Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung awalnya menggunakan skema business to business (B-to-B) bersama China Development Bank pada tahun 2015. Namun, pembengkakan biaya konstruksi dan kenaikan bunga pinjaman mendorong perubahan skema menjadi business to government (B-to-G), dengan pemerintah yang melakukan intervensi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Penelitian ini mempertanyakan bagaimana elite politik domestik mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam pembiayaan proyek kereta cepat. Dengan menggunakan kerangka teori liberal Moravcsik, penelitian kualitatif ini menganalisis dokumen kebijakan, laporan keuangan, serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi pembiayaan dibentuk oleh kepentingan elite politik yang ingin menunjukkan prestasi pembangunan infrastruktur, BUMN yang mengejar ekspansi usaha, serta pelaku bisnis lokal yang mengharapkan keuntungan ekonomi. Tekanan politik akibat pembengkakan biaya memaksa perubahan skema pembiayaan demi kelangsungan proyek, meskipun hal itu menambah beban utang negara. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keputusan untuk melanjutkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung lebih banyak dipengaruhi oleh agenda elite domestik dibanding pertimbangan strategis jangka panjang. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme check and balance dari masyarakat sipil agar kepentingan nasional tidak tergerus oleh tekanan kelompok elite. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata kelola pembiayaan publik di Indonesia.

---

The development of the Jakarta–Bandung high-speed rail project initially adopted a business-to-business (B-to-B) financing scheme with China Development Bank in 2015. However, cost overruns and rising loan interest rates transformed the B-to-B arrangement into a business-to-government (B-to-G) model, with the Indonesian government intervening through state capital injections (Penyertaan Modal Negara, PMN). This study examines how domestic political elites influenced policy decisions regarding project financing. Employing Moravcsik’s liberal theoretical framework, this qualitative research analyzes policy documents, financial reports, and in-depth interviews. The findings demonstrate that financing preferences were shaped by the interests of political elites aiming to showcase infrastructure achievements, state-owned enterprises (BUMNs) pursuing business expansion, and local entrepreneurs anticipating economic returns. Political pressure resulting from cost escalation necessitated a shift in the financing structure to sustain the project, despite increasing the national debt burden. Furthermore, the decision to proceed with the Jakarta–Bandung high-speed rail was driven more by domestic elite agendas than by long-term strategic considerations. These findings highlight the need for stronger checks and balances from civil society to ensure that national interests are not compromised by elite-driven pressures. This study provides critical insights for the formulation of Indonesia’s infrastructure development strategies and governance of public financing."

"Pertumbuhan ekonomi China yang yang mengalami perkembangan pesat dengan GDP ke-2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, mendorong China untuk ikut serta dalam melakukan pembiayaan berbagai proyek infrastuktur di negara-negara berkembang. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya lembaga-lembaga keuangan oleh China sebagai solusi keterbatasan pendanaan pembangunan infrastuktur yang dialami negara berkembang. Ekspansi industri kereta cepat China pada tingkat global erat kaitannya dengan kebrhasilan transfer teknologi yang dilakukan. Hingga saat ini, kereta cepat merupakan salah satu inti utama China untuk mendukung inisasi jalur sutera modern. Hal itu dilakukan dengan membangun keterhubungan/konektivitas China diseluruh kawasan. Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun tidak tercantum dalam RPJMN 2014-2019 namun proyek kereta api cepat Indonesia-China menjadi salah satu proyek strategis nasional. Dalam konteks politik internasional, pembangunan kereta cepat di Indonesia oleh China merupakan proyek percontohan bagi komunitas ASEAN untuk menunjukan keberhasilan teknologi kereta cepat China. Proyek ini dilakukan dengan skema B to B tanpa menggunakan APBN. Mengingat hampir di seluruh dunia pembangunan kereta cepat tidak bersifat profitable, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektifitas pembangunan proyek kereta api cepat Indonesia-China terhadap aspek sosial-ekonomi Indonesia dalam konteks ketahanan nasional. Melalui pendekatan scenario planning, penelitian ini mencoba menelaah Apakah Diplomasi Infrastruktur kereta api cepat oleh China mendistribusikan pembangunan yang positif bagi Indonesia.

---

China's economic growth which is experiencing rapid development with the second largest GDP in the world after the United States, prompted China to participate in financing various infrastructure projects in developing countries. This was marked by the establishment of financial institutions by China as a solution to the limited funding of infrastructure development experienced by developing countries. The expansion of the Chinese high-speed railroad industry at a global level is closely related to the success of technology transfer. Until now, the fast train has been one of China's main core to support the initiation of modern silk lines. This was done by building China connectivity throughout the region. Indonesia under the leadership of President Joko Widodo has a focus on infrastructure development to improve connectivity and economic growth. Although it is not listed in the 2014-2019 RPJMN, the Indonesia-China fast train project is one of the national strategic projects. In the context of international politics, the construction of fast trains in Indonesia by China is a pilot project for the ASEAN community to demonstrate the success of China's fast train technology. This project is carried out with the B to B scheme without using the APBN. Considering that almost all of the world of fast train development is not profitable, this research aims to see the effectiveness of the Indonesia-China fast train development project on the socio-economic aspects of Indonesia in the context of national resilience. Through a scenario planning approach, this research tries to examine whether diplomacy of the fast railroad infrastructure by China distributes positive development for Indonesia."

"Ketika dua kereta cepat berpapasan di dalam terowongan, gelombang tekanan dan gaya aerodinamis yang bekerja pada kedua badan kereta akan jauh lebih kuat dan fenomena aliran lebih rumit daripada kasus satu kereta melewati sebuah terowongan. Efek aerodinamis terjadi sangat kuat ketika kereta berpapasan di tengah terowongan. Studi ini mempelajari pengaruh kecepatan dua kereta berpapasan terhadap gelombang tekanan dan gaya aerodinamis. Selain itu, pengaruh jarak antar dua centreline juga dipelajari di setiap variasi kecepatan kereta. Dalam penelitian ini, jenis aliran udara diasumsikan kental, unsteady, kompresibel dan 3D. Kami memvariasikan kecepatan dua kereta identik sebesar 250, 300 dan 350 km/jam dan variasi jarak antar dua centreline sebesar 3,9; 4,2 dan 5 m. Dengan menggunakan simulasi CFD dan metode overset pada badan kereta, akan didapatkan bahwa semakin besar kecepatan kereta maka akan semakin besar nilai koefisien tekanan yang terjadi. Nilai koefisien tekanan yang mengalami fluktuasi yang besar terjadi pada variasi x = 4,2 m. Semakin tinggi kecepatan kereta maka akan semakin parah hambatan udara yang diterima. Variasi x = 4,2 m pada semua variasi kecepatan memiliki nilai hambatan yang paling fluktuatif dan paling tidak stabil. Momen guling tidak terlalu berpengaruh pada kestabilan pergerakan kereta. Nilai momen guling yang mengalami fluktuasi yang besar terjadi pada variasi x = 5 m. Nilai gaya samping yang mengalami fluktuasi yang besar terjadi pada variasi x = 4,2 m pada semua variasi kecepatan. Gaya samping tidak dipengaruhi oleh interaksi kereta-terowongan, namun dipengaruhi oleh interaksi dua kereta.

---

When two high-speed trains are passing by each other in the middle of tunnel, the pressure waves and aerodynamic forces acting on the two train’s bodies will be much stronger and the flow phenomena are more complicated than in the case of one train passing through a tunnel. They become maximum when the passing event takes place in the middle point of tunnel. This work studies the influence of the train’s speed variation and the variation of the distance between the two centrelines on the pressure waves and aerodynamic forces for passing event. In this study, the fluid is assumed to be viscous, 3D, unsteady and compressible. We varied the velocity of two identical trains by 250, 300 and 350 km/h and the distances between the two centrelines by 3.9, 4.2 and 5 m. By using CFD simulation and the overset method on the train body, it will be found that the greater the train speed, the greater the pressure coefficient occurs. The pressure coefficient that experienced large fluctuations occurred in the variation of x = 4.2 m. The higher the train’s speed, the more severe the aerodynamic drag it receives. The variation x = 4.2 m at all speed variations has the most fluctuating and most unstable for drag. The rolling moment has little effect on the train running stability. The rolling moment that experienced large fluctuations occurred at a variation of x = 5 m. The value of the side force that experienced large fluctuations occurred at variations of x = 4.2 m at all speed variations. The side force is not affected by the train-tunnel interaction, but is affected by the two high-speed trains interaction."

"Penelitian ini menguraikan proses Evaluasi Perencanaan IMC pada Proyek Kontroversial dimana terjadinya polemik di masyarakat terhadap Proyek Kereta Cepat yang baru akan beroperasi pada 2019 sebagai sarana transportasi massal modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan perencanaan dan implementasi IMC pada konsep public relation dan interactive marketing di proyek kontroversial Kereta Cepat serta program IMC yang mana yang tepat dan efisien untuk dijalankan pada proyek tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang meneliti kasus pada perusahaan Joint Venture PT KCIC antara Konsorsium BUMN dan Konsorsium Cina yang menjalankan semua bentuk program komunikasi pemasaran terpadu dari Proyek Kereta Cepat. Hasil penelitian menguraikan program IMC dimulai dari perencanaan sasaran sampai dengan implementasi mendukung tercapainya perubahan sikap positif pada target market.

---

This study describes Evaluation Planning of IMC for the Controversial Project in the community where the polemic against the High Speed Railway Project that will operate optimally in 2019 as a modern mass transportation. This study aims to determine how the preparation of the planning and implementation of IMC on the concept of public relations and interactive marketing in the controversial project of HSR and IMC which are appropriate and efficient to run the project.

This study uses descriptive qualitative method that examines case in Joint Venture Consortium between Chinese Consortium and SOEs consortium PT KCIC that runs all forms of integrated marketing communications program of HSR Project. The research result describes IMC from the planning stage to the implementation of targets that support the achievement of a positive change in attitude on the target market."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan jaminan negara dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berdasarkan hukum investasi internasional dan hukum penanaman modal. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilaksanakan oleh China Rail Way Ltd bersama PT. PSBI yang dimana membentuk perusahaan patungan bernama PT. Kereta Cepat Indonesia-China dengan mengunakan pinjaman lunak dari China Development Bank tidak mendapatkan jaminan negera baik berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam framework agreement dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan melalui data wawancara menunjukan terjadi kendala dalam pelaksanakan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu belum tuntasnya pembebasan lahan hal ini dikarenakan karena bentuk dari PT. Kereta Cepat Indonesia-China adalah badan hukum swasta.

---

This thesis discusses the position of state guarantees in the construction of a fast train projects Jakarta-Bandung based on international investment law and investment law. This study is normative and prescriptive. The study concluded that the high speed train project Jakarta-Bandung implemented by China Rail Way Ltd and PT. PSBI that which formed a joint venture company named PT. Kereta Cepat Indonesia-China by using a soft loan from China Development Bank did not get a good guarantee of the country according to the agreements stipulated in the framework agreement and the laws and regulations in Indonesia. Based on the facts obtained in the field through interview data indicated that there was constraint in implementing development projects fast train from Jakarta to Bandung is unresolved land acquisition for this is because the shape of the PT. Kereta Cepat Indonesia-China is a private legal entity."

"Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Metode pelaksanaan konstruksi merupakan kunci untuk mewujudkan seluruh perencanaan menjadi bentuk bangunan fisik. Kebutuhan untuk menghadirkan wujud fisik bangunan dengan seefisien mungkin adalah tuntutan yang harus dapat dijawab oleh para pelaku dunia konstruksi. Proyek pembangunan rangka atap stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), memiliki bentuk geometri rangka atap yang bergelombang dengan tingkat kepresisian pemasangan yang tinggi dan dengan schedule yang singkat. Dengan kompleksitas pekerjaan seperti itu, maka perlu dilakukan suatu pemilihan metode kerja yang efektif dan efisien. Pada penulisan laporan ini, akan dibahas suatu pemilihan metode pemasangan rangka atap yaitu metode pemasangan dengan crawler crane dan metode konvensional dengan temporary support. Usulan metode tersebut merupakan hasil studi banding dan penelitian di lapangan yang dilakukan untuk penulisan laporan ini. Hasil tersebut berdasarkan variabel waktu pelaksanaan dan biaya pemasangan. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan pilihan metode pemasangan rangka atap dengan menggunakan crawler crane lebih efektif dan efisien dalam segi waktu pelaksanaan dan biaya pemasangan.

---

The construction implementation method is the key to realizing the entire plan into a physical building form. The need to present the physical form of a building as efficiently as possible is a demand that must be answered by actors in the construction world. The roof truss construction project for the Halim Station High Speed Rail Jakarta Bandung Project (KCJB), has a corrugated roof truss geometric shape with a high level of installation precision and with a short schedule. With such a complexity of work, it is necessary to select an effective and efficient work method. In writing this report, a selection of roof truss installation methods will be discussed, namely the installation method with crawler cranes and the conventional method with temporary support. The proposed method is the result of a comparative study and field research conducted for the writing of this report. These results are based on the variables of implementation time and installation costs. The results showed that the use of the choice of roof truss installation method using a crawler crane was more effective and efficient in terms of implementation time and installation costs."

"Saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dicanangkan sejak tahun 2015 masih berjalan. Proyek ini merupakan investasi yang dilakukan berdasarkan kerja sama internasional antara Indonesia dan China. Dalam kerja sama ini, China berinvestasi melalui China Development Bank (CDB) dengan biaya yang diperkirakan mencapai US$4,5 miliar atau sekitar 64 triliun rupiah. Selama proyek ini berjalan, terdapat dua Perpres yang menaunginya, yaitu Perpres No. 107 Tahun 2015 dan Perpres No.93 Tahun 2021. Pada Perpres No. 107 Tahun 2015 dijelaskan bahwa proyek ini berbentuk Business to Business antara Konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia dan China yang pada akhirnya membentuk sistem joint venture. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) tertulis bahwa Pelaksanaan dari proyek ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini ternyata mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun. Pemerintah kembali mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang sebagian besar bersifat kontradiktif dari Perpres sebelumnya. Contohnya, terkait pembiayaan dari proyek ini, Pemerintah memperbolehkan penggunaan Penyertaan Modal Negara, yang salah satunya bersumber dari APBN, dan pemberian jaminan oleh negara. Terkait hal ini, timbul adanya potensi dampak perubahan skema pembiayaan ini terhadap proyek-proyek investasi lain di Indonesia. Terlebih khusus, proyek KCJB dimasukkan menjadi salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 3 Tahun 2016 sehingga menurut Perpres ini total PSN mencapai 227 proyek sehingga ditakutkan bahwa kejadian terkait pembiayaan menimpa Proyek Strategis Nasional lainnya, hal ini berpotensi menambah beban negara.

---

The Jakarta-Bandung Fast Train (KCJB) project, launched in 2015, is still running. This project is an investment based on international cooperation between Indonesia and China. In this cooperation, China invests through the China Development Bank (CDB) with an estimated cost of US$4.5 billion or around 64 trillion rupiahs. As long as this project runs, two Presidential Regulations oversee it: Presidential Decree No. 107 of 2015 and Presidential Decree No. 93 of 2021. Presidential Decree No. 107 of 2015 explained that this project was in the form of a Business Business between a Consortium of Indonesian and Chinese State-Owned Enterprises, which eventually formed a joint venture system. Furthermore, Article 4 paragraph (2) states that the implementation of this project does not use the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and does not receive government guarantees. However, over time, this project turned out to be experiencing cost overrun. The government issued Presidential Decree No. 93 of 2021, most of which are contradictory to the previous Presidential Regulation. For example, regarding the financing of this project, the government allows the use of State Equity Participation, one of which is sourced from the APBN. In this regard, the author feels a potential impact of changing the financing scheme on other investment projects in Indonesia. Specifically, the KCJB project was included as one of the National Strategic Projects (PSN) through Presidential Decree no. 3 of 2016, according to this Presidential Regulation, the total PSN reached 227 projects. The author feels that if an incident related to financing befalls other National Strategy Projects, this will increase the burden on the state."

"Penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, yang perlu ditangani dengan cermat sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko fiskal yang terkait dengan penyertaan modal negara dalam proyek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang timbul dari penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung mencakup risiko teknis, risiko ekonomi, risiko hukum, dan risiko sosial politik. Risiko yang timbul tersebut tidak dapat disebut sebagai risiko fiskal karena hanya merupakan risiko perusahaan. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Namun dalam praktiknya terdapat problematika yang dihadapi terkait dengan penyertaan modal negara untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung yang dikhawatirkan dapat membebani APBN.

---

The state equity participation in the jakarta bandung high-speed rail project poses significant fiscal risks, which need to be handled carefully in accordance with existing regulations. This research aims to analyze the fiscal risks associated with state equity participation in the project. The method used in this research is juridical-normative which is organized in an explanatory approach. The result of this research is that the legal status of state equity participation deposited in the development of the jakarta bandung high speed train project cannot be said to be state finance due to the transformation of the legal status of state finance into private finance or legal entities. In addition, this research shows that the risks arising from the state equity participation in the jakarta bandung high-speed train project include technical risks, economic risks, legal risks, and socio-political risks. The risks that arise cannot be referred to as fiscal risks because they are only corporate risks. This also has implications for financial management and legal responsibility. However, in practice, there are problems encountered related to state equity participation for the development of the Jakarta-Bandung high-speed train project, which is feared to burden the state budget."

"Dalam rangka mencegah segala potensi risiko, dibutuhkan iklim keselamatan yang baik di tempat kerja. Iklim keselamatan digunakan untuk melihat aspek psikologis pekerja mengenai nilai, sikap, dan persepsi mereka terkait keselamatan di tempat kerja yang dapat berdampak terhadap perilaku. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut, penerapan iklim keselamatan yang baik menjadi kunci utama dalam membentuk persepsi pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran iklim keselamatan di Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung Halim tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Pengambilan data dilakukan secara daring dan turun langsung ke lapangan dengan menggunakan kuesioner. Sebanyak 70 responden pekerja PT Wijaya Karya Bangunan Gedung berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor dimensi iklim keselamatan secara keseluruhan sudah cukup baik. Dimensi iklim keselamatan tersebut yaitu komitmen manajemen (5,52), komunikasi keselamatan (5,27), pelatihan (5,22), akuntabilitas pribadi (4,98), peraturan dan prosedur (5,14), dan lingkungan yang mendukung (5,16). Hasil penelitian secara keseluruhan menyarankan, untuk merubah persepsi pekerja dapat ditingkatkan melalui penegasan komitmen manajemen, peraturan dan prosedur dengan komunikasi dan pelatihan yang memadai dan ditopang oleh tanggung jawab yang baik serta lingkungan yang mendukung.

---

To prevent all potential risks, a good safety climate is needed in the workplace. Safety climate is used to look at the psychological aspects of workers regarding their values, attitudes, and perceptions about safety in the workplace which can have an impact on behavior. Therefore, to overcome this, the application of a good safety climate is the main key in shaping workers' perceptions. The purpose of this study was to determine the description of the safety climate in the Jakarta Bandung Halim High Speed ​​Rail Development Project in 2022. This study used a quantitative method with a cross sectional design. Data collection was done online and offline using a questionnaire. A total of 70 respondents workers PT Wijaya Karya Bangunan Gedung participated in this research. The results showed that the average score of the overall safety climate dimension was quite good. The dimensions of the safety climate are management commitment (5.52), communication (5.27), training (5.22), personal accountability (4.98), rules and procedures (5.14), and a supportive environment (5,16). Overall research results suggest that changing employee perceptions can be improved through affirmation of management commitment, regulations and procedures with adequate communication and training also supported by good personal accountability and a supportive environment.

"

"Perkembangan teknologi kereta saat ini mengharuskan sistem komunikasi yang mendukung berbagai kebutuhan dari fasilitas operasi kereta, seperti pengendalian kereta, komunikasi untuk keselamatan, kebutuhan pelayanan penumpang dan lain-lain. Pembangunan kereta cepat di Indonesia pada wilayah Jakarta – Bandung menggunakan sistem persinyalan Chinese Train Control System (CTCS) Level 3 yang menjadikan Global System for Mobile Communication – Railway (GSM-R) sebagai sistem radio komunikasi pada wilayah operasi kereta cepat. Penggunaan GSM-R membawa tantangan dalam pengimplementasian nya, karena sudah adanya layanan eksisting telekomunikasi publik yang juga berbasis GSM, yang disebut GSM publik pada frekuensi yang sama yang digunakan oleh sejumlah operator seluler di Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan berkurang nya pendapatan pada operator penyelenggara jaringan seluler terdampak, akibat pemakaian pita frekuensi tersebut untuk mendukung layanan operasi dari kereta cepat di Indonesia. Dalam penelitian ini dilakukan analisis dari kelayakan ekonomi dari implementasi system GSM-R dengan menghitung biaya investasi dari penggunaan frekuensi 891 – 895 / 936 – 940 MHz, untuk diterapkan dalam system telekomunikasi kereta cepat wilayah Jakarta-Bandung. Dari hasil analisis perhitungan kelayakan nilai investasi menggunakan pendekatan NPV, IRR dan analisis sensitivitas yang dilakukan memiliki tujuan untuk didapatkannya nilai parameter tingkat kelayakan dari biaya investasi penggunaan frekuensi GSM-R. Hasil dari penelitian dilihat dari sisi kelayakan ekonomi, parameter NPV dan IRR memberikan hasil yang positif. Diketahui Nilai parameter tingkat kelayakan ekonomi penerapan sistem GSM-R untuk periode 10 tahun adalah USD 786.292.466,3 dengan nilai IRR 57% untuk periode 10 tahun. Maka hal yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat kelayakan ekonomi penerapan GSM-R secara signifikan adalah dengan menurunkan nilai dari komponen C (BHP) atau disebut biaya hak penggunaan frekuensi sehingga diharapkan mampu menjadi sebuah pertimbangan baru yang bisa menjadi solusi dan rekomendasi dalam penerapan dan pemakaian teknologi GSM-R di Indonesia.

---

The current development of train technology requires a communication system that supports various needs of train operation facilities, such as train control, safety communication, passenger service requirements, and so on. The construction of high-speed trains in Indonesia in the Jakarta-Bandung area uses the Chinese Train Control System (CTCS) Level 3 signalling system, which utilizes the Global System for Mobile Communication-Railway (GSM-R) as the radio communication system in the high-speed railway operating area. The use of GSM-R poses challenges in its implementation due to the existence of existing public telecommunications services that are also based on GSM, known as public GSM, on the same frequency used by several mobile operators in Indonesia. This condition will reduce revenue for affected mobile network operators due to the use of that frequency band to support high-speed railway operations in Indonesia. This research analyzes the economic feasibility of implementing the GSM-R system by calculating the investment costs of using the 891 – 895 / 936 – 940 MHz frequency for the telecommunications system of the high-speed rail in the Jakarta-Bandung area. The results of the feasibility analysis using the NPV, IRR, and sensitivity analysis approaches aim to determine the feasibility parameter values of the investment costs of using the GSM-R frequency. The results of the research are seen from an economic feasibility perspective, the NPV and IRR parameters provide positive results. The economic feasibility parameter value of implementing the GSM-R system for a 10-year period is known to be USD 786,292,466.3 with an IRR value of 57% for the 10-year period. Therefore, to significantly increase the economic feasibility of GSM-R implementation, it is necessary to reduce the value of component C (BHP), also known as the frequency usage rights fee. This reduction is expected to provide a new consideration that can become a solution and recommendation for the implementation and use of GSM-R technology in Indonesia."