Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia dikenal sebagai negara yang terbuka terhadap pengungsi Rohingya. Atas dasar kemanusiaan, sejak tahun 2015 Indonesia secara kontinu memberikan izin tinggal sementara, memberikan bantuan kemanusiaan, dan aktif mendorong penyelesaian krisis melalui berbagai upaya diplomatik. Namun pada 2023, respons tersebut mengalami perubahan yang ditandai oleh pergeseran retorika pengungsi sebagai beban dan masalah keamanan, peningkatan patroli oleh lembaga keamanan, dan desakan kepada negara-negara pihak Konvensi untuk mengambil alih tanggung jawab penanganan pengungsi. Perubahan ini menunjukkan orientasi kebijakan yang semakin restriktif dengan penekanan pada isu keamanan dan kontrol perbatasan. Menanggapi hal tersebut, penelitian ini mempertanyakan mengapa kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya mengalami peningkatan pembatasan pada tahun 2023. Dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri, penelitian ini menemukan bahwa konvergensi faktor eksternal dan internal mendorong perubahan kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya ke arah peningkatan pembatasan. Faktor eksternal menyediakan konteks dan stimulus pengetatan kebijakan melalui stagnasi proses resettlement, penurunan bantuan internasional, dan kebijakan suaka negara lain yang semakin tertutup. Hal ini kemudian diamplifikasi oleh faktor internal berupa penolakan publik terhadap pengungsi Rohingya, konsensus pendekatan keamanan dalam birokrasi, lemahnya pengaruh kelompok kepentingan, serta karakteristik kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memperkuat arah kebijakan menuju restriktivitas.

---

Despite not being a party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol, Indonesia is known for its welcoming approach toward Rohingya refugees. On humanitarian grounds, since 2015 Indonesia has continuously granted temporary residence permits, provided humanitarian assistance, and actively engaged in diplomatic efforts to resolve the crisis. However, in 2023, this response shifted significantly. The rhetoric began portraying refugees as a burden and security threat, security agency patrols increased, and pressure on Convention member states to take over responsibility for handling refugees. This marked a shift toward a more restrictive policy orientation, emphasizing national security and border control. Therefore, this study investigates the reasons behind Indonesia’s increased restrictions on Rohingya refugees in 2023. Using foreign policy analysis framework, this study finds that the convergence of external and internal factors drives changes in Indonesia's policy towards Rohingya refugees. Externally the stagnation of the resettlement process, decreased international assistance, and increasingly closed asylum policies of other countries provided context and stimulus for tighter controls. Internally, rising public rejection of refugees, the dominance of security narratives within the bureaucracy, the weak influence of civil society, and the leadership characteristics of President Joko Widodo strengthened the direction of policy towards restriction."

"Banyaknya Pengungsi Rohingya yang berdatangan di Aceh sejak tahun 2009, hal tersebut menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketika menghadapi masalah pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, peran intelijen kepolisian menjadi sangat penting dalam mendeteksi potensi tindakan kriminal dan mencegahnya sejak dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas dan fungsi intelijen kepolisian dalam upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, serta faktor yang menghambat kinerjamereka dan bagaimana tugas dan fungsi dapat dioptimalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Intelkam Polda Aceh memiliki peran penting dalam deteksi dini potensi konflik, pelayanan administrasi dan pengawasan, serta pengumpulan dan penyajian informasi kepada pimpinan dan instansi terkait, termasuk dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh dengan melakukan deteksi dini konflik, menyediakan informasi dasar pengambilan keputusan, dan menerapkan strategi melibatkan masyarakat, membangun jaringan informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meminimalisir potensi konflik.. Namun, masih terdapat tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen kepolisian, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara instansi terkait, pengembangan kapasitas intelijen kepolisian, dan perluasan jaringan kerja sama dengan pihak internasional untuk memperkuat upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Aceh.

---

The large number of Rohingya refugees arriving in Aceh since 2009 has led to potential security and order disturbances in the Indonesian National Police (Polri) is a government agency that has a main task in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, namely maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection, protection, and services to the community. However, when dealing with the Rohingya refugee problem in Aceh Province, the role of police intelligence becomes very important in detecting potential criminal acts and preventing them early on. The purpose of this study is to analyze the duties and functions of police intelligence in the handling and prevention of Rohingya refugees in Aceh Province, as well as factors that hinder their performance and how duties and functions can be optimized. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews and participatory observation. The results showed that the  Directorate of Intelligence  of the Aceh Regional Police has an important role in early detection of potential conflicts, administrative and supervisory services, as well as collecting and presenting information to leaders and related agencies, including in handling Rohingya refugees in Aceh by conducting early detection of conflicts, providing basic information for decision making, and implementing strategies to involve the community, build information networks, and encourage community participation to minimize potential conflicts. However, there are still challenges in carrying out the tasks and functions of police intelligence, such as limited resources and lack of coordination between related agencies. Therefore, this study recommends improving coordination between relevant agencies, developing police intelligence capacity, and expanding cooperation networks with international parties to strengthen efforts to handle and prevent Rohingya refugees in Aceh."

"Isu pengungsi Rohingya di Aceh kerap menjadi perbincangan publik di media sosial Indonesia, sering kali disertai dengan narasi negatif yang menganggap keberadaan mereka merugikan masyarakat lokal. Persepsi ini turut membentuk stigma dan labelisasi terhadap para pengungsi yang berdampak pada cara isu ini dipahami dan direspons. Perlunya pemahaman mengenai akar permasalahan, dinamika migrasi paksa, serta bagaimana isu Rohingya dikonstruksikan dalam wacana global. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis struktur pengetahuan dan tren tematik dalam studi mengenai krisis etnis Rohingya, yang merupakan isu kemanusiaan transnasional akibat kekerasan sistematis dan migrasi paksa. Melalui tinjauan pustaka terhadap 42 literatur akademik dari database Scopus, serta didukung oleh analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer, penelitian ini mengidentifikasi empat tema utama: akar historis krisis Rohingya, bentuk marjinalisasi dan pelanggaran HAM yang mereka alami, dinamika persebaran pengungsi Rohingya, serta respons komunitas internasional terhadap isu tersebut. Kajian ini juga menyoroti struktur pengetahuan yang melibatkan konstruksi identitas politik, kebijakan penyangkalan kewarganegaraan, serta kelemahan sistem perlindungan internasional. Temuan menunjukkan bahwa krisis pengungsi dan kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya berakar pada identitas berlapis yang tidak diakui secara sah baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga memperparah represi yang mereka alami. Sementara itu, komunitas internasional belum mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap krisis ini. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika migrasi paksa, hak asasi manusia, dan keamanan manusia dalam studi Hubungan Internasional.

---

The issue of Rohingya refugees in Aceh has frequently sparked public debate on Indonesian social media, often accompanied by negative narratives portraying their presence as a burden to local communities. These perceptions have contributed to the stigmatization and labeling of the refugees, shaping how the issue is understood and responded to at both national and international levels. This underscores the need for a more comprehensive understanding of the root causes, forced migration dynamics, and and the ways in which the Rohingya issue is constructed in global discourse. Accordingly, this study aims to analyze the knowledge structures and thematic trends in the academic literature on the Rohingya crisis, a transnational humanitarian issue arising from systematic violence and forced migration. Drawing on a systematic review of 42 academic publications from the Scopus database, supported by bibliometric analysis using VOSviewer software, this study identifies four key themes: the historical roots of the Rohingya crisis in Myanmar, the marginalization and human rights violations faced by the Rohingya, the displacement and distribution of Rohingya, and the international response to these violations. The review also highlights key knowledge structures, including the role of identity politics, state policies denying citizenship, and the weaknesses of international protection mechanisms. Findings indicate that the refugee and humanitarian crisis faced by the Rohingya stems from multilayered identities that remain unrecognized both nationally and internationally, exacerbating their repression. Meanwhile, the international community has yet to provide a comprehensive solution to this crisis. Thus, this study contributes to a deeper understanding of forced migration, human rights, and human security within the field of International Relations."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai skenario penanganan yang dilakukan olehpemerintah Republik Indonesia terhadap pengungsi Rohingya asal Myanmar danBangaladesh. Dalam penelitian ini pula disajikan skenario pencegahan persoalanpengungsi Rohingya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodecampuran dengan pendekatan kuantitatif merujuk pada analisa ancaman, analisakerawanan dan analisa resiko. Sementara pendekatan kualitatif yang digunakanadalah teknik deskriptif. Dalam penelitian ini menekankan bagaimana kondisipenanganan pengungsi saat gelombang pengungsi pertama kali datang pada Mei2015 hingga Mei tahun 2016. Lebih lanjut dijelaskan bagaimana saran tindakpencegahan pengungsi Rohingya berdasarkan metode penarikan skenario denganmenggunakan teknik SWOT. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukandan rekomendasi mengenai skenario penanganan pengungsi yang ideal sesuaidengan teknik penarikan skenario yang memperhatikan kekuatan, kelemahan,peluang dan ancaman dari negara Republik Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the scenanrio of treatment and prevention of rohingyarefugee in North Aceh District that was held by the government of Republic ofIndonesia. In this study also presented the Rohingya refugee problem handlingscenarios. The method used in this study is a mixed methods with quantitativeapproach refers to the analysis of threat vulnerability analysis and risk analysis.While the qualitative approach used is descriptive technique. In this studyemphasize how the handling conditions of refugees displaced when the first wavecame in May 2015 until May 2016. This study aims to provide feedback andrecommendations regarding the handling of refugees ideal scenario in accordancewith the sampling technique scenario of strenghts weaknesses opportunities andthreats of the republic of Indonesia."

"Penelitian ini membahas aspek hukum perdata internasional terkait perkawinan pengungsi Rohingya di Indonesia. Sebagai negara transit yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sulit bagi Indonesia untuk mencatatkan perkawinan yang melibatkan perkawinan pengungsi Rohingya, baik dengan WNI maupun dengan sesama pengungsi. Padahal, mereka pun berhak untuk menikah dan membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Melalui metode pendekatan doktrinal, permasalahan ini dianalisis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional digunakan juga sebagai comunis opinio doctorum. Penelitian ini menganalisis bagaimana status Rohingya sebagai pengungsi dan apatride menjadi hambatan dalam mencatatakan perkawinannya. Hal tersebut berimplikasi pada ketidakabsahan perkawinan dan maraknya praktik nikah siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip lex loci celebrationis dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik hukum ini. Penelitian ini pun merekomendasikan penerbitan surat peristiwa penting yang secara resmi menerangkan perkawinan antar sesama pengungsi Rohingya yang tidak dapat diabsahkan. Selain itu, terhadap perkawinan antara pengungsi Rohingya dan warga negara Indonesia, direkomendasikan pula pewarganegaraan untuk menjamin hak-hak asasi mereka sebagai manusia.

---

The following research discusses international private law aspects related to the marriage of Rohingya refugees in Indonesia, particularly due to the legal vois in regulating their personal status. As a transit country that has not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, refugees are not officially recognized as legal subjects by Indonesia. However, they have the right to marry and form families, as guaranteed in Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights. Using a doctrinal approach, this issue will be analyzed based on the Marriage Law, Population Administration Law, Indonesian Citizenship Law, and Presidential Regulation No. 9 of 1975. Additionally, the draft of the International Private Law Bill will also be used as a communis opinio doctorum. This research further analyzes how the Rohingya’s status as refugees and stateless persons prevents them from obtaining the necessary documents to register their marriages, which impacts their civil family rights being deemed invalid. This legal gap leads to difficulties in recognizing marriages between Rohingya refugees and Indonesian citizens as mixed marriages, while marriages among refugees fail to meet the criteria for being recognized as legal foreigner marriages under the Population Administration Law. This research concludes that applying the lex loci celebrationis principle could resolve this legal conflict. It recommends issuing an official certificate to document marriages between Rohingya refugees that cannot be legalized. Additionally, it suggests granting citizenship or using refugee documentation as a substitute for citizenship documents to guarantee their human rights."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas pencitraan kelompok Rohingya melalui artikel berita pada laman media Reuters dan CNN Indonesia daring. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana citra kelompok Rohingya terbentuk melalui pemilihan kata, pemilihan informasi, dan penggunaan ilustrasi dalam bahasa Inggris sebagai teks sumber dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagai teks sasaran. Implikasi faktor ekstratekstual teks, intratekstual teks, dan penerapan strategi penerjemahan untuk mencapai skopos penerjemahan menyebabkan perbedaan antara teks sumber (TSu) dan teks sasaran (TSa). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif menggunakan teori fungsional Nord dan model analisis wacana kritis dari Van Djik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CNN Indonesia menggunakan metode penerjemahan semantis dan komunikatif dalam menerjemahkan artikel berita dari Reuters. Hasil analisis data menunjukkan terdapat lima prosedur penerjemahan dalam teks berita yaitu reduksi, eksplitisasi, generalisasi, partikularisasi, dan modulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa media seharusnya tidak hanya fokus memublikasikan artikel berita daring dalam waktu singkat, tetapi dapat ikut berpartisipasi dalam melindungi hak kelompok minoritas sesuai dengan prinsip dasar jurnalistik.

---

ABSTRACT

---

The focus of this study is the image of Rohingya people presented by Reuters and CNN Indonesia online news. The aim of this research is to study how Rohingya people are presented by word choices, information selection, and photos in English as the source text and their translations in Bahasa Indonesia as the target text. The implication of extratextual factors, intratextual factors and translation strategies to achieve the skopos of translation may cause differences in source and target texts. This research is qualitative descriptive and applied functional theory by Nord and Critical Discourse Analysis (CDA) by Van Djik. The result shows CNN Indonesia applies semantic and communicative methods to translate news articles from Reuters. The result of data analysis shows that there are five translation procedures found in the text which are  reduction, explication, generalization, particularization, and  modulation. In conclusion, media should not only focus on publishing news articles instantly, but also participate to protect minority rights through its news articles according to core values of journalism.

 

"

"Rohingya merupakan etnis minoritas yang hingga saat ini masih menghadapi penganiayaan dan diskriminasi di negara Myanmar sehingga harus melarikan diri ke negara tetangga, termasuk Indonesia. Akan tetapi, polemik terkait isu keberadaan pengungsi Rohigya di Indonesia masih menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara kelompok yang mendukung dan menentang, serta pendapat atau opini tersebut dapat berubah setiap tahunnya. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika opini publik Indonesia terkait Rohingya dari tahun 2015-2023 melalui Twitter, serta mengetahui topik-topik yang sering dibicarakan tiap tahunnya. Penelitian ini membandingkan akurasi antara leksikon InSet dengan pelabelan manual sebagai pengembangan dataset dan juga membandingkan antara metode klasifikasi menggunakan algoritma traditional machine learning (NB, SVM, LR, dan DT) dengan algoritma deep learning (LSTM, GRU, LSTM-GRU, dan GRU-LSTM). Untuk pemodelan topik, penelitian ini menggunakan algoritma LDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akurasi leksikon InSet sebesar 44,64%, sehingga pelabelan dengan leksikon InSet belum dapat menggantikan pelabelan manual. Adapun performa klasifikasi terbaik adalah dengan algoritma traditional machine learning LR yang memiliki akurasi sebesar 0,620 dan f1-score sebesar 0.622. Visualisasi time series sentimen menunjukkan pada tahun 2015 - 2016 sentimen positif lebih banyak dibandingkan sentimen negatif dan netral, kemudian pada tahun 2017 – 2020 sentimen netral dan negatif hampir sama, sedangkan jumlah sentimen positif semakin menurun. Selanjutnya tahun 2021 – 2023, jumlah sentimen negatif naik signifikan dibanding sentimen positif yang terus turun. Adapun topik-topik yang sering dibicarakan untuk sentimen positif adalah adanya dukungan masyarakat Indonesia kepada Rohingya dalam memberikan bantuan dan tempat perlindungan, sedangkan untuk topik negatif terkait adanya kekhawatiran akan dampak sosial, ekonomi, serta keamanan yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran pengungsi Rohingya.

---

The Rohingya are an ethnic minority who currently still face persecution and discrimination in Myanmar, so they have to flee to neighboring countries, including Indonesia. However, the polemic regarding the issue of the existence of Rohigya refugees in Indonesia still shows that there are differences of opinion between groups who support and oppose, and these opinions can change every year. For this reason, this research aims to determine the dynamics of Indonesian public opinion regarding the Rohingya from 2015-2023 via Twitter, as well as finding out the topics that are often discussed each year. This research compares the accuracy of the InSet lexicon with manual labeling as a dataset development. Apart from that, this research also compares classification methods using traditional machine learning algorithms (NB, SVM, LR, and DT) and deep learning algorithms (LSTM, GRU, LSTM-GRU, and GRU-LSTM). For topic modeling, this research uses the LDA algorithm. The research results show that the accuracy of the InSet lexicon is 44.64%, so that labeling with the InSet lexicon cannot replace manual labeling. The best classification performance is with the traditional machine learning LR algorithm which has an accuracy of 0.620 and an f1-score of 0.622. Time series visualization of sentiment shows that in 2015 - 2016 there were more positive sentiments than negative and neutral sentiments, then in 2017 - 2020 neutral and negative sentiments were almost the same, while the number of positive sentiments decreased. Furthermore, in 2021 – 2023, the number of negative sentiments will increase significantly compared to positive sentiment which continues to fall. The topics that are often discussed for positive sentiment are the Indonesian people's support for the Rohingya in providing assistance and shelter, while the negative topics are related to concerns about the social, economic and security impacts that may be caused by the presence of Rohingya refugees."

"ABSTRACTLatar belakang penelitian ini berawal dari konflik yang terjadi di Rohingya Myanmar meledak dan menyita perhatian media nasional, Tribunnews.com. Pemberitaan Tribunnews.com tersebut membawakan wacana pemerintah Indonesia yang peduli terhadap pengungsi Rohingya. Penelitian ini menekankan pada kajian praktik media Tribunnews.com untuk menggambarkan realitas yang ada. Maka, penelitian ini bertujuan untuk melihat dominasi sosial yang dilakukan oleh Tribunnews.com dalam praktik internal media ketika memberitakan pengungsi Rohingya. Penelitian ini menggunakan metode analisis teks Fairclough dengan representasi aktor sosial Van Leeuwen untuk melihat wacana yang muncul di Tribunnews.com. Kemudian, hasil dianalisis dengan teori dominasi sosial dan diinterpretasi berdasarkan kaidah interpretasi data Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tribunnews.com mengeksklusikan pengungsi Rohingya dalam narasi berita karena pengaruh relasi kuasa dari pemerintah Indonesia dan UNHCR. Dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa praktik dominasi sosial Tribunnews.com terhadap pengungsi Rohingya merupakan hasil interaksi dominasi dari internal media.

---

ABSTRACTThis research was developed, prior to the conflict that occurred in Myanmar Rohingya which caught worldwide media attention including, Tribunnews.com ndash the biggest online based news website in Indonesia. Tribunnews.com headline news carries the discourse of the Indonesian government who shows solidarity to the Rohingya refugees. This study focuses on the media studies angle to see the reality of media practice in dominating Rohingya refugee. Thus, this study aims to see the social dominance conducted by Tribunnews.com within the internal practice of Tribunnews.com as a media entity while reporting news about Rohingya refugees. This research uses Fairclough text analysis method with representation of social actor Van Leeuwen to see the discourse that appears in Tribunnews.com. Then, the results are analyzed by social dominance theory and interpreted by rules of interpretation of Miles and Huberman 39 s. Research results show that Tribunnews.com excludes Rohingya refugees in their news narratives due to the influence of power relations from the Indonesian government and UNHCR. In this case, it can be seen that the practice of Tribunnews.com 39 s social domination against Rohingya refugees is the result of interaction of dominance from internal media."

"Skripsi ini membahas politisasi agama yang terjadi di dalam konflik antara Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya di Myanmar dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penjelasan yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini menggunakan teori instrumentalis dalam menganalisis politisasi agama yang terjadi dalam konflik Rohingya dan Rakhine. Permainan isu agama membangkitkan sentimen anti-Muslim Rohingya dan menyebabkan situasi semakin panas sehingga terjadi pengusiran terhadap Muslim Rohingya secara besar-besaran dari wilayah Rakhine. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah sebagai aktor penting dalam pembentukan identitas nasional Myanmar yang menyebabkan eksklusifitas agama Buddha di Myanmar dan dalam proses ini framing anti-Muslim Rohingya pun terjadi. Melalui konflik ini pemerintah mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik.

---

This thesis discusses the politicization of religion that occurred in the conflict between Buddha Rakhine and Rohingya Muslims in Myanmar from 2012 to 2017. This research is qualitative research with explanatory explanations. This study uses instrumentalist theory in analysing the politicization of religion that occurred in the Rohingya and Rakhine conflicts. The religious issue game aroused anti-Muslim Rohingya sentiments and caused the situation to become hotter, resulting in massive expulsion of Rohingya Muslims from the Rakhine region. The results of this study prove that the government as an important factor in the formation of Myanmar's national identity that led to the exclusivity of Buddhism in Myanmar and in this process the anti-Muslim Rohingya framing ensued. Through this conflict, the government gets economic and political benefits."

"Skripsi ini membahas perlindungan dalam hukum internasional terhadap etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan. Perlindungan terhadap kelompok etnis dan hak atas bekewarganegaraan sudah cukup banyak pengaturannya dalam hukum internasional. Tetapi dalam prakteknya masih terdapat banyak pelanggaran. Etnis Rohingya adalah salah satu contoh kelompok etnis yang tidak diakui kewarganegaraanya sehingga hak-haknya sering dilanggar, bahkan mereka sering mendapat penganiayaan. Hal ini menyebabkan sebagian etnis Rohingya melarikan diri ke negara lain untuk mencari perlindungan. Negara asal, negara transit, negara tujuan, dan UNHCR berperan dalam menanggulangi arus pengungsi Rohingya ini. Peran yang diambil tersebut didasarkan pertimbangan kemanusiaan terhadap penderitaan pengungsi Rohingya dan perlindungan HAM.

---

This paper discusses the protection according to international law on ethnic groups who have no nationality. Protection of ethnic groups and the right to nationality have regulate in international law. But in practice there are still many violations to these rights. Ethnic Rohingya is one of examples for ethnic groups that is not recognized on their nationality. It caused their rights are often violated, even they often get abuse. Some ethnic Rohingyas fled to other countries to seek protection. Country of origin, transit countries, destination countries, and UNHCR's role in tackling these Rohingya refugee flows. The role taken by humanitarian considerations were based on the suffering of the Rohingya refugees and protection of human rights."