Ditemukan 89115 dokumen yang sesuai dengan query
Sahira Nafisa Putri
"Perubahan kebijakan terkait dengan perubahan status barang kebutuhan pokok yang sebelumnya bukan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) menjadi BKP strategis yang mendapat pembabasan PPN dalam UU HPP menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan meskipun tidak terdapat pemungutan PPN, perubahan ini mengharuskan pelaku usaha barang kebutuhan pokok perlu memenuhi kewajiban adminitratif perpajakan seperti mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN, sehingga disinyalir dapat memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dan tantangan serta biaya perpajakan yang timbul dari kebijakan ini menggunakan teori biaya perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini menambah beban kepatuhan yang signifikan bagi pelaku usaha akibat kompleksitas administrasi dan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, terdapat celah dispute dalam mengklasifikasikan barang kebutuhan pokok yang dibebaskan PPN akibat Code yang belum tercantum di peraturan. Di lain sisi, kebijakan ini menunjukkan biaya administratif yang efisien bagi pemerintah karena manfaat yang diterima DJP dari kebijakan ini lebih besar daripada biaya administrasi yang dikeluarkan. Lebih lanjut, kebijakan ini masih menghadapi tantangan berupa ketidaksiapan pelaku usaha yang belum memiliki sumber daya yang memadai maupun pemahaman terhadap kewajiban perpajakan serta sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, direkomendasikan agar DJP meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha terkait kewajiban PPN, rutin memperbarui daftar varian barang kebutuhan pokok sesuai dinamika pasar serta menerbitkan petunjuk teknis terkait perlakuan PPN atas barang kebutuhan pokok yang dengan yang HS Code yang belum tercantum dalam PP, dan mengoptimalkan sistem administrasi perpajakan.
The policy change regarding the reclassification of essential goods, which were previously not classified as Taxable Goods (BKP), into strategic BKP that are exempt from VAT under the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP), has sparked both support and criticism among the public. Although VAT is not imposed, this change requires businesses dealing in essential goods to fulfill various tax administrative obligations, such as registering as Taxable Entrepreneurs (PKP), issuing tax invoices, and filing periodic VAT returns (SPT Masa PPN), which is considered burdensome by some. Therefore, this study aims to analyze the implications, challenges, and tax-related costs arising from this policy using the theory of the cost of taxation. This research adopts a post-positivist approach and utilizes data collection methods such as literature review and in-depth interviews. The results of the study indicate that this policy significantly increases the compliance burden for businesses due to administrative complexity and a lack of understanding of tax obligations. Moreover, the study identifies a potential for dispute arising from ambiguity in the classification of VAT-exempt essential goods, particularly when HS Codes are unclear or inconsistent. Conversely, the policy demonstrates administrative efficiency for the government, as the benefits received by the Directorate General of Taxes (DJP) outweigh the administrative costs incurred. Nonetheless challenges persist, including the lack of preparedness among businesses, insufficient resources, and the suboptimal performance of the tax administration system. Accordingly, this study recommends that DJP intensify taxpayer assistance, regularly update the list of essential goods to keep up with market changes, issue technical guidelines on the VAT treatment of goods not explicitly listed in government regulations, and optimize the tax administration system."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Vanessa
"Pemberian bampel merupakan strategi promosi penjualan yang dilakukan dengan memberikan barang secara gratis untuk mendorong penjualan produk baru. Cara lain metode promosi barang sampel kepada pelanggan dapat dilakukan dengan peminjaman barang sampel atau penyerahan barang sampel yang dikembalikan ke penjual. Namun, dalam praktiknya, penyerahan barang sampel yang dikembalikan ke penjual menimbulkan dispute di lapangan karena adanya perbedaan interpretasi terkait penyerahan dan pengkategorian barang sampel dalam pengertian Barang Kena Pajak (BKP) atau dikecualikan dari BKP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyerahan BKP sampel dalam daerah pabean, serta ekspor dan reimpor BKP sampel. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif dan paradigma interpretif. Dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara serta teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian BKP sampel yang kembalikan ke penjual tidak termasuk dalam definisi penyerahan karena tidak terdapat pengalihan hak milik. Namun, perlu adanya tinjauan lebih lanjut dalam kesepakatan penjual dan pembeli ketika menyerahkan BKP sampel untuk menentukan terjadinya penyerahan. Di sisi lain, ekspor BKP sampel merupakan objek PPN dengan fasilitas tarif 0% sedangkan impor BKP sampel tidak dipungut PPN. Meskipun demikian, pemanfaatan fasilitas tersebut menimbulkan compliance cost yang tinggi sehingga PKP yang menyerahkan BKP sampel perlu melakukan perhitungan lebih lanjut apakah manfaat yang didapatkan dari fasilitas tersebut sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Product sampling is a sales promotion strategy carried out by providing goods for free or free of charge to encourage sales of new products. One method of promoting sample goods to customers can be done by borrowing sample goods or handing over sample goods that are returned to the seller. However, in practice, the handing over of sample goods that are returned to the seller causes disputes in the field due to differences in interpretation regarding the handing over and categorizing of sample goods in the sense of Taxable Goods (BKP) or exempted from BKP. This study aims to analyze the policy of handing over sample BKP in the customs area, as well as the export and reimport of sample BKP. To achieve the objectives of the study, the research method used is a qualitative method with a qualitative approach with an interpretive paradigm. With data collection methods in the form of literature studies and interviews as well as qualitative data analysis techniques, the results of this study indicate that the provision of sample BKP that is returned to the seller is not included in the definition of handing over because there is no transfer of ownership rights. However, further review is needed in the agreement between the seller and the buyer when handing over sample BKP to determine the occurrence of handover. On the other hand, export of sample BKP is an object of VAT with a 0% tariff facility while import of sample BKP is not subject to VAT. However, the use of these facilities results in high compliance costs so that PKP who submit BKP samples need to carry out further calculations whether the benefits obtained from these facilities are commensurate with the costs incurred. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Benajati Munggaran
"Penelitian ini membahas peraturan pengajuan resititusi PPN ditinjau dari asas cost of taxation. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas cost of taxation secara umum administrasi pengajuan restitusi PPN telah efektif khususnya dari administrative dan enforcement cost nya. Namun, ditinjau dari aspek compliance cost nya masih terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan oleh wajib pajak. Saran dari penelitian ini adalah agar pembuatan kebijakan yang dilakukan sebaiknya memperhatikan compliance cost yang harus ditanggung oleh wajib pajak, dimana hal tersebut akan meningkatkan kesadaran kepatuhan dari wajib pajak.
This research discusses the regulation of Value Added Tax which is reviewed by cost of taxation principle. The VAT refunds mainly reviewed by administrative cost, enforcement cost and compliance cost aspect. This is a descriptive research using positivist approach. The result shows that VAT refunds regulation is progressing into a better stage and generally has been effective. Effectivity seen from administrative and enforcement cost review, however there are a few lacks from the compliance cost aspect review. Furthermore, this research suggests regulation making should consider the burden of compliance cost that taxpayers have to endured."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47402
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Imam Catur Hari Mukti
"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan PPN atas impor/penyerahan kapal di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih berlaku terkait PPN atas impor/penyerahan kapal, menganalisis implementasi kebijakan PPN dibebaskan atas impor/penyerahan kapal, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan PPN Dibebaskan atas impor/penyerahan kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih digunakan atas impor/penyerahan kapal adalah PPN DTP dan PPN Dibebaskan. Implementasi kebijakan PPN Dibebaskan lebih banyak dimanfaatkan pada impor kapal dibanding penyerahan kapal dalam negeri. Hambatan utama dari implementasi kebijakan ini adalah Surat Keterangan Bebas PPN.
This study discusses the implementation of VAT policies on the import/delivery of the vessels in Indonesia. The research objectives are to analyze the VAT policy that once and/or still valid on the import/delivery of the vessels, to analyze the implementation of VAT exemption policy on the import/delivery of the vessels, and to analyze the factors inhibiting the implementation of the VAT Exemption for import/delivery of the vessels. This study is a qualitative descriptive research design. The study concludes that the VAT policies that once and/or is used for import/delivery of the vessels are VAT borne by government and VAT Exemption. The implementation of VAT exemption policy more widely used on vessels imported than domestic delivery. The main barrier of implementation of policy on the VAT Exemption import/delivery of the vessels is certificate free of VAT."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Nia Amalia
"Implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional industri kakao. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian dari ketiga faktor menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao memiliki beberapa permasalahan yaitu luasnya wilayah indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan mengganggu ekonomi industri. Selain itu, dalam proses implementasi memunculkan output kebijakan baru, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menimbulkan penerimaan pajak, dan terganggunya cashflow industri kakao.
The implementation of Value Added Tax policy for the supplies of cocoa gives impact to the operational activities in that current industry. This research conducted by post positivist approach with descriptive purpose, it is to analyze the implementation process and factors that influance the implementation. The result of this are among the three factors shows the policy impelementation has some problems, there are the wide of area, lack of human resource, and distract economy condition of the industry. Besides, in implementation process issued new policy output, voluntary compliance of taxable person increases tax revenue and disruption of the cocoa industry's cash flow."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S65155
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Winda Azahra
"Penelitian menganalisis dampak kebijakan fiskal dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas lumpur anoda yang dapat diolah menjadi emas batangan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan lumpur anoda antara PT Smelting dengan PT Aneka Tambang dapat menimbulkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan asas netralitas internal dimana objek dan subjek pajak diperlakukan secara sama. Apabila PPN atas lumpur anoda diberikan fasilitas dapat mengakibatkan diskriminasi dengan barang atau jasa kena pajak lainnya.
The study analyzes the impact of fiscal policy on the imposition of Value Added Tax on the anode slime which can be processed into gold bullion. Collecting data through in-depth interviews and literature study. The results showed that the implementation of policy imposition of Value Added Tax on the transfer of anode slime between PT Aneka Tambang and PT Smelting impact Input Tax can not be credited. Based on the principle of internal neutrality in which the tax object and subject treated equally. If the VAT on the anode slime given the facility could result in discrimination with the goods or services of other taxable."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55160
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Raisa Rasuna
"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel.
The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hana Salsabila Putri Luftyantari
"Terdapat pembaharuan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Jasa Kena Pajak Tertentu. Salah satu Jasa yang termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak Tertentu adalah Jasa Biro Perjalanan Wisata. Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan melihat kebijakan tersebut dari perspektif kemudahan administrasi. Dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata menggunakan metode pemungutan PPN tanpa kredit pajak masukan dan menggunakan tarif efektif untuk memberikan kemudahan administrasi. Selain itu, ditemukan bahwa pada saat peninjauan kebijakan menggunakan asas kemudahan administrasi, hasil yang paling terlihat ada di dimensi kemudahan dimana pemerintah memberikan beberapa kemudahan yang diundangkan dalam Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan terkait dengan pemungutan PPN terutang, pembuatan faktur pajak, pembuatan SPT, dan pelaporan pajak untuk jasa biro perjalanan wisata. Peneliti menyarankan sebaiknya pihak pemerintah tetap melakukan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat terus menjaga tujuan utama dari dibentuknya Pasal 9A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
There is an update to the Value Added Tax (VAT) policy in the Law on the Harmonization of Tax Regulations related to Certain Taxable Services. One of the Services included in Certain Taxable Services is Tour and Travel Bureau Services. This thesis research has the aim of analyzing the VAT collection policy on the delivery of travel agency services and looking at the policy from the perspective of administrative ease. In the analysis of this study using a post-positivist approach with literature studies and in-depth interviews as data collection techniques. The results of this study indicate that the VAT collection policy for the delivery of travel agency services uses the VAT collection method without input tax credits and uses effective rates to provide administrative convenience. In addition, it was found that when reviewing policies using the ease of administrative principle, the most visible results were in the dimension of convenience where the government provided several facilities promulgated in the Tax Harmonization Law related to collecting VAT payable, making tax invoices, making tax returns, and reporting tax for travel agency services. The researcher suggests that the government should continue to supervise and evaluate the implementation of this policy so that it can continue to maintain the main objective of the establishment of Article 9A of the Value Added Tax Law in the Law on Harmonization of Tax Regulations."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hana Athiyyah Muyassar Nursyam
"Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar dan peringkat ke dua sebagai eksportir rumput laut dunia. Dalam UU PPN Pasal 16B, rumput laut termasuk Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas berupa pembebasan PPN. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasi kebijakannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara dan studi literatur.
Hasil penelitian ini, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan rumput laut memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, responsivitas, simplicity, dan neutrality namun tidak memenuhi kriteria ketepatan.
Saran dari penulis seyogyanya pemerintah melakukan perbaharuan peraturan mengenai rumput laut dengan hasil ikan karena memiliki perbedaan proses penyerahan barang sampai ketangan konsumen yang akan berpengaruh pada implikasi PPN-nya.
Indonesia is the largest producer of tropical seaweed in the world and the second exporter of seaweed in the world. In VAT Law article 16B, seaweed include Taxable Goods that grant facilities VAT exemption. This study evaluates the VAT exemption policies and the policy implication. This research uses qualitative approach. The data collection techniques used field study and literature study. The result of this study, evaluation of VAT exemption policy on seaweed suitable with criteria of effectiveness, efficiency, responsivness, simplicity, and neutrality. But, it is not suit criteria of appropiateness. Reccommendation from reasercher, government should change the definition of seaweed and fish because it has a process of delivering goods to consumers who it will be affect the implication of VAT."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S68426
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Amanda Anindita Putri
"Penyelenggaraan lelang di Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam Pasal 1A ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) diatur bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) melalui juru lelang termasuk ke dalam definisi penyerahan yang dikenakan PPN. Aturan tersebut juga dipertegas kembali di dalam Pasal 8 PP 1/2012. Pasca terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PP 1/2012 statusnya sudah tidak berlaku dan digantikan dengan PP 44/2022. Namun, PP 44/2022 menghapus ketentuan mengenai tata cara pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Hingga saat ini belum ada aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang di KPKNL dan menganalisis kebijakannya ditinjau dari asas kepastian (certainty). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam proses pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang di KPKNL, yakni kurangnya sinkronisasi antara kebijakan di bidang PPN dan lelang serta belum adanya kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang. Kebijakan PPN yang berlaku juga belum memenuhi asas kepastian (certainty) karena belum ada peraturan yang mengatur terkait siapa pihak yang menjadi Pemungut PPN. Kondisi ini dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara yang berasal dari PPN.
The organization of auctions in Indonesia is carried out by the State Assets and Auction Service Office. Article 1A paragraph (1) letter c of the Value Added Tax Law (VAT Law) stipulates that the delivery of Taxable Goods through an auctioneer falls under the definition of taxable delivery. This rule is also reinforced in Article 8 of Government Regulation No. 1/2012. After the enactment of the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law), Government Regulation No. 1/2012 was repealed and replaced by Government Regulation No. 44/2022. However, Government Regulation No. 44/2022 removes the provisions regarding the procedure for collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctioneer. To date, there are no implementing regulations in the form of a Minister of Finance Regulation that govern the collection of VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions. This research aims to analyze the implementation of VAT collection on the delivery of Taxable Goods through auctions at the State Assets and Auction Service Office and to review the policy from the perspective of the principle of certainty. This study uses a post-positivist approach with data collection techniques including literature and field studies. The results of this research show that there are several obstacles in the process of collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions at the State Assets and Auction Service Office, namely the lack of synchronization between VAT and auction policies, as well as the absence of technical implementation policies for collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions. The current VAT policy also does not fulfil the principle of certainty because there is no regulation clarifying who is responsible for collecting the VAT. This situation can result in the potential loss of state revenue from VAT."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
