccupied. The availability of statehouses owned by the Ministry of Finance is not equivalent to the number of 80.524 employees. This research was conducted to observe procedural and legal enforcement which conducted by the Ministry of Finance. Normative juridical method and descriptive approach have been applied to conduct this research. The sectoral provisions of statehouses in the Ministry of Finance have not yet followed up clearly and in detail the principles of managing states asset. Normatively, the stages to conduct legal efforts and to apply penalties on the use of statehouses is begin from administrative effort into using private or criminal law. Furthermore, the factor  of budget availability is not maximal and the incompatibility of officials capacity who are given enforcement authority make law enforcement of statehouses within the Ministry of Finance became ineffective and sluggish."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN yang ada dengan Integrated Strategic Asset Management framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara yang saat ini dilakukan oleh DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang diamanatkan dalam Integrated Strategic Asset Management, yaitu agar terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, disusun usulan perbaikan strategi lsquo;gap rsquo; analysis, strategi pengelolaan aset terinci, dan strategi identifikasi risiko aset yang berpengaruh dalam pelayanan, dalam rangka menyelaraskan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN dengan rencana strategis organisasi, yang akan mempercepat penambahan jumlah rumah negara DJKN dengan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

---

This research was aimed at analyzing State Owned Assets Barang Milik Negara BMN requirement planning in the form of state owned houses at Directorate General of State Assets Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN of Ministry of Finance. Directorate General of State Assets rsquo state owned houses planning has not yet integrated with Directorate General of State Assets rsquo strategic planning so Directorate General of State Assets rsquo state owned houses have only reached 198 houses or 18,02 of the number of posts that should be given state owned houses. This approach used Integrated Strategic Asset Management framework especially in Strategic Planning. This research was a qualitative research with case study approach. Analysis was done through comparing the planning of state owned asset need in the form of existing Directorate General of State Assets state owned houses with Integrated Strategic Asset Management framework.

The result of the research shows that state owned asset needs planning in the form of state owned houses has not yet fitted with strategies as addressed in Integrated Strategic Asset Management, that is, in order be well integrated with organization strategic planning. Further, the improvement of gap analysis strategy, detailed assets management strategy, and assets risk identification strategy influencing services are proposed in order to fit state owned asset needs planning in the form of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses with organization srategic planning, that will accelerate the addition of the number of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses which still fits with organization goals achievement."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dimensi struktur organisasi (kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi) baik masing-masing maupun simultan terhadap efektivitas organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada bulan Mei-Juni 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formalisasi dan sentralisasi memiliki berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Sedangkan kompleksitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa formalisasi memiliki hubungan yang paling kuat dengan efektivitas organisasi. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi, maka perlu ditingkatkan hal-hal yang berkaitan dengan formalisasi.

---

This study was conducted to determine the extent of the influence of the dimensions of organizational structure (complexity, formalization and centralization) either individually or simultaneously to organizational effectiveness Directorate General of Law Administration Affair Ministry of Law and Human Rights. Research conducted at the Directorate General of Law Administration Affair in May-June 2013. The method used in this study is a quantitative explanation.

The results of this study indicate that formalization and centralization has a significant effect on organizational effectiveness. Whereas no significant effect on the complexity of organizational effectiveness. Research also shows that formalization has the strongest relationship with organizational effectiveness. To improve the effectiveness of the organization, it needs to be improved matters relating to formalization."

"Salah satu isu krusial dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah tidak dipergunakannya BMN secara efisien sehingga menimbulkan kondisi BMN yang unutilized dan underutilized. Konsep capital charge dalam ranah pengelolaan aset publik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Capital charge telah diimplementasikan pada beberapa negara antara lain Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan diterapkannya konsep capital charge pada pengelolaan BMN dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk penerapan capital charge tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif berupa studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). DJKN merupakan unit pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan BMN, termasuk kebijakan capital charge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep capital charge memiliki relevansi dengan konsepsi pengelolaan BMN, terutama pada optimalisasi pengelolaan BMN dengan fokus cost efficiency pada kondisi BMN yang underutilized. Berdasarkan hal tersebut, capital charge sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia, namun dalam implementasinya juga perlu memperhitungkan dampak fiskal dari sudut pandang penganggaran keuangan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

---

One of the crucial issues in the management of State Property (BMN) is that BMN is not used efficiently, resulting in conditions where BMN is unutilized and underutilized. The concept of capital charges in the realm of public asset management can be one solution to increase the efficiency of asset use. Capital charges have been implemented in several countries, including Australia, England, New Zealand, and Canada. This study aims to analyze the possibility of applying the capital charge concept to BMN management and the prerequisites that must be met for the application of the capital charge. This study uses a qualitative approach in the form of a case study at the Directorate General of State Assets Management of the Ministry of Finance (DGSAM). DGSAM is a government agency that has the authority to formulate BMN management policies, including capital charge policies. The study results show that the capital charge concept has relevance to the concept of BMN management, especially in optimizing BMN management with a focus on cost efficiency in underutilized BMN conditions. Based on this, a capital charge can be implemented in Indonesia, but in its implementation, it is also necessary to take into account the fiscal impact from the perspective of state financial budgeting in the APBN."