Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studies on hagiographies of the migrant founder of the Bāʿalawī Hadrami and its diaspora, Aḥmad b. ʿĪsā al-Muhājir tend to be critical of them as being too descriptive or fantastical and fabricated in nature thereby rendering them otiose as subjects of study in scholarly research. Through juxtaposing these hagiographies with that of two of the most important ancestors of al-Muhājir, the Prophet Muḥammad and Ḥusayn, this article argues that the hagiographies of al-Muhājir’s migration are purposefully aligned with the migration narratives of Muḥammad and Ḥusayn in order to cement him and his descendants, the Bāʿalawīs, as the legitimate inheritors of the Prophet and his grandson in a spiritual and genealogical chain. By carefully dismantling the elements present in these three narratives, this article stresses the need to look at history beyond its factual and descriptive utility but as a tool used to create and legitimize an ideological agenda."

"Risiko Pekerja Migran Indonesia terlibat dalam paktik migrasi nonprosedural berawal pada tingkat terendah, yaitu desa sebagai daerah asal mereka. Walaupun negara telah menjamin pelindungan untuk pekerja migran dalam instumen hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, tetapi dalam penerapannya belum dapat menyediakan pelindungan yang optimal pada tingkat desa. Program Desbumi begerak dari akar rumput untuk memastikan terciptanya keamanan bermigrasi bagi pekerja migran melalui tiga pilar utama, yaitu pendataan dan diseminasi informasi, pembangunan institusi, dan pemberdayaan pekerja migran dan keluarga. Tujuan dari penulisan in adalah melihat bagaimana faktor dan situasi berisiko bagi pekerja migran dapat direduksi melalui pendekatan pencegahan berbasis risiko.

---

The risk of Indonesian Migrant Workers being involved in non-procedural migration practices begins at the lowest level, namely the village as their area of origin. Even though the state has guaranteed protection for migrant workers in national legal instruments through Law Number 18 of 2017, in its implementation it has not been able to provide optimal protection at the village level. The Desbumi program moves from the grassroots to create migration security for migrant workers through three main pillars, such as data collection and information dissemination, development institutions, and empowerment of migrant workers and their families. The aim of this paper is to see how risk factors and situations for migrant workers can be reduced through a risk-based prevention approach."

"

Sebagian orang memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan harapan untuk dapat memperbaiki taraf hidup. Selama bekerja di luar negri, PMI berada pada posisi yang rentan terhadap permasalahan ketenagakerjaan mulai dari permasalahan gaji sampai dengan kasus kekerasan yang menyebabkan kematian. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini adalah pekerja migran. Pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi PMI Purna merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan dengan harapan agar mereka mampu memiliki mata pencaharian tanpa perlu bermigrasi kembali untuk bekerja di luar negri. Pada kenyataannya, walaupun sudah diberikan pelatihan kewirausahaan masih terdapat PMI Purna yang memutuskan untuk kembali bermigrasi. Penelitian ini menguji pengaruh variabel status pernikahan, pengalaman mendapatkan pengalaman buruk ketika bekerja, pelatihan kewirausahaan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan di negara asal, dan usia terhadap peluang PMI Purna mengambil keputusan untuk bermigrasi ataupun menetap dengan menggunakan metode regresi logistik. Berdasarkan hasil analisa, ditemukan bahwa terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh signifikan, yaitu pelatihan kewirausahaan, jumlah tanggungan, dan usia. Peluang PMI Purna untuk menetap dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kegiatan pelatihan kewirausahaan. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan membuka kesempatan bagi masyarakat dengan kemampuan yang mumpuni untuk turut serta membantu berjalannya kegiatan kewirausahaan sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap negara. Hal tersebut dapat menjadi solusi agar pelaksanaan kegiatan dapat terus berjalan tanpa terkendala oleh permasalahan modal dan sumber daya manusia. Kerja sama dengan perusahaan jasa pengiriman juga baik untuk dilakukan agar penjualan dapat mencakup pasar yang lebih luas.

 

---

Some people choose to work as Indonesians Migrant Worker (IMW) with a hope to increasing their quality of life. When working abroad, IMW was in a susceptible position towards employment matters, from wages matters up to violence matters that could take their life. According to mandate from UUD 45, Indonesia as a country have an obligation to protect every citizen, on this matter are those migrant workers. The implementation of entrepreneurship training activities for Post IMW is one of the protection given in a hope that they could be able to get their livelihood without having to go and work abroad. In reality,although already given the entrepreneurship training, many Post IMW still went back to work abroad. This research is testing the influence variable: marriage status, having bad experience when working abroad, entrepreneurship training, gender, education, number of people dependent, income in country of origin, and age; to the opportunity of Post IMW in taking a decision whether they will migrate again orstay in their country, using the logistic regression method. Based on analysis result, found that there are three variable that have significant  influence, which are: entrepreneurship training, number of people dependent and  age. The opportunity for Post IMW to stay could be increased by improving entrepreneurship training activity. These improvements could be done by opening opportunity for people with qualified ability to opt in helping entrepreneurship activity running as their part of service to the country. Those things could be a solution so the activity can runs well without obstacles such as capital matters and human resources. Cooperation with shipping service company in trading also beneficial to widen the market.

 

"

"Penelitian ini membahas tentang proses keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengikuti program pemagangan di Jepang. Terdapat berbagai skema pengiriman PMI ke Jepang, namun jumlah pemegang visa Technical Intern Training Program (TITP) mencakup lebih dari 50 persen dari total populasi Warga Negara Indonesia di Jepang. Arus migrasi yang melibatkan para PMI tidak mendapat pengawasan memadahi, sehingga keahlian para PMI yang telah kembali tidak dapat ditangkap dengan baik oleh bursa lapangan kerja di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk memahami pengalaman para PMI secara lebih komprehensif. Proses pengambilan data utama dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap lima orang narasumber alumni program TITP yang berada di Jepang dalam kurun tahun 2010 hingga 2020. Konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian di antaranya (1) teori New Institutional Economic Sociology yang menjelaskan bahwa keputusan ekonomi individu mencerminkan kebutuhan ekonomi rumah tangga, (2) teori jaringan sosial yang menjelaskan koneksi antar individu dalam migrasi, dan (3) teori modal sosial yang menjelaskan bahwa relasi, keahlian, pengetahuan, dan nilai- nilai yang didapatkan selama proses migrasi adalah sebuah keuntungan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kondisi ekonomi rumah tangga dan informasi yang diberikan oleh jaringan sosial memengaruhi proses pengambilan kebijakan PMI untuk bermigrasi ke luar negeri, dan (2) modal sosial yang didapat dari keterlibatan dalam proses migrasi menjembatani PMI dengan masyarakat negara penerima dalam keputusan remigrasi, dan berfungsi sebagai pengikat PMI dengan masyarakat negara asal proses reintegrasi.

---

This study discusses the departure and return processes of Indonesian migrant workers who took part in the technical training program in Japan. There are various schemes for sending Indonesian migrant workers to Japan, but the number of Technical Intern Training Program (TITP) visa holders covers more than 50 percent of the total population of Indonesian citizens in Japan. Migration flows of Indonesian migrant workers have not been properly monitored, affecting to the waste of skills of returning Indonesian migrant workers which supposed to be useful for Indonesia's job market. This research was conducted using a qualitative method to dig deeper into the experiences Indonesian migrant workers. Data collection was carried out by in-depth interviews towards five interviewee who were the TITP alumni between 2010 to 2020. Concepts and theories used to analyze the research findings are: (1) the New Institutional Economic Sociology theory which explains that economic decisions individuals reflect household economic needs, (2) social network theory which explains the connections between individuals involved in migration, and (3) social capital theory which explains that relationships, skills, knowledge, and values acquired during the migration process are an advantage. The results of this study are: (1) household economic conditions and information provided by social networks affect PMI's policy-making process of their participation in international migration, and (2) the social capital obtained from their involvement in the migration process functions as a bridging between Indonesian migrant workers and the recipient country's community during the remigration process, and serves as a binding between Indonesian migrant workers and the country of origin's community during the reintegration process. "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang manajemen migrasi buruh di Indonesia yang dalam penelusuran penelitian ini diidentifikasi dominasi perspektif neoliberalisme. Adapun definisi neoliberalisme dalam penelitian ini merujuk pada doktrin ekonomi yang mempromosikan ideologi pasar melalui deregulasi keuangan, privatisasi, liberalisasi, dan penggerusan terhadap perlindungan sosial dan sistem kesejahteraan. Melalui konteks tersebut, sering diasumsikan bahwa Negara sedang mengalami penyusutan dan tunduk pada kepentingan kapital. Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejumlah paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Menggunakan analisis Govermentality, penelitian ini menawarkan cara pandang lain di mana neoliberal memungkinkan negara untuk mengalami transformasi politik yang merestrukturisasi relasi kuasa dalam masyarakat serta telah terjadi pendelegasian sebagian fungsi penegakan kebijakan migrasi ke aktor swasta oleh negara. Melalui skenario triple win, manajemen migrasi buruh global yang mewujud dalam bentuk tata kelola pemerintahan global melakukan pendisiplinan terhadap negara-negara pengirim buruh migran melalui agenda-agenda ekonomi, pembangunan, dan HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah intertekstualitas di mana yakni suatu konsep yang mensyaratkan bahwa teks bukan sebuah sistem yang berdiri sendiri melainkan sebagai sebuah produk diferensial dan historis, sebagai jejak dan penelusuran keberbedaan, karena teks dibentuk oleh pengulangan dan transformasi struktur tekstual lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi praktik neoliberalisme dalam manajemen migrasi buruh Indonesia yang dibuktikan dengan perangkat hukum yang lebih mendahulukan penempatan ketimbang perlindungan dan pendelegasian sebagian sebagian fungsi penegakan kebijakan migrasi ke aktor swasta melalui keterlibatan PPTKIS. Selain itu ditemukan juga bahwa keterlibatan aktor non-negara/non-pemerintahan dalam upaya perlindungan yang melibatkan peran desa merupakan upaya untuk memastikan bahwa Indonesia tetap mengirimkan tenaga kerjanya yang murah dan dengan demikian berpartisipasi dalam sirkuit tenaga kerja global.

---

ABSTRACTThis thesis examines the management of labor migration in Indonesia which in the investigation of this study identified a dominant perspective of neoliberalism. Neoliberalism in this research refers to the economic doctrine that promotes marketplace ideology through financial deregulation, privatization, liberalization and declining of social protection and welfare systems. Through this context, it is often assumed that the state sovereignty is declining and is subject to the interests of capital. This research focus on tracing a number of policy packages issued by the Indonesian government such as Law Number 39 of 2004 and Law No. 18 of 2017. Using Govermentality, this research offer different point of view in which neoliberal allows the state to experience a political transformation that restructures power relations in society and has delegated in part the function of enforcing migration policies to private actors by the state. Throughout triple win scenario management of global labor migration embodied in the form of global governance disciplining migrant sending countries through economic, development and human rights agendas. The method used in this study is intertextuality that understands texts not as self contained systems but as differential and historical, as traces and tracings of otherness, since they are shaped by the repetition and transformation of other textual structure. This research finds that there is a practice of neoliberalism in the management of Indonesian labor migration as evidenced by set rule of law prioritizing placement rather than protection and partial delegation of some migration policy enforcement functions to private actors through involvement of Indonesian Private Employment Supplier Company PPTKIS . It is also found that the involvement of non state non government actors in protective measures involving village roles is an attempt to ensure that Indonesia keeps sending its cheap labor force and thus participating in the global workforce circuit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi sub-sub sistem dalam sistem pra pemberangkatan calon pekerja migran perempuan. Bagaimana interaksi sub-sub sistem dalam sistem pra pemberangkatan sehingga calon pekera migran mengalami kerawanan sosial dalam mempersiapka dirinya untuk bekerja ke Malaysia. Untuk tujuan tersebut digunakan pendekatan kualitatif deskriftif. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Sistem (Analisis Ludwig Von Bertalanffy dan Mustakini). Penelitian ini kemudian menemukan bahwa secara umum, (1) hubungan diantara sub-sub sistem belum terkoordinasi dan terintegrasi, (2) manajemen pengelolaan pra pemberangkatan belum mengacu kepada SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, (3) belum adanya harmonisasi dalam implementasi dan sinergitas regulasi yang ada, (4) ego sektoral dari masing-masing instansi terkait masih dominan, dan (5) fungsi control dan taua pengawasan dari pemerintah belum mendukung.

---

This study aimed to analyze the interaction of sub-systems in the system of pre-departure prospective migrant workers. How the interaction of sub-systems in the system of pre-departure so that prospective migrant workers experienced social unrest in preparing him to work in Malaysia. For this purpose used a qualitative approach through case studies. The theoretical framework used in this research is Systems Theory (Analysis Ludwig Von Bertalanffy and Mustakini). The study then found that in general, (1) the relationship between sub-systems have not been coordinated, (2) management of pre-departure not refer to the SOP (standard operating procedure) that has been set by the government, (3) the absence of harmonization in the implementation and synergy with existing regulations, (4) the sectoral ego of each relevant agencies still dominant, and (5) the function of control of the government has not supported."

"ABSTRAKPenekanan dari tesis ini adalah untuk mempelajari berbagai aspek berkaitan dengan tenaga kerja migran Indonesia yang pindah ke Malaysia untuk mencari cara untuk mendukung dan memberi kehidupan yang lebih baik kepada keluarga mereka di Republik Indonesia. Di antara fokus dari skripsi adalah untuk mengurai masalah dengan isu-isu terkait pada tenaga kerja migran, hak-hak universal mereka sebagai buruh migran, hukum yang berlaku di Malaysia untuk melindungi tenaga kerja migran dan implikasi penegakan hukum serta untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi, dan memberikan keadilan kepada pekerja migran Indonesia di tempat kerja mereka. Metodologi tesis ini adalah deskriptif kualitatif studi kasus sosial-hukum pada isu-isu dan hukum bersangkutan untuk pengiriman dan penerimaan tenaga kerja migran Indonesia ke Malaysia. Skripsi ini menyarankan perlunya kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia untuk memastikan migran Indonesia dilindungi dan diberikan hak-hak dan keadilan bahwa karena kontribusi yang besar untuk kedua negara dalam hal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, karena hukum Malaysia yang berlaku di wilayah Kerajaan Malaysia, hal ini berarti semua orang tidak terkecuali termasuk warganegara dan tenaga kerja Migran Indonesia harus patuh dengan hukum terkait dalam migrasi yang di implementasikan di negara Malaysia. Dalam hal ini termasuk dokumentasi untuk masuk dan keluar negara, hukum tenaga kerja dan kebutuhan praktek dan hukum umum lain yang relevan dengan keselamatan dan keamanan dari negara penerima.

---

ABSTRACT

The emphasis of this thesis is to study on various aspects in relation to Indonesian Labour Migrant that emigrate to Malaysia in search of better means of living to support their family in the Republic of Indonesia. Among the focus of the write-up is to deal with the related issues on migrant labour, their universal rights as migrant labour, the existing laws and its enforcement implications in Malaysia that protect migrant labour and the measures necessary to protect and provide justice to Indonesian Migrant Labour at their workplace. The methodology of this thesis is qualitative descriptive social-legal case study on the issues and the laws pertaining to the sending and the receiving of Indonesian Migrant labor in Malaysia. Thesis suggested that it needs close collaboration between Malaysia and Indonesia to ensure Indonesian Migrant Labour will be protected and given their rights and justice in view of their great contribution to both countries in terms of the countries economic growth and enrichment. However, since the Malaysia laws are sovereign in her country, this means everyone includes the citizen and the Indonesian Labour Migrants need to conform to the laws pertaining to migration practiced in the country. This includes documentation for entering and exiting the country, the labour laws and practice requirements, and other general laws relevant to safety and security of the receiving country."

"This exploratory located in a small area called Dukuh Gamol. Almost people in this region are on-going or farmer of women migrant worker. Their husband,children, and family involved as respondent....."

"Meningkatnya aktivitas ekonomi dan publik akibat mobilitas pekerja migran yang melintasi maupun yang keberadaannya di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga,menimbulkan berbagai dampak sosial pada kehidupan masyarakat setempat.,khususnya ketahanan sosial masyarakat

---

"