Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pola inkrementalisme dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan TKDN pada industri PLTS di Indonesia tahun 2012-2024. Konsep negara pluralis menjelaskan kondisi terkini terkait pemetaan kepentingan dan interaksi antara lima aktor yang terlibat dalam pemberlakuan kebijakan TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, pabrikan modul surya lokal, perusahaan pengembang proyek PLTS, dan investor atau lembaga pendonor. Konsep ini juga menjelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk negara pluralis dapat membentuk pola kebijakan inkremental. Teori kebijakan publik inkremental secara terpisah mengidentifikasi dan menganalisis motivasi politik dan teknokratik yang melatarbelakangi terbentuknya pola inkrementalisme pada kebijakan TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia. Konsep negara pluralis digunakan untuk analisis kondisi awal keragaman dan dinamika interaksi kepentingan antaraktor, sedangkan teori kebijakan publik inkremental digunakan untuk menganalisis motivasi politik serta teknokratik pada kebijakan TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini adalah Indonesia memiliki bentuk negara yang pluralis; kebijakan TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia merupakan praktik kebijakan yang dilaksanakan secara inkremental; adanya motivasi politik dan teknokratik yang melatarbelakangi terbentuknya pola inkremental pada kebijakan publik TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia; dan bentuk negara pluralis memengaruhi pembentukan pola inkrementalisme pada kebijakan publik TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia.

---

This study aims to analyze the incrementalism pattern in the formulation and implementation process of the Local Content Requirement (TKDN) policy in the Solar Power Plant (PLTS) industry in Indonesia from 2012-2024. The concept of a pluralist state explains the current conditions related to the mapping of interests and interactions among five actors involved in the implementation of the TKDN policy in the PLTS industry in Indonesia, namely the Ministry of Industry (Kementerian Perindustrian), the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), solar module manufacturers, PLTS project developers, and investors or donor institutions. This concept also further explains how the form of a pluralist state can shape incremental policy patterns. The theory of incremental public policy separately identifies and analyzes the political and technocratic motivations behind the emergence of incrementalism in the TKDN policy for the PLTS industry in Indonesia. The concept of a pluralist state is used to analyze the initial conditions of interest diversity and interaction dynamics among actors, while the theory of incremental public policy is used to analyze the political and technocratic motivations behind the TKDN policy in the PLTS industry. The findings of this study show that Indonesia exhibits characteristics of a pluralist state; the TKDN policy in the PLTS industry represents an incremental policy practice; political and technocratic motivations underlie the formation of incremental patterns in the TKDN public policy; and the pluralist state structure influences the development of incrementalism in the TKDN public policy in the PLTS industry."

"Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ketentuan perdagangan diatur oleh World Trade Organization (WTO) dengan tujuan mengurangi segala hambatan atau barrier dalam perdagangan dunia. Seiring dengan masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan memberlakukan ketentuan local content requirements yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pemerintah Indonesia mengatur tentang kadar minimal TKDN dalam pembangunan pembangkit listrik. Ketentuan TKDN tersebut secara normatif bertentangan dengan prinsip WTO yaitu National Treatment karena terdapat diskriminasi terhadap produk impor. Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji regulasi TKDN Indonesia terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terhadap perjanjian WTO serta penerapan regulasi di beberapa negara untuk dilakukan analisis secara lebih mendalam. Penulis ingin mengkaji apakah ketentuan TKDN yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia selaras dengan kebijakan WTO. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan TKDN Indonesia dapat melanggar ketentuan WTO karena tidak dimiliki dan dioperasikan secara langsung oleh negara.

---

As a developing country, Indonesia really needs the help of foreign investors to be able to improve the welfare of its people. Trade provisions are regulated by the World Trade Organization (WTO) with the aim of reducing all barriers or barriers in world trade. Along with the entry of various foreign products and investments, in general, developing countries will also apply local content requirements, which in Indonesia are known as Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). In the field of electricity infrastructure development, especially Solar Power Plants (PLTS), the Government of Indonesia regulates the minimum level of TKDN in the construction of power plants. The provisions on TKDN normatively conflict with the WTO principle, namely National Treatment, because there is discrimination against imported products. In this thesis, the author uses a normative juridical research method, in which research is conducted by examining Indonesian TKDN regulations related to the construction of solar power plants against WTO agreements and the application of regulations in several countries for a more in- depth analysis. The author wants to examine whether the TKDN provisions made by the Government of Indonesia are in line with WTO policies. The author concludes that Indonesia's TKDN policy may violate WTO provisions because it is not owned and operated directly by the state."

"Kandungan lokal merupakan salah satu alat untuk mengukur manfaat dari kegiatan industri hulu minyak dan gas terhadap ekonomi nasional. Kebijakan kandungan lokal dibuat untuk meningkatkan kandungan lokal. Selain peningkatan kandungan lokal, kebijakan kandungan lokal akan memberikan dampak pada pendapatan pemerintah, keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas. Pada penelitian ini akan memodelkan kebijakan kandungan lokal beserta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut terhadap industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Proyeksi terhadap dampak yang timbul dari alternatif kebijakan didapat dengan permodelan kuantitatif dengan menggunakan model sistem dinamis. Beberapa alternatif dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kebijakan TKDN pada industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Dari hasil analisis didapat bahwa kebijakan TKDN minimum dan preferensi harga tidak terlalu berpengaruh terhadap keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas dengan sistem bagi hasil Production Sharing Contracts (PSC), tetapi berpengaruh cukup besar terhadap pendapatan pemerintah dari industri hulu minyak dan gas. Kebijakan TKDN akan berpengaruh signifikan pada keuntungan kontraktor dan investasi pada industri hulu minyak dan gas apabila pada kebijakan TKDN terdapat dana peningkatan TKDN dari pendapatan kotor. Biaya dari kebijakan preferensi harga akan meningkat seiring dengan meningkatnya persentase TKDN dan nilai pengadaan dengan menggunakan barang/jasa dalam negeri.

---

Local content is one of the tools to measure the benefits of the upstream oil and gas industry activities to the national economy. Local content policy is made to increase local content. In addition to increasing local content, local content policy will have an impact on government revenue, contractor profit and investment in the upstream oil and gas industry. This research will model the local content policy and its impact of the policy on the upstream oil and gas industry in Indonesia. Projections effects of alternative policies obtained by quantitative modeling using dynamic system models. Several alternatives were analyzed to be taken into consideration regarding the local content policy for upstream oil and gas industry in Indonesia.

From the results of analyzes obtained that price preferences and local content minimum policy does not significantly affect contractor profits and investment in upstream oil and gas industry with a profit- sharing system Production Sharing Contracts (PSC), but considerable influence on government revenues from upstream oil and gas industry. Local content policy will impact significantly on contractor profits and investment in upstream oil and gas industry if the policy contained funding to increase local content from gross revenues. Costs of price preference policy will increase as a percentage local content and procurement value by using the goods/services in the country."

"Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA."

"Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan capaian bauran energi nasional dari sektor energi baru terbarukan khususnya dibidang energi surya, pada tahun 2020 pemerintah telah melakukan pembangunan PLTS rooftop di beberapa gedung usulan pemerintah daerah yang meliputi gedung perkantoran, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Penelitian ini mengambil 12 gedung pada paket pekerjaan pertama yang beratapkan datar dengan kapasitas 25 kWp dan 50 kWp sebagai obyek penelitian untuk menganalisi dampak keteknikan dan ekonomi akibat pengunaan dan perubahan tilt modul PV. Nilai investasi Rp/kWp pada kapasitas terpasang 25 kWp nilai tertinggi dimiliki oleh Gedung Islamic Center sebesar Rp. 16.458.600 dan 50 kWp dimiliki gedung RSUD Ternate dengan nilai Rp. 15.275.750 dimana faktor lokasi menjadi salah satu penyebab tingginya nilai investasi tersebut. Dari penelitian ini didapatkan bahwa nilai PVout yang dihasilkan per tahun dengan penggunaan tilt optimum pada aplikasi GSA sebesar 647.830 kWh lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil simulasi PVSYST sebesar  630,342 kWh dan pada penggunaan tilt sebesar 150 didapatkan output total PLTS rooftop sebesar 615.039 kWh dengan nilai NPV terbesar terletak pada gedung Bupati Sumenep sebesar Rp. 634.312.639 dengan  PBP terkecil selama 6.7  tahun  dan ROI sebesar 250.1 %. Penurungan emisi CO2 (PEy) untuk simulasi dengan pada tilt 150 didapatkan nilai sebesar  477,94 tCO2 sedangkan pada tilt optimum sebesar 481,33 tCO2.

---

As a form of government commitment in increasing the achievement of the national energy mix from the renewable energy sector, especially in the field of solar energy, in 2020 the government has carried out the construction of PLTS Rooftop in several local government buildings which include office buildings, hospitals, schools, places of worship and other public facilities. spread over several regions in Indonesia. This research sampled 12 buildings in the first work package with a flat roof with a capacity of 25 kWp and 50 kWp as research objects to analyze the technical and economic impacts of using and changing the tilt of the PV module. The investment value of Rp/kWp at an installed capacity of 25 kWp, the highest value was obtained at the Islamic Center Building of Rp. 16,458,600 and 50 kWp in the Ternate Hospital building with a value of Rp. 15,275,750 where the location distance is one of the causes of the high investment value. From this study it was found that the PVout value generated per year with the use of optimum tilt in the GSA application of 647,830 kWh is higher than the PVSYST simulation results of 630,342 kWh and on the use of tilt of 15⁰ the total output of  PLTS Rooftop is 615,039 kWh with the largest NPV value located in the Sumenep Regent Building  for Rp. 634,312,639 with the smallest PBP for 6.7 years and an ROI of 250.1%. The CO2 emissions reduction (PEy) in the simulation with tilt 150 is 477.94 tCO2, while at tilt the optimum is 481.33 tCO2."

"Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian, maka kebutuhan masyarakat akan energi listrik juga meningkat. Negara Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa, memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Sinar matahari yang dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Indonesia mempunyai potensi sumber energi surya yang besar dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4.8 kWh/m2 per hari di seluruh wilayah Indonesia. Radiasi matahari yang diterima permukaan bumi merupakan parameter penting dalam menghitung potensi energi listrik yang dihasilkan dari panel PLTS yang terpasang. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran potensi energi listrik yang dapat dihasilkan dari PLTS pada beberapa kota terletak pada 3 pembagian wilayah di Indonesia. Dari data intensitas radiasi matahari yang didapat dari BMKG tahun 2011 – 2020 maka ada beberapa kota yang memiliki intensitas radiasi matahari yang cukup tinggi yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makasar, Kupang, Ambon dan Jayapura. Dalam penelitian ini terdapat variasi sudut kemiringan terhadap potensi energi listrik. Sehingga didapat energi listrik yang maksimum apabila modul surya diarahkan dengan sudut kemiringan sebesar lintang lokasi PLTS tersebut yang berada antara 3,5 LU dan 2,3 LS – 10,10 LS.

---

As the population and economic activity increased, the population's demand for electricity also increased. Indonesia, which is located on the equator, has enormous solar energy potential. Sunlight is used as a clean and sustainable renewable energy source. Indonesia has large solar energy potential with an average solar radiation intensity of about 4.8 kWh/m2 per day throughout Indonesia. The solar radiation received from the Earth's surface is an important parameter in calculating the electrical energy potential generated by the installed PLTS panels. The objective of this research is to provide an overview of the potential electricity that can be produced from PLTS in some cities located in the three regional divisions in Indonesia. From the data of the intensity of solar radiation obtained from BMKG for 2011 – 2020, there are several cities that have a fairly high sun radiation intensity, such as Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Kupang, Ambon and Jayapura. In this study there is a variation of the angle of inclination of the potential of electrical energy. So, the maximum electricity is obtained when the solar module is directed with an angle of inclination of the latitude of the PLTS location which is between 3.5 (North Latitude) and 2.3 (South Latitude) – 10.10 (South Latitude)."

"Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai 29,10%. Namun, pada tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB hanya mencapai 19,18%. Sejalan dengan hal tersebut penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2010, industri manufaktur mampu menyerap 14,91% dari total tenaga kerja nasional. Sementara pada tahun 2022, industri manufaktur hanya mampu menyerap 13,80% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur agar kontribusinya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja meningkat kembali. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri manufaktur. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri sasaran yang mencapai TKDN tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian insentif fiskal tersebut terhadap peningkatan TKDN pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Industri Besar – Sedang BPS tahun 2008-2019 dan menerapkan metode Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diterapkan berpengaruh positif terhadap peningkatan TKDN industri manufaktur sebesar 23,5% dalam kurun waktu 2008 hingga 2019.

---

In the last decade, contribution of the manufacturing industry sector to the national economy continually decline. In 2010, contribution of the manufacturing industry sector to Indonesia's GDP reached 29.10%. However, in 2022 its contribution to GDP only reached 19.14%. As a result, employment in the manufacturing industry sector has also continued to decline. In 2010, the manufacturing industry was able to absorb 14.91% of the total national workforce. Meanwhile in 2022, the manufacturing industry only able to absorb 13.80% of the total national workforce. Therefore, the Indonesian government is trying to increase the growth of the manufacturing industry so it will contribute to the economy and job creation increases. One of the policies designed by Indonesia’s government for this purpose is the policy to increase the Domestic Component Level (called: TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri) in the manufacturing industry. The government provides fiscal incentives to the targeted industries that achieve certain TKDN. This study aims to analyze the impact of the provision of these fiscal incentives on increasing TKDN in the manufacturing industry in Indonesia. By using BPS Large-Medium Industry Survey data for 2008-2019 and applying the Difference in Difference (DID) method, this study shows that the fiscal incentive policy implemented has a positive effect on the increase in the TKDN of the manufacturing industry by 23,5% in the period 2008 to 2019."

"Tarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong pengembang swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang berlaku saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 dianggap tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal rendah dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan disimulasikan untuk dua skenario teknologi berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028.ABSTRACTTarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang sesuai saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 respon tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 -2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan yang disimulasikan untuk dua skenario teknologi yang berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028.

---

Tariff policy is important to induce RE developers to enter the market of electricity power plants. In Indonesia, the developers face uncertainty in business they experienced several changes in tariff structure for the last two years. According to MEMR Regulation No.50/2017, the current tariff structure is not the ideal case since the tariff uses mixed energy generation cost per region as the basis instead of renewable energy generation cost. Therefore, using solar PV generation as the case,this study aims to examine how the current tariff structure fits the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028. This research will be conducted using financial modeling to look at two scenarios, which are 1) Solar Photovoltaic on-grid without a battery system, 2) Solar photovoltaic on-grid with a battery system. The result of this study is the current tariff structure is only fits 60% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario without battery system and 24% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario with a battery system. "

"Tesis ini membahas kajian model bisnis jual beli listrik on-grid yang sejalan dengan regulasi dan kondisi di Indonesia untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diharapkan bisa membangkitkan minat masyarakat atau swasta untukmembangun dan meringankan beban PLN yang memiliki keterbatasan dalampenyediaan listrik untuk seluruh rakyat Indonesia.Tesis ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan berbagai batasan untukmemberikan kejelasan atas cakupannya.Beberapa kajian dilakukan atas model bisnis PLTS dan perubahannya yang mungkindilakukan untuk model bisnis yang lebih prospek. Dengan memakai PerangkatEvaluasi Model Bisnis (PEMB) dan menerapkan Strategi Samudera Biru, diajukanperubahan model bisnis yang bisa dikembangkan di Indonesia, meliputi penghapusanpower wheeling, regulasi atas TKDN dalam tahap rantai suplai, infrastruktur menjaditanggung jawab PLN, tingkat inflasi (inflation rate) perlu dihitung dalam modelfinansial, asuransi untuk menggantikan extra account yang harus disetor pengembang,FiT yang perlu berlaku untuk semua kementerian dengan acuan tarif plafon, atributpasar seperti kredit energi terbarukan surya (S-REC/solar renewable energy credits)yang perlu diregulasikan dan pembebasan lahan yang diharapkan menjaditanggungjawab pemerintah daerah.Perubahan model bisnis harus terus dilakukan sejalan dengan perubahan kondisi, baikitu kondisi ekonomi, teknis dan infrastruktur maupun regulasi.

---

This tesis is discussing about the power purchase business model review on which in

line with regulations and conditions in Indonesia for distributed PV Solar Power

Generation and is expected to generate public or private interest to build and ease the

burden of PLN that have limitations in providing electricity to the entire people in

Indonesia.

This tesis is a qualitative descriptive study with a variety of constraints to provide

clarity on the scope.

Some review is conducted on the solar PV model business and its changes that may

be applied for more prospective business model. Using the Business Model

Evaluation Tools (BMET) and applying Blue Ocean Strategy, it is proposed that

business model change can be thrived in Indonesia include the elimination of power

wheeling, regulation of local content in the stage of the supply chain, infrastucture

become the responsibility of PLN, inflation rate should be calculated in financial

model, insurance to replace the extra accounts that must be paid by the developer,

feed-in tariff need for all ministries with ceiling tariff as reference, regulations for

market atributes like solar renewable energy credits (SREC) and land acquisition

become the responsibility of local government.

Business model change shall be done in line with the conditions change, by the

economic condition, technical concerns, infrastructure and regulation."

"Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang tersedia melimpah dan ramah lingkungan terutama di negara tropis. Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya semakin bervariasi, baik dalam bentuk pembangkitan besar-besaran di daerah yang luas dan terpencil maupun di tempat-tempat umum yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik yang praktis. Pada penelitian ini dilakukan simulasi perancangan PLTS on-grid di Kantin Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan pengujian dengan 2 metode yang berbeda. Metode pertama adalah perancangan berdasarkan beban harian pada kantin on-grid dan cadangan baterai on-grid, yang kedua adalah pemanfaatan area yang dapat dipasang panel surya on-grid dan baterai cadangan on-grid. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kelayakan teknis dan ekonomis dari rancangan ini. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa metode perancangan PLTS berdasarkan on-grid area yang tersedia menghasilkan tingkat keandalan ekonomi yang paling baik, dimana sistem ini dapat memberikan kontribusi penyediaan energi listrik sebesar 68,98% dari beban hari kerja dan 182,18%. dari beban. hari libur, dan dapat menghasilkan potensi energi sebesar 16.063 kWh per tahun.

---

Solar energy is one of the renewable energy sources that is abundantly available and environmentally friendly, especially in tropical countries. The use of solar power plants is increasingly varied, both in the form of large-scale generation in large and remote areas and in public places with the aim of reducing dependence on practical electricity generation. In this study, a simulation of the on-grid PV mini-grid design was carried out at the Canteen of the Faculty of Engineering, University of Indonesia by testing with 2 different methods. The first method is a design based on the daily load on the on-grid canteen and on-grid battery backup, the second is the utilization of the area that can be installed on-grid solar panels and on-grid backup batteries. This study aims to see the level of technical and economic feasibility of this design. From the results of the analysis, it can be concluded that the PLTS design method based on the available on-grid area produces the best level of economic reliability, where this system can contribute to the supply of electrical energy by 68.98% of the workday load and 182.18%. from the load. holidays, and can generate energy potential of 16,063 kWh per year."