Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sustainability Linked Sukuk/Bond (SLB) merupakan instrument baru yang diperkenalkan pada tahun 2018, yaitu instrumen penerbitan surat berharga yang dikaitkan dengan Key Performance Indikator (KPI) serta Sustainability Performance Target (SPT) yang dapat dikuantifikasi perhitungan kontribusinya bagi pengurangan emisi gas rumah kaca. SLB dapat menjadi salah satu instrumen dalam mengatasi permasalahan pengaturan pemenuhan komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global /National Determined Contribution (NDC) di Indonesia yang diatur dalam Perpres 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Perpres 98 ini merupakan mandat yang diatur dalam Paris Agreement. Dalam Perpres 98 tersebut ditentukan bahwa target pemenuhan NDC Indonesia adalah pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29%-40% dari baseline pada tahun 2030. Penerbitan SLB yang dikaitkan dengan NDC ini menghadapi permasalahan berupa kontibusi pemenuhan aksi mitigasi maupun adaptasi perubahan lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini terjadi karena K/L menghadapi dilema untuk memenuhi target dalam NDC atau memenuhi mandatnya sebagai K/L teknis yang akan berdampak pada kapasitas fiksal/anggaran dari K/L tersebut. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dapat membuat suatu aturan yang dapat memberikan insentif dari sisi K/L yang dapat berkontribusi dalam pemenuhan aksi mitigasi perubahan lingkungan. Selain itu penelitian ini juga akan membandingkan pengaturan penerbitan SLB yang dilakukan oleh Negara Chille dan Uruguay guna memberikan perbandingan dan gambaran terkait kebijakan penerbitan SLB di Indonesia

---

Sustainability Linked Sukuk/Bond (SLB) is a new instrument introduced in 2018, namely a securities issuance instrument linked to Key Performance Indicators (KPI) and Sustainability Performance Targets (SPT) which can be quantified in calculating their contribution to reducing greenhouse gas emissions. It is hoped that SLB can become an instrument to overcome the regulatory problem related the fulfillment of national commitments for handling global climate change / National Determined Contribution (NDC) in Indonesia as regulated in Presidential Decree 98 of 2021 concerning the Implementation of Economic Value of Carbon for Achieving Nationally Determined Contribution Targets and Controlling Emissions Greenhouse Gases in National Development. The Presidential Decree 98 is a mandate regulated in the Paris Agreement. The Presidential Decree 98 is determined that the target for fulfilling Indonesia's NDC is to reduce greenhouse gas emissions by 29% -40% from the baseline in 2030. The issuance of the SLB which is linked to the NDC having the problems related the contribution to the fulfillment of mitigation actions and adaptation to environmental changes carried out by the Ministry. /Institution (K/L). The K/L having problems to meet the targets in the NDC or fulfilling the mandate as a technical K/L which impact or affected the fiscal/budget capacity of the K/L. This situation, require the government to make regulations that can provide incentives to the K/L that can contribute to fulfilling environmental change mitigation actions. Apart from that, this research will also compare the SLB issuance arrangements carried out by Chile and Uruguay in order to provide a comparison and overview regarding the SLB issuance policy in Indonesia"

"Sukuk merupakan alternatif sumber keuangan negara yang cukup potensial. Sukuk memerlukan Barang Milik Negara sebagai underlying aset dalam penerbitannya. Peneltian ini mengkaji penggunaan hak manfaat pada negara yang menggunakan civil law seperti Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif yang menggunakan pendekatan Statute Approach, didukung Comparative Approach dan Conceptual Approach. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang didukung dengan wawancara dan penelitian terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan Barang Milik Negara dikenal dalam sistem hukum civil law, common law dan hukum Islam. Latar pemikiran civil law adalah hukum alam, sedangkan common law adalah aspek rasional para hakim, adapun pada hukum Islam adalah aspek Illahiyah dalam kepemilikan. Konsep hak manfaat dikenal dalam hukum Islam dan common law, namun tidak dikenal dalam civil law. Hak manfaat dikenal dalam sistem common law dengan konsep bundle of right. Hak manfaat juga diakui dalam hukum Islam, karena manfaat dari suatu barang adalah tujuan yang dikehendaki dari kepemilikan barang. Sedangkan dalam civil law, hak manfaat tidak dikenal karena menggunakan konsep undivided ownership. Penggunaan Barang Milik Negara dalam penerbitan Sukuk ada dua jenis, yaitu Sukuk berbasis aset riil dan Sukuk yang melekat pada dan dijamin oleh aset riil.

---

Sukuk is an potential alternative source of state finance. State property needs underlying aset in Sukuk issuance. This study examines the utilization issuance of beneficial title in civil law countries such as Indonesia. This is normative research that employ Statutory Approach approach, supported by Comparative Approach and Conceptual Approach. Data collection is done by library research, supported by interviews and participatory research. The results of this study show that State Property is recognized in civil law system, common law as well as Islamic law. The civil law foundation of thought is natural law, while common law is a rational aspect of judges, and Islamis laws are divine aspec of Allah as ultimate owner. The concept of beneficial title is recognized in Islamic law and common law, but is not known in civil law. The beneficial title is recognized in the common law system with the bundle of rights concept. The beneficial title is also recognized in Islamic law, since the benefit of a good is the desired goal of the goods possession. While in civil law, the beneficial title is unrecognized because it uses the undivided ownership concept. There are two types of utilization State Property in the Sukuk issuance, namely Sukuk based on real assets dan Sukuk attached to and guaranteed by real assets."

"Penerbitan Obligasi Syariah (Mudharabah) di Indonesia diawali oleh PT. IndosatTbk. dan ternyata mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat pada pasarperdana. Hal ini ditandai dengan meningkatnya permintaan obligasi melebihi75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerbitan semula yang sebesarRp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga penerbitan obligasiditingkatkan menjadi Rp.175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliarrupiah). Dasar hukum dalam penerbitan Obligasi Syariah (Mudharabah)bersandar pada AlQur’an dan Al Hadits dan Hukum Fiqih serta Hukum Nasional,yaitu Undang-undang tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturanBapepam. Dalam pelaksanaan penerbitan Obligasi Syariah (Mudharabah)diawasi oleh tim ahli dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesiadan Bapepam. Demikian pula dana yang dihasilkan dari penerbitan obligasisyariah harus dimasukkan ke dalam rekening khusus syariah tersendiri ditempat kedudukan Emiten serta tidak boleh tercampur dengan dana lain,khususnya dana dari obligasi yang diterbitkan secara konvensional. Dengandemikian diharapkan dana yang diperoleh perusahaan benar-benar bersih dariunsur-unsur non halal sebagaimana telah difatwakan oleh Dewan SyariahNasional - Majelis Ulama Indonesia. Kesuksesan penerbitan Obligasi Syariah(Mudharabah) oleh PT. Indosat Tbk. tersebut dapat menjadi pionir bagiperusahaan-perusahaan lain untuk menerbitkan obligasi syariah (mudharabah)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi credit spread sukuk dan obligasi di pasar sekunder Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pasar sekunder yang didapatkan dari Thomson Reuters Eikon dan CEIC data pada periode 2017–2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode unbalanced panel data dengan Fixed-Effect Model. Kemudian penelitian ini juga melakukan analisis parsial untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan faktor penggerak yield spread antara sukuk yang menggunakan struktur ijarah dan mudarabah. Hasil utama dari penelitian ini adalah investor tidak melihat sukuk sebagai alternatif dari obligasi konvensional dari sisi tingkat risiko dan imbal hasil investasi, dikarenakan faktor yang mempengaruhi yield spread di antara keduanya memiliki kemiripan yang tinggi. Hasil parsial dari penelitian ini adalah sukuk mudarabah adalah produk yang distingtif terhadap sukuk ijarah di pasar utang sekunder Indonesia.

---

This research aims to examine whether there are differences in the factors influencing the credit spread of sukuk and bonds in the secondary market of Indonesia. The data used in this study are secondary market data obtained from Thomson Reuters Eikon and CEIC data for the period 2017-2021. The method employed in this research is the unbalanced panel data method with a Fixed-Effect Model. Furthermore, this study also conducts partial analysis to determine whether there are differences in the driving factors of yield spread between sukuk using ijara and mudarabah structures. The main findings of this study indicate that investors do not perceive sukuk as an alternative to conventional bonds in terms of risk level and investment yield, as the factors influencing the yield spread between the two have high similarities. The partial results of this study reveal that sukuk mudarabah is a distinctive product compared to sukuk ijara in the Indonesian secondary debt market."

"Penelitian ini secara komprehensif melihat hubungan antara likuiditas internal perusahaan dengan proksi current ratio, quick ratio dan modified operating solvency ratio terhadap yield sukuk korporasi di Indonesia periode tahun 2006-2013 dengan mengontrol variabel-variabel yang terkenal di literatur yaitu, faktor spesifik sukuk (maturity dan rating), faktor spesifik perusahaan (leverage dan volatilitas), faktor ketidakjelasan informasi (accruals quality dan umur perusahaan) dan faktor ekonomi (GDP). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas internal perusahaan (current ratio dan quick ratio) dihargai pada yield sukuk korporasi di Indonesia namun tidak untuk likuiditas internal perusahaan dengan proksi modified operating solvency ratio. Penelitian ini juga menemukan bahwa sukuk terbitan BUMN relatif memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan sukuk terbitan swasta. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketika periode krisis, yield sukuk korporasi diminta lebih tinggi oleh investor dibandingkan kondisi normal.

---

This study comprehensively look at the relationship between the corporate internal liquidity (current ratio, quick ratio and modified operating solvency ratio) and yield of corporate sukuk in Indonesia period 2006-2013 by controlling the variables are known in the literature, namely, sukuk-specific factors (maturity and rating), firm-specific factors (leverage and volatility), information uncertainty factors (accruals quality and age) and economic factors (GDP). The findings of this study indicate that the corporate internal liquidity (current ratio and quick ratio) valued at yield corporate sukuk in Indonesia, but not the corporate internal liquidity measured by modified operating solvency ratio. The study also found that sukuk issued by SOEs (BUMN) have relatively less risk than sukuk issued by the private. This study also found that on period of crisis, corporate sukuk yield demanded more high than normal condition."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaaan pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank X, mulai dari proses penyaluran pembiayaan, pengawasan, sampai penanggulangan pembiayaan bermasalah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi nilai non performing financing dari Unit Usaha Syariah Bank X. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa variabel return on equity, solvency ratio, ukuran perusahaan, leverage ratio, dan inefisiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai non performing financing dari Unit Usaha Syariah Bank X.

---

The aims of this research is to analyze the process of financing management in X Sharia Business Unit, from distributing, monitoring, and settlement of non performing financing. Besides, this research amis to find out the determinant of non performinng financing. The results show that return on equity, solvency ratio, size, leverage ratio, and inefficiency have significant effect to non performing financing of X Sharia Business Unit."

"Pembiayaan berbasis ekuitas merupakan karaktertistik sistem kuangan Islam. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pembiayaan berbasis ekuitas. Namun porsi pembiayaan berbasis ekuitas saat ini masih belum menjadi porsi pembiayaan yang utama pada perbankan syariah karena pembiayaan tersebut memiliki risiko yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh kinerja keuangan terhadap pembiayaan ekuitas pada perbankan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan panel data yang bersifat unbalance dari 22 laporan keuangan pada 22 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019). Penelitian ini menemukan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis ekuitas, sedangkan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis ekuitas. Non- Performing Financing tidak terbukti berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis ekuitas pada perbankan syariah. Sementara itu, pengaruh kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) terhadap pembiayaan berbasis ekuitas lebih kuat dibandingkan kinerja keuangan pada Unit Usaha Syariah (UUS).

---

Equity-based financing is a characteristic of the Islamic financial system. Islamic banks are financial intermediary institutionsthat expected to contribute in supporting equitybased financing. However, the curret portion of equity-based financing has not the main finacing protion in Islanic banking because this fiancning risky. The purpose of this study is to investigate the effect of financial performance on equity-based financing in Indonesian Islamic bankong, as well as to analyze the sifferences between Isalmic Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Unit (UUS). This study using unbalance panel data from 22 financial report in 22 Islamic Commercia Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS) in Indonesia within 5 years (2015-2019). This study found that the Financing to Deposit Ratio (FDR) has a negative effect on equity-based financing, while level of profit-sharing has positive effect on equity-based financing. Non-Performing Financing (NPF) has no effect on equity-based financing in Indonesia Islamic banking. Then, the effect of BUS financial performance on equity-base financing is higher than UUS financial perfromance."

"Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana landasan hukum dijalankannya prinsip syariah ini mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadits adapun beberapa peraturan lainnya terkait dengan kegiatan usaha bank syariah sebagai Financial Intermediary yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam kegiatan penyaluran kepada masyarakat ini ada beberapa pembiayaan yang dijalankan dalam prinsip syariah diantaranya adalah pembiayaan jual-beli atau biasa kita kenal dengan akad murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank."

"Laporan Magang ini membahas kesesuaian syariah dan akuntansi produk pembiayaan berbasis akad ijarah menurut PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI di Bank Syariah X. Penulis membandingkan kebijakan pelaksanaan akad ijarah dalam produk-produk pembiayaan berbasis ijarah di Bank tersebut dengan Fatwa DSN MUI terkait dan Shari'a Standard No. 9 AAOIFI. Lalu penulis membandingkan kebijakan akuntansi produk-produk tersebut dengan PSAK 107: Akuntansi Ijarah dan Financial Accounting Standard No. 8 AAOIFI. Hasil penelitian ini adalah masih ditemukan ketidaksesuaian syariah dalam pelaksanaan pembiayaan dan masih ada keanehan dalam perlakuan akuntansi pembiayaan tersebut.

---

This Internship report discusses the shari'a and accounting compliance of ijarah­-based financing products to DSN MUI's Fatwas and PSAK 107 in X Shari'a Bank. Author compares the implementation policy of ijarah products to related DSN MUI's Fatwas and AAOIFI's Shari'a Standard No. 9. Author also compares the products' accounting policy to PSAK 107: Akuntansi Ijarah and AAOIFI's Financial Accounting Standard No. 8. The result of the analysis indicates that there are deficiencies both in the implementation and accounting policies compared to those standards."

"Penelitian ini mengenai analisis prosedur pembiayaan mudharabah berdasarkan Fatwa MUI dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105 kasus pada Bank Syariah XYZ (BSX). Peneliti menemukan bahwa prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Syariah XYZ sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa MUI. Namun terdapat perbedaan pada ketentuan mengenai tujuan penggunaan dana mudharabah dimana dalam ketentuan Bank Syariah XYZ penggunaan dana akad digunakan untuk kepentingan multiguna, sedangkan menurut Fatwa DSN MUI tujuan penggunaan akad ini diperuntukan hanya untuk usaha produktif. Selain itu ketentuan ganti rugi modal akad jika diluar kelalaian mudharib, BSX tidak akan menanggung kerugian mudharib. Perlakuan akuntansi akad mudharabah di Bank Syariah XYZ sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Dimana dari poin-poin ketentuan akuntansi pemilik dana dalam PSAK 105, perlakuan pencatatan akuntansi mudharabah BSX telah memenuhi ketentuan yang ada. Terdapat perbedaan dengan ketentuan, namun hal ini tidak terlalu signifikan.

---

This research is about mudharabah financing procedure analysis based on provision of Fatwa MUI and accounting treatment in PSAK 105. Researcher found that the majority of mudharabah financing procedure in Bank Syariah XYZ (BSX) has met its sharia provision based on Fatwa MUI. But there is a little difference in some provision about the purpose of the use of fund. Based on Bank Syariah XYZ this fund addressed for multipurpose use, whereas according to Fatwa MUI the financing funds utility is just for productive purpose. Moreover the provision of compensation besides of mudharib error will not borne by BSX as shahibul maal. Accounting treatment mudharabah contract in BSX has met the accounting provision according to PSAK 105. There is some different which is not significant and may not harm the financial report at all."