Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis efek dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) terhadap stunting di kalangan balita dari keluarga miskin di Indonesia. Menggunakan data Survei Status Gizi Indonesia 2022 dari 485 kabupaten/kota di 33 provinsi dan metode propensity score matching dengan regression adjustment. Hasil menunjukkan bahwa gabungan dari bantuan sosial dan jaminan kesehatan secara tidak terduga meningkatkan risiko stunting, tetapi juga menunjukkan adanya potensi sinergi yang bisa memperkuat efektivitas intervensi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan fokus, pemantauan, dan evaluasi program bantuan sosial dan jaminan sosial untuk intervensi gizi, perluasan dan penyempurnaan bantuan pangan, serta pemberdayaan perempuan melalui pendidikan.

---

This study analyzes the effects of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan - PKH), Non-Cash Food Assistance (Bantuan Pangan Nontunai - BPNT), and Health Insurance Premium Assistance (Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan - PBI) on stunting among under-five children from impoverished families in Indonesia. Utilizing cross-sectional data from the 2022 Indonesia Nutritional Status Survey covering 485 districts/cities across 33 provinces and employing propensity score matching with regression adjustment, the results indicate that the combination of social assistance and health security unexpectedly increases the risk of stunting. However, it also reveals a potential synergy that could enhance the effectiveness of these interventions. This study recommends enhancing the focus, monitoring, and evaluation of social assistance and social security programs for nutritional interventions, expanding and refining food assistance, and empowering women through education."

"Kebijakan pemberian bantuan sosial santunan kematian di Kota Depok merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan dalam membantu masyarakat miskin di Depok terhindar dari kemungkinan terkena dampak risiko sosial yang ditimbulkan dari pembiayaan prosesi kematian. Kebijakan ini mulai sepenuhnya dikelola oleh Seksi Bina Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok sejak tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial santunan kematian di Kota Depok tahun 2010-2014 dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum berlangsung dengan baik dan terdapat faktor-faktor penghambat yang diklasifikasikan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Implementasi kebijakan dilihat dari aspek organisasi, interpretai, dan aplikasi.

---

Social assistance of death compensation in Depok is one of policy which is conducted in order to help poor people in Depok to avoid the possibility of social risk impact caused by funeral ceremony cost. The policy has been fully implemented by Social Development Division of Labor and Social Department in Depok since 2010. This research aims to describe the implementation of death compensation policy in Depok from 2010 to 2014 and also describe the factors which hinder the implementation of death compensation policy. This research is conducted through a qualitative approach with in depth interview method and literature review. The result of this research shows that the implementation has not occurred well and there are some factors hindering the implementation which are classified into internal and external factors. The policy implementation is observed from organizational aspect, interpretation aspect and application aspect."

"Stunting adalah permasalahan besar bagi suatu negara karena akan berdampak pada kesehatan bangsa hingga kemampuan ekonomi suatu negara. Stunting disebabkan oleh faktor langsung dan tidak langsung. Untuk mengatasi stunting, pemerintah melakukan intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dari stunting dan intervensi gizi negatif untuk mengatasi penyebab tidak langsung stunting. Karena stunting adalah masalah yang erat kaitannya dengan kemiskinan maka pemerintah berupaya mengatasi stunting melalui melalui program bantuan sosial yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN). Penelitian ini menganalisis dampak program bantuan sosial sebagai intervensi gizi sensitif terhadap balita stunting dengan mengguankan data sampel yang diambil dari Indonesian Family Live Surveys (IFLS) tahun 2007 dan 2014 dengan sampel balita umur 12-59 bulan. Metode logit digunakan untuk mengestimasi hubungan antara program bantuan sosial dan faktor lain yang berhubungan dengan stunting. Metode kombinasi Propensity Score Matching (PSM) dan Difference-in-Differences (DID) digunakan untuk mengevaluasi dampak bantuan sosial terhadap individu stunting, kombinasi ini dilakukan untuk memenuhi parallel trend assumption dengan cara mencocokkan karakteritik antara kelompok penerima dan non-penerima program bantuan sosial. Hasil dari PSM-DID menunjukkan bahwa program bantuan sosial memberikan dampak pada peningkatan probabilitas balita stunting sebesar 4,7 persen. Diperlukan perbaikan desain pada program bantuan sosial agar income transfer yang diterima melalui program bantuan sosial dapat mengubah perilaku masyarakat.

---

Stunting is a major problem for any country because it can have an impact on the health of a nation up to the economic capacity of a country. Stunting is caused by direct and indirect factors. To address stunting, the government conducts specific nutrition interventions to address the direct causes of stunting and negative nutrition interventions to address the indirect causes of stunting. Because stunting is a problem closely related to poverty, the government is trying to address stunting through social assistance programs consisting of the Indonesia Family Hope Program (PKH) and Rice for Poor People (RASKIN). This study analyzed the impact of social assistance programs as sensitive nutrition interventions on stunted toddlers using sample data taken from the Indonesian Family Live Surveys (IFLS) in 2007 and 2014 with a sample of toddlers aged 12-59 months. The logit method was used to estimate the relationship between social assistance programs and other factors related to stunting. The combination of Propensity Score Matching (PSM) and Difference-in-Differences (DID) methods was used to evaluate the impact of social assistance on stunting individuals, this combination was done to meet the parallel trend assumption by matching characteristics between the recipient and non-recipient groups of social assistance programs. The results of PSM-DID show that social assistance programs have an impact on increasing the probability of stunted toddlers by 4.7 percent. Design improvements are needed in social assistance programs so that income transfers received through social assistance programs can change people's behavior."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi Program Jaminan Sosial yaitu BLT, Raskin dan Askeskin yang berpengaruh terhadap status gizi anak usia balita. Analisis dilakukan menggunakan data cross section tahun 2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sakerti 2007 dengan sampel anak usia balita yang berada di rumah tangga miskin. Untuk mengetahui pengaruh Program Jaminan Sosial yaitu BLT, Raskin dan Askeskin terhadap status gizi anak usia balita digunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa Program Jaminan Sosial BLT, Raskin dan Askeskin tidak berpengaruh terhadap status gizi anak usia balita.

---

The purpose of this study is to identify the effect of Social Security programs (BLT, Raskin and Askeskin) on the nutritional status of under-five-year children. Analysis was performed on cross-sectional data of Sakerti in 2007, with a sample of under-five-year children who are in poor households, using Ordinary Least Square (OLS) method. The result of this research indicated that the Social Security programs (BLT, Raskin and Askeskin) did not affect the nutritional status of under-five-year children."

"Untuk memutus penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut membawa dampak ekonomi bagi masyarakat baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Pemberian bantuan sosial Covid-19 diberikan untuk memitigasi dampak tersebut. Selama pandemi Covid-19, terdapat peningkatan signifikan belanja bantuan sosial namun angka kemiskinan justru meningkat. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan di lapangan juga dapat timbul beragam permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peranan bansos Covid-19 dalam mempertahankan taraf kesejahteraan keluarga dan bagaimana kinerja kebijakan menurut persepsi penerima kebijakan. Data utama penelitian diperoleh melalui survei kepada keluarga. Analisis deskriptif digunakan untuk menilai persepsi keluarga dan analisis DID digunakan untuk menilai pengaruh pemberian dan pencabutan bansos Covid-19 terhadap kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja kebijakan telah memuaskan atau telah memenuhi harapan penerima manfaat meskipun begitu, masih ditemukan salah sasaran dan ketidakmerataan dalam pemberian bansos. Pemberian uang tunai sebesar Rp300 ribu sebanyak enam kali belum mampu menjaga taraf kesejahteraan keluarga yang menurun akibat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai bantuan dan kombinasi bantuan dengan barang yang dibutuhkan masyarakat, efektif dalam meningkatkan kesejahteraan namun hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Pencabutan bansos Covid-19 berupa uang dan barang signifikan menurunkan kesejahteraan karena perekonomian keluarga belum sepenuhnya pulih.

---

Restrictions policy on community activities applied by DKI Jakarta Province to suppress social activities in order to suppress the spread of Covid-19. That policy has an economic impact on the community both working in the formal and informal sectors. In response, Covid-19 social assistance is provided to mitigate this impact. During the Covid-19 pandemic, there was a significant increase in social assistance spending on DKI Jakarta government budget, but the poverty rate actually increased. During the distribution of social assistance to the community, various problems can also arise. The purpose of this study was to find out how the Covid-19 social assistance effect in maintaining the level of family welfare and how the policy performance according to the perceptions of policy recipients. The main data of the study were obtained through a survey to families. Descriptive analysis was used to assess family perceptions and DID analysis was used to assess the effect of giving and withdrawing Covid-19 social assistance on welfare. The results of the study indicate that the implementation of policy performance has been satisfactory or has met the expectations of the beneficiaries, however, it is still found that there are mistargets in the provision of social assistance. Giving cash of Rp300 thousand six times was able to maintain family welfare the level of family welfare which has decreased due to the Covid-19 pandemic. Increasing the value of aid and the combination of aid with goods needed by the community are effective in improving welfare, but this is greatly influenced by the number of family members. The withdrawal of the Covid-19 social assistance in the form of money and goods significantly reduces welfare because the family economy has not fully recovered."

"Penyelenggaraan sistem jaminan sosial negara yang efektif berperan penting dalam menjamin perlindungan pendapatan dan kesehatan masyarakat demi mencapai stabilitas kesejahteraan. Di Indonesia, pemerintah mereformasi sistem jaminan sosial dengan mengesahkan UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan layanan yang bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial berfungsi untuk melindungi masyarakat dari pengeluaran yang tidak terduga, dan memberikan rasa aman dari ketidakpastian sehingga dapat meningkatkan kepuasan hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari penyelenggaraan program BPJS sejak tahun 2014 terhadap kesejahteraan subjektif masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan data IFLS gelombang 4 dan 5 serta metode Difference-in-Differences (DID) yang dikombinasikan dengan Propensity Score Matching (PSM), penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan BPJS akan meningkatkan probabilitas individu memiliki tingkat kebahagiaan yang semakin tinggi. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan optimalisasi program BPJS, tidak hanya dari jumlah kepesertaan saja, tetapi juga melalui peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses agar manfaat yang diterima masyarakat bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan subjektif mereka.

---

The implementation of an effective state social security system plays an important role in ensuring the protection of people's income and health in order to achieve welfare stability. In Indonesia, the government reformed the social security system by passing UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) and establishing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) to provide services that can reach all Indonesian citizen. Social security functions to protect people from unexpected expenses, and provides a sense of security from uncertainty so that it can increase their life satisfaction. This research aims to see the impact of BPJS program implementation since 2014 on the subjective well-being of the Indonesian citizen. By using IFLS wave 4 and 5 data and the Difference-in-Differences (DID) method combined with Propensity Score Matching (PSM), this research found that ownership of BPJS will increase the probability of an individual having a higher level of happiness. These findings emphasize the importance of increasing the optimization of the BPJS program, not only in the number of participants, but also through improving the quality of services and ease of access so that the benefits received by the community can have a significant influence on their subjective well-being."

"This study examines the policy analysis of the National Social Security System based on Law No.40 of 2004. Focus of this study is the formulation process of the National Social Security System so that the obstacles that are occurred during the formulation process can be identified. It is descriptive study that uses a qualitative research approach. This study is a descriptive study using a qualitative research approach. Interview, document and literature studies are used to collect the data.The results of this study can be concluded that there is no strong commitment of government during the formulation process of the National Social Security System. Because of that, the obstacles appear during the preparation process of Social Security Administering Body in adjusting the mandate of Law No. 40 of 2004. Not only that but designing the strategies are also required for the companies that will transformed into Social Security Administering Body in order to minimize the obstacles that occur during the preparation process of the National Social Security System."

"ABSTRAKSebelum era BPJS, penyelenggaraan program jaminan sosial dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BUMN tidak sesuai dengan prinsip jaminan sosial. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendeterminasi pelembagaan BPJS. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan konsep new institutionalism dan variannya, yaitu historical institutionalism. Hasil analisis menunjukkan beberapa kebijakan, yaitu amandemen UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004, menjadi legacy path dalam pelembagaan BPJS. Kepentingan Pemerintah untuk mempertahankan model BUMN bertemu dengan kepentingan DPR untuk menyelenggarakan program jaminan sosial secara terpadu dengan menggunakan model badan hukum publik membentuk model pelembagaan conversion.

---

ABSTRACTSocial security was held by State Own Entreprise (SOE), were PT Taspen, PT Jamsostek, PT Asabri, PT Askes. The implementation of social security had changed after Social Security Law Number 40/2004 released. Social security law mandate to create Social Security Agency (BPJS). This research is aimed to explain and analyze how Social Security Agency was institutionalized and what factors were determined behind the institutionalization. Researscher used qualitative method with New Institutionalism concept, and its variation, historical institutionalism as a frame in explaining the research questions. The result shows some policies became the legacy path in Social Security Agency institutionalization. Those policies are: The Amendment of Constitution 1945 Law, and Social Security Law Number 40/2004."

"Tesis ini membahas tentang Pengaruh Jaminan Sosial untuk Lansia (Idosos) terhadap Pemenuhan Kebutuhan dasar Lansia, Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Jaminan Sosial untuk Lansia (idosos) terhadap pemenuhan kebutuhan dasar lansia di Distrik Dili, Sub-Distrik Nain Feto, Timor Leste. Melakukan penelitian terhadap 100 orang dari 1,139 orang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh jaminan sosial untuk lansia (idosos) terhadap pemenuhan kebutuhan lansia, melalui Uji Gamma, memiliki derajat kekuatan menengah atau cukup 0,643 dan hubungan ini signifikan.

---

This thesis is discussed about Social Security for Elderly Pension (idosos) to the fulfillment of senior citizens primary needs using quantitative approach. The purpose of this research is to find out the impact of Social Security for Elderly (idosos) towards the fulfillment of senior citizens primary needs in Dili District, Sub-District of Nain Feto, Timor-Leste. This research conducted to 100 people out of 1,139 people, the results of the research is showed that the impact of social security for the elderly (idosos) towards the fulfillment of the primary need of citizens, through Gamma testing, strength and medium degree or only 0.643 and this is a significant relationship."

"ABSTRAK<>br>Jaminan Sosial adalah fondasi keamanan ekonomi bagi jutaan pensiunan dan penyandang cacat. Sebagian besar program jaminan sosial menggunakan sistem Pay-As-You-Go. Dalam sistem Pay-As-You-Go pekerja saat ini dikenai pajak dari penghasilan mereka saat ini dan dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang telah pensiun. Makalah ini mengkaji bagaimana kebijakan keamanan sosial mempengaruhi kesejahteraan individu dan pertumbuhan ekonomi.

---

ABSTRACT<>br>Social Security is the foundation of economic security for millions of retirees and disabled persons. Social Security is largely a pay as you go program which means the income of people at working age are taxed and the tax money t goes to the currently retired. This paper examined how social security policy affect the welfare of individuals and economic growth in the new steady state of the economy."