Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi memberi kemudahan dalam mobilitas, tetapi juga memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk lebih mudah melarikan diri dari jerat hukum negara asalnya. Pelarian pelaku ke luar negeri tidak membuat proses hukum terhenti melainkan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks penelitian ini, Indonesia menjadi negara tujuan buronan internasional untuk melarikan diri. Dengan menggunakan teori Problem Oriented Policing yang memiliki empat tahapan yaitu scanning, analysis, response, dan assessment, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penanganan buronan internasional oleh NCB-Interpol Indonesia, sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan proses pencarian, penangkapan, dan pemulangan melalui handing over, yaitu metode pemulangan pelaku kejahatan yang dilakukan secara langsung antarinstitusi kepolisian tanpa melalui proses peradilan formal. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Studi kasus yang diangkat adalah dua buronan internasional yang melarikan diri ke Indonesia, yaitu Alice Leal Guo (Filipina) dan Chaowalit Thongduang (Thailand). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan oleh NCB-Interpol Indonesia dimulai sejak diterimanya permintaan dari Negara Peminta yang kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Tergambar bahwa NCBInterpol Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam melakukan penanganan dengan adanya kerja sama internasional maupun lintas sektor domestik. Namun demikian, terdapat tantangan seperti ketiadaan red notice dan pemalsuan data oleh buronan. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan pentingnya penanganan oleh NCB-Interpol Indonesia dalam melakukan kolaborasi lintas sektor domestik maupun internasional dalam upaya penegakkan hukum terhadap buronan lintas negara.

---

Globalization has facilitated cross-border mobility, but it has also created opportunities for criminal offenders to abscond more easily from legal prosecution in their home countries. The act of fleeing abroad does not terminate legal proceedings; rather, the judicial process continues as prescribed. In this context, Indonesia has increasingly become a destination country for international absconders seeking to evade justice. This research employs the theory of Problem-Oriented Policing (POP), which consists of four stages: scanning, analysis, response, and assessment. The study aims to analyze the mechanism of handling international absconders by NCB-Interpol Indonesia as the competent authority responsible for the identification, apprehension, and return of such individuals through handing over a direct police-to-police repatriation mechanism conducted without formal judicial proceedings. The research adopts a qualitative descriptive approach, utilizing data collection techniques including interviews and literature review. It focuses on two case studies involving international absconders who fled to Indonesia: Alice Leal Guo (Philippines) and Chaowalit Thongduang (Thailand). The findings show that the handling process by NCB-Interpol Indonesia begins with a request from the requesting state, followed by coordination with various stakeholders. The study highlights the significant role played by NCB-Interpol Indonesia through both international and domestic cross-sectoral cooperation. However, certain challenges remain, such as the absence of red notices and the use of falsified identity documents by the absconders. Ultimately, this research underscores the importance of collaborative efforts by NCB-Interpol Indonesia in strengthening law enforcement responses toward transnational absconders, through both international cooperation and domestic institutional synergy. "

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai implementasi penanggulangan penyelundupan manusia people smuggling yang dilakukan oleh NCB ndash; Interpol Indonesia, khususnya dalam kasus ekstradisi Sayeed Abbas Azad bin Sayeed Abdul Hamid ke Australia. NCB - Interpol Indonesia adalah salah satu bagian yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri yang menyelenggarakan tugas kerja sama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral. Oleh karenanya, 4 variabel implementasi milik George Edward III digunakan untuk menganalisa bagaimana implementasi penanggulangan penyelundupan manusia oleh NCB ndash; Interpol Indonesia.

---

---

ABSTRACTThis study discusses about implementation of combating people smuggling by NCB ndash Interpol Indonesia particularly in extradition case of Sayeed Abbas Azad bin Sayeed Abdul Hamid to Australia. NCB ndash Interpol Indonesia is part of the International Relations Division of National Police, which organizes international bilateral and multilateral cooperation. Therefore, the four implementation variables of George Edward III will be used to analyze how the implementation of combating people smuggling by NCB ndash Interpol Indonesia."

"Terdapat banyak tantangan bagi upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Pada tahun 2021, di Provinsi Sulawesi Tengah, terjadi operasi terhadap kelompok teroris bernama Mujahidin Indonesia Timur (MIT) melalui pendekatan keras yang dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Terorisme Indonesia. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya dan tampaknya, ada masalah penting lainnya. Artinya masyarakat takut memberikan informasi penting tentang kelompok teroris tersebut kepada aparat penegak hukum. Situasi khusus ini menyulitkan gugus tugas anti teror untuk bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana realitas Tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu petugas. Permasalahan ini akan dikaji dalam perspektif Kriminologi tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi kontra-terorisme. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap petugas dan masyarakat yang pernah bertemu langsung dengan buronan kelompok teroris di Sulawesi Tengah. Dari penelitian ini, setidaknya dapat menunjukkan bahwa kontra-terorisme tidak hanya mementingkan upaya represif akan tetapi harus mendahulukan keselamatan dari masyarakat.

---

There are many challenges for Indonesia's counter-terrorism effort. In 2021, Province of Central Sulawesi, there is an operation toward a group of terrorists called Mujahidin Indonesia Timur (MIT) through hard approach by Indonesian Counter-terrorism task force. It takes many years to be done and apparently, there is another essential issue. That is, people were afraid to give important information about that terrorist group to law enforcement authorities. This research is aiming to explore how far society actually do the participation to assist CT taskforce. This particular situation gives a hard time for the CT taskforce to work on. All of the matters above will be studied by Criminology's perspective about how public participation could affect counter-terrorism. This research will be using a qualitative approach by gathering all essential information, interview and literature studies. The result was pretty clear that fear of terrorism might affect public participation. This research could present that countering the terrorism is not all about repressive act but most important thing is sense of security and protection to society."

"Tesis ini membahas tentang strategi Humas BNN di dalam mengimplementasikannya. Di dalam membentuk kredibilitas BNN melalui media massa dengan mengelola relasi dan mengembankan strategi, mengembangkan jaringan dengan media massa.Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai institusi yang menangani penyalahgunaan narkoba dalam bidang pemberantasan, rehabilitasi, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. BNN mempunyai visi misi untuk melaksanakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersama instansi terkait dan komponen masyarakat. Visi misi BNN yang mulia tersebut masih ada persepsi negatif dari BNN.Salah satu yang menunjukkan negatifnya persepsi tentang BNN adalah dari contoh kasus penangkapan Raffi Ahmad (RA). Sebagaimana dapat dilihat di media konvensional seperti koran dan TV serta media sosial twitter. Sebab dari kasus penangkapan tersebut, masyarakat mempetanyakan kinerja BNN atas penangkapan RA.Konsep yang di pakai oleh penulis adalah strategi humas, humas pemerintahan dan media relation. Maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan. Nara sumber yang di pakai dalam penelitian ini adalah Bagian Humas dan Sekretaris Utama BNN.Hasil penelitian menyarankan Humas BNN perlu meningkatkan media relations dalam konteks kehumasan, di dalam fungsi humas dan manajemen komunikasi dan isu di BNN.

---

This thesis discusses about BNN public relation strategy in implementing it. To made BNN be credibility in mass media with managing relationships and elicits strategies, developing a network with the mass media.

National Narcotics Board (BNN) as institutions that deal in the field of combating drug abuse, rehabilitation, prevention and community empowerment. BNN has a vision to carry out the mission of the Prevention and Eradication of Illicit Drug Abuse (P4GN) with relevant agencies and community components. BNN is a noble vision and mission is still a negative perception of BNN.

The one that shows the negative perception of BNN is a case of catching Raffi Ahmad (RA). As can be seen in conventional media such as newspapers and TV as well as social media twitter. Because of these arrests, the public questioned BNN performance over the arrest of RA.

Concepts in use by the writer is public relations strategy, media relations and public relation position in government. So this research is descriptive qualitative research design. The data collected from interviews, document studies and literature studies. Resource persons are in use in this study is the Public Relations and Secretary BNN.

The results for public relations BNN need to improve media relations in the context of public relations, in the public relations and communication management functions and issue on BNN."

"International Criminal Police Organization atau Interpol adalah suatu organisasi internasional yang dibentuk untuk membantu penanganan kejahatan transnasional. Dalam penanganan kejahatan transnasional Interpol memiliki sisitem komunikasi global (I-24/7) yang sangat efektif dalam pertukaran informasi diantara negara anggota Interpol dalam menangani suatu kejahatan transnasional. Selain melalui I-24/7, Interpol juga melakukan kerja sama yang efektif dalam penanganan kejahatan transnasional melalui berbagai notifikasi yang dimiliki oleh Interpol. Salah satu notifikasi Interpol yang sangat berperan dalam penanganan kejahatan transnasional adalah melalui red notice. Sistem kerja sama Interpol ini juga menunjang instrumen hukum internasional lainnya dalam penanggulangan kejahatan transnasional, yaitu menunjang pelaksanaan mutual legal assistance dan ekstradsi. Efektivitas pola kerja sama Interpol ini dapat terlihat dalam penanganan kasus M. Nazaruddin. M. Nazaruddin yang ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dan kejahatan perbankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil dikembalikan ke Indonesia atas bantuan Interpol setelah sebelumnya melarikan diri kebeberapa negara.

---

International Criminal Police Organization or Interpol is an international organization formed to assist the handling of transnational crimes. In handling transnational crimes, Interpol has a global communication system (I-24/7) which is very effective in the exchange of information between Interpol member countries in dealing with transnational crimes. Other than through the I-24/7, Interpol also involves in effective cooperation in handling transnational crimes through various notifications that are given by the Interpol. One of the Interpol notifications which was very important in handling transnational crimes is the red notice. Interpol cooperation system also supports other international legal instruments in the prevention of transnational crimes, which is supporting the implementation of mutual legal assistance and extradition. Effectiveness of the Interpol cooperation patterns can be seen in the handling of M. Nazaruddin case. M. Nazaruddin, which was determined to be a suspect of fraud case and banking crimes by the Corruption Eradication Commission, had returned to Indonesia with the help of Interpol after his escape to several countries."

"Ship arrest merupakan mekanisme dengan mana pihak yang mempunyai klaim pelayaran mengamankan jaminan atas kapal tanpa melalui gugatan ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 telah mengatur mekanisme penahanan kapal tanpa melalui gugatan, namun peraturan pelaksananya tidak kunjung terbit. Di sisi lain, sektor pelayaran yang kegiatannya lintas negara akan banyak berhadapan dengan unsur asing. Penyelesaian perkara dengan unsur asing membutuhkan analisis tersendiri menurut ilmu hukum perdata internasional. Singapura telah mempunyai ketentuan ship arrest yang diatur secara khusus. Terlebih, posisi Singapura dalam jajaran pelabuhan tersibuk di dunia menyebabkan sistem hukum Singapura telah terbiasa berhadapan dengan unsur asing. Untuk itu, penelitian ini akan mengadakan perbandingan pengaturan antara hukum Singapura dengan hukum Indonesia. Studi kasus turut diadakan untuk mengetahui penyelesaian perkara ship arrest yang melibatkan unsur asing. Hasil analisis akan memperlihatkan kondisi hukum Indonesia sekaligus menunjukkan apakah terdapat kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan bahan pustaka untuk mengkaji ketentuan hukum dan putusan pengadilan masing-masing negara. Penelitian berpendapat bahwa ketentuan hukum Indonesia membutuhkan pembaharuan untuk menopang praktik menahan kapal tanpa melalui gugatan yang melibatkan unsur asing.

---

Ship arrest provides a mechanism with which a party could apply for arrest of vessel to secure a maritime claim without being preceded by a lawsuit. Law Number 17 of 2008 on Shipping has regulated a similar mechanism. However, implementing regulation of the provision has yet to be enacted. International shipping activities will inevitably encounter foreign element. Settlement of dispute involving foreign element requires analysis of private international law. Singapore currently has a specific legislation on ship arrest. Moreover, Singapore’s reputation as one of the world’s busiest ports indicating that Singapore’s legal system has been familiar with foreign element. Therefore, this research seeks to compare regulations under Singaporean and Indonesian law. The case studies afterwards will depict the settlement process of ship arrest disputes relating to foreign element. The analysis aims to show the status quo of Indonesian law and whether further regulation is needed. This research is conducted with juridical-normative method utilizing documents and library materials to study the existing regulations and court judgments from each country. It argues that there is a need to renew the Indonesian law regarding mechanism to arrest a ship without going through a lawsuit which concurrently involves a foreign element."

"Penanganan perkara kartel merupakan bagian dari penegakan hukum persaingan usaha. Di Indonesia penanganan perkara kartel yang dilakukan oleh KPPU memiliki banyak permasalahan terutama berkenaan dengan pembuktian kartelyang masih sulit dan kewenangan KPPU sebagai penegak Hukum Persaingan Usaha. Sedangkan negara lain seperti Jepang dan Uni Eropa telah melakukan penanganan perkara kartel dengan lebih baik. Untuk itu, penelitian ini akan membahas perbandingan penanganan perkara kartel di Indonesia dengan Jepang dan Uni Eropa. Melalui perbandingan tersebut, penulis mengungkapkan berbagai hal dalam penanganan perkara kartel di Jepang dan Uni Eropa yang dapat diaplikasikan di Indonesia antara lain penggunaan indirect evidence,penerapan program leniency, dan kewenangan upaya paksa oleh lembaga penegak hukum persaingan usaha.

---

The handling of cartel cases is part of the business competition law enforcement. In Indonesia, the handling of cartel cases conducted by the Commission (KPPU) has a lot of problems, mainly related to the cartel verification which is still difficult and the authority of the Commission as the busniness competition law enforcer. While other countries such as Japan and the European Union have made the handling of cartel cases better. Therefore, this study discuss the comparison of handling cartel cases in Indonesia with Japan and the European Union. Through this comparison, the author reveals a variety of things in the handling of cartel cases in Japan and the European Union that can be applied in Indonesia such as the use of indirect evidence, the leniency program application, and forceful efforts authority by the institution of business competition law enforcement."